Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapatpemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang didalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara menelititerhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangkateori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporategovernance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasimerupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajibmemperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melaluipenerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang sahamatau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yangtidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal,maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhakuntuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuanharga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan,notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasukakta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij sertamelakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan MenteriHukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnyasesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liabilitycompany as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as aresult of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of associationrelating to the implementation of the capital increase through the issuance of newshares. The type of research that the author use in this study is a normative legalresearch, it means that the research is only done by examining the principles eitherwritten of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrineand good corporate governance. The implementation to increase capital to the limitedliability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to getapproval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine andmake policy on how the capital increase sholud be executed according to interest ofcompany. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. Asprotection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capitalincrease, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company torepurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure thatthese shares will be sold and purchased to third party based on fair value fromindependent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting thedeed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up toissuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensureformal aspects of deed pursuant to Law of Notary."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."

"Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

---

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."

"Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus taat hukum, bekerja profesional, memegang teguh sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, adanya akta notaris yaitu akta risalah rapat umum pemegang saham dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi sengketa hukum dan mengandung cacat yuridis yang menjadikan notaris sebagai tersangka. Cacat yuridis suatu akta notaris dapat disebabkan oleh kesalahan notaris yang bersifat administratif, kesalahan profesi, kesalahan perdata dan atau kesalahan pidana. Tidak selalu kesalahan notaris merupakan kesalahan pidana, bisa juga termasuk dalam lingkup kesalahan profesi, kesalahan administratif dan atau kesalahan perdata. Hasil penelitian ini yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan 4 posisi kasus terhadap akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengakibatkan aktanya batal demi hukum yang penetapannya bersifat declaratoir, dan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris. Kesalahan pidana terhadap notaris yang membuat akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat harus menggunakan parameter standar pelayanan yang menimbulkan malpraktek atau perbuatan "negligence", doktrin profesi, doktrin perdata dan doktrin pidana. Perbuatan Notaris masuk ruang lingkup hukum pidana terletak pada parameter unsur melawan hukum disertai dengan pertanggungjawaban pidana antara lain berupa unsur kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam melakukan delik dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Kejahatan dalam profesi Notaris merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dikategorikan white collar crime.

---

A notary as a public official in running his or her position has to obey the law, works professionally, uphold the official oaths and code of ethics of Public Notary Association. In practice, the notarial deed of the minutes of the general meeting of shareholders or a deed of declaration and the decision of the legal dispute and contain a flaw that makes the juridical notary as a suspect. A legal disability may be caused by a public notary who is an administrative error, professional error, mistake or error in civil, criminal as well as administrative law.Public notary mistake is not always the fault of criminal law field of law , it could be included within the scope of professional errors, mistakes or errors of administrative and civil liability. The results of this study is based on an analysis byusing the four position of the cases against the deed or deed of minutes of meetings and statements containing the decision of the legal disabilities that is contrary to the Notary Act and the Limited Liability Company Act and the resulting void deed to be legally canceled the establishment is declaratoir, and the application of criminal sanctions against the notary. Mistakes are made penal to the notary deed or deed of minutes of meetings and the decision of the statements should use the standard of service parameters that lead to malpractice or acts of "negligence", the doctrine of the profession, the doctrine of civil and criminal doctrine. Notary deed into the scope of criminal law lies in the parameters of criminal liability with unlawful element accompanied by criminal responsibility among other thing malicious intent which include dolus eventualis and criminal sanctions is an ultimum remedium. The crime in the profession of notary is a crime in the area of economic crime which categorized as white collar crime."

"Tesis ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab seorang Notaris terkait penyetoran modal pada saat pendirian suatu Perseroan Terbatas (Perseroan), studi kasus pendirian PT ABC. Penyetoran Modal wajib dilakukan oleh para pendiri Perseroan sebelum Perseroan memperoleh pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 bahwa dokumen bukti penyertaan modal tidak wajib disampaikan kepada Menteri, melainkan hanya merupakan dokumen pendirian yang disimpan oleh Notaris. Pada kasus pendirian PT ABC, para pendiri belum melakukan penyetoran modal kedalam PT ABC namun surat pengesahan pendirian Perseroan telah diperoleh. Notaris X yang membuat akta pendirian PT ABC tidak menyampaikan kepada para Pendiri bahwa adanya kewajiban untuk menyetorkan modal sebelum PT ABC memperoleh status pengesahan dari Menteri. Penelitian tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yaitu bahwa seorang Notaris, khususnya Notaris X memiliki peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian Perseroan dan sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan pendirian Perseroan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris yaitu untuk memberikan penyuluhan dan memastikan kepada para Pendiri bahwa seluruh persyaratan pendirian Perseroan telah dipenuhi. Pada kasus PT ABC, Notaris X yang tidak menyampaikan kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, dapat dikenakan sanksi indispliner dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

This thesis regarding of role and responsibility Notary related to paid up capital on the establishment Limited Liability Company (Company), case study the establishment of PT ABC. Founder of Company have an obligation to paid up the capital in Company before the Company received establishment legalization from Minister of Law and Human Rights (MoLHR). According to MoLHR Regulation Number 4 year 2014, stated that capital injection evidence is not required to submit to MoLHR, but it is only establishment document which saved in Notary. In PT ABC?s case, the founders has not inject the paid up capital but the establishment legalization from MoLHR has been received. This thesis is based on normative juridical research/legal research. The study states that as a Notary, especially Notary X has a role as a public official who made the deed of establishment and as an attorney to submit the Establishment form to the MoLHR through Company's Legal Entity Administration System. Responsibility of the Notary are to provide counseling and assure the founders has been fulfill all requirements regarding Company establishment. In the case of PT ABC, Notary X does not convey an obligation to inject capital, thus may be subject to disciplinary sanctions and compensation to the injured party."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum yang baru atau membeli saham perseroan berbadan hukum yang sudah beroperasi, akan tetapi semua itu harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksananya.Pendirian Perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau badan lain yang telah ditetapkan untuk itu. Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peran notaris adalah membantu pernerintah memberikan konsultasi hukum bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing dan membuatkan Akta Pendirian perseroan terbalas penanaman modal asing.Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normative dan empiris terhadap prosdur yang diberlakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibualnya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau pemyataan keputusan rapat, dan mencocokan joint venture agreement (kalau ada) dan Surat Persetujuan BKPM serta menuangkan kehendak para pihak kedalam akta pendirian sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh pengesahan dari Menteri.

---

Foreign investors interested in investing their capital in Indonesia generally can invest by means of establishing new legal entities or by means of purchasing shares of companies having legal entity status which have already operated, however, all of those methods must referred to the prevailing provisions or regulations which are Capital Investment Law and Limited Liability Company Law together with their implementing regulations.

The establishment of such foreign capital investment limited liability company can be conducted by following the procedures which have been stipulated by the Capital lnvestrnent Coordinating Board and/or other institutions which have been stipulated for such purpose. The tirst procedure which must be conducted is the submission of proposal to the Capital Investment Coordinating Board by completing all requirements which have been stipulated. In relation to such matter, the roles of notary for the parties who wish to establish such foreign capital investment limited liability company are helping the government to provide legal consultancy in accordance with the prevailing statutory regulations as a form of consent of the parties and preparing Deed of Establishment of foreign capital investment limited liability Company.

The composing method of this thesis is descriptive, normative and empiric towards the procedures implemented in the establishment of foreign capital investment limited liability Company.

From such research, has been obtained conclusion that the roles of notary in he establishment of foreign capital investment limited liability company are providing legal consultancy, preparing agreement, and setting out the intention of the parties into the deed of establishment, preparing Minutes of General Meeting of Shareholders or Statement of Resolutions of Meeting for the change of status from ordinary limited liability company to become foreign capital investment limited liability company in accordance with the prevailing provisions and obtaining legalization from the Minister."

"Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Terkait hal ini, Notaris berperan untuk membuat akta berita acara RUPS terkait go private. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai pelaksanaan RUPS dengan adanya penetapan afwezigheid atas pemegang saham yang tidak dapat ditemukan; dan peran notaris pasar modal pada penyelenggaraan RUPS tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian tesis ini adalah problem-solving. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses go private PT Terbuka yang pemegang sahamnya tidak dapat ditemukan dapat mengajukan permohonan penetapan afwezigheid kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan go private. Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mengurus saham tersebut. Balai Harta Peninggalan kemudian dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham PT Terbuka melalui Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PT Terbuka terkait dengan penyelenggaraan RUPS setelah adanya penetapan afwezigheid, khususnya mengenai komparisi Balai Harta Peninggalan dalam RUPS tersebut.

---

This thesis analyze the GMS of a Public Company in the event that there are absent shareholders (afwezig) in the go-private process by analyzing the Decision of South Jakarta District Court Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. The Public Company shall buy back its shares from public shareholders for going private purposes, and the number of its shareholders shall not exceed 50 parties. In this regard, the Notary's role is to prepare the deed of minutes of the GMS regarding going private. The issues raised in this thesis are the implementation of the GMS related to the afwezigheid court decision; and the role of the capital market notary at the GMS. The research method of the thesis is doctrinal, using secondary data. The typology of the thesis is problem-solving. The result of this thesis is for go private pupose, a Public Company that has absent sharehoders may submit an application for the afwezigheid decision to the District Court. The District Court may appoint a Property and Heritage Agency to administer the shares as assets. Property and Heritage Agency shall be registered in the List of Shareholders through the Securities Administration Bureau and the Indonesian Central Securities Depository afterward. Referring to Article 15 paragraph (2) of the Notary Public Law, the Notary has the competence to provide legal advice to the Public Company on the GMS implementation following the afwezigheid decision, especially regarding the comparison of the Property and Heritage Agency during the GMS."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini telah menunjukkan angka-angka yang sangat tinggi, tidak terkecuali di Indonesia. Arus manusia ke kota-kota cukup besar dan sulit, dan bahkan tidak mungkin dihentikan. Khususnya di Jakarta, berbagai cara untuk menahan pertumbuhan penduduk niralami ini telah ditempuh, namun fenomena yang terjadi di banyak kota-kota besar di dunia ketiga tetap terjadi, yaitu jumlah penduduk berlipat dua pada setiap dua dasawarsa.Pertambahan penduduk tidak disertai penambahan pelayanan masyarakat telah mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Kota Jakarta yang direncanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda hanya untuk 600.000 jiwa, tiba-tiba harus menghadapi jumlah penduduk yang berlipat ganda sehingga timbul masalah masalah yang sulit dihadapi. Salah satu masalah yang menonjol adalah kekurangan perumahan, karena kelangkaan penyediaan papan bagi warganya yang disebabkan oleh kelangkaan dana, maka penduduk yang datang ke kota Jakarta membentuk lingkungan pemukiman mereka sendiri tanpa mengkuti norma yang ada, atau memadati pemukiman yang ada sejak kurun waktu sebelumnya telah ada. Lingkungan seoerti ini bercirikan padat penduduknya, tidak ada fasilitas sosial, tidak ada kelengkapan lingkungan dan keadaan fisik yang buruk, dan lazim disebut kampung. Pada tahun 1969, dari hampir 5 juta penduduk Jakarta, 60% diam di lingkungan kampung.

---

AbstractThe population growth in the developing countries in the last decades has shown a very high rate, including Indonesia. The rust of migrant to big cities is quite nigh, and difficult, or even impossible to stop. Especially in Jakarta, many measures have been taken to supress this non natural growth, but phenomenon that has been occuring in big cities in the third worlds keeps going on : the number of population is doubling in every 2 decades. The growth of population is not followed by services has been bringing physical and social problems.Jakarta was planned by the Dutch Colonial Government to accomodate 600.000 people, suddenly has to serve people with much bigger number, so that create difficult problems. One of the main problems is housing, caused by lack of fund. The migrants come to the city and build their shelters on open land without any technical guidance, or fill up the existing residential areas. These kinds of environment have typical condition, such as high density population, no social facilities, no public utilities, and the physical condition is poor. This kind of settlement is called ?kampung", which originally has a meaning of urban village. In 1969, the population of Jakarta was nearly 5 million, and 60% of them lived in these kinds of kampung."

"ABSTRAKPenyetoran modal yang tidak dilakukan pendiri pada saat pendirian PTmempengaruhi likuiditas PT karena kekurangan modal usaha dan menunjukkan bahwa pendiri mengingkari komitmennya sejak awal. Tesis ini membahas permasalahan pendiri PT yang tidak menyetorkan modal pada saat pendirian; dan akibat hukumnya. Sebagai objek penelitian, tesis ini menggunakan studi kasus pendirian PT MBBConggeang. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis pendiri yang tidak menyetorkan modal PT sebagai pemegang saham menurut UUPT; kedua, menganalisis akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang sebagai pendiri yang tidak menyetorkan modal selama PT MBB Conggeang berdiri. Dengan metodepenelitian yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Comparative Approach, dan Case-Study, tesis ini menyimpulkan bahwa pendiri yang tidak menyetorkan modal tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Hal ini karena mengambil bagian saham dan menyetorkan secara penuh merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingen recht) seperti yang ditentukan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain itu, pencatatan dalam daftar pemegang saham setelah modal disetorkan menjadi persyaratan bagi pendiri untuk dapat menjalankan hak-hak sebagai pemegang saham sesuai Pasal 52 UUPT. Adapun akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang selaku pendiriyang tidak menyetorkan modal adalah tidak memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS PT MBB Conggeang, termasuk menerima dividen apabila RUPS PT MBB Conggeang memutuskan untuk membagikan dividen.

---

ABSTRACTThe paid up capital that was not carried out by the founder raises liquidity problems for the limited company (PT) which was established due to lack of capital deposit. It shows that the founder reneged on his commitment from the start. This thesis discusses the problems of founders of PT who did not deposit paid-up capital at the time of establishment; and legal due. As an object of research, this thesis uses a case study of the establishment of PT Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama Conggeang (PT MBB Conggeang). The research objectives are first, to analyze the founders who do not deposit capital as shareholders according to UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT); secondly,analyzing the legal consequences of Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital while PT MBB Conggeang was established. Applied by normative juridical with statute, comparative, and case study approach, the thesis concludes that founders who do not deposit paid-up capital cannot qualify asshareholders as referred to in the UUPT. This is because taking part in shares and making a full deposit is a dwingen recht as stipulated in Article 33 paragraph (1) and (2) UUPT. In addition, recording in the register of shareholders after the capital is deposited becomes a requirement for founders to be able to exercise their rights asshareholders in accordance with Article 52 UUPT. As for the legal consequences of the Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital, they did not have the right to attend and vote at the general meeting of PT MBB Conggeang, including receiving dividends if the PT MBB Conggeang decided to distribute dividends."