Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu.

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Political law of elections in Indonesia."

"Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran besar dan menentukan dalam Pemilu 2009 yang lalu. Peran besar tersebut bahkan telah dimulai jauh sebelum tahapan pemilu mulai dilaksanakan dan akhir dari tahapan pemilu juga telah ditentukan oleh peran dari Mahkamah Konstitusi. Peran MK itu tidak terbatas pada jenis penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu soal sengeketa hasil, namun bahkan jauh lebih besar daripada itu. Menariknya, dalam melakukan perannya MK telah mengeluarkan putusan-putusan yang kontroversial yang sebelumnya belum pernah terjadi, bahkan putusan MK tersebut dianggap tumpang tindih dengan produk kewenangan lembaga peradilan lain. Namun di lain pihak, juga ditemukan adanya perlindungan hak warga negara dan perlindungan yang terbatas sesungguhnya dapat diberikan oleh MK. Pemilu 2009 juga memberikan gambaran bahwa lembaga hukum seperti MK, yang dapat bertindak sebagai penentu suatu proses politik, sangat rawan untuk dipolitisasi sehingga dapat menyeret lembaga ini keluar dari orisinalitasnya."

"Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 juncto Pasal 407 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menangangi pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Namun demikina terdapat beberapa problematika yang muncul dari kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-undang tersebut, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya: 1) Penyelesaian pelanggaran sering kali melewati batas yang di tentukan oleh Undang-undang. 2) Terdapat dualisme penyelesaian pelanggaran perselisihan hasil perolehan suara antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. 3) putusan bawaslu yang sudah di tindak lanjuti oleh KPU, namn tidak di indahkan dalam persidangan mehkamah konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan solusi dan titik terang penyelesaian pelanggaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional leh KPU agar tidak menimbulkan permaslaahan baik secara hukum dan secara implementatif. Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka, problematika penyeesaian pelangaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional perlu di lakukan reformlasi kebijakan agar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam pemilu.

---

Law Number 7 of 2017 concerning general elections in particular Article 399 paragraph (1) in conjunction with Article 403 in conjunction with Article 407 gives the Bawaslu the authority to deal with election administration violations related to errors in the process of recapitulation of the results of the calculation of the votes acquired by election participants. However, there are several problems that arise from the authority that has been given by the Act, some of the problems that arise include: 1) Settlement of violations often exceeds the limits set by law. 2) There is a dualism in resolving violations of the dispute over the results of the vote between Bawaslu and the Constitutional Court. 3) the Bawaslu decision which has been followed up by the KPU, but was not heeded in the trial of the Constitutional Court. This paper aims to find a solution and a bright spot for resolving administrative violations after the announcement of the results nationally by the KPU so as not to cause problems both legally and practically. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. Data is collected using library study techniques, the problem of resolving administrative violations after the announcement of national results needs to be carried out by policy reforms to bring certainty and justice in elections."

"ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UUMK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada)sebagai rezim Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kosekuensi wewenang memutusperselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di Tangah MahkamahKonstitusi, selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acarapengalihan wewenang mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasl 236C UUNomor 12 Tahun 2008.Pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan Pemilukada KabuatenBengkulu Selatan, MK manganulir Pasangan Calon menganulir ataumendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten BengkuluSelatan yaitu Dirwan Mahmud. Kebohongan terhadap rakyat pemilihnya yangberusaha menyembunyikan status pernah menjadi narapidana dalam kasuspembunuhan. Tindakan Dirwan Mahmud dianggap Mahkamah Konstitusi sebagaitindakan mencederai demokrasi.Sedangkan pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009, keberkaitan dengan putusanPemilukada Bengkulu Selatan. Dalam putusan ini semakin menguatkan arti pentingsebuah “kejujuran” dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sangat menyadaribahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara, namunperlindungan terhadap kejahatan dan ketidak jujuran dalam berdemokrasi menjadiperhatian mahkamah supaya rakyat sebagai pemilih tidak salah pilih dalam memilihpemimpinnya. Oleh karena itu, walaupun mantan narapidana dibolehkan ikutmenjadi calon kepala daerah, namun calon kepala daerah yang pernah menjadinarapidana harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara, dengan sayarat diatelah minimal 5 tahun habis menjalankan hukuman tersebut

---

ABSTRACTBased on Article 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution in conjunction withArticle 10 paragraph 1 of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court hasthe authority to adjudicate cases at the first and the last level with final verdicts.Their authorities include doing judicial review and deciding disputes concerning onthe general election results. The presence of regional election in the regime ofelection adds the authority of the Court so it should resolve the disputes concerningon the regional election results. It, then, is followed by the signing of the report ofadjudicating authority transfer as an implication of Article 236C Act No. 12/2008.In the verdict No. 57/PHPU.D/VI/2008 on the South Bengkulu district electiondispute, the Constitutional Court annulled the elected regent candidate DirwanMahmud. His attempts to lie the constituents by hiding his past as a convict in amurder case was considered by the Court as an act of damaging the democracy.Furthermore, the verdict No. 4/PUU-VII/2009 has a relation to the case of SouthBengkulu. This verdict strengthens the significance of "honesty" in democracy. TheConstitutional Court is aware that the rights to vote and to be voted are citizen’sbasic rights. However, the Court gives proper attention to the protection againstimmorality and dishonesty in democracy so that the people as voters do not choosethe wrong leaders. Therefore, though the ex-inmates are allowed to participate as acandidate of the regional head, but the candidates who had been prisoners have toannounce that he had been imprisoned, with a requsite that he have served in at least5 years of the sentence."