Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on presenting the pragmatism of the Democratic Party in the United States (US) with regard to its role and involvement on the issue of Federal Marriage Amendment (FMA) proposal 2004. By means of opposing FMA proposal, so the Democratic Party was enabled set up an image as a political party that accommodated the interest of Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB) group. As for the interest of LGB group is referring to their demand to be able to marry, which is substantially will be eliminated if the FMA proposal has succeeding become a US Constitutional Amendment. This research uses qualitative method to interpret how the Democratic Party as a political party has its own interest and placed it as the main goal to be achieved behind their effort in accommodating the interest of the LGB group through the FMA proposal issue. Several events as the background of the FMA proposal, with other supporting factors, gave it momentum so that the Democratic Party was able to attain the partys interest."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai keterlibatan partai politik dalam memberikan alternatif kebijakan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehat an di Amerika Serikat pada tahun 2010. Affordable Care Act tahun 2010 merupakan hasil reformasi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh partai demokrat yang bertujuan untuk menciptakan sebuah layanan kesehatan yang berbasis Universal. Presiden Barack Obama yang merupakan representasi dari Partai Demokrat, mencoba mewujudkan cita-cita Amerika Serikat yang beriringan dengan cita-cita partai demokrat dalam melihat sebagaimana seharusnya pelayanan kesehatan yang ada. Partai Demokrat melalui representasinya Presiden Barack Obama ingin mewujudkan sebuah peran negara dalam mengakomodir sebuah layanan kesehatan secara nasional yang dapat menjamin secara keseluruhan masyarakat Amerika Serikat tidak terkecuali warga miskin, baik itu warga Amerika ataupun minoritas.

---

This final project explains about the involvement of political parties in providing alternative policies and influencing the health policy decision making process in The United States in 2010. Affordable Care Act 2010 is the result of health policy reformation undertaken by the Democratic Party that is intended to create universal healthcare services. President Barack Obama who is the representation of the Democratic Party, trying to realize the ideals of The United States that are in line with the ideals of the Democratic Party itself in regard to the idea of the way they see how should a proper healthcare be. The Democratic Party through its representation, President Barack Obama, is willing to realize a state's role in accommodating nationwide healthcare services that can guarantee all the people of The United States without exception to the poor and to those who are minorities."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh Nokyo di dalam kebijakan sektor pertanian di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, melalui penggunaan teori kelompok kepentingan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh kementerian, media masa, dan situs-situs yang terkait langsung dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan di antara LDP dan Nokyo masih sangat kuat terbukti dengan adanya kebijakan penyeimbang yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, re-organisasi Nokyo tidak melemahkan kebijakan pertanian melainkan lebih menguatkan sektor pertanian dan juga petani.

---

The purpose of this research is to identify the influence of Nokyo as an interest group on agricultural policy under abe's Cabinet by using interest group theory. As a preliminary study this research employs qualitative method by collecting and analyzing data through literature review and some official data that are published by the media and website related to the reseach project. The result showed that relationship between LDP and Nokyo are still remain strong. Since Abe's Cabinet conducting a balancing policy to maintenance a good relationship with Nokyo after decided a new policy. Furthermore, Re organization under Abe's Cabinet not weaken the agricultural policy and farmers. The new agricutrual policy, make an agricultural sector more competitive and farmers became more independent and strong. "

"ABSTRAKWarisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat 2001-2016 Pembimbing : Reni Suwarso, Ph.D. Skripsi ini akan membahas mengenai warisan politik Ronald Reagan untuk Partai Republik Amerika Serikat pada periode 2001 hingga 2016. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, Ronald Reagan memiliki warisan politik yang besar terhadap Partai Republik setelah masanya. Sebelum Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kelompok konservatif tidak lebih dari hanya sebagai kelompok perlawanan di beberapa wilayah di Amerika Serikat, karena mereka tidak memiliki kekuatan politik. Reagan, melalui gaya komunikasinya yang handal, dalam hal ini berhasil menanamkan gagasan konservatisme menjadi ideologi politik yang dianut oleh Partai Republik. Oleh karena itu banyak politisi dari Partai Republik yang menjadikan Reagan sebagai panutan dan juga sumber inspirasi bagi berbagai kebijakan yang akan mereka ambil. Senator Ted Cruz dari Texas misalnya, yang juga merupakan salah satu kandidat calon presiden terkuat dari Partai Republik pada pemilihan presiden tahun 2016, menyatakan bahwa bila Amerika Serikat ingin mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat maka harus diawali dengan kebijakan pemotongan pajak seperti masa Reagan. Teori yang digunakan untuk memberi analisis bagi temuan tersebut adalah teori mengenai warisan politik yang ditulis oleh Cristian Fong, Neil Malhotra, dan Yotam Margalit yang menyebutkan bahwa warisan politik dapat didefinisikan sebagai sebuah objek konkrit atau konsep abstrak yang terus berlangsung dan diasosiasikan dengan seorang politisi tertentu setelah dia turun dari jabatannya. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Kata kunci: Ronald Reagan, Partai Republik, Konservatisme, Amerika Serikat.

---

ABSTRAKABSTRACT Name Achmad Haikal KurniawanStudy Program Political ScienceTitle Political Legacy of Ronald Reagan for the Republican Party of The United States of America 2001 2016 Counsellor Reni Suwarso, Ph.D. This paper will explain the political legacy of Ronald Reagan for the Republican Party of the United States from 2001 to 2016. According to the findings, Ronald Reagan has very influential political legacy to the Republican Party after his time. Before Reagan was elected as a President of the United States, conservative groups was nothing more than a resistance group in the very few places in United States, because they haven 39 t any political power. Reagan, because of his communication skills, has successfully instilling conservative ideas as an ideology of the Republican Party. Because of that many of the prominent Republican politicans sees Reagan as their role model and inspiration. One of them is Senator Ted Cruz from Texas, whose one of the strongest candidate for President of the United States from Republican Party in the 2016 presidential election. He said that if the United States want to grow it 39 s economy then the U.S. must cut the taxes like Reagan did during his presidency. To analize these findings, this paper will use the theory of Political Legacies, written by Cristian Fong, Neil Malhotra, and Yotam Margalit, in which said that political legacy as either a concrete object or an abstract concept associated with a politician that endures after she leaves office. This paper will use literature review as the methodology. Key words Ronald Reagan, Republican Party, Conservatism, United States."

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."

"Skripsi ini membahas kegagalan Partai Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menghapus dan mengganti Obamacare pada 2017. Partai Republik memiliki agenda menghapus dan mengganti Obamacare semenjak disahkan pada 2010. Pada 2017-2018, Partai Republik menguasai legislatif dan eksekutif, tetapi Partai Republik gagal untuk meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare di Senat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Data skripsi didapat dari data sekunder seperti tinjauan literatur, data statistik, berita daring dan naskah kebijakan. Data dianalisis menggunakan teori multiple stream framework. Hasil temuan menunjukkan Partai Republik gagal dalam arus permasalahan dan arus kebijakan karena kegagalan dalam menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan permasalahan Obamacare. Selain itu, Partai Republik gagal dalam arus politik karena kurangnya dukungan politik di Senat dan publik dalam meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare.

---

This study aims to examine the Republican Party failure to pass repeal and replace Obamacare legislation in 2017. Republican Party is the party with repeal and replace Obamacare agenda since Obamacare enactment in 2010. In 2017-2018, Republican Party ruled legislative and executive, but Republican Party failed to pass repeal and replace Obamacare legislation with the failure to pass legislation in Senate. This research is qualitative explanative. The data were collected from secondary data such as literature review, statistic data, online news and legislation paper. The data analysed by multiple stream framework. The results of this study suggest Republican Party fails in problems and policy stream because the failure to formulate legislation according to Obamacare problems. Furthermore, Republican Party fails in political stream because lack of political support in Senate and public opinion to pass repeal and replace Obamacare legislation."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."