Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada KemeterianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampaidengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACTThis research was conducted by analyzing audit result on CoordinatingMinistry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find thekinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."

"Laporan ini membahas tentang isu kritis akuntansi, kebijakan akuntansi, serta prosedur audit terkait aset minyak dan gas bumi di PT Ofsor yang bergerak di industri hulu migas. Pada akhir laporan terdapat analisis terhadap kebijakan akuntansi serta prosedur auditnya. Analisis kebijakan akuntansi mengacu pada teori-teori terkait dalam industri hulu migas serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 16, PSAK 64, serta standar dalam ASC 932. Sementara itu, analisis terkait prosedur audit mengacu pada standar audit internasional (ISA). Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan akuntansi perusahaan cukup sesuai dengan standar meskipun masih butuh penyempurnaan. Prosedur audit yang dilakukan pun telah sesuai dengan teori audit serta standar audit internasional.

---

This report explains the critical issue of accounting, accounting policies, and procedures related to the audit of oil and gas properties in PT Ofsor which engaged in the upstream oil and gas sector. At the end of the report there is an analysis of the accounting policies and audit procedures. Analysis of accounting policies refers to the relevant theories and applicable accounting standards such as PSAK 16, PSAK 64, and ASC 932. Meanwhile, analysis of audit procedures refers to International Standard on Auditing (ISA). Based on those analyses, in general, the company's accounting policies are in accordance with the standards though still need improvement while the audit procedures of oil and gas properties are in accordance with the internal standards on auditing."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Tesis ini meneliti pengaruh ukuran audit daerah dan implementasi tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Audit di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: eksternal dan internal audit. Eksternal dan internal audit didasarkan pada pertanggungjawaban audit dimana internal audit berada dalam lingkup pemerintahan sedangkan eksternal audit independen dari subyek audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan subyek audit. Audit eksternal akan memberikan rekomendasi audit kepada internal audit untuk mengatasi temuan audit eksternal.Tesis ini menganalisa panel data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Bada Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan model OLS, TSLS, FEM dam REM. Ada dua jenis variabel dependen yaitu jumlah temuan audit dan nominal temuan audit.Tesis ini menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit dan internal audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit, dan jumlah pegawai provinsi juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah dan nominal temuan di tahun berjalan tetapi nominal tindak lanjut hasil pemeriksaan audit di tahun berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan audit di tahun berjalan. Ini menunjukkan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempengaruhi temuan audit secara keseluruhan jumlah audit tanpa dipengaruhi nominal temuan audit.

---

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation to audit quality in Indonesia. Indonesian government has two audit institutions: external and internal audit. The external and internal audits are based on the bureaucratic responsibility of each audit where the internal audit is supervised by an audit subject itself while the external audit is independent from the audit subject. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subject?s financial report. The external audit gives audit feedback to the internal audit to solve financial issues in the audit findings.

This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS, TSLS, FEM, and REM models. There are two dependent variables: the number of audit findings and the amount of audit findings.

The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit size based on auditor's number, the number of auditor?s subject unit, and number of provincial employees is statistically significant to the number of audit findings as well. The number of feedback in the previous year affect to both amount and number of audit finding in the current year. The amount of audit feedback in the previous year, however, does not significantly affect the amount of audit finding in the current year. It implies that the audit feedback implementation affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit findings."

"Tulisan ini membahas bagaimana auditor mengevaluasi kecukupan dan kompetensi bukti audit. Bukti audit inilah yang akan mendasari auditor dalam menyusun opininya. Analisis bukti audit meliputi jenis bukti audit,bagaimana prosedurnya,dan analisis bukti audit yang didapat. Semua bahasan diatas akan dibahas dalam sebuah kerangka studi kasus di sebuah Perusahaan Asuransi Kerugian yakni PT. A Tbk dengan pembatasan pada siklus akseptasi (underwriting cycle).Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti audit yang didapat telah memenuhi kriteria kompetensi, sedangkan dari segi kecukupan bukti audit menunjukkan hasil yang kurang maksimal dalam pengumpulannya.

---

This paper discusses how auditors evaluate the adequacy and competence of audit evidence. Audit evidence as underlying matters in preparing its opinion. Analysis of audit evidence includes the type of audit evidence, what is the procedure, and analysis of audit evidence obtained. All the discussion above will be discussed in a framework of a case study in a General Insurance Company, PT. A Tbk with restrictions on the underwriting cycle. The results showed that the audit evidence obtained meets the criteria of competence, whereas in terms of the adequacy of audit evidence shows that less than the maximum results."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh enforcement audit dan akuntansi terhadap hubungan adopsi IFRS dengan lingkungan informasi analis keuangan. Proksi lingkungan informasi analis keuangan yang digunakan ialah kesalahan prakiraan laba analis keuangan (Analyst Forecast Error) dan jumlah analyst following. Tingkat enforcement negara diukur dengan proksi yang merujuk pada Preiato et al. (2013) yang berfokus pada enforcement audit dan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak memiliki pengaruh negatif pada kesalahan prakiraan laba analis keuangan dan tidak memiliki pengaruh positif pada jumlah analyst following apabila tidak mempertimbangkan tingkat enforcement sebuah negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa adopsi IFRS tidak memiliki pengaruh signifikan apabila tidak diiringi dengan adanya kegiatan enforcement sebuah negara. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pengaruh adopsi IFRS terhadap prakiraan laba analis dan jumlah analyst following lebih besar di negara-negara dengan tingkat enforcement yang rendah.

---

This study aims to investigate the effect of auditing and accounting enforcement to the relation between IFRS adoption and financial analysts’ information environment. This study uses analyst forecast error and number of analyst following as the proxies to measure the financial analysts’ information environment. For the enforcement level, this study uses the proxies that have been developed by Preaito et al. (2013). This study finds that IFRS adoption does not have any negative effect to analyst forecast error and positive effect to analyst following if the enforcement level is not being considered. This implies that without the enforcement activities, IFRS adoption does not have any significant effect to financial analysts’ information environment. This study also provides the evidence of the effect of IFRS adoption on analysts’ earnings forecasts and number of analyst following is larger in low enforcement countries."

"Laporan magang ini disusun sebagai basil evaluasi saat melaksanakan kegiatan magang di PPPK (Pusat Pembinaan Pro si Keuangan) yaitu mengevaluasi temuan tim pemeriksa terkait opini audit KAP ABC terhadap PT JKL. Laporan magang ini mengevaluasi tentang temuan PPPK dalam perhitungan dan pengungkapan penurunan nilai dan nilai akhir aset yang dilakukan KAP (Kantor Akuntan Publik) ABC dan menentukan apakah sudah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang ada atau tidak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan nilai akhir aset oleh KAP ABC. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa temuan PPPK dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan PSAK dan peraturan yang ada.

---

This internship report was prepared because of an evaluation when carrying out internship activities at PPPK (Finance Professions Supervision Centre), namely evaluating the findings of the inspector teams regarding the audit opinion of KAP ABC towards PT JKL. This internship report evaluates PPPK's findings in the calculation and disclosure of impairment and final value of asset by KAP ABC and determines whether it is in accordance with the existing PSAK or not. The evaluation results show that there is an error in the calculation of the final asset value by KAP ABC. The evaluation results also show that the PPPK findings can be justified and in accordance with PSAK and existing regulations."

"Pendekatan terbaru dari proses audit internal adalah dengan memasukkan konsep manajemen risiko ke dalam prose audit internal. Audit internal dituntut untuk mengerti analisis risiko yang akan berguna dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dari suatu kegiatan audit dan hal - hal penting yang perlu dilaporkan sehingga audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan proses audit internal berbasis risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas peranan audit, proses manajemen risko serta proses audit internal berbasis risiko pada PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana data diperoleh peneliti, dianalisis dan dibandingkan dengan beberapa teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Departemen Audit Internal PT XYZ masih belum bekerja secara efektif. Proses pengendalian risiko di perusahaan di bagi kedalam tiga bagian dimana pengendalian risiko operasional perusahaan merupakan tanggung jawab dari pihak Audit Internal. Jika dilihat dari tiga garis pertahanan manajemen risiko, proses manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan masih belum sesuai. Auditor terlibat dalam penyusunan perencanaan strategi dan proses manajemen risiko secara langsung. Hal ini membuat proses audit berbasis risiko belum berjalan optimal di dalam perusahaan. Namun, metode risk based internal audit yang dilakukan dapat membantu auditor untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk area audit yang berisiko tinggi sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. PT.XYZ memakai program dokumentasi audit berbasis risiko yang dapat membantu kinerja proses audit.

---

The latest approach of internal audit process is to include the concept of risk management into the internal audit process. Internal audit are required to understand risk analysis that would be useful in the decision making process about what to do, how much time and resources required of an audit activities and important things that need to be reported so that internal audit can add value to the company. PT. XYZ is one of the company that has implemented a risk based internal audit processes. The purpose of this research is to gain an overview of the role of audit effectiveness, process of risk management, and risk based internal audit process in PT XYZ. The method used in this study is a descriptive analysis, in which the researchers obtained data is analyzed and compared with several existing theories.

Based on the research, concluded that the Internal Audit Department at PT. XYZ still not working effectively. The process of risk management in the company is classified into three parts where the company's operational risk management is the responsibility of the Internal Audit. Based on The Three Lines of Defense in risk management, risk management process adopted by the company is still not appropriate. Auditors involved in the preparation of strategic planning and risk management processes directly. This makes the risk based audit process is not optimal in the company. However, methods of risk based internal audit can assist auditors to focus its resources on high-risk audit areas so that these risks can be managed properly. PT. XYZ using a risk based audit program documentation that can help the performance of the audit process."

"Dalam sistem perundang-undangan terdapat hierarki atau tingkatan, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai verifikasi dimana belum diatur dalam undang-undang. Penelitian bertujuan membahas mengenai penerapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hierarki perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan antara verifikasi dan pemeriksaan, penerapan pelaksanaan serta bias antar peraturannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan verifikasi berdasarkan teori yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan dan tidak sesuai hierarki perundang-undangan oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah dalam pelaksanaannya verifikasi harus sesuai fungsi dan hierarki perundang-undangan.

---

In the laws system there is a hierarchy or degree, regulations that lower levels must not conflict with the higher. In government regulation number 74 year 2011 contains a provision wherein the verification is not regulated by law. This research addresses the implementation of verification and audit based on government regulation toward of law hierarchy. This research focus on the differences between verification and audit, implementation and kind of disputes accross the rules. This research used qualitative descriptive approach. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of verification is totally different with audit and not related to laws hierarchy, thus this research recommends the government in implementing verification should be match by function and laws hierarchy."