Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam praktek hukum sehari-hari terdapat satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Tesis ini membahas kasus antara pemilik hak atas tanah dan atau/bangunan sebagai pemberi kuasa dengan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dan pembeli. Dalam PPJB tersebut tercantum klausul tidak dapat dicabut kembali? yang ternyata merugikan pihak pemilik hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut sebagai pemberi kuasa. Dalam pembuatan akta PPJB tersebut, parapihak sepakat menitipkan sertipikat hak milik atas tanah kepada Notaris sampai harganya telah lunas dibayar oleh Pembeli selaku penerima kuasa. Namun ternyata Notaris menyerahkan sertipikat tersebut kepada penerima kuasa padahal harganya belum lunas. Penyerahan sertipikat tersebut diserahkan atas dasar surat kuasa mutlak yang telah dicantumkan dalam PPJB tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hasil pembahasan bahwa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, dengan tegas melarang penggunaan kuasa mutlak atas pemindahan/pengalihan hak atas tanah

---

ABSTRACTIn the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of power of attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the power of attorney. This thesis discusses cases between owners rights to land and / or building as beneficiary, Notary as a public officers who make agreement of sale and purchase binding and the buyer. In that agreement contained the clause " irrevocable which turned out to be detrimental to the owner of rights to land and / or building as a principal. Inmaking the deed of that PPJB, the parties agreed to entrust the certificate of title for the land to the Notary until the price has been paid by the buyer as attoney. But apparently Notary hand over the certificates to the attoney even though the price has not been paid. That handover certificate was submitted on the basis of the absolute power of attorney which has been included in that deed. The research method used normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. From the discussion that the Minister of the Interior Instruction No. 14 of 1982, expressly forbids the use ofabsolute power over the removal / transfer of land rights"

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding didasari dengan alasan hukum bahwa Pembanding dinilai telah mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek sengketa berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tanggal 09 Februari 2007 yang telah dibayar lunas. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum PPJB tersebut, perlindungan hukum terhadap pembeli, serta analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum dari PPJB tersebut telah menandakan sahnya jual beli karena telah terjadi penyerahan secara yuridis dan telah dilakukan pembayaran baik sebagian maupun secara lunas, namun hanya mengikat para pihak dalam perjanjian saja. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah alangkah baiknya apabila Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait dengan PPJB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik ataupun sengketa antara para pihak yang terjadi karenanya. Kata Kunci:Jual Beli Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sertifikat Hak Atas Tanah

---

Ownership of land rights must be proved by certificate. One of legal actions to obtain land rights is by buying and selling, where evidence of transfer of rights that can be used to ownership transition process in the Land Office is the Sale and Purchase Deed issued by the Land Deed Officer. Sometimes before Sale and Purchase Deed is created, Conditional Sale and Purchase of Land Agreement is first created as a preliminary agreement. At the Jakarta High Court Verdict Number 307 Pdt 2010 PT.DKI, the Panel of Judges granted the petition of appeal based on the legal grounds that the Appellant was judged to have true entitled on the object of dispute by Conditional Sale and Purchase of Land Agreement Deed Number 02 dated February 9, 2007 which has been paid off. In this thesis, the author uses descriptive normative research methods, which describes the rules and regulations related to the issues to be studied.The conclusion of this study is the legal force of the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement has marked the legitimate of buying and selling because the transfer has occured judicially and the payment has been made in part or in full, but only binding on the parties to the agreement. Also according to the author, the Court of Appeal is less precise in applying the law in accordance with the legislation in force, in which certificate should be the proof of land ownership. The advice can be given by the author is it would be nice if Indonesia has clear rules relating to the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement, that could minimize the occurrence of conflict or dispute between the parties that happened because of it. Keyword Sale and Purchase of Land, Sale and Purchase Agreement, Land certificate."

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"[Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti mengenai jual beli tanah dan bangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kedudukan dan kekuatan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB Lunas) dan Kuasa Jual dalam hal pengalihan hak milik atas tanah (beserta bangunan apabila diperjanjikan). Dalam skripsi ini, dianalisis satu kasus dengan empat putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua pendapat hakim yang saling bertentangan. Pendapat pertama adalah dengan PPJB Lunas dan Kuasa Jual maka telah terjadinya peralihan hak milik atas tanah dan bangunan sedangkan pendapat kedua adalah dengan PPJB Lunas dan Kuasa Jual belum terjadi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat PPPJB Lunas dan Kuasa Jual telah mengalihkan hak milik atas tanah dan bangunan apabila dalam kenyataannya sudah terjadi perbuatan hukum dimana pembeli telah melakukan pembayaran dan telah menerima penyerahan serta menguasai tanah dan bangunan tersebut, sedangkan penjual telah menyerahkan Kuasa Jual dan tanah serta bangunan itu sendiri kepada pembeli dan penjual telah menerima pembayaran sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur terang, tunai dan riil sebagaimana dasar hukum jual beli tanah yang berlaku pada saat ini, serta memenuhi syarat materiil jual beli.

---

This thesis was written using literary research method with secondary data as its source of data. This thesis aims to examine the mechanisms sale and purchase of land and building which is regulated in accordance with the laws and regulations and the legal standing and binding of Land and Building Conditional Sale Purchase Agreement in Full Settlement (CSPA in Full Settlement) and Power of Attorney to Sell, in connection with the transfer of right of ownership over the land (and building if agreed). This thesis will primarily analyze one legal case which went to produce four court decisions, leveling from the Court of First Instance until the Supreme Court. From this analysis, it is discovered that there are two judge’s opinion, which contradicts one to another. The first opinion is that, the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building, while the second opinion is that the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have not transferred the right of ownership over land and building yet. As a result of this study, it can be concluded that the legal standing and binding of CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building when the facts of the case show that it had happened a juridical action in which the buyer has made payment and has conducted the acceptance, and possessed the land and buildings, while the seller has granted the Power of Attorney to Sell and delivered the land and building to the buyer and received the payment for it. Such action would therefore qualified for a sale and purchase that is “terang”, “tunai” and “riil”, which is the basic of legality of the sale and purchase of the land under the prevailing laws, as well as the fulfilling the material requirement of sales and purchase.

, This thesis was written using literary research method with secondary data as its source of data. This thesis aims to examine the mechanisms sale and purchase of land and building which is regulated in accordance with the laws and regulations and the legal standing and binding of Land and Building Conditional Sale Purchase Agreement in Full Settlement (CSPA in Full Settlement) and Power of Attorney to Sell, in connection with the transfer of right of ownership over the land (and building if agreed). This thesis will primarily analyze one legal case which went to produce four court decisions, leveling from the Court of First Instance until the Supreme Court. From this analysis, it is discovered that there are two judge’s opinion, which contradicts one to another. The first opinion is that, the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building, while the second opinion is that the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have not transferred the right of ownership over land and building yet. As a result of this study, it can be concluded that the legal standing and binding of CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building when the facts of the case show that it had happened a juridical action in which the buyer has made payment and has conducted the acceptance, and possessed the land and buildings, while the seller has granted the Power of Attorney to Sell and delivered the land and building to the buyer and received the payment for it. Such action would therefore qualified for a sale and purchase that is “terang”, “tunai” and “riil”, which is the basic of legality of the sale and purchase of the land under the prevailing laws, as well as the fulfilling the material requirement of sales and purchase.

]"

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang dibuat dibawah tangan merupakan suatu bentuk perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh para pihak secara tertulis dan dibuktikan melalui kuitansi pembayaran lunas. Perjanjian pendahuluan tersebut dimaksudkan untuk mengawali dilakukannya perbuatan hukum jual beli hak atas tanah. Perjanjian yang dilakukan dibawah tangan masih banyak ditemukan di masyarakat meskipun pada kenyataannya, nilai pembuktian dari perjanjian dibawah tangan tidak sekuat perjanjian yang dituangkan ke dalam akta notariil. PPJB lunas yang dibuat dibawah tangan dalam kenyataannya dapat memicu terjadinya sengketa sebagaimana ditemukan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Sng. Perkara yang ada dalam putusan tersebut adalah berkaitan dengan PPJB lunas dibawah tangan yang dibuat antar Perseroan Terbatas (PT) untuk mengawali dilakukannya perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dengan status Hak Milik. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat  hukum dari PPJB lunas yang dilakukan dibawah tangan antar PT dalam jual beli Hak Milik Atas Tanah dan pertimbangan hakim dalam putusannya berkenaan dengan hal tersebut. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPJB lunas dibawah tangan antar PT dalam perbuatan hukum jual beli hak atas tanah adalah semestinya batal demi hukum karena PT tidak berhak memiliki, menjual ataupun menguasai Hak Milik atas tanah. Adapun pertimbangan hakim berkenaan dengan perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dengan status Hak Milik (HM) antar PT melalui PPJB dibawah tangan adalah didasarkan pada hukum adat terkait jual beli yakni dipenuhinya syarat terang dan tunai sehingga PPJB lunas dibawah tangan dinyatakan dapat diakui. Selanjutnya hakim memerintahkan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan nama PT. Citra Mutiara Agung melalui kantor pertanahan setempat. Hal ini tentu saja perlu dikritisi karena PPJB belum dapat mengalihkan hak atas tanah dan kepada PT tidak dapat diberikan hak penguasaan atas tanah dengan status HM sehingga semestinya status hak penguasaan atas tanah diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) agar PT dapat secara sah menguasainya

---

A fully paid Sales and Purchase Agreement (PPJB) is a form of preliminary agreement made by the parties in writing and proven by a receipt for payment in full. The preliminary agreement is intended to initiate the legal act of buying and selling land rights. Agreements made privately are still often found in society, although in reality, the evidentiary value of private agreements is not as strong as agreements outlined in notarial deeds. PPJB in full which is made privately can actually trigger disputes as found in the case of Subang District Court Decision Number 11/Pdt.G/2023/PN.Sng. The case in the decision is related to the PPJB in full in full under the hand made between Limited Liability Companies (PT) to initiate the legal action of buying and selling land rights with Ownership Rights status. Therefore, the issue raised in this research is about the legal consequences of a paid PPJB carried out under the hands of PT in the sale and purchase of land ownership rights and the judge's considerations in his decision regarding this matter. This doctrinal research collects secondary data through literature study which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPJB paid off under the hands of PT in the legal act of buying and selling land rights should be null and void because the PT has no right to own, sell or control land ownership rights. The judge's considerations regarding the legal act of buying and selling land rights with Ownership Rights (HM) status between PTs through underhand PPJB are based on customary law relating to sale and purchase, namely the fulfillment of clear and cash conditions so that the fully paid PPJB underhand can be recognized. Next, the judge ordered the issuance of a Certificate of Ownership in the name of PT. Citra Mutiara Agung through the local land office. This of course needs to be criticized because PPJB cannot transfer land rights and PT cannot be given control rights over land with HM status, so the status of land control rights should be reduced to Building Use Rights (HGB) so that PT can legally control it. "

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik.

---

This study discusses the sale and purchase deed based on the binding purchase agreement and power of attorney to sell that contains legal defects. The notary is authorized to make an authentic deed in the form of a binding purchase agreement and sales authorization agreement in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, the Notary commit acts which the court has decided to have committed against the law and the deed he made was declared legally flawed. So that in this case makes the injured party that is the land owner file a lawsuit to the Court, and the Notary as a public official must be held accountable for his actions. The issues raised in this study are regarding the legal protection of landowners and the responsibility of a Notary to the deed he made which is declared legally flawed. To answer these problems legal research is used by using juridical-normative research forms and descriptive research types. The results obtained from this research are that the land owner has the right to get legal protection related to the land he owns, and the deeds that have been made by the Notary regarding the land have become legally flawed and null and void. Then, the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made and can be asked for civil liability in the form of reimbursement of costs, losses and interest in the form of material (money) and administrative liability in the form of temporary dismissal in accordance with the provisions in Article 85 of the Law and Notary Ethics. For this reason, the community especially those who own land should always be careful and always conscientious in making agreements, and as a public official, the Notary must always carry out his duties and mandates properly."