Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 khususnya atas layanan kesehatan bagi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Penggunaan Narkotika/Alkohol dan Perilaku menyakiti diri sendiri serta akibat hobi dengan resiko tinggi. Inkonsistensi dan Perluasan Makna yang ada pada Peraturan Presiden dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum, kecemburuan sosial serta ketidakadilan pada beberapa anggota masyarakat dan hal ini sangat bertentangan dengan Amanat UUD 1945 khususnya pada pasal Hak atas Kesehatan yang berlaku sama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan harmonisasi ulang/kajian mendalam dan revisi pada Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016.

---

This thesis discusses the exception in Presidential Regulation No. 19 in 2016, especially on health coverage for health problems caused by the use of Narcotic/Alcohol and self destructive behaviour and as a result of high-risk hobby. Inconsistency and Expansion connotation on Presidential Regulation could affect the occurrence of legal uncertainty, social stigma/discrimination and injustice on some members of the public and this is contrary to the Mandate of Indonesian Constitution in particular on the Right of Health article that applies equally to all Indonesian citizens. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that the necessary harmonization re / indepth review and revision of Presidential Regulation No. 19/2016."

"Hak atas kesehatan (right to health) merupakan hak setiap individu yang menuntut peran aktif negara dalam mewujudkannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan dari setiap individu merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesehatan bagi setiap individu, di Indonesia telah dilaksanakan jaminan kesehatan nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mengkaji pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia dan keterkaitannya dengan konsep hak asasi manusia dalam pemenuhan atau perlindungan hak atas kesehatan (right to health) berlandaskan keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

---

The right to health is the right of every individual which requires the active role of the state in realizing the country that are part of human rights. The health of each individual is the initial capital in the welfare of the widest for the community. In realizing the health of every individual, in Indonesia has implemented national health insurance is part of the National Social Security System. Under these conditions, researchers will examine the implementation of the national health insurance has been implemented in Indonesia and its relevance to the concept of human rights in the fulfillment or protection of the right to health based on social justice in the realization of social welfare."

"Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

---

This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure."

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"ABSTRAKSalah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sistem kesehatan mencapai keadilan dalam pembiayaan kesehatan (fairness of financing) adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pada provinsi Bali dan Jambi berdasarkan RISKESDAS tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bali dan Jambi pada sampel Riskesdas tahun 2013. Dengan desain efek dua, maka jumlah sampel minimal adalah 5004 responden. Total sampel individu di provinsi Bali dan Jambi adalah 43.008 responden. Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di provinsi Bali dan Jambi adalah tingkat pendidikan seseorang. Dimana penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang 2.66 kali lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan responden dengan pendidikan tamat SD kebawah setelah dikontrol oleh variabel kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit menular, riwayat penyakit tidak menular, riwayat cedera, pengalaman rawat jalan dan rawat inap responden.

---

ABSTRACTHealth is a human right of every human being, the cost of health day by day increasingly soared. One of the government's efforts to achieve the goal of health systems is achieve fairness in health financing is by organize the health insurance program. This study aims to determine the factors that affect the ownership of health insurance in Bali and Jambi provinces based on National Basic Health Research/ RISKESDAS 2013. This type of research is descriptive with cross sectional design using data from the National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. The sample in this study are all individual in households in the province of Bali and Jambi on samples National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum sample size was 5004 respondents. Total sample of individuals in the province of Bali and Jambi is 43.008 respondents. Factors relating to the ownership of health insurance in the province of Bali and Jambi is the level of education. Where the population with higher education levels have a 2.66 times greater chance of having health insurance compared to respondents with elementary school education down after being controlled by the variable age group, gender, marital status, number of family members, employment, economic status, region of residence , history of infectious disease, a history of non-communicable diseases, injury history, the experience of outpatient and inpatient respondents. "

"Insurance Coverage is one solution that is often used by the government both in developed and developing countries to improve the level of public health. Therefore, the Indonesian government began to implement the National Health Insurance program (JKN) in 2014 to improve the health rate of Indonesian society. This study aims to see how the behavior of Indonesian people who have health insurance on using health facilities one year before JKN is implemented. Results from this study indicate the existence of an increase in the utilization of health facilities in the community who have health insurance, the difference in the choice of health facilities for inpatients and outpatients as well as the types of health insurance held has a role in the choice of insurance facilities to be used.

---

Insurance Coverage adalah salah satu solusi yang sering digunakan pemerintah baik negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyaralatnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 untuk meningkatkan tingkat kesehtan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkah laku masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan terhadap penggunaan fasilitas kesehatan pada saat satu tahun sebelum diberlakukannya JKN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan pada masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan, adanya perbedaan pemilihan jenis fasilitas kesehatan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta jenis asuransi kesehatan yang dimiliki memiliki peran dalam pemilihan jenis fasilitas asuransi yang akan digunakan."

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan upaya pemerintah untuk mencapai target MDGs serta mempercepat akselerasi AKI dan AKB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal pada ibu bersalin. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan bulan April - mei 2013. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan simple random sampling dengan jumlah sampel 95. Hasil penelitian mengambarkan 76.8% ibu bersalin telah memanfaatkan Jampersal dengan faktor-faktor yang berhubungan adalah paritas (p value 0,001 : OR 19,34), dukungan suami/keluarga (p value 0,001; OR :5.97), sikap (p value 0,009; OR :4,6), pengetahuan (p value 0,012 ; OR: 4,35), dan pendidikan (p value 0.037; OR:3,17). Dengan demikian untuk perencanaan sasaran penerima Jampersal di tahun mendatang dapat mengunakan distribusi penduduk berdasarkan usia produktif.;

---

In labour assurance (Jampersal) is a Goverment way out to get MDGs goal and to get accelaration for maternal and infant mortality rate. The goal of this reasearch for knowing factors associated with Jampersal utilization by maternal. This study be an quantitative reasearch with cross sectional research design, conducted from April to May 2013 in public health center at Tebet. Sampling tehnicque used simple random sampling with a sample size of 95.

The result of this study described 76.8% maternity are using Jampersal, with related factors are maternal frequencies (paritas) with p value 0,001; OR 19,34, family support with p value 0,001; OR :5.97, attitude with p value 0,009; OR :4,6, knowledge with p value 0,012; OR: 4,35, and education with p value 0.037; OR:3,17. Paritas is the most factor associated with the Jampersal utilization by maternal. Thus for planning objectives in the coming year Jampersal recipient can use the distribution of population by productive age."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."