Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu isu utama selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 ini berlangsung adalah kualitas Pemilu. Masalahnya berkisar pada usaha atau pun tuntutan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, dengan maksud agar Pemilu 1997 dan pemilu-pemilu berikutnya dapat lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Gagasan tentang perlunya pemantau independen pemilu di Indonesia, yang kemudian telah direalisasikan dalam berbagai bentuk badan pemantau independen pemilu oleh beragam kelompok masyarakat, nampaknya sangat dilatarbelakangi oleh keinginan bersama meningkatkan kualitas Pemilu tersebut. Satu pertanyaan pokok dapat diajukan atas perkaitan antara kualitas pemilu dan pemantau independen pemilu, yaitu sejauh manakah pemantau independen pemilu mempunyai korelasi dengan peningkatan kualitas pemilu. Tulisan ini akan mencoba mencermati perkaitan antara kedua faktor tersebut, dan kemudian meletakkannya dalam konteks pemilu Indonesia. Dalam hal yang terakhir, pembahasan akan mencoba menggali apa yang dapat dilakukan oleh dan diharapkan dari badan-badan independen pemantauan pemilu atas usaha peningkatan kualitas pemilu di Indonesia."

"Tak lama lagi, Pemilu 1997 akan diselenggarakan. Ketiga orsospol peserta pemilu (OPP) kini tengah sibuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Dibanding PPP dan PDI, agaknya Golkar-lah yang paling siap untuk itu. Memang sejak pertama kali mengikuti Pemilu pada tahun 1971, ia selalu berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Terakhir pada Pemilu 1992, suara yang berhasil dikumpulkan Golkar menurun secara signifikan, meski posisinya sebagai single majority tak tergoyahkan. Tak heran kalau kini ia sangat berambisi meraih suara sebanyak mungkin. Sekitar 70,25% dan bahkan kalau bisa 80%, itulah target perolehan suara Golkar pada pemilu mendatang. Dan tentu saja ia sudah menyiapkan kiat-kiat penggalangan untuk itu. Salah satunya adalah melalui Korpri (Korps fegawai Negeri Republik Indonesia), yang jumlahnya kurang lebih enam juta orang. Tentang hal ini, Mendagri Yogie S.M. dalam Rakernas Korpri (25-9-1996) pernah menyatakan bahwa Golkar merupakan alat perjuangan politik para pegawai negeri. Bahkan Sekjen Korpri Waskito Reksosoedirjo, dengan mengacu pada keputusan Munas IV Korpri tahun lalu (22-9-1995), menegaskan bahwa pegawai negeri yang tidak memilih Golkar dalam pemilu diancam akan dikeluarkan dari Korpri, yang berarti pula berhenti menjadi pegawai negeri. Padahal, dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, tak ada ketentuan yang mengharuskan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Golkar. Begitupun dalam PP No. 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Parpol dan Golkar {Suara Pembaruan, 2-10-1996). Bahkan ormas saja seperti AMPI dan Kosgoro tidak hams menyalurkan suaranya kepada Golkar (lihat wawancara Media Indonesia Minggu 10-11-1996 dengan pakar politik Dr. Maswadi Rauf). Apalagi sebuah korps para pegawai tentunya. "

"Dewasa ini suasana di tanah air diwarnai antara lain oleh kesibukan menyongsong pesta demokrasi yakni penyelenggaraan pemilu 2009, baik pemilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg), maupun pemilihan Presiden, wakil Presiden. Semua pihak yang terlibat sudah menunjukkan persiapan dan langkah awal yang konkrit, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Uraian berikut mencoba membaca situasi sekaligus membayangkan apa yang bakal terjadi, dari perspektif tertentu kiat Ken Arok dengan mentransformasikannya pada hal-hal yang relefan untuk saat ini."

"Sebagaimana sudah dimaklumi, Pemilu 1997 mendatang memiliki makna yang penting karena pada Pemilu kali ini berlangsung dalam suasana berakhirnya Pelita VI dan memasuki Pelita VII yang merupakan tahap lanjutan setelah lima tahun "tinggal landas" dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) di masa Orde Bam ini. PJP II dianggap telah memberikan berbagai hasil positif, terutama pada skala pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Pemilu dalam masa Orde Bam ini telah berlangsung secara teratur setiap lima tahun sekali. Kemajuan-kemajuan itu ikut meningkatkan tuntutan-tuntutan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, di samping melebarnya kesenjangan sosial akibat dampak negatif dari pembangunan itu. Perkembangan-perkembangan negatif itu tidak dapat dihindarkan akan mempengamhi persepsi masyarakat yang negatif terhadap pembangunan. "

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"ABSTRAKMenjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 ramai pemberitaan dengan isu kejahatan, pelanggaran hukum, kecurangan, atau bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau pendukungnya. Dari sejumlah pemberitaan media massa dengan isu tersebut, peneliti menetapkan pemberitaan Metro TV dan TV One sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah analisis framing. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui makna dibalik tayangan berita Metro TV dan TV One pada periode 1 Mei 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, 1 Juni 2014 sampai dengan 4 Juni 2014, dan 1 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014. Hasilnya, peneliti melihat fenomena ini sebagai suatu bentuk kejahatan tersembunyi. Terdapat hubungan yang tidak setara dan konstruksi yang bersifat merugikan yang terkandung dalam makna pemberitan Metro TV dan TV One. Disisi lain juga terdapat pemaksaan makna dan simbol yang mengganggu otonomi pihak lain.

---

ABSTRACTAhead of 2014 Indonesian‟s Presidential Election news are crowded with the issue of crime, lawlessness, fraud, or any other action that is incompatible with the moral values of society by Presidential candidates, candidate for Vice President, or their enthusiasts. Based from a number of news on mass media regarding these issue, researcher establishes Metro TV and TV One news as a subject in this study. The method used is framing analysis. This method used to determine the meaning behind the news shows on Metro TV and TV One between the period of May 1st, 2014 until May 6th, 2014, June 1st, 2014 until June 4th, 2014, and July 1st, 2014 until July 8th, 2014. As a result, the researcher sees this phenomenon as a form of hidden crime. There are unequal relations and constructions that are detrimentals within the meaning of Metro TV and TV One news. On the other hand there is also an imposition of meanings and symbols that interfere with the autonomy of others.;"

"Pemilihan Umum merupakan pesta politik rakyat, hajat politik pemilik kedaulatan, pertunjukan kemerdekaan politik rakyat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara merdeka, langsung, demokratis legal dan beradab sehingga terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang legitimate, mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Pemilu Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan utama dengan dilakukannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak lain adalah merupakan bentuk apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan, rakyat bebas memilih, bebas, menentukan sikap dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat betul-betul berdaulat."