Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13122 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gioatika Pramodawardani
"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa Repurchase
Agreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembelian
kembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukan
transaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat dan
mudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salah
satu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.
Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya
dipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risiko
default ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yang
lalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan harga
saham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risiko
untuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena saham
yang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisis
finansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasio
jaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme top
up yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminan
saham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repo
maka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis ini
dibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimana
default nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yang
dilakukan pihak penjual Repo SIAP.

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market
instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a
repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.
Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to
quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the
parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of
default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one
of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of
1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a
breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian
capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of
companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the
risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for
the reason that the shares which constituted the underlying assets of the
transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share
value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset
of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is
used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up
mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a
breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case
study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is
influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the
SIAP repo.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T46736
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winston Patrick Gabriel
"Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata

This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Achmad Rahmat
"Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sifatnya sebatas menimbulkan akibat hukum antara penjual dengan pembeli, sesuai dengan isi klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini didasarkan pendapat R. Setiawan, yang berpendapat bahwa: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum”. Untuk itu harus memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat tanpa persetujuan pihak bank sebagai kreditur dalam pengalihan piutang Kredit Pemilikan Rumah agar selaras dengan hukum yang berlaku. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai upaya preventif bilamana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut kepada bank selaku kreditur. Dalam hal ini jaminan ada yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan selalu mengikuti bendanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Jaminan


The position of the binding agreement on the sale and purchase of land is limited to causing legal consequences between the seller and the buyer, in accordance with the contents of the verses in the agreement. It is based on the opinion of R. Setiawan, who argues that “inding is a legal relationship, which means a relationship regulated and recognized by law”. Thus, it is necessary to understand Binding Agreement on Land Sale and Purchase that was made without the approval of the bank as a creditor in the transition of House Ownership Credit receivables so that it is in accordance with the law. The function of collateral in providing credit is as a preventive measure if the debtor cannot return the credit to the bank as the creditor. In this case, there are collaterals in the form of material rights and individual rights. Collaterals in the form of materials rights are collaterals in the form of absolute rights to an object that has the characteristics, namely having a direct association to certain objects from the debtor, being able to be defended against anyone, and always following the object.

Keywords: Agreement, Credit, Collateral"

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Homol Prima
"Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hamonangan, Harris Angelo
"ABSTRAK
Dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintah
menggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutan
umum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitian
ini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchase
intentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, dan
juga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannya
adalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umum
Transjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orang
responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis
dengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadap
perceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceived
cost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived cost
berpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefits
berpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadap
repurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi oleh
attractiveness of alternatives modes.

ABSTRACT
Dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintah
menggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutan
umum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitian
ini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchase
intentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, dan
juga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannya
adalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umum
Transjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orang
responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis
dengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadap
perceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceived
cost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived cost
berpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefits
berpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadap
repurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi oleh
attractiveness of alternatives modes"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Reza Adhistana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengalihan
benda khususnya saham
dan konsep
kepemilikannya dalam hal menjadi
objek dalam perjanjian jual beli dengan hak
membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal
penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan
Repurchase Agreement
(Repo)
yang
yang pengaturan mengenai pedoman transa
ksi Repo diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo.
Pada kenyataannya, perjanjia
n Repo
dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda.
Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususn
ya saham
yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian
Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam
perjan
jian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim
memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian
Repo melakukan perbuatan melawan hukum.
Hal tersebut secara otomatis dapat
memberikan peluang untuk te
rjadinya konflik hukum. Perbuatan
Pembeli awal
yang
telah mengalihkan objek
dalam perjanjian Repo
sehingga penjual awal dalam perjanjian
Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan
.
Penelitian ini adalah penelitian normat
if dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif.
Dalam hal ini,
pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian
Repo
merupakan pihak yang
perlu
men
dapatkan perlindungan
dan kepastian
hukum di
muka pengadilan

ABSTRACT
This thesis covers the anal
ysis of disposition of comercial objects, especially
stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a
sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions.
The term for sale-purchase
agreement with right to repurchase, in which stocks/shares
as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its
enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority
Regulation concerning Guidelin
e of Repurchase Agreement Transaction For Financial
Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered
Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle,
Repo is different from the con
cept of collateral attachment.
From that difference, in
which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of
comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being
sold with repurchase righ
t. In South Jakarta district court verdict number
618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement,
related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties
outside the Repo), yet in the v
erdict, the judges stated that the third party had commited
tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The
deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not
included in the Repo ca
used the comercial damage to the party that sold the stocks in
the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase
right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the
nature of descript
ive analytical research. This thesis uses secondary data with
qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said
Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection
and certainty befo
re the court.
"
2020
T54897
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Eno Tirtakusuma
"Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.
Penerapan prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UU Pasar Modal, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam melakukan penawaran umum dan selalu mengumumkan adanya informasi material kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya.
Dalam penegakan prinsip keterbukaan, UU Pasar Modal memungkinkan Bapepam untuk menggunakan baik sarana hukum administrasi atau sarana hukum pidana. Dalam penggunaan sarana hukum administrasi, Bapepam diberi kewenangan membuat peraturan-peraturan. Dalam penggunaan sarana hukum pidana, UU Pasar Modal telah memuat rumusan larangan-larangan yang dikenal sebagai rumusan tindak pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam.
UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan hingga akhirnya dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran administrasi prinsip keterbukaan, tetapi Bapepam hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, Bapepam harus menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan melalui proses peradilan pidana. Adanya dua sarana hukum tersebut yang dapat digunakan menimbulkan adanya ambivalensi dalam penegakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Atas ambivalensi ini, Bapepam memiliki diskresi untuk memilih salah satu dari kedua sarana hukum tersebut. Dalam kenyataannya, Bapepam lebih cenderung menggunakan sarana hukum administrasi dan mengesampingkan penggunaan sarana hukum pidana dalam menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia. Penggunaan sarana hukum administrasi saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sarana hukum pidana atas tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan yang dimaksud."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T9196
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samsul Arifin
"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.
Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.
Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.
Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.
Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T16989
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silviana
"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.
Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).
Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16520
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meliani Rachmawaty
"Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan cara berinvestasi yang efektif maka bentuk Efek yang semula berbentuk fisik saham berubah tanpa saham. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut menyebabkan fungsi utama dari kustodian sebagai lembaga penunjang pasar modal berubah.
Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dibahas eksistensi dari Bank Kustodian selaku lembaga penunjang pasar modal pasca pemberlakuan kebijakan Scripless Trading dan apakah konsep penitipan kolektif pasca Scripless Trading dapat mengoptimalkan sistem perdagangan efek, baik efek yang dibeli di primary market atau secondary market serta apakah dengan sistem Scripless Trading para pemegang portfolio sudah terlindungi hak-haknya. Analisa kasus dilakukan di Citibank NA Kustodian dengan menganalisa keuntungan dan kerugian dari penerapan sistem scripless trading bagi nasabah / investor Citibank NA dan bagi bank kustodian itu sendiri.
Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, basil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Bank Kustodian selaku lembaga penunjang pasar modal di Indonesia.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata Bank Kustodian tetap eksis selaku lembaga penunjang pasar modal pasca pemberlakuan kebijakan Scriptless Trading meskipun peranannya tidaklah sebesar saat masih berlaku sistem perdagangan dengan warkat. Pemberlakuan Scriptless Trading di Pasar Modal Indonesia meningkatkan optimalisasi pedagangan saham, semua pelaku pasar modal, terlebih bagi perusahaan Efek dan investor akan diuntungkan dengan penerapan sistem perdagangan tanpa warkat. Bagi nasabah pemegang portfolio dengan diberlakukannya scriptless trading hak-haknya lebih terlindungi. Dengan perubahan sistem ini penulis membuat kesimpulan penerapan scriptless trading di Pasar Modal Indonesia membawa peningkatan kinerja Pasar Modal dan minat investor untuk berinventasi di Bursa Efek."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16532
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>