Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasipenerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerahmemiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah.Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan danaperimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah.Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic DirectInvestment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness."

"Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai sebuah langkah baru dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kebijakan ini bertujuan agar daerah mandiri dalam memperoleh sumber-sumber pendapatannya dan menggunakan pengeluarannya sendiri. Pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan bagi daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pajak yang dikumpulkan daerah berasal dari 2 sumber, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah kepada pusat masih tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari subsidi pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.Penelitian ini menggunakan penelitian dari Joweria M. Teera (2004) untuk mengetahui seberapa besar faktor kebijakan fiskal mempengaruhi tax ratio 26 daerah propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004, yaitu lima tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.Kebijakan fiskal yang digunakan dalam penelitian adalah subsidi dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan spending dalam bentuk pengeluaran rutin. Penggunaan Dana Alokasi Umum semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa subsidi ini diberikan kepada seluruh daerah otonom, baik tingkat provinsi maupun kab/kota. Sementara pengeluaran rutin dijadikan faktor yang mempengaruhi tax ratio karena pengeluaran tersebut menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah daerah.Faktor lain yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, degree of openness, kepadatan penduduk per km persegi, sektor manufaktur, sektor pengangkutan, dan penghindaran pajak. Penulis menggunakan variabel dummy desentralisasi, Jawa dan non-Jawa.Variabel kebijakan fiskal dan faktor lainnya diestimasi dengan metode 2SLS. Sebelum dilakukan prosedur estimasi, terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi yang sesuai, fixed atau random effect. Pengujian simultanitas juga dilakukan karena antara tax ratio dan PDRB per kapita diduga ada hubungan dua arah (simultan). Pengujian dilakukan dengan Hausman Specification Test.Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap tax ratio. Namun, pengaruh terbesar dimiliki oleh variabel pengeluaran rutin. Faktor lain yang memiliki pengaruh positif adalah Dana Alokasi Umurn, kepadatan penduduk, sektor manufaktur, sektor transportasi, dan variabel dummy, sebelum dan sesudah desentralisasi.Sementara variabel yang berpengaruh negatif adalah PDRB per kapita, degree of openness, dan shadow variable. PDRB per kapita belum menjadi indikator kapasitas pemajakan. Degree of openness berhubungan negatif karena kegiatan ekspor impor menjadi "terbuka" bagi fiskus untuk menyelewengkannya. Shadow variable yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak juga mengurangi tax ratio karena menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem closed list dan penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/2009 terhadap upaya pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Upaya pemungutan pajak daerah dicerminkan dengan rasio antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan kapasitas pajak daerah. Dengan menggunakan data dari 31 provinsi dan 372 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2005-2019, upaya pemungutan pajak daerah dianalisis dengan menerapkan metode regresi random-effect pada tingkat provinsi dan fixed effect pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem closed list dalam UU 28/2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak provinsi, namun berpengaruh negatif pada upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam UU 28/2009 berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, beberapa faktor lain juga memengaruhi upaya pemungutan pajak daerah seperti DAU yang berpengaruh positif di kabupaten/kota, DAK yang berpengaruh negatif di provinsi, kepadatan penduduk yang berpengaruh positif di provinsi, serta opini BPK WTP/WDP yang memberikan pengaruh positif hanya di kabupaten/kota. Disamping itu, di tingkat kabupaten/kota pengaruh positif juga ditunjukkan oleh wilayah perkotaan.

---

This study investigates the effect of the closed list system and the new tax assignment stipulated in Law 28/2009 on local tax efforts in Indonesia. It also examines the other influential factors affecting local tax efforts. The local tax effort is a ratio of the actual (collected) local tax revenue to its potential tax capacity. A random-effect regression model is applied to the province's tax effort analysis, while a fixed-effect regression model is applied to the municipalities' tax effort analysis. The dataset consists of local budget and socio-economic indicators of 31 provinces and 372 municipalities in Indonesia during 2005-2019. The results show that the closed list system has a negative impact on municipalities' tax efforts, while the new tax assignment in Law 28/2009 positively affects both provinces and municipalities. This study also finds other influential factors on local tax efforts. Block grant positively affects the municipality's tax effort, while categorical grant negatively affects the province's tax effort. Additionally, population density positively affects the province's tax efforts, but the results of audited subnational financial reports only affect the municipality's tax efforts. Municipality's tax effort is also affected by urban area factors."

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"Fenomena Covid-19 tidak dapat dipungkiri sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat dan mengurangi aktivitas bepergian. Hal ini membuat industri di bidang pariwisata mengalami keterpurukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan tingkat pembangunan kepariwisataan terhadap kontribusi pajak pariwisata di daerah. Pada penelitian ini, kontribusi pajak pariwisata dihitung dengan membandingkan hasil penjumlahan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan PAD daerah. Penelitian dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia untuk periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Data diolah menggunakan aplikasi STATA MP 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah, sedangkan tingkat pembangunan kepariwisataan berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang membatasi penelitian pada kabupaten/kota/provinsi tertentu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait pentingnya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor yang beragam dan heterogen untuk mencegah concentrated risk yang dapat muncul ketika daerah hanya bertumpu pada satu sektor pendapatan tertentu.

---

It cannot be denied that the Covid-19 phenomenon has affected many aspects of life in society. The Covid-19 pandemic has forced the government to take policies to limit community activities and reduce travel. This has caused the tourism industry to experience a downturn. This research aims to analyze the influence of Covid-19 and the level of tourism development on the contribution of tourism tax in the region. In this research, the contribution of tourism tax is calculated by comparing the sum of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes with regional PAD. Research was conducted on 34 provinces in Indonesia for a period of 5 years, from 2018 to 2022. The data was processed using STATA MP 17. The research results showed that Covid-19 had a significant negative effect on regional tourism tax contributions, while the level of tourism development had a significant positive effect on regional tourism tax contribution. This research is expected to fill the research gap from previous research which limited research to certain districts/cities/provinces. Apart from that, it is hoped that this research can add information regarding the importance of exploring regional income potential from diverse and heterogeneous sectors to prevent concentrated risk which can arise when a region only relies on one particular income sector."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Jakarta dari Tahun 2000-2015. Hasil Analisisnya menunjukan bahwa tahun 2014 memiliki efektifitas Pajak Daerah yang paling terendah 83 dan tahun 2000 memiliki tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi 141 dengan rata-rata efektifitas 103 , serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terkecil 80,40 dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terbesar 87,03 . Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan DKI Jakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Daerahnya.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to find the effectiveness of DKI Jakarta regional tax and regional retribution. It is the consequence of the local goverment running regional autonomy and decentralization. Because of decentralization, financing aspect also need to be decentralized. This study apply qualitatives research method using time series data consist of regional tax , regional retribution and own source income over period 2000 2015. In this study is writer found regional tax effectivity is the lowest in 2014 with 84 effectivity and the highest is in 2000 with 141 effectivity. While on contribution side regional tax contribute to own source income the lowest in 2012 with 80,40 contribution to own source income and the highest in 2013 with 87,03 contribution to own source income. Based on this study , writer can conclude that dinas perpajakan DKI Jakarta has been effective in managing it rsquo s tax income."

"ABSTRAKPendistribusian dana antara Pemerintah Pusat dengan Oaerah-Oaerah merupakan suatu permasalahan. Sejarah dan perbedaan-perbedaan ikut menentukan, seperti potensi sumber daya yang dimiliki, dan kebijakan. Per bedaan tersebut juga menimbulkan ketimpangan mengenai tingkat perkembangan ekonomi, dan pelayanan umum, yang akhirnya rnenimbulkan keresahan. Untuk menghindan" terja-dinya keresahan, diselenggarakan pemen'ntahan Daerah dengan asas desentralisasi yang melahirkan daerah Otonom. Otonomi Daerah dititikberatkan pada daerah tingkat II.Sebagai tolok ukur bagi penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi di Daerah adalah ke mampuan keuangan dan kemampuan aparatur Daerah,disampingxi ikondi si demografi, potensi masyarakat, dan parti sipasi masyarakat. Kemampuan keuangan Oaerah, salah satu unsur penentu adalah pendapatan pajak-pajak Daerah Tingkat II yang selama ini peranannya sekitar k% dan" APBD, atau 15% dan" PAD, bahkan tingkat penen" maannya lebih keci 1 bila dibandingkan dengan penerimaan retn'busi Daerah, Kecilnya peranan Pajak Daerah Tingkat II dan Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penerimaan pajak-pajak Oaerah Tingkat II itulah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini.Helalui metode penelitian yang deskriptif analisis, penulis mengumpulkan data dari instansi vertikal ditjen Pajak di Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yaitu KPP Sidoarjo, KPPBB Sidoarjo, KPP Metro dan KPPBB Metro, serta melakukan pengumpulan data dari Dispenda Daerah Tingkat II, baik di Sidoarjo maupun Lampung Tengah. Sebagai hasil penelitian ditemukan bahwa potensi Pajak Daerah jsuh lebih kecil bila dibandingkan dengan potensi Pajak Negara di kedua Daerah Tingkat II tersebut.Disarankan untuk dilakukan kegiatan ekstensifika~ si dan penerapan si stem bagi hasil, hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan pajak Oaerah menjadi meningkat, sekaligus meningkatkan PAD dan APBD Daerah Tingkat II yang bersangkutan."

"Aspek keuangan adalah merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah terlebih-lebih dalam masa Otonomi, dimana pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian besar kewenangan dalam mendapatkan, mengelola sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki daerah. Guna membiayai serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dacrah maka Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber penerimaan terpenting karena merupakan kontribusi yang besar dalam PAD.Menilai bahwa peraturan umum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini (periode s.d tahun 1997) menyebabkan banyak pungutan yang tidak memadai hasilnya dan menghambat efisiensi ekonomi. Selain daripada itu bahwa dinilai daerah Propinsi mempunyai penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi cukup memadai, sedangkan sebaliknya daerah Kabupaten/kota dari pajak dan retribusi masih relatif kecil sehingga kurang mendukung perekembangan otonomi daerah oleh karenanya perlu peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber Pajak dan Retribusi yang potensial yang mencerminkan kegiatan ekonomi serta meniadakan jenis retribusi yang dinilai inefisiensi. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 34/2000 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 1957 dan Undang-Undang 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.Perubahan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah ternyata telah membawa dampak terhadap keuangan pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Dalam tahun pertama pemberlakuannya telah menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak sebesar Rp. 474 juta yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan tarif BBNKB dan-dari retribusi daerah sebesar Rp. 6.773,9 juta yang disebabkan oleh terpangkasnya sebanyak 10 jenis retribusi sehingga total penurunan penerimaan sebesar Rp. 7.247,9 juta pads t.a. 1998/1999. Namun demikian pada t.a. 2001 dampak negatif berubah rnenjadi positif seiiring telah terdapatnya penambahan jenis pajak dan retribusi Baru serta terdapatnya kenaikan tarif baru PKB, sehingga pada t.a. 2001 dampak UU telah menaikkan penerimaan dari pajak sebesar Rp. 12.232,6 juta sedangkan penerimaan dari retribusi masih minus sebesar Rp.5.375,7 juta. Sehingga total dampak UU telah menaikkan penerimaan sebesar Rp.6.856,9 juta.Berkurang dan atau bertambahnya penerimaan daerah dari jenis Pajak dan Retribusi sebagai dampak UU telah pula berpengaruh kepada Kemampuan rutin, kemandirian dan posisi fiskal daerah. Pada La. 1998/1999 pemberlakuan UU telah menurunkan kemampuan rutin dan sebaliknya pada t.a. 2001 kemampuan rutin menjadi meningkat Sedangkan terhadap kemandirian daerah, pemberlakuan UU telah menurunkan kemandirian daerah pada t.a. 1998/1999 dan menaikkan kemandirian daerah pada t.a 2001.Posisi fiskal daerah selama pemberlakuan UU adalah lemah yang ditunjukkan oleh nilai UPPAD yang selalu lebih kecil dari TSPAD dan dampak UU jika dilihat dari UPPAD telah melemahkan posisi fiskal daerah pada t.a. 1998/1999 dan menguatkan posisi fiskal daerah pada t.a. 2001. Namun demikian, keuangan, kemandirian, kemampuan rutin dan posisi fiskal daerah berkemungkinan akan lebih baik untuk masa yang akan datang, karena ternyata pada t.a 2001 pemberlakuan Pajak dan retribusi belum mengacu kepada UU 34/2000 yang artinya masih terdapat jenis pajak daerah yang telah menjadi kewenangan propinsi akan tetapi belum diberlakukan, jenis pajak tersebut adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan serta objek pajak kendaraan bermotor di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor diatas air."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 s.d. 1999/2000.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti berdasarkan data sekunder. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif seberapa kuat hubungan antara tingkat inflasi dan nilai kurs dolar terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan.Dari perhitungan statistik, untuk variabel tingkat inflasi dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,614, nilai koefisien determinasi = 0,337, nilai t hitung= 1,346, dan persamaan regresinya Y = 56.774.386.202 - 216.095.061X1.Sedangkan untuk variabel kurs dolar dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,778, nilai koefisien determinasi= 0,606, nilai t hitung = -2,148, dan persamaan regresinya Y = 63.990.010.253 - 2.326.000.609X2.Sementara itu untuk korelasi berganda diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,786, nilai koefisien determinasi = 0,618, nilai F hitung = 0,618, dan persamaan regresinya Y = 63.542.613.756 - 53.042.097, 30X, - 2.017.337.218X2.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi dan nilai kurs dolar mempunyai implikasi negatif terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta akan turun jika tingkat inflasi dan nilai kurs naik.Saran yang dapat diberikan yaitu memperbaiki faktor-faktor internal dengan memperluas basis obyek pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selain itu mengurangi berbagai pengecualian pemungutan dari objek pajak hiburan yang diatur dalam Perda, melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak hiburan sampai dengan tahap penyitaan dan pelelangan dan memotivasi."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pola Seven S, yaitu Strategy, Structure, System, Style of Leadership, Staff, Skill, Shared Value dalam pengelolaan pajak daerah.Sampel penelitian adalah para pejabat dan staff yang bertugas mengelola pajak daerah sebanyak 55 orang. Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara diperoleh kesimpulan:BPKD belum memiliki strategi, ditandai belum adanya perencanaan strategi (Strategy Plan), belum efektifnya pengambilan kebutuhan akibat kurangnya keterlibatan personil atau pihak-pihak yang terkait.Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pajak daerah, dimana struktur cenderung fungsional mengakibatkan sentralisasinya pendelegasian wewenang, dan sulitnya berkoordinasi.Sistem administrasi pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnva mengacu kepada Kepmendagri Nomor 43/1999, ditandai: belum seluruhnya dilakukan perhitungan potensi pajak, adanya keberatan atas penetapan pajak, belum adanya hukum yang tegas (Law Enforcement) dan penegakan sangsi , belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan kurangnya sarana prasarana.Kepemimpinan masih mengarah pada Middle Road of Leadership artinya kepemimpinan yang menyelaraskan antara tugas dan hubungan kerja dengan bawahan. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pegawai mengakibatkan kurangnya motivasi dalam bekerja diantara kebutuhan fisiologis dan pengembangan diri.Personil secara kualitas dan kuantitas belum memadai terutama berbasis pendidikan perpajakan dan akutansi serta pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerahOrganisasi belum memiliki nilai kebersamaan dalam bekerja, ditandai belum adanya misi organisasi, dan standar pelayanan yang baku.Berdasarkan kondisi tersebut, faktor Sevens S mempengaruhi kinerja BPKD dalam pengelolaan pajak daerah yang mengakibatkan penetapan target dan realisasi pajak daerah belum sesuai dengan potensi pajak.Dari hasil penelitian disarankan agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Memiliki perencanaan strategis, Pengambilan keputusan melibatkan 2/3 dari personil.2. Pembenahan struktur, dan badan yang fungsional, menuju kepada organisasi produk atau hibrida sehingga memiliki unit teknis, mudah berkoordinasi, memiliki unit-unit penyuluhan, perencanaan, pengendalian operasional.3. Penerapan sistem komputerisasi data, perhitungan potensi pajak dan peremajaan data pajak maksimal setahun sekali, penyuluhan dua atau tiga bulan sekali , penciptaan hukum dan penegakan sangsi yang tegas, serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP ).4. Untuk memiliki kepemimpinan efektif, perlu pembentukan kelompok kerja (teamwork)5. Pemenuhan kebutuhan personil secara sekaligus atau bertahap terutama upah yang diterima upah minimal standar (UMR).6. Perlu keterampilan baik pendidikan maupun pelatihan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah.7. Perlu penciptaan visi, misi organisasi dan pelayanan prima yang memiliki standar.8. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah maka penetapan target pajak daerah harus sesuai dengan potensi pajak."