Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"enelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi."

"Penelitian ini meneliti hubungan antara efektivitas pengendalian internal yang dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal BPK, peran audit internal dengan proksi jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, tingkat kewenangan audit internal, jumlah auditor internal, ukuran kementerian/ lembaga, kompleksitas kementerian/ lembaga terhadap korupsi pada kementerian/ lembaga di Indonesia dengan proksi jumlah kasus korupsi pada kementerian/ lembaga yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi, ukuran kementerian/ lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan peran audit internal, jumlah auditor internal dan jumlah satker kementerian/ lembaga tidak mempengaruhi korupsi.

---

This study investigated the relationship between the effectiveness of internal controls seen from the findings of internal control weaknesses BPK, internal audit, the level of authority of internal audit, number of the internal auditor, the size of the ministries agencies, the complexity of the ministries agencies against corruption in the ministries agencies in Indonesia as seen from the number of cases of corruption at the ministry agency that handled the Corruption Eradication Commission KPK in 2012 2014. This study was using secondary data with samples of 249 ministries and agencies in Indonesia.The results showed that the effectiveness of internal control, internal audit authority level form the organizational structure of internal audit echelon I effect in reducing cases of corruption, the size of the ministry agency positive effect on corruption. Meanwhile, internal rsquo s audit role, number of internal auditor and number of Satker ministries agencies do not affect corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Risiko pembiayaan sebagai salah satu risiko terbesar dalam industri pembiayaan dan memberikan eksposur yang semakin besar di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada studi kasus ini peneliti melihat risiko pembiayaan secara Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan model the Three Lines of Defence dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Berdasarkan peran dalam the Three Lines of Defence, penerapan proses manajemen risiko pembiayaan di unit bisnis PT XYZ saat ini sebenarnya sudah efektif namun belum sesuai karena dilakukan oleh divisi Risk dan menyebabkan risk owner menjadi kurang merasa bertanggung jawab atas risikonya. Kemudian, Audit Internal belum dapat menggunakan hasil manajemen risiko tersebut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan masih terpisah dari risiko lainnya dan tidak dilihat secara ERM.

---

Financing risk is one of the biggest risk in financial industry and give more exposure in the economic instability. In this case study researcher views financing risk in Entreprise Risk Management (ERM) way with the Three Lines of Defence model as approach and risk management process based on ISO 31000. Based on function in the Three Lines of Defence, implementation of financing risk management process in business unit PT XYZ for now is effective enough practically but not appropriate because it is implemented by Risk division and leads risk owner become irresponsible with their own risk. Afterwards, Internal Audit had not utilized risk management result for improving company?s internal control system. Furthermore, implementation of financing risk management is still detached from other risks and not observed with ERM."

"Audit internal merupakan pihak independen yang berada di dalam perusahaan yang membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, audit internal dapat memberikan nilai tambah dan membantu dalam mencapai tujuan perusahaan.Tesis ini membahas peranan audit internal terhadap penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal pada PT. XYZ. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal di perusahaan serta mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas dari audit internal dan perannya terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan.PT. XYZ telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi masih diperlukan penyempurnaan terutama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara umum telah berdasarkan pada kerangka The Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Penerapan manajemen risiko masih diperlukan penyempurnaan pada komponen pemantauan (monitoring) sedangkan penerapan pengendalian internal masih diperlukan penyempurnaan pada komponen lingkungan pengendalian dan pemantauan (monitoring). Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ telah independen dan memiliki kualitas yang memadai, yaitu tingkat pendidikan dan kompetensi untuk melakukan pekerjaan auditnya. Untuk melaksanakan pengawasan yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya, maka SPI menggunakan jasa outsourcing. Peranan SPI terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal telah sesuai dengan the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard, tetapi masih belum maksimal karena belum diterapkannya metodologi Risk Based Audit (RBA). Selain itu, SPI belum melaksanakan penilaian atas tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko secara keseluruhan serta aktivitas assurance dan konsultasinya terhadap efektivitas pengendalian internal masih bersifat parsial.

---

Internal audit is an independent party within the company that helps management to evaluate the effectiveness of corporate governance, risk management and control implementation in accordance with regulations and company policies. Therefore, internal audit can give add value and support in achieving corporate goals.

This thesis discusess the internal audit roles in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, risk management and internal control at PT. XYZ. The purpose of this study was to determine the implementation of GCG, risk management and internal control within company and also to know the quality and quantity of internal audit and its roles in enhancing GCG, risk management and internal control.

PT. XYZ has applied the GCG principles, but still needs improvement, especially on the principles of transparency and accountability. Implementation of risk management and internal control overall have been based on The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) framework. Implementation of risk management needs improvement in the monitoring component, while implementation of internal control needs improvement in the control environment and monitoring components. Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ has been independent and has sufficient quality in education background and competencies to perform its work. To conduct supervision as the scope of its audit work, SPI uses outsourcing services. The roles of SPI in GCG, risk management and internal control are in accordance with the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard, but still not in a maximum capacity because the Risk Based Audit (RBA) method hasn't implemented yet. Furthermore, SPI hasn?t conducted an assessment of information technology governance and risk management as a whole and also assurance and consulting activities of the effectiveness of internal control is only partial."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis peran audit internal terhadap good corporate governance, pengendalian internal, dan manajemen risiko pada PT ABC. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peran audit internal terhadap good corporate governance, pengendalian internal, dan manajemen risiko berdasarkan the Institute of Internal Auditor (IIA) Standard.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT ABC sebagai auditor internal terhadap GCG, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara umum telah sesuai dengan IIA Standard melalui aktivitas assurance dan konsultasinya. Namun demikian perlu adanya peningkatan peran SPI yang berkaitan dengantata kelolaorganisasi, operasi, dan sistem informasi mengenai keandalandan integritas informasikeuangan dan operasional,efektivitas dan efisiensi operasidan program, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak, terutama yang berkaitan dengan risikonya.

---

This study aims to analyze the role of internal audit to good corporate governance, internal control and risk management at PT ABC. This study uses the descriptive qualitative observations to elucidate the role of internal audit to good corporate governance, internal control and risk management is based on the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard.

The result of study indicates that the role of the Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT ABC as internal auditors to corporate governance, internal control, and risk management in general has complywith IIA Standards through assurance and consulting activity. However there are need to improve the role of SPI related to organizational governance, operations, and information systems regarding the reliability and integrity of financial and operational information, effectiveness and efficiency of operations and programs, safeguarding assets, and compliance with laws, regulations, policies, procedures, and contracts, particularly with regard to risk."

"Public sector audit has an important role in development by improving transparency and accountability of state finance management. It is observed, however, that many development programs do not meet their objectives. It indicates that the current public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness. The objective of this research is to confirm whether the current public sector audit approach is not adequate to promote development program effectiveness and what additional roles are expected to be fulfilled by public sector audit. This study is based on the Indonesian context and uses a qualitative methodology where 27 semi-structured interviews were conducted to Member of Parliament and officials of the Supreme Audit Institution (SAI) and government entities in Indonesia. The study shows that the existing public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness because it pays more attention to financial and compliance aspects of the development program. Moreover, it also focuses on a completed development program. Stakeholders expect that public sector audit also needs to provide the solution, provide preventive measures, create a good environment and produce useful information for decision making."