Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, tanggal 12-13 Juli 2005 di Yogyakarta "

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Yogyakarta tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyeenggaraan pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI provinsi yogyakarta, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta"

"disampaikan pada seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN di yogyakarta 13 juli 2005"

"makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional hukum dan non hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya"

"globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. fenomena ini mempengaruhi langsung hidup dan perkembangan negara kesatuan republik indonesia, disatu sisi memberikan bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional"

"makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum diselenggarakan oleh BPHN depkumham RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya"

"pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945."