Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"makalh ini disajikan pada seminar nasional tentang masalah hukum batas laut indonesia. Badan Pembinaan Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta, 8-9 juni 2005"

"kertas kerja pada acara seminar Hukum tentang masalah hukum batas laut indonesia yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN) 8-9 juni 2005"

"ABSTRAKGlobal Maritime Axis is a political vision that Joko Widodo has trying to achieve in his presidency period. To achieve this vision, the Government should ensure that all sectors are in line with the expected output. One of those things is on the legal aspect. While there are many regulations providing the legal basis for the Government's activities, there is actually a problem on defining the most vital instrument of astate before this state become the Global Maritime Axis, which is sovereignty. Sea sovereignty that is regulated on Article 5 paragraph 3 of Act Number 32 of 2014 on Marine still depends on an uncertain instrument that has no further explanation. The phrase other related international law? on that article may provide several kinds of interpretation which might brings harm to the real meaning of sovereignty itself. This article will examine the existing laws and legal concept regarding the sovereignty of the sea of Indonesia. As the conclusion, this writing suggests that, as one of the most vital instrument, sovereignty shall not be dependent on an uncertain law but it shall be sure and precise to guarantee the protection of the need of the people of Indonesia"

"ABSTRAKSampai saat ini, Indonesia masih belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini mengakibatkan penanganan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang yang memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia masuk kedalam lingkup keimigrasian, yang mengkategorikan pencari suaka sebagai Imigran Ilegal, karena masuk ke wilayah Indonesi tanp adokumen yang sah. Pengkategorian sbagai Imigran Ilegal, menjadikan Pencari Suaka berisiko untuk ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Penahanan di Rumah Detensi Imigrasi ini bisa bertahun-tahun lamanya tanpa kepastian yang jelas. Penyiksaanpun kerap terjadi selama masa penahanan. Skripsi ini menjelaskan mengenai perlindungan pencari suska ditinjau dari instrumen hukum internasional yang dianalisis melalu peristiwa penahanan pencari suak yang terjadi di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dan metode analisis pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisa data kualitatif. Analisis ini menyimpulkan bahwa tindakan penahanan dalam menangani pencari suak a akibat dari ketiadaan kerangka hukum nasional yang mengatur secra akhusus mengenai penanganan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik dari instrumen hukum internasional maupun nasional.

---

ABSTRACT

until now, Indonesia is still non-signatory the Refugee Convention 1951 and Protocol 1967. This condition cause there is no national legal frameworks which ensure the protection in handling the asylum seekers which enter Indonesia. So that, Asylum Seekers handling in Indonesia fall into the Immigration framework, which categorizes Asylum Seekers as the Illegal Immigrant because of illegal entry (undocumented). Categorizing as Illegal Imiigrant makes Asylum Seekers in danger. They subjected to detention in Immigration Detention. This detention could be for years without certainty. Torture often occur along the detention. This thesis explain the protection of the asylum seekers by the detention case that occur in Indonesia, through normative legal research method of method of analyzing the data is qualititative data analysis. This analysis concluded that the detention as in handling asylum seekers is a result of the absence of specific national framework in handlig asylum seekers who enter Indonesian territory, and this detention is arbitrary and violate human rights."

"Skripsi ini menggambarkan bajak laut sebagai isu keamanan dalam hukum internasional. Fokus pembahasan adalah terhadap rezim hukum internasional tentang bajak laut dari berbagai sumber hukum internasional. Salahs satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang mengandung peraturan dan definisi bajak laut dan juga rangka untuk pembrantasanya dengan kerjamasa antar-negara. Dengan menggunakan metode analisa-deskriptif, skripsi ini mengalisa dan menguji efektifitas hukum internasional sebagai alat untuk membrantas bajak laut. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Teluk Aden dan di Selat Malaka, yang keduanya terkenal rawan bajak laut. Skripsi ini menyatakan bahwa tindakan PBB di Teluk Aden terhadap ancaman bajak laut melalui kontingen militer mancanegara telah membuktikan bahwa hukum internasional efektif dalam membrantas bajak laut berdasarkan statistika yang menunjukan turun dan jatuhnya kejadian-kejadian perompakan. Namun, tindakan tersebut hanya dapat menghasilkan keamanan sementara. Di lain kata di Selat Malaka, hukum internasional telah terbukti tidak terlalu efektif dalam pembrantasan bajak laut. Yang lebih efektif dalam pembrantasan bajak laut dan menghasilkan keamanan jangka panjang adalah rangka-rangka kerjasama regional dan multilateral seperti ReCAAP.

---

This thesis explores the concept of maritime piracy as security issue in international law. The discussion explores the existing regime of international laws governing maritime piracy from various sources of international law. Most prominent is the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains provisions regarding the definition of piracy and its repression through international cooperation. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyzes and evaluates the effectiveness of international law as a tool to combat piracy. The example used in this thesis is the situation in the Gulf of Aden and the Strait of Malacca, both of which are prominent hotspots for pirate activities in recent years and are very different from one another in terms of geographical and political aspects.

This thesis stipulates that the international response to the problem of piracy in the Gulf of Aden has been effective as can be seen in the decline and collapse of pirate activities in the Gulf of Aden, brought about by the counter-piracy operations of the multinational combined maritime forces task forces. However its long-term sustainability remains questionable. Whereas in the Strait of Malacca, the stipulations of UNCLOS 1982 are too narrow and undermine its effectiveness as a tool to combat piracy. Instead, in the Strait of Malacca, regional and multilateral cooperation avenues have been very effective in combating piracy and ensuring long-term security."

"disampaikan pada seminar tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 agustus di surabaya"