Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat inidigunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yangmenggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudiandiimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulansetelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013.Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulumyang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehinggapedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pascaperalihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut danmenugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnyamengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaanKurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkanPermendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan OlehUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskancara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan.Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yangmemberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokokpertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisisdan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untukmengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihakterkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitiandan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melaluiartikel berita di media massa.Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangunwarisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupunMendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalamproses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebabmasalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itusendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACTThe background research is the dualism curriculum which currently used inIndonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 andsome schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in theMendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in theacademic year 2014/2015. Three months after the implementation is donesimultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then publishedPermendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basicallyexplains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelineson Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office,Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign TimSebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that theevaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and theimplementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is whyEducation Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 aboutthe postponement of Curriculum 2013 implementation.Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education ByUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes theideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of PolicyDevelopment Framework by Meredith Edwards which exposure stage of publicpolicy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kindof analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted afield study to collect information. Information obtained from interviews withstakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Researchand Development Agency, and add some supporting information through newsarticles in the mass media. The study found that there is a political agenda whichis to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and EducationMinister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process ofpublic policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because theproblem may not be written in the results of the evaluation but rather be thatevaluation itself is the beginning of the problem"

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pelaksanan Kurikulum 2013 yang diterapkan di SD Ujung 1 Tangerang Selatan-Banten. Melalui metode etnografi, dipaparkan konstruksi negara dan dampaknya dalam relasi sosial para pelakunya di sekolah. Pada masa konstruktif ini, pendekatan positivisme dengan model pendekatan top-down yang diterapkan banyak negara berubah. Siswa yang dulu diposisikan sebagai objek oleh otoritas pendidikan, pada abad ke-21 ini bergeser menjadi siswa aktif akibat revolusi teknologi informasi yang menjangkau semua warga dunia. Gejala ini kemudian ditangkap pemerintah dengan mengkonstruksi perubahan paradigma kultural melalui perubahan kurikulum sekolah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengkonstruksi pola pikir pendidik melalui model pelatihan guru. Namun, di level empiris model pelatihan guru itu cenderung menjadi mode penguasaan dan pengendalian oleh para pemegang otoritas. Kondisi ini tidak jarang menjadi kesenjangan akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Tanpa pengelolan yang baik, ketidakmerataan ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik yang dapat menggoyahkan sistem pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the practical implementation of Curriculum 2013, which is applied in Sekolah Dasar Ujung 1 South Tangerang-Banten. Through ethnographic methods, described the construction of the state and its impact on social relations of the subject in schools. At the time of this constructive approach, positivism era with a top-down approach that is applied many states changed. Students who used to be positioned as an object by the education authorities, the 21st century has shifted into an active student as a result of the information technology revolution that reach all citizens of the world. This phenomenon was later arrested by the government to construct the cultural paradigm shift through changes in the school curriculum. One way to do is construct the mindset of teachers through teacher training model. However, at the empirical level teacher training model that tends to become a mode of domination and control by the authorities. This condition is not uncommon to be gaps due to the unequal distribution of power. Inequality is at times can lead to a conflict that could destabilize the education system. Without proper maintenance, this inequality at times can lead to a conflict that could destabilize the education system"

"Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengungkapkan pentingnya pelatihan suatu kurikulum bagi guru sebelum kurikulum itu diimplementasikan. Hasil kajian menunjukkan, pertama, dari sisi pengambil kebijakan memberi penegasan bahwa penamaankurikulum Kurikulum 2013; ide kurikulum yang mencakup standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti, kerangka dasar dan struktur kurikulum hakikatnya tidak mengalami perubahan. Kedua, perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 mencakup koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen; penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran; penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir; penyelarasan pembelajaran dan penilaian; menyelaraskan isi buku terhadap perubahan KI-KD dan pembelajaran; dan pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Ketiga, perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 yang mencirikan keselarasan, mudah dipelajari, mudah diajarkan, terukur, dan bermakna untuk dipelajari ditanggapi positif oleh pelaksana kurikulum. Keempat, program pelatihan pengimplementasian Kurikulum 2013 merupakan wahana yang strategis untuk memaknai konsep perubahan dan pemutakhiran kurikulum secara menyeluruh. Kelima, pelatihan pengimplementasian Kurikulum 2013 bagi guru merupakan perhelatan seni mengolah berbagai tujuan untuk menyelaraskan kebijakan yang diprogramkan melalui ajang berbagi guna mewujudkan pemahaman bersama yang ideal terhadap ide, rancangan, dan pengimplementasiannya."

"Kebijakan Kurikulum Merdeka ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pedoman Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dengan tujuan mengatasi learning loss. Learning loss merupakan ketertinggalan hingga hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari siswa yang mana learning loss pada siswa SMAN di Jakarta Utara dipicu oleh tingginya tingkat putus sekolah serta dominasi latar belakang ekonomi tidak mampu, yang secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar pada SMAN di Jakarta Utara dalam mengatasi Learning Loss berdasarkan perspektif Guru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode yang digunakan adalah kualitatif post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan perspektif guru dinilai mampu mengatasi learning loss. Hasil capaian belajar siswa mengalami peningkatan selama menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas, adanya koordinasi, dan terdapat buku pedoman bagi guru untuk mengajar. Guru memahami dan mendukung implementasi dalam mengatasi learning loss melalui adanya upaya pemberian metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni belum sepenuhnya guru ingin belajar serta kurangnya jumlah guru dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi learning loss pada SMAN Jakarta Utara. Rekomendasi yang diberikan yakni memperkuat koordinasi dan sinergitas Kemendikbud Ristek, Sudin Jakarta Utara, hingga guru SMAN untuk menyelenggarakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak (PPPK), melaksanakan kolaborasi antar sekolah untuk mengatasi keterbatasan guru, dan mengoptimalkan penggunaan PMM dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

---

The Merdeka Curriculum Policy is established based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology with guideline Number 262/M/2022, amending the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 56/M/2022 on Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery, with the aim of addressing learning loss. Learning loss refers to the lag or loss of knowledge and skills previously acquired by students, which in the case of students at SMAN in North Jakarta is triggered by high dropout rates and the dominance of economically disadvantaged backgrounds, significantly affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum Policy at SMAN in North Jakarta in overcoming Learning Loss from the perspective of teachers using the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975). The method used is qualitative post-positivist with deep interview data collection techniques and literature studies. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum Policy from the perspective of teachers is considered effective in addressing learning loss. Student learning outcomes have improved during the use of the Merdeka Curriculum. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy has clear standards and goals, coordination, and there are teaching guidelines for teachers. Teachers understand and support the implementation in addressing learning loss through efforts to provide teaching methods and materials according to student needs. However, there are some aspects that need attention, namely that not all teachers are fully willing to learn and there is a shortage of teachers in implementing the Merdeka Curriculum policy to address learning loss at SMAN in North Jakarta. The recommendations given are to strengthen coordination and synergy between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the North Jakarta Education Office, and SMAN teachers to conduct the recruitment of Government Employees with Contract Agreements (PPPK), carry out collaboration between schools to address teacher shortages, and optimize the use of PMM in implementing the Merdeka Curriculum policy."

"Pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan bantuan biaya pendidikan atau yang disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang merupakan kelanjutan dari kebijakan Bidikmisi yang sudah ada sejak tahun 2010 untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam implementasinya kebijakan ini masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, hingga persoalan teknis keterlambatan pencairan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta teori utama untuk analisis adalah Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan konsep model implementasi kebijakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di dalamnya membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kembali. Hal ini terlihat dari konteks formulasi kebijakan, aspek finansial, serta teknis pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dan perlu penataan kembali.

---

In 2020, the Government, through the Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, issued a policy on education fee assistance or what is called the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) which is a continuation of the Bidikmisi policy that has existed since 2010 to increase the expansion of access and learning opportunities in Higher Education for Indonesian citizens who are economically disadvantaged. In implementing this policy, a number of problems are still encountered, such as inaccurate targets, misuse of funds, and technical problems with delays in disbursement of funds. In this regard, this research has the aim and objective of providing an overview of the factors that influence the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia, which is one of the universities implementing this policy. This research uses a post-positivism approach, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data through literature study, analysis through data triangulation techniques, and the main theory for analysis is the Policy Implementation Model put forward by Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983). The results of this research reveal that the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia has not been fully implemented well. Based on the policy implementation model concept of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983) along with the factors that influence policy implementation, it proves that there are still several indicators that need to be improved again. This can be seen from the context of policy formulation, financial aspects, and technical aspects of policy implementation which are not yet fully aligned and need to be reorganized."

"Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran.

---

Public health centre needs health human resources as a driving force. One of the health workforce is general practitioner. The availibity of general practitioners in terms of the amount should be adequate and evenly distributed. The policy of physician utilization at public health centre in the province of DKI Jakarta, gives authority for district public health centre as the implementing agency in managing human resources. One of the variables that influence the process of policy implementation is the capability of implementing agencies. This capability is indicated by the ability of management. The purpose of the study is to describe policy implementation of physician utilization at public health centre in Kemayoran. Research using a mixed methods that combines qualitative and quantitative results. As an overview of policy implementation, there is an imbalance of physician workload between district and sub district public health centre in Kemayoran. This is because there are no standard rules regarding the placement of a physician up to sub district level and lack of management skills at district public health centre. One of the proposed policy recommendation is improved management using simulation models of physician distribution which is based on physician workload balancing in Kemayoran public health centre."

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."