Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai korban namun juga dirasakan oleh keluarga. Salah satu konsekuensi negatif yang dihadapi keluarga adalah stres dalam menghadapi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, pemilihan partisipan dengan metode purpossive sampling, dan dianalisis dengan metode Colaizzi dengan hasil saturasi pada partisipan keenam.Penelitian menghasilkan lima tema yaitu perubahan perilaku anak pasca kekerasan seksual sebagai sumber stres keluarga, respon stres keluarga terhadap perubahan proses keluarga, pemanfaatan dukungan sosial sebagai sumber kekuatan keluarga bertahan dari stres, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan spiritualitas sebagai bentuk koping keluarga terhadap stres, dan perubahan pola asuh sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran bagi keluarga.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengembangan penanganan keperawatan jiwa yang tepat bagi keluarga dengan anak korban kekerasan seksual, pembentukan UKJS, peningkatan kolaborasi antara pihak terkait dengan tim kesehatan jiwa dalam setiap prosedur yang dilakukan tidak hanya terbatas bagi anak sebagai korban tetapi juga bagi keluarga.

---

The impact of child sexual abuse is not only felt by children as victims but also felt by the family. One of the negative consequences families face is the stress in dealing with child victims of sexual violence. This study used a qualitative design, selection of participants using purposive sampling method, and analyzed by Colaizzi method with the results of saturation in the sixth participant.

The study resulted in five themes, namely changes in children's behavior after the sexual violence as a source of family stress, the stress response of family to change the family, the utilization of social support as a source of family strength to withstand the stress, the implementation of religious activities and increase spirituality as a form of family coping to stress, and changes parenting as a form of evaluation and learning for families.

Recommendations from this study is the development of nursing handling right life for families with children victims of sexual violence, the establishment of UKJS, increased collaboration between the parties related to the mental health team in any given procedure is not only limited to children as victims but also for the family."

"Angka kejadian kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun. Keluarga merupakan orang terdekat yang berperan penting dalam merawat anak pasca kekerasan seksual yang dialaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali pengalaman orang tua merawat anak yang mengalami kekerasan seksual. Partisipan dalam penelitian ini 5 orang tua yang anaknya mengalami kekerasan seksual yang dipilih secara purposive sampling. Metoda penelitian yang digunakan adalah fenomenologi deskriptif dengan analisis data content analysis Tema yang diperoleh ada 5 yaitu: membangun koping yang adaptif, memperhatikan perubahan anak, mengupayakan segala bentuk upaya pemulihan bagi anak, memberi dukungan emosional serta upaya antisipasi. Penelitian akan datang yang perlu diteliti bagaimana persepsi anak terhadap kondisi yang dialaminya pasca kekerasan seksual.

---

The incidence of child sexual violence increased from year to year. Family is the closest person who caring in treat for the child after sexual violence that experienced by him. The purpose of this research is to explore the experiences of parents to treat their child who have experienced sexual violence. Participants in this research are 5 parents whose their children suffered sexual violence. Participants were selected by purposive sampling. The method of research used is descriptive phenomenology of data analysis of content analysis. Theme obtained is 5 namely: build koping that adaptive, notice change child, trying entire recovery effort form for child, give emotional support as well as effort anticipation. To next research, that important, how the children with child sexual violence have maintained their condition after sexual violence."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Penelitian berjudul Model Terapi tari Bali sebagai Metode Intervensi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk : 1. Menjelaskan bahwa gerakan tari Bali, memiliki potensi untuk dijadikan media intervensi sosial. 2. Memformulasikan tahapan metode intervensi sosial dengan gerakan tari bali, menjadi sebuah model terapi tari dalam intervensi sosial. 3. Menerapkan formulasi model terapi tari bali dalam melakukan intervensi sosial. 4. Menganalisa proses terapi tari Bali yang diterapkan sebagai sebuah model terapi yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian qualitative, dengan informan utama adalah pasangan suami istri sebagai korban dan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Proses penelitian dilakukan dengan menerapkan model terapi tari bali ini pada informan dalam bentuk 12 (duabelas) sessi terapi selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Hasil terapi tari bali menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan atas BIO, PSIKO,SPIRITUAL dan SOSIAL, yaitu munculnya kesepakatan dalam relasi hubungan suami istri dalam memaknai sebuah relasi rumah tangga. Selain itu, dari penerapan terapi tari bali yang dilakukan terbukti bahwa terapi tari bali ini tidak hanya dapat dimanfaatkan bagi klien yang mengalami masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, tetapi juga untuk permasalahan lainnya, seperti ; pecandu alcohol, depresi, migraine dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah ; bahwa 1. Gerakan tari Bali merupakan representasi dari Tri Takarana ; unsur Tuhan, manusia dan alam semesta memiliki potensi yang besar untuk dapat dijadikan media intervensi sosial, dimana juga merupakan bentuk metode yang melibatkan kearifan local dalam menyelesaikan permasalahan klien 2. Formulasi Model Terapi Tari Bali merupakan sebuah treatment yang inovatif, dalam membantu klien untuk menemukan kesepakatan makna didalam relasi rumah tangga. Dengan demikian akan menambah kekayaan metode intervensi sosial dalam ilmu pekerjaan sosial. 3. Penerapan Terapi tari ini digunakan sebagai sebuah jembatan spiritual agar manusia dapat berinteraksi melalui symbol-simbol ; antara dirinya sendiri, dengan manusia lain diluar dirinya dan dengan lingkungan sosialnya. 4. Sebagai sebuah treatment yang melibatkan unsure BIO, PSIKO, SPIRITUAL dan SOSIAL, maka model terapi tari bali ini merupakan sebuah metode yang komprehensif dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien secara keseluruhan. Sebagai sebuah rekomendasi praktis : bahwa Model Terapi Tari Bali berhasil untuk digunakan sebagai sebuah alternative intervensi. Mengingat Indonesia kaya akan berbagai macam suku yang masing-masing suku memiliki produk adatnya dalam bentuk seni tari, maka sangat dimungkinkan untuk dapat mengadaptasi model terapi tari bali ini untuk jenis gerakan tari dari daerah lain. Adapun rekomendasi akademis adalah bahwa : 1. Terapi Tari Bali, dapat digunakan sebagai salah satu MODEL untuk melakukan Intervensi Sosial, didalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. 2. Berdasarkan penelitian ini, Model Terapi Tari Bali, dapat pula digunakan sebagai metode intervensi pada masalah-masalah social lainnya tidak terbatas pada permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga saja. Sebagai harapan untuk Pekerja Sosial Indonesia masa depan ; 1. Melalui kekayaan seni budaya Indonesia, dalam hal ini adalah seni Tari, diharapkan MODEL TERAPI TARI BALI ini dapat memperkuat strategi Pelayanan Sosial dalam PROFESI PEKERJAAN SOSIAL INDONESIA. 2. Melalui Penelitian ini, dapat memicu KETRAMPILAN pada PEKERJA SOSIAL, untuk melakukan INOVASI STRATEGI INTERVENSI SOSIAL, sebagai sebuah Pengembangan MODEL dan METODE INTERVENSI yang telah ada sebelumnya. 3. Seorang praktisi/terapis mampu untuk dapat menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dengan budaya tradisional klien yang sedang ditanganinya melalui penghargaan dan adaptasi terhadap budaya dan adat istiadat yang berlaku, agar bantuan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat local dan tujuan pelayanan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pemanfaatan sumber daya local keIndonesiaan yang memiliki kekayaan variant produk budaya dalam hal ini adalah TARI, maka terapi tari tradisional, dapat menjadi tantangan dan kekuatan bagi perkembangan Pekerjaan Sosial Indonesia di masa yang akan datang.

---

The study entitled Balinese Dance Therapy Model as a Method of Social Intervention in the Treatment of Sexual Violence Victims in a Family aims to: 1. Explains that Balinese dance movements have a potency to be used as media of social intervention. 2. Formulating the stages of social intervention methods using Balinese dance movement to be used as a dance therapy model of social intervention. 3. Applying the formulation of Balinese dance therapy model in doing the social intervention. 4. Analyzing the process of the Balinese dance therapy that is applied as a model of comprehensive therapy. The research method used was a qualitative research method, the key informants were spouses as the victim and the perpetrator of sexual violence in the family. The research process is done by applying the model of Balinese dance therapy on the informants in the form of 12 ( twelve ) therapy sessions for approximately 6 ( six ) months.

Balinese dance therapy results indicated that there has been a change in BIO, PSYCHO , SPIRITUAL and SOCIAL , namely the emergence of an agreement in interpreting the relationship of husband and wife in a family relationship. Moreover, from the implementation of Balinese dance therapy conducted proved that the Balinese dance therapy can be utilized not only for clients who have problems of sexual violence in the family, but also for other problems, such as alcoholics , depression , migraine and so on . The conclusion is , that 1 . Balinese dance movement is a representation of the Tri Takarana: -- elements of God , man and the universe that has a great potential to be used as media of social intervention, which is also a form of method that involves local wisdom to solve problems of clients 2 . The formulation model of Balinese Dance Therapy is an innovative treatment, in helping clients to find an agreement within the meaning of relations of husbands and wives in a family life . Thus it will increase the wealth of social intervention methods in the science of social work. 3. The application of dance therapy is used as a spiritual bridge for people to interact through symbols; -- among themselves, with other human beings outside himself and the social environment. 4 . As a treatment that involves elements of BIO , PSYCHO , SPIRITUAL and SOCIAL , the Balinese dance therapy moel is a comprehensive method to help solve client problems as a whole . As a practical recommendation : that the Balinese Dance Therapy Model has successfully used as an alternative intervention . Since Indonesia is rich in a variety of tribes and each tribe has their own traditional products in the form of dance , it is very possible to adapt the Balinese dance therapy model for this type of dance movements from other areas .

The academic recommendation is that : 1 . Balinese Dance therapy , can be used as one of the models to Social Intervention in Social Welfare Studies . 2 . Based on this research , Balinese Dance Therapy Model can also be used as a method of intervention on other social issues, not limited to the issue of sexual violence in the home alone . As hopes for the future of Social Workers of Indonesia; 1 . Through a wealth of art and culture of Indonesia , in this case is the art of Dance , it is expected that this THERAPY BALI DANCE MODEL will strengthen the social services in SOCIAL WORK PROFESSIONALS in INDONESIA . 2 . This study can trigger the SOCIAL WORKER SKILLS to conduct SOCIAL INNOVATION STRATEGY INTERVENTION as a MODEL for the Development of the existing INTERVENTION METHODS. 3 . A practitioner / therapist is able to connect his/her expertise to traditional culture of the client that is being handled through the appreciation and adaptation to the culture and customs, so that the assistance provided can be accepted by the local community and service objectives can be realized as expected . 4 . Utilization of local Indonesian cultural resources which own rich and variant cultural products in this case is DANCE, the traditional dance therapy can become a challenge and a power for the development of Indonesian Social Work in the future."

"Kekerasan pada anak merupakan ancaman berskala global dan jumlahnya meningkat setiap tahun di Indonesia. Kekerasan pada anak memiliki konsekuensi psikososial jangka panjang mulai dari konsekuensi fisik, psikologis, perilaku, sampai konsekuensi sosial. Kekerasan pada anak juga merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak di mana anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penelitian ini membahas mengenai kondisi psikososial anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum dan sesudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial serta faktor pendukung dan penghambat proses perubahan kondisi psikososial anak dalam masa rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari, 2 pekerja sosial, 2 anak korban kekerasan, 2 pengasuh, dan 1 psikolog. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa gangguan psikososial yang dialami anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial antara lain: depresi, agresif, menutup diri, tidak percaya diri, ketakutan, dan hiperseks. Namun, setelah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di lembaga, ada beberapa perubahan kondisi psikososial anak dilihat dari aspek psikososial serta aspek fisik. Perubahan aspek fisik seperti kenaikan berat badan dan memudarnya bekas luka anak. Perubahan aspek psikologis seperti kondisi depresi yang membaik ditandai dengan pola tidur yang kembali normal, mimpi buruk yang tidak kembali datang, hilangnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, dan emosi yang lebih stabil. Perubahan lainnya seperti kepercayaan diri yang meningkat dan pulihnya trauma (ketakutan) anak. Sedangkan, perubahan dari aspek perilaku seperti berkurangnya sifat agresif anak dan anak menjadi lebih terbuka. Adapun beberapa upaya yang dilakukan lembaga untuk memulihkan kondisi psikososial anak korban kekerasan adalah melalui layanan seperti konseling dan terapi. Konseling bertujuan untuk memecahkan masalah yang dimiliki anak korban kekerasan selama masa rehabilitasi. Sedangkan, terapi ditujukan kepada anak korban kekerasan yang memiliki trauma dan permasalahan psikologis tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor pendukung proses perubahan kondisi psikososial anak korban kekerasan di antaranya: dukungan teman sebaya, dukungan keluarga dan dukungan pekerja sosial. Ketiganya telah membantu anak dengan memberikan dukungan emosional sehingga anak tidak lagi merasa sendirian dan kesepian selama menjalani proses rehabilitasi. Namun, terdapat juga faktor yang menghambat proses perubahan dari pihak anak seperti kepribadian anak yang tertutup dan sulit diatur. Faktor penghambat lainnya berasal dari lembaga, yaitu sikap dan perilaku pengasuh dan anak-anak di asrama yang suka berbicara kasar dan kotor.

---

Violence against children is a global threat and the number increases every year in Indonesia. Violence against children has long-term psychosocial consequences ranging from physical, psychological, behavioral, to social consequences. Violence against children is also a disregard for children's rights where children have the right to protection from violence and discrimination. In Indonesia, child protection includes rehabilitation efforts carried out by child social welfare institutions (LKSA). Social rehabilitation is intended to restore and develop the ability of someone who experiences social dysfunction so that they can carry out their social functions properly. This research discusses the psychosocial conditions of children who are victims of physical and sexual violence before and after receiving social rehabilitation services as well as supporting and inhibiting factors in the process of changing children's psychosocial conditions during the social rehabilitation period at the Handayani Center in Jakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection method in this research was carried out through literature study, in-depth interviews, and observation. The informants in this study were 7 people consisting of 2 social workers, 2 child victims of violence, 2 caregivers, and 1 psychologist. The research results show that there are several psychosocial disorders experienced by children who are victims of physical and sexual violence before receiving social rehabilitation services, including: depression, aggression, withdrawal, lack of self-confidence, fear, and hypersexuality. However, after receiving social rehabilitation services at the institution, there were several changes in the child's psychosocial condition seen from the psychosocial and physical aspects. Changes in physical aspects such as weight gain and fading of children's scars. Changes in psychological aspects such as improved depression are characterized by sleep patterns returning to normal, nightmares not coming back, loss of desire to harm oneself, and more stable emotions. Other changes include increased self-confidence and recovery from children's trauma (fears). Meanwhile, changes in behavioral aspects such as reducing children's aggressive nature and children becoming more open. Some of the efforts made by institutions to restore the psychosocial condition of children who are victims of violence are through services such as counseling and therapy. Counseling aims to solve the problems that child victims of violence have during the rehabilitation period. Meanwhile, therapy is aimed at child victims of violence who have trauma and certain psychological problems that require further treatment. There are several factors that support the process of changing the psychosocial conditions of children who are victims of violence, including: peer support, family support and social worker support. The three of them have helped the child by providing emotional support so that the child no longer feels alone and alone during the rehabilitation process. However, there are also factors that hinder the process of change on the part of the child, such as the child's personality being closed and difficult to manage. Another inhibiting factor comes from the institution, namely the attitudes and behavior of caregivers and children in the dormitory who like to talk rudely and dirty."

"Tulisan akademis ini bertujuan untuk menganalisis potensi efek bumerang terhadap korban kekerasan seksual akibat dari informasi yang disampaikan dalam konten-konten dalam akun-akun penyintas kekerasan seksual kampus dalam echo chambers media sosial. Dengan menggunakan metode analisis konten, bentuk terjadinya potensi efek bumerang yang muncul diidentifikasi melalui representasi foto, comments, dan caption. Hasil analisis memperlihatkan bahwa respons dalam unggahan akun-akun tersebut berpotensi menimbulkan efek bumerang bagi korban akibat informasi yang disampaikan. Potensi lain juga ditemukan karena ketiadaan consent korban terhadap dinaikkannya unggahan dalam akun-akun tersebut. Guna memberikan ruang aman dan perlindungan bagi korban, beberapa strategi dan penguatan dari lingkungan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya efek bumerang bagi korban dan produser konten, yaitu akun-akun penyintas kekerasan seksual tersebut.

---

This academic paper aims to analyze the potential impact of sexual violence as a result of content in the accounts of survivors of campus sexual violence in social media echo chambers. By using the content analysis method, the potential form of the boomerang effect that appears is identified through the representation of photos, comments, and descriptions. The results of the analysis show that the responses in the uploads of these accounts may have a boomerang effect on the victims as a result of these errors and the lack of transparency in the delivery of information. Another potential is also found in the lack of notification of the victim's consent to uploads on these accounts. In order to provide a safe space and protection for victims, several strategies and continuing from the university environment are needed for a boomerang effect for victims and content producers, namely the accounts of survivors of sexual violence. "

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"ABSTRAKKekerasan dalam ranah personal, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban viktimisasi berganda pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga serta bagaimana menanggulangi kendala penegakan hukum kasus tersebut, penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan pihak LBH Apik dan Komnas Perempuan yang mendampingi korban, lalu dilengkapi dengan perbandingan hukum di Thailand dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua jenis kekerasan, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memberikan penderitaan paling banyak bagi korban, yaitu penderitaan fisik dan psikis. Terlebih lagi, korban biasanya mengalami kekerasan seksual disertai atau tidak disertai dengan jenis kekerasan lainnya dalam rumah tangga lebih dari satu kali hingga ada yang bertahun-tahun. Ironisnya, korban yang mengalami viktimisasi berganda ini pada kenyataannya kurang mendapat perlindungan dan penegakan hukum. Anggota keluarga lainnya maupun masyarakat seringkali malah menutupi tindak pidana tersebut, serta hukum pidana yang ada kurang memihak korban. Kondisi demikian dapat dijumpai dalam praktik pengadilan di Indonesia, dan kondisi serupa juga ternyata terjadi di Thailand dan Filipina. Sehingga oleh karena kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, perlu dilakukan perubahan stigma korban dan masyarakat menjadi lebih baik, serta memperbaiki penegakan hukum yang kurang berpihak pada korban.

---

ABSTRACTViolence in the personal space especially sexual violence in the household shows a very high incidence rate in Indonesia. In order to answer the question of legal protection for victims of multiple victimization in cases of sexual domestic violence and how to overcoming obstacles of law enforcement, this normative juridical research was conducted by analyzing the court decision, and interview with LBH Apik and Komnas Perempuan who help the victim directly, then complemented by a comparison of the laws of Thailand and the Philippines. The results show that of all types of violence, domestic violence is the one that gives the most suffering to the victims, namely physical and psychological suffering. Moreover, victims are usually subjected to sexual violence accompanied or not accompanied by other types of violence in households more than once until there are many years. Ironically, the victim who suffered from multiple victimization is in fact under the protection and law enforcement. Other family members and the community often even cover up the crime, and the criminal law that is inadequate to the victim. Such conditions can be found in Indonesian courts, and similar circumstances also occur in Thailand and the Philippines. Therefore, due to the very poor condition, it is necessary to change the stigma of victims and society better, and to improve law enforcement that is less favorable to the victims."

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan pengaturan mekanisme publikasi putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha Maharani selaku Peneliti Isu Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adalah ketiadaan pengaturan mekanisme yang mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informasi identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

---

The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victims in court decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes is crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes in court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also aims to compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To deepen the analysis, the author interviewed two informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual violence crimes, specifically in obscuring the identities of victims in court decisions, based on the best interests of the victim."