Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca runtuhnya Orde Baru dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan,dengan diterapkannya beberapa kebijakan politik yang menyentuh langsung semua aspekkehidupan masyarakat. Proses demokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melaluipemilukada langsung, telah merubah pola dan hubungan antara elit desa. Konflik antar elit desatidak dapat dihindari dalam memperebutkan simpati masyarakat desa.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui sejauh mana dampak dari demokratisasi melalui Pemilukada langsungmempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa kiandarat.Dalam Studi ini peneliti memfokuskan pada dampak dari konflik politik yangmelibatkan elit desa sejak pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2010, Peneliti berusahamenjelaskan perubahan pola hubungan diantara elit desa yang satu dengan elit desa lainnya,dan diantara elit desa dengan masyarakat desa sejak terjadinya konflik.Studi ini juga menggunakan teori elite Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwaelite yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan garis keturunan.Serta teori sirkulasi eliteKolabinsca yang menyatakan bahwa perputaran elite bisa dari satu kelompok yang sama, bisajuga dari kelompok diluar kelompok yang sudah ada sebelumnya. Seta menggunakan teorikonflik politik Prof.Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakatkonflik tidak dapat dihindarkan . Semua teori yang dijabarkan merupakan bahan untukmenganalisa kasus yang diteliti.Peneliti dalam melakukaan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan; Pertamatelah terjadi perubahan pada perilaku elit desa, yang disebabkan perebutan otoritas desa. Elitdesa tidak lagi menyembunyikan hasrat kuasa yang besar di depan masyarakat. Keduadigunakannya simbol-simbol agama (Masjid) sebagai alat untuk mempertajam konflik. Polakonflik yang melibatkan entitas keagamaan ini baru pernah terjadi di kabupaten seram bagiantimur ketiga Dampak dari konflik masih dirasakan hingga hari ini karena tidak ada kedewasaandari elit desa terhadap perbedaan dalam pilihan politik. Masyarakat desa diperhadapkan dengansituasi konflik yang tidak ada jalan keluarnya.

---

ABSTRACTAfter the collapse of the New Order political dynamics in Indonesia changed, withthe implementation of several policies that directly touches all aspects of society. Thedemocratization process undertaken by the central government through direct election, haschanged the pattern and the relationship between the village elite. Conflicts among the elitevillage can not be avoided in gaining public sympathy desa.Penelitian was conducted todetermine the extent of the impact of democratization through Election directly affect the sociallife of rural communities Kiandarat.In this study researchers focused on the impact of political conflict involving thevillage elites since the election of Regional Head Live in 2010 , researchers tried to explain thechange in the pattern of the relationship between the village elite elite one with the othervillages, and among the elite village by village communities since the conflict.The study also uses Soerjono Soekanto elite theory that explains that the elite whooccupy certain positions based on the line keturunan.Serta Kolabinsca elite circulation theorywhich states that the turnover could elite of the same group , it could be from groups outsidethe group that had been there before . Seta using the theory of political conflict Prof.MaswadiRauf stating that in public life conflict can not be avoided. All theories described the materialto analyze the cases studied.Researchers in this study resulted in several findings ; The first has been a change inthe behavior of the village elite, which caused the seizure of village authorities . Village elitesno longer hide desire great power in front of the public . Both the use of religious symbols (mosque ) as a tool to sharpen the conflict . The pattern of conflict involving new religiousentities have occurred in the district spooky eastern part of the third impact of the conflict arestill felt to this day because there is no maturity of the village elite to differences in politicalchoice. Villagers confronted with conflict situations there is no way out."

"Di era reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia saat ini, salah satu agenda penting adalah masalah komitmen dari implementasi program otonomi daerah. Salah satu peristiwa politik yang menarik untuk diteliti di era otonomi daerah saat ini adalah fenomena konflik dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana, dari hasil voting DPRD Provinsi Lampung berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Alzier Thabrani dan Ansori Yunus. Namun pemerintah pusat tidak mau mengesahkan hasil pemilihan karena menilai tidak sesuai prosedur UU dan status hukum Alzier sebagai tersangka. DPRD Lampung tidak menerima alasan pusat yang dinilai tidak relevan. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara elit politik di pusat dan daerah. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang membuat penulis tertarik meneliti dan menulis tesis yang berjudul "Konflik Elit Politik Pusat dan Daerah" (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori-teori konflik politik elit, konsep politik lokal dan relasi antara pusat dan daerah. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan gambaran bagaimana fenomena terjadinya konflik antara pusat dan daerah.Dari hasil temuan penelitian diketahui faktor utama penyebab konflik politik ini terjadi, adalah karena sejak awal Megawati sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP PDIP memang tidak menyukai terpilihnya kader PDIP sendiri, Alzier dan lebih memilih kader Golkar, Oemarsono sebagai Gubernur- Lampung. Selain karena alasan klasik Oemarsono berpengalaman sebagai Gubernur dan diharapkan bisa menaikkan suara PDIP pada pemilu 2004, juga sebenarnya terjadi politik uang dan perempuan yang diterima elit pimpinan DPP PDIP dari pendukung Oemarsono. Selain itu, terjadi konflik internal di PDIP, dimana elit DPP tidak mengakomodir aspirasi lokal (DPC dan DPD Lampung) yang melalui keputusan rapat kerja daerah telah memilih Alzier sebagai calon Gubernur dari PDIP. Implikasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, telah mengaplikasikan teori konflik elit politik dan konsep politik lokal yang masih relevan. Tetapi, perlu dimodifikasi konsep relasi pusat dan daerah versi barat ke dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia. Sampai sekarang, konflik ini masih berproses dan menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas gugatan yang diajukan Alzier kepada pemerintah pusat.Jumlah halaman : v + 167 halaman + 7 Label, diagram dan gambarDaftar Pustaka : 47 buku dan artikel/jurnal, 9 produk UU/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri, 1 disertasi dan 1 tesis, 5 media massa, 3 situs dotcom, 8 nara sumber; 8 lampiran.

---

Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)Nowadays, in the reform era in Indonesia, one of the important issues is concerning the commitment to implement the regional autonomy. One of the interesting political events to be researched is the conflict on the election of Governor and Deputy Governor of Lampung of 2003-2008. The voting result of Lampung parliament (DPRD) has appointed Alzier Thabrani and Ansori Yunus to become the Governor and Deputy, respectively. However, the Central Government is in position not to legalize the election result on the ground that the election was conducted in comply with the Law and due to Alzier's status as the suspect. In this regard, DPRD Lampung did not accept the central government's decision for somewhat irrelevant. As the result, there is a sustainable conflict within the political elite in the central government and local government as well_ The issue has become increasingly attractive the author to carry out some research and to - write the thesis titling "Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)". The theory used in the research is the theory of elite political conflict, local political concept and the relation between central and local government. Method used in the research is analytical descriptive approach, which shows the description on how the conflict between the central and local government has taken place.

The research shows that the main factor causing the political conflict, is ever since Megawati as the president and "PDIP" leader dislikes the elected person who came from PDIP, i.e. Alzier. And therefore, she prefers the Golkar Party candidate, i.e. Oemarsono elected as the Governor of Lampung. Providing the classic argument that Oemarsono has experience as a Governor and he was highly expected to increase the PDIP votes on the 2004 election. The money politics and scandal involving woman politics which was provided by Oemarsono supporters to the PDIP central chairman also happened. Apart from this, an internal conflict at the PDIP has happened when the central chairman elite (DPP) failed to accommodate local (DPC & DPD) of Lampung aspiration. For the DPC and the DPD has appointed Alzier to become the governor candidate from the PDIP_ Theoritical implication used in the research is the relevant political elite conflict and local political concept. Hovewer, it is necessary to modify the western concept of local and central relation into the perspective of unitarian nation like Indonesia. Up to now, this conflict is ongoing and still waiting for the Supreme Court decision on the Alzier's appeal to the central government.

Number of pages : v + 167 pages + 7 tables, diagrams and pictures;

References: 47 books and papers 1 journals, 9 products of Laws/Government Regulations 1 Ministerial Decrees, 1 dissertation and 1 thesis, 5 mass medias, 3 sites of dotcom, 8 sources; 8 attachments."

"Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penentu terjadinya pergeseran dominasi elit lokal dari aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru NW dalam pilkada NTB pasca Orde Baru. Secara umum, pergeseran elit lokal pasca kejatuhan rezim Orde Baru terjadi akibat adanya kekosongan dominasi struktur pemerintah pusat dan kelembagaan partai politik di daerah yang memberi ruang aktor lokal untuk mendominasi melalui ikatan-ikatan etnis untuk menguasai struktur pemerintahan di daerah (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). Di sisi lain, kekosongan aktor pemerintah pusat mendorong adanya perubahan peran elit agama yang terlibat dalam politik (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). Fenomena pergeseran dominasi aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru di NTB menunjukkan hal yang berbeda. Kendati hilangnya dominasi rezim Orde Baru, akan tetapi dominasi dari aktor yang memiliki kedekatan pada struktur kekuasaan di pemeritah pusat mampu mendominasi kontestasi politik elektoral di daerah. Di sisi lain, ikatan etnis hanya menjadi media penguat perbedaan identitas kelompok yang bersaing, bukan sebagai penentu kemenangan aktor. Justru faktor utama yang menyebabkan adanya pergeseran dominasi elit di NTB yakni kapasitas dari aktor sentral dan institusi informal yang memiliki kedekatan dengan beragam aktor lain di daerah. Dengan kata lain, kehadiran aktor elit agama dalam aktivitas politik merupakan cerminan dari ketiadaan kompetitor dari luar kalangan elit agama yang memiliki kapasitas aktor dan kelembagaan informal yang kuat di daerah. Studi ini menggunakan teori struktur kekuasaan masyarakat (Knoke, 1990) dan teori kelembagaan informal (Helmke & Levitsky, 2002) sebagai alat analisis. Berdasarkan penggunaan teori tersebut, pergeseran elit lokal di NTB terjadi akibat adanya kapasitas aktor sentral yang dimiliki kelompok Tuan Guru NW yang mampu memanfaatkan struktur informal Nahdlatul Wathan melalui pilkada langsung pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Di pihak lain, kelompok aristokrat Sasak hanya terfokus pada aktor tanpa menggunakan kelembagaan informal dalam membentuk integrasi dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan aktor aristokrat Sasak hanya mampu mendominasi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada tahun 1998 dan 2003, sedangkan kelompok Tuan Guru NW memiliki dominasi dalam pilkada langsung tahun 2008, 2013 dan 2018.

---

This study explains the determinants of the shift of local elite domination from Sasak aristocratic actors to the group of Tuan Guru NW in the West Nusa Tenggara Elections post New Order. In general, the shift in local elites after the fall of the New Order regime occurred due to the emptiness of the dominance of the central government and political parties in the regions which gave local actors space to dominate through ethnic ties to control the governance structures in the regions (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). On the other hand, the void of central government actors encourages a change in the role of religious elites involved in politics (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). The phenomenon of Sasak aristocratic actor domination shifting to the Tuan Guru group in West Nusa Tenggara shows a different matter. Although there was a loss of dominance of the New Order regime, the dominance of actors who had a closeness to the power structure at the Soeharto regime was able to dominate electoral political contestation in the regions. On the other hand, ethnic ties only serve as a medium to reinforce the differences in the identities of competing groups, not as a determinant of actor's victory. It is precisely the main factor that causes a shift in dominance, namely the capacity of the central actor who has closeness with various other actors in the area. In other words, the presence of religious elite actors in political activities is a reflection of the absence of competitors from outside the religious elite who have strong informal actor and institutional capacity in the regions. This study uses the theory of community power structures (Knoke, 1990) and informal institutional theory (Helmke & Levitsky, 2002) as analytical tools. Based on the use of this theory, the shift in local elites in West Nusa Tenggara occurred due to the capacity of the central actors owned by the Tuan Guru NW group who were able to utilize the informal structure of Nahdlatul Wathan through direct elections in 2008, 2013 and 2018. On the other hand, Sasak aristocratic groups were only focused on actors without using informal institutions in forming integration and coordination in order to achieve common goals. This study shows that the ability of Sasak aristocratic actors was only able to dominate in parliament elections in 1998 and 2003, while the Tuan Guru NW group had dominance in the direct elections in 2008, 2013 and 2018."

"Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Pemasalahan mengenai pengaturan dalam syarat calon kepala daerah dan juga 4 (empat) kasus di daerah dengar berlatar belakang dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Penelitian ini merekomendasikan DPR dan Presiden seharusnya melalukan penyempurnaan dalam mekanisme dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilahan Kepala Daerah terhadap munculnya dinasti politik tanpa membatasi hak konstitusional warga negara, mengatur kembali ketentuan mengenai uji publik dengan mempertimbangkan masalah waktu dan anggaran, serta perlu mengkaji kembali mengenai syarat ambang batas dalam pencalonan kepala daerah.

---

In this research, there are two problems, namely: 1) How is the issue of regulation in the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties in democracy? 2) What is the impact of political dynasties on the principle of checks and balances in the regions? The type used in this research is normative legal research. This research concludes that there are several problems in regulating the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties which have an impact on the principle of checks and balancb es in the regions. Problems regarding the regulation of the requirements for regional head candidates as well as 4 (four) cases in the hearing area with a political dynasty background that have an impact on the principle of checks and balances in the regions. This research recommends that the DPR and the President should make improvements to the mechanism and requirements for nomination of regional heads in the Law on the Sorting of Regional Heads against the emergence of political dynasties without limiting the constitutional rights of citizens, re-arrange the provisions on public examinations by considering time and budget issues, and need to review again regarding the threshold requirements in the nomination of regional heads."

"Skripsi ini menganalisis penyebab dari kegagalan keluarga politik Yasin Limpo untuk mempertahankan kekuasaan di Sulawesi Selatan 2018. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis boundary control Edward Gibson, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan analisis otonomi elit dari Eva Etzony Halevy. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan keluarga politik Yasin Limpo dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan 2018. Pertama, melemahnya kontrol politik dari keluarga Yasin Limpo yang disebabkan oleh gagalnya strategi boundary strengthening mereka. Kedua, adanya strategi boundary opening yang berhasil melemahkan kekuatan keluarga Yasin Limpo. Ketiga, seiring dengan keberhasilan boundary opening, intensitas kompetisi antar elit di pilkada meningkat karena terjadi distribusi sumber daya antara elit elit.

---

This thesis analyzes the causes of Yasin Limpo's political family failure to maintain power through the South Sulawesi Regional Head Election 2018. This study uses Edward Gibsons Boundary Control analysis framework, as the main theory, and is equipped with elite autonomy analysis from Eva Etzony Halevy. Using qualitative methods, the results of this study show that there are three factors that led to Yasin Limpo's political family failure in the South Sulawesi regional elections in 2018. First, the weakening of political control of Yasin Limpo family caused by the failure of their boundary strengthening strategy. Secondly, there was a boundary opening strategy from challenger elites who managed to weaken Yasin Limpos political family power. Third, along with the success of the boundary opening, the intensity of competition among elites in regional election increased due to resources distribution between elites.

"

"Perubahan partai politik setelah rezim Orde Baru membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik. Pertama, adanya pergeseran peran partai politik dari aktor di pinggiran kekuasaan menjadi aktor utama yang berperan membentuk kekuasaan politik. Kedua, adanya keharusan partai politik melakuka reformasi internal untuk tujuan memenangkan kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik. Ketiga, terkait keterlibatan partai politik dalam pemilihan untuk mengisi jabatan politik dan jabatan politik.Partai politik lalu dihadapkan pada paradigma baru yaitu bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adafah melalui koalisi politik. Koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik di parlemen atau kabinet, menjadi hal tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat hasil Pemilu 2004 menghasilkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Salah satunya yang terjadil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).Pilkada yang dimuiai pada Juni 2005 menjadi arena politik baru bagi partai-partai politik. Dari 211 Pilkada pada 2005, ada 126 Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan salon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pofa koalisi dalam Pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah Pilkada Provinsi Banten pada 26 Tesis ini menggunakan tiga kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama adalah teori koalisi politik dari William Riker yang menekankan prinsip ukuran (Minimal Winning Coalitions) dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (Minimal Connected Winning). Kedua, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, adalah teori oligarki dari Robert Michels. Teori ini digunakan untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan koalisi partai.Setidaknya ada lima faktor yang diuji dalam tesis ini - mengacu pada kasus Pilkada Banten- untuk melihat pengaruhnya dalam pembentukan koalisi partai. Pertama adalah pemetaan kekuatan politik di DPRD. Tingkat pengaruh faktor ini sedang karena diperlukan untuk memenuhi persyaratan pencalonan 15% suara atau kursi. Tetapi calon dapat saja membentuk koalisi dengan partai-partai non parlemen jika diperlukan. Kedua, pertimbangan platform partai dalam pembentukan koalisi, apakah sifatnya ideologis atau pragmatis. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena partai pada dasarnya dapat membangun koalisi dengan partai manapun tergantung pemaksimalan kepentingan yang dapat diraih.Faktor ketiga adalah mekanisme internal penjaringan oleh partai politik. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena tidak ada keharusan partai melakukan penjaringan internal, dan kalaupun dilakukan, hasilnya tidak mengikat atau dapat dibatalkan oleh pengurus pusat. Keempat adalah peran dewan pengurus pusat (DPP) partai. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi karena rekomendasi atau persetujuan DPP bersifat mutlak sehingga tidak ada alternatif lain bagi pengurus daerah selain mengikuti petunjuk DPP. Dan kelima adalah peran figur bakal calon kepala daerah. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi dalam pembentukan koalisi karena figur yang mendanai penggalangan dukungan selama pencalonan. Partai politik secara institusi biasanya tidak rnengeluarkan materi untuk mendukung pencalonan kepala daerah.

---

The post new order change within political parties brought serious consequences towards their role: These include: the shift within the political parties' role from being marginal actors in the national power sphere, towards assuming a main role in the formation of political power; political parties being obliged to conduct internal reforms for the sake of winning the contested political power and in order to answer public demands; political parties' involvements in elections dedicated towards filling political position slots.Political parties were then introduced to a new paradigm which encompassed virtues such as professionalism, ability to cooperate and negotiate with other parties in the attempt of winning the election, and in how they were to view constituents as valuable assets of which supports must always be gathered and preserved. One of the strategies in winning political elections is by creating political coalition(s). Political coalitions in building a new government and in order to create a better bargaining power in the parliamentary or cabinet political processes have become an inevitable phenomenon in this post-reform era. This phenomenon was considered as an obvious one due to the fact that the 2004 election had bred out a fragmentated and balanced political party power configuration. Such configuration later induced many parties to form coalitions as a necessity to anticipate the situation in other elections, as can be seen in the direct regional leader election ("Pemilihan Kepala Daerah Langsung" - PiLKADA).The Pilkada, which began on June 2005, became a new arena for political parties. From over 211 Pilkada held in 2005, 126 of them were won by candidates supported by party coalitions, while another 85 were won by candidates supported by parties not engaging in coalitions. For many parties, the coalitions made during the Pilkada had certain features: (1) Quantitatively, the abundance of coalitions was made possible due to the many elections held; (2) mapping requirements made many central party officials to allow greater freedom for their local agents to decide coalitions; (3) the tendency within Pilkada coalition patterns exhibited a divergent and unpredictable trend. One of the examined which showed such tendency was the Banten Province Pilkada held on November 26, 2006 in which 4 candidate pairs who participated in this event were all supported by political party coalitions. This thesis applies three theoretical frameworks in order to answer its research question. The first one is political coalitions theory by William Riker, which emphasizes the measurement principle (Minimal Winning Coalitions), and Robert Axelrod, which emphasizes the policy preference connectedness principle (Minimal Connected Winning). The second one is the rational choice theory which will be used to analyze the contestation of interest choices, which serves as a basis for actors' decision making to form coalitions. Such decision can be seen as a rational choice in order to maximize an actor's interest and benefits. The third theoretical framework applied here is oligrarchic theory by Robert Michels. This theory will be used to view how party structures influence the decision to form coalitions.There at least five factors which this thesis seeks to analyze, referring to the Banten Pilkada case, in order to see their effect to party coalition formations. The first factor is the political power mapping in DPRD level. This factor's level of influence is medium, due to its function to fulfill the 15% vote or chair requirement. However, candidates may likely form coalitions with non-parliamentary parties if necessary. The second factor is the party platform considerations in coalition formations, whether they include the involvement of ideological preferences or more pragmatic stances. The influence level of this factor can bee deemed low due to the fact that most parties are likely to build coalitions with any party depending on the interest maximization which can be gained.The third factor is the internal networking mechanisms by political parties. This factor's level of influence is low due to the inexistence of requirements by parties to conduct internal networkings. However, if such mechanism is to occur, the results would likely to be non-bounding or cancellable according to the decision of central organizers. The fourth factor is the role of party's central organizing board (Dewan Pengurus Pusat - DPP). This factor has a high level of influence due to the absolute recommendation or agreement made by the DPP which in turn negates all other alternatives for local organizers to follow except the ones established by the DPP. The fifth factor is the role of local leader candidates. This factor is highly influential in determining the coalition formation due to the role of certain figures who financially support the candidates. Political parties are normally refrained from committing material supports during the local leader elections."

"ABSTRAKTesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency."

"Conflicts among political elites during local government elections in Indonesia."

"ABSTRAKBranding telah diupayakan sebagai strategi yang disengaja oleh politisi untuk menangkap citra positif, lebih khusus selama periode pemilihan. Sebagai pemain lama di kancah politik di Indonesia, Khofifah Indah Parawansa bergabung dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 atau Pilgub Jatim untuk ketiga kalinya selama kariernya. Namun, setengah dari kampanye politik Khofifah-Emil telah menerima peningkatan sorotan media selama periode ini saat dia memasuki perlombaan setelah mengumumkan pengunduran dirinya yang tiba-tiba sebagai Menteri Sosial setengah jalan melalui masa jabatan. Terjadinya membuka peluang untuk memeriksa apakah 39;merek politik 39; Khofifah, dipengaruhi oleh pergeseran transisi dalam peran politik. Makalah penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: Apakah kampanye Khofifah berhasil melakukan rebranding politik? dengan melakukan analisis konten kuantitatif berita online dalam dua jangka waktu yang berbeda

---

ABSTRACTBranding has been pursued as a deliberate strategy by politicians in order to catch positive images, more specifically during an election period. Khofifah Indah Parawansa, a long-running player in the political scene in Indonesia, joins the 2018 elections of East Java Governor or Pilgub Jatim for the third time during her career. However, the other half of political campaign Khofifah-Emil has received an increase in media spotlight during this period as she entered the race after announcing her sudden resignation as the Minister of Social Affairs half-way through the office term. The occurrence opens up an opportunity to examine wether Khofifah rsquo;s lsquo;political brand rsquo;, is impacted by the transitional shift in the political role. This research paper intends to answer the following research question: Did Khofifah rsquo;s campaign succeed to deliver the political rebranding? by conducting quantitative content analysis of online news in two different timeframes ."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah diantara mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia, yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi yaitu ketika masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1948; UU No. 18 Tahun 1965; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959; serta UU No. 5 Tahun 1974. Salah satu sifat yang dimiliki oleh fiqh yaitu muranah yang berarti bersifat luwes, fleksibel, atau lentur yang dapat berkembang seiring berubahnya tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Karena sifat muranah dari fiqh tersebut, memungkinkan berkembangnya fiqh baru di bidang politik yang boleh jadi berbeda dengan teori Imam al-Mawardi. Karena itu, memaksakan penerapan suatu pemikiran fiqh lama atau bahkan usang, tidak sejalan dengan sifat hakekat dari fiqh itu sendiri. Akan tetapi, fakta historis di Indonesia menunjukkan bahwa pernah diterapkannya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teori Imam al-Mawardi dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

---

This research deals with the mechanisms of the Regional Head election directly in Indonesia that is associated with the theory of Imam al-Mawardi. In theory, the Imam al-Mawardi mentioned that Regional Head appointed by the Head of State. There are two principal problems in this research. First, mechanisms of position filling of Regional Head in Indonesia is that in accordance with the theory of Imam al-Mawardi. Second, how the application of the thinking of the Imam al-Mawardi in Indonesia. The research method used was the normative juridical, namely the research using secondary data.

The results of this research are among the mecanishm of position filling of the Regional Head in Indonesia, which is in accordance with the theory of Imam al-Mawardi among them when the enactment of Law Number 22 Year 1948; Law Number 6 Year 1965; Presidential Determination Number 6 Year 1959; as well as Law Number 5 Year 1974. One of the characteristic by the fiqh that is muranah which means are supple, pliable or flexible, which can grow as a centralized place, time, and conditions. Because fiqh are muranah, allowing the development of a new fiqh in the politics that may be different from the theory of Imam al-Mawardi. Therefore, impose the application of a thought-provoking event long or even obsolete, inconsistent with the nature of the substance of the event itself. However, the historical facts in Indonesia shows that ever applied the legislation in line with the theory of Imam al-Mawardi. So, it can be concluded that the theory of Imam al-Mawardi made possible for applied in Indonesia."