Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas administrasi pendapatan asli daerah dengan menyoroti retribusi pasar Kabupaten Sragen dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kemudian mengerucut pada tahapan-tahapan administrasi pendapatan asli daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi pendapatan asli daerah dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan meninjau faktor-faktor penyebabnya.Teori yang digunakan adalah teori pemungutan, retribusi daerah, administrasi pendapatan asli daerah, dan retribusi pasar.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan administrasi pendapatan asli daerah; Identifikasi, penetapan, dan pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi dan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen. Kesalahan bukan sepenuhnya pada pihak pemungut retribusi, namun juga pola perilaku wajib retribusi yang tidak sadar membayar retribusi, ditambah dengan permasalahan lain yang dilakukan oleh para wajib retribusi seperti tunggakan pedagang yang tidak mau membayar retribusi, pelanggaran pengurusan surat izin perpanjangan dan surat peralihan hak pemakaian tempat dagangan, dan pengosongan kios yang dilakukan oleh pedagang sampai berbulan-bulan.

---

ABSTRACT This thesis investigated local revenue administration by highliting market charges in sragen regency and problems of implementation of market fee collection which was then narrowed to the stages of local revenue administration. This study aimed to describe the area of local revenue administration in market charges of Sragen Regency and respondproblems of implementation of market fee collection by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were theory of collection, charges fees, local revenue administration and market market charges. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Result of this study showed that all stages local revenue administration; identification, assessment and collection have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification and assessment market charges by agency of commerce sragen regency. The fault did not morely fall on the fees collector, but also on the patern of feespayers behavior who were not aware of paying fees. Moreover, wish other problems made by the feespayer such debt traders who dont want to pay the charges, breach of license renewal application and the shift pont where trade, and emptying stand who performed by traders for months."

"Skripsi ini mengenai analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pedagang Kaki Lima Lokasi Binaan Usaha Sementara berdasarkan pengadministrasian pendapatan daerah Proses Identifikasi objek retribusi berdasarkan data yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Identifikasi. Subjek Retribusi berdasarkan KIPTU yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Penetapan retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun2012. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi UMKM JakartaTimur ahli asosiasi pedagang dan Koordinator Pedagang. Dalam pemungutan retribusi pasar ditemukan kendala baik internal Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun eksternal. Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian yaitu masih banyak kelemahan dalam pemungutan diantaranya adalah kebocoran dalam pemungutan dan tidak tegasnya sanksi yang dikenakan sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukumagar wajib retribusi patuh dalam membayar retribusi.

---

This thesis discusses about the analysis of market services charges on Street Vendors at Temporary Locations Patronage of Business based on local revenue administration. The process of identification charge object is based on the data by the village and district levels. The identification of charges subject based on KIPTU issued by Parts Trade Cooperatives and SMEs. Market setting fees based on Regulation No. 3 of 2012. In-depth interviews conducted on SMEs Head of East Jakarta, expert, associate, merchants and traders Coordinator. In implementing market levy, found several obstacles both internal SMEs and Cooperatives Dept of Trade and externally like collection leaks. This research using a qualitative approach with descriptive research. The results obtained from this research are, there are still many weaknesses in the collection, such as leaks in the collection and not specifically sanction imposed, so governments need to conduct oversight and enforcement in order to obey the compulsory levy to pay the charges."

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."

"ABSTRAKPemerintah melalui program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk melakukan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Dalam program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota merupakan target sasaran dalam kebijakan ini termasuk Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kendala ndash; kendala yang dihadapi dalam pengalihan kewenangan, serta implikasinya pada penerimaan di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Semarang sudah dilaksanakan walaupun mengalami keterlambatan yang dikarenakan proses pembentukan Peraturan Daerah retribusi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya penera yang dimiliki oleh Kota Semarang.

---

ABSTRACTAuthority decentralization on calibration re calibration service charge program based on Consolidation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance which held by Indonesia Government is aimed to gain consumer protection and metrology services in the form of calibration re calibration services to citizens. The purpose of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, has the target groups which is regencies cities including Semarang. This thesis explains the analysis of the implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, the constraints which are existed at the process of the program implementation, and its impact on local revenues in Semarang. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. Results of this study indicate that the program implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge in Semarang has been implemented despite the delay of the process including the constraints, such as formulating local regulation, budget limitation, and human resources deficiency in Semarang."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."

"Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

---

This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen?s Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants."

"Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Retribusi budidaya mutiara merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan dengan baik karena realisasi penerimaan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, kendala sosialisasi, kurangnya koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kurangnya pengawasan yang dilakukan, lemahnya pengenaan sanksi, dan kendala pendapatan perusahaan budidaya mutiara sedang mengalami penurunan menyebabkan pemungutan retribusi budidaya mutiara tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

West Lombok Regency local government seeks to improving the original income to finance the needs of the region in order to hold his administration. Pearl cultivation charge is one of the original income source with huge potential. This study was conducted to analyze the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency and analyze the constraints faced by the Department of Maritime and Fisheries Affairs in the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency. This thesis uses the qualitative approach with data collection techniques through in depth interview, observation, and literature.

The results of the study showed that the implementation of collection on pearl cultivation charge concerning improving the original income of West Lombok Regency has not run well yet because the realization of pearl cultivation charge revenue in improving the original income of West Lombok Regency didn’t achieve the targets, constraints on communication, socialization problems, lack of coordination between the Department of Maritime and Fisheries Affairs and The Departments of Indonesian Capital Market of Investment and Integrated Licensing Service, which carried out the lack of supervision, lack of imposition of sanctions, and the constraints of a pearl cultivation income is declining, causing the pearl cultivation charge collection cannot be performed optimally."

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."

"ABSTRAKAdanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT

Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election."