Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan.

---

Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali.

This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories.

The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology.

The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama.

---

This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion. "

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 terdapat beberapa fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian, diantaranya kemenangan pasangan nomor urut 3 yang hanya diusung oleh satu partai politik, mengungguli perolehan suara pasangan calon yang diusung banyak partai politik, incumbent, figur/ketokohan, agama, ekonomi maupun latar belakang pendidikan pasangan calon. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Berdasarkan analisis perolehan suara dengan tipologi wilayah diperoleh hasil bahwa masa pemilih dari ketiga calon gubernur tersebut mempunyai mempunyai distribusi yang merata di wilayah pegunungan tinggi-dataran rendah, pesisir pedalaman, desa-kota. Sedangkan berdasarkan tipologi wilayah Eks Karesidenan calon gubernur Hadi Prabowo - Don Murdono mempunyai suara yang lebih besar di Eks Karesidenan Pekalongan, calon gubernur Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo mempunyai massa lebih besar di Eks Karesidenan Semarang, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko lebih besar di Eks Karesidenan Surakarta.

---

For central Java governor election in 2013 there were some interesting phenomena of the research background, including victories pair number 3 which is the only are carried by a political party, over passing of the vote the candidate who carried many political parties, the incumbent, figure/personality, religious, economic and the educational background of the candidate. The objective research is to descriptive method with comparative types. Based on the analysis of the vote by the typology of the area showed that the future voters of the three candidates for governor have had an even distribution in the high mountain region - lowland, coastal, inland, rural and urban. While based typology region governatial candidate residency Hadi Prabowo ? Don Murdono have a greater voice in ex-resicendy Pekalongan, a candidate for governor Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo have a greater mass in ex-residency Semarang, and the candidate for governor and vice governor greater Ganjar Pronowo - Heru Sudjatmiko dashing in ex-residency Surakarta."

"Perubahan partai politik setelah rezim Orde Baru membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik. Pertama, adanya pergeseran peran partai politik dari aktor di pinggiran kekuasaan menjadi aktor utama yang berperan membentuk kekuasaan politik. Kedua, adanya keharusan partai politik melakuka reformasi internal untuk tujuan memenangkan kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik. Ketiga, terkait keterlibatan partai politik dalam pemilihan untuk mengisi jabatan politik dan jabatan politik.Partai politik lalu dihadapkan pada paradigma baru yaitu bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adafah melalui koalisi politik. Koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik di parlemen atau kabinet, menjadi hal tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat hasil Pemilu 2004 menghasilkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Salah satunya yang terjadil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).Pilkada yang dimuiai pada Juni 2005 menjadi arena politik baru bagi partai-partai politik. Dari 211 Pilkada pada 2005, ada 126 Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan salon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pofa koalisi dalam Pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah Pilkada Provinsi Banten pada 26 Tesis ini menggunakan tiga kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama adalah teori koalisi politik dari William Riker yang menekankan prinsip ukuran (Minimal Winning Coalitions) dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (Minimal Connected Winning). Kedua, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, adalah teori oligarki dari Robert Michels. Teori ini digunakan untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan koalisi partai.Setidaknya ada lima faktor yang diuji dalam tesis ini - mengacu pada kasus Pilkada Banten- untuk melihat pengaruhnya dalam pembentukan koalisi partai. Pertama adalah pemetaan kekuatan politik di DPRD. Tingkat pengaruh faktor ini sedang karena diperlukan untuk memenuhi persyaratan pencalonan 15% suara atau kursi. Tetapi calon dapat saja membentuk koalisi dengan partai-partai non parlemen jika diperlukan. Kedua, pertimbangan platform partai dalam pembentukan koalisi, apakah sifatnya ideologis atau pragmatis. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena partai pada dasarnya dapat membangun koalisi dengan partai manapun tergantung pemaksimalan kepentingan yang dapat diraih.Faktor ketiga adalah mekanisme internal penjaringan oleh partai politik. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena tidak ada keharusan partai melakukan penjaringan internal, dan kalaupun dilakukan, hasilnya tidak mengikat atau dapat dibatalkan oleh pengurus pusat. Keempat adalah peran dewan pengurus pusat (DPP) partai. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi karena rekomendasi atau persetujuan DPP bersifat mutlak sehingga tidak ada alternatif lain bagi pengurus daerah selain mengikuti petunjuk DPP. Dan kelima adalah peran figur bakal calon kepala daerah. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi dalam pembentukan koalisi karena figur yang mendanai penggalangan dukungan selama pencalonan. Partai politik secara institusi biasanya tidak rnengeluarkan materi untuk mendukung pencalonan kepala daerah.

---

The post new order change within political parties brought serious consequences towards their role: These include: the shift within the political parties' role from being marginal actors in the national power sphere, towards assuming a main role in the formation of political power; political parties being obliged to conduct internal reforms for the sake of winning the contested political power and in order to answer public demands; political parties' involvements in elections dedicated towards filling political position slots.Political parties were then introduced to a new paradigm which encompassed virtues such as professionalism, ability to cooperate and negotiate with other parties in the attempt of winning the election, and in how they were to view constituents as valuable assets of which supports must always be gathered and preserved. One of the strategies in winning political elections is by creating political coalition(s). Political coalitions in building a new government and in order to create a better bargaining power in the parliamentary or cabinet political processes have become an inevitable phenomenon in this post-reform era. This phenomenon was considered as an obvious one due to the fact that the 2004 election had bred out a fragmentated and balanced political party power configuration. Such configuration later induced many parties to form coalitions as a necessity to anticipate the situation in other elections, as can be seen in the direct regional leader election ("Pemilihan Kepala Daerah Langsung" - PiLKADA).The Pilkada, which began on June 2005, became a new arena for political parties. From over 211 Pilkada held in 2005, 126 of them were won by candidates supported by party coalitions, while another 85 were won by candidates supported by parties not engaging in coalitions. For many parties, the coalitions made during the Pilkada had certain features: (1) Quantitatively, the abundance of coalitions was made possible due to the many elections held; (2) mapping requirements made many central party officials to allow greater freedom for their local agents to decide coalitions; (3) the tendency within Pilkada coalition patterns exhibited a divergent and unpredictable trend. One of the examined which showed such tendency was the Banten Province Pilkada held on November 26, 2006 in which 4 candidate pairs who participated in this event were all supported by political party coalitions. This thesis applies three theoretical frameworks in order to answer its research question. The first one is political coalitions theory by William Riker, which emphasizes the measurement principle (Minimal Winning Coalitions), and Robert Axelrod, which emphasizes the policy preference connectedness principle (Minimal Connected Winning). The second one is the rational choice theory which will be used to analyze the contestation of interest choices, which serves as a basis for actors' decision making to form coalitions. Such decision can be seen as a rational choice in order to maximize an actor's interest and benefits. The third theoretical framework applied here is oligrarchic theory by Robert Michels. This theory will be used to view how party structures influence the decision to form coalitions.There at least five factors which this thesis seeks to analyze, referring to the Banten Pilkada case, in order to see their effect to party coalition formations. The first factor is the political power mapping in DPRD level. This factor's level of influence is medium, due to its function to fulfill the 15% vote or chair requirement. However, candidates may likely form coalitions with non-parliamentary parties if necessary. The second factor is the party platform considerations in coalition formations, whether they include the involvement of ideological preferences or more pragmatic stances. The influence level of this factor can bee deemed low due to the fact that most parties are likely to build coalitions with any party depending on the interest maximization which can be gained.The third factor is the internal networking mechanisms by political parties. This factor's level of influence is low due to the inexistence of requirements by parties to conduct internal networkings. However, if such mechanism is to occur, the results would likely to be non-bounding or cancellable according to the decision of central organizers. The fourth factor is the role of party's central organizing board (Dewan Pengurus Pusat - DPP). This factor has a high level of influence due to the absolute recommendation or agreement made by the DPP which in turn negates all other alternatives for local organizers to follow except the ones established by the DPP. The fifth factor is the role of local leader candidates. This factor is highly influential in determining the coalition formation due to the role of certain figures who financially support the candidates. Political parties are normally refrained from committing material supports during the local leader elections."

"This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections."

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"ABSTRAKTulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik dan kandidat wakil gubernur terpilih pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice). Keputusan DPRD Provinsi Kepri terkait keterpilihan Isdianto sebagai wakil gubernur cenderung kontroversial, karena terkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi pada Pemilihan Gubernur 2015. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai di tingkat lokal, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, cenderung mempengaruhi keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui perubahan mekanisme pemilihan lebih diwarnai oleh pragmatisme partai politik. Partai yang kalah pada Pilgub 2015 justru mengambil keuntungan pada Pilwagub 2017. Temuan dari studi ini adalah adanya transaksi politik antara wakil gubernur terpilih dengan PDIP. Implikasinya, pendekatan rasional cenderung lebih dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk transaksi politik pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2017. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui data-data hasil wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan dokumentasi.

---

ABSTRACTThis paper discusses behaviour of political party and elected vice governor candidate in the election of the Vice Governatorial (Pilwagub) of the Riau Archipelago Province (Kepri) in 2017 from rational choice approach. Plenary decision of Riau Archipelago's parliament (DPRD Provinsi Kepri) have chosen Isdianto as elected vice governor, requires controversy over domination of one coalition over the other in the 2015 Governatorial Election. This study argues that the motive for power in inter-party relations at the local level, especially those who have member in parliament (DPRD Kepri) tends to influence parliament's decision. Effort of political parties at the local level through electoral changes are characterized by the pragmatism of political parties. The party that lost in the 2015 Governatorial Election actually took advantadge in the 2017 Deputy Governatorial Election. The findings of this study are political transaction between the candidate of Deputy Governor and political party non-coalition (PDIP) pointed us to the lack of regulation (Pasal 176 UU No.10/2016) in process of Pilwagub Kepri 2017. Although the data shows tendency towards commitment and loyalty to coalition both of them (Isdianto and PDIP) during the 2017 Deputy Governatorial Election indicates the applicability of rational choice approach. This study employed qualitative analysis on interview and documentation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik transaksional pada pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Susan C. Stokes mengenai politik transaksional dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat lebih lanjut bentuk dan operasi politik transaksional. Didukung oleh pandangan Frederick Charles Schaffer mengenai politik transaksional untuk melihat perspektif transaksi politik dari sudut pandang kandidat dan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura Tahun 2021 marak terjadi politik transaksional. Baik yang dilakukan oleh kandidat petahana maupun yang dilakukan oleh kandidat non Petahana. Baik yang bentuknya adalah bantuan maupun yang bentuknya jual beli suara. Politik yang dilakukan oleh petahana merupakan bentuk politik transaksional bias partisan. Artinya kandidat akan melakukan program pembangunan hanya pada daerah konstituennya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Sedangkan bentuk politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat non petahana adalah klientelism. Artinya kandidat akan memberikan materi sesuai kebutuhan pemilih yang ditukarkan dengan suara. Hal ini dibuktikan dengan cara MH. Rohim melakukan transaksi politiknya di pos-pos penting di desa Patengteng seperi masjid, madrasah, makam ulama. Sang kandidat dapat mengambil hati para pemilih dengan memberi bantuan pada rumah ibadah, pendidikan dan ulama. Selain itu dalam melakukan transaksi politiknya MH. Rohim berperan sebagai problem solver atas persoalan yang ada di masyarakat Patengteng. Masyarakat melihat distribusi bantuan tersebut sebagai penghormatan dan hadiah.

---

This study aims to explain the practice of transactional politics in the 2021 election for the village head of Patengteng, Bangkalan Madura Regency. This research is qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Susan C. Stokes' view of transactional politics was chosen as the author's attempt to look further at the forms and operations of transactional politics. Supported by Frederick Charles Schaffer's views on transactional politics to see the perspective of political transactions from the perspective of candidates and voters. The results of this study indicate that the election for the head of Patengteng Village, Bangkalan Madura Regency, in 2021 is rife with transactional politics. Both those carried out by incumbent candidates and those carried out by non-incumbent candidates. Both in the form of aid and in the form of buying and selling votes. Politics carried out by incumbents is a form of partisan bias transactional politics. This means that candidates will carry out development programs only in their constituent areas by utilizing the existing budget. Meanwhile, the form of transactional politics carried out by non-incumbent candidates is clientelism. This means that the candidate will provide material according to the needs of voters in exchange for votes. This is evidenced by the way MH. Rohim carried out his political transactions at important posts in Patengteng village such as mosques, madrasas, and the graves of scholars. The candidate can win the hearts of voters by assisting houses of worship, education, and clergy. Apart from that, in carrying out his political transactions, MH. Rohim acts as a problem solver for problems in the Patengteng community. The community saw the distribution of the aid as an honor and a gift."