Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MoU atau Kesepakatan Bersama merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Banyak anggapan bahwa MoU hanya pengikatan para pihak, belum merupakan suatu perjanjian, yang dapat digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam negosiasi atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dalam pembuatan kontrak. Terbukanya kesempatan yang begitu luas untuk membuat kontrak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata).Terdapat 2(dua) macam pendapat mengenai kekuatan yuridis dari MoU. Pendapat pertama menganggap MoU sebagai Gentlement Agreement yang menganggap MoU hanya mengikat secara moral saja. Pendapat kedua adalah Agreement is Agreement, yang menganggap MoU mengikat secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat sama seperti perjanjian yang lain. Pada umumnya, para pihak membuat MoU secara di bawah tangan. Hal ini mengakibatkan MoU baru mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil apabila tanda tangan pada MoU tersebut tidak dipungkiri oleh para pihak. Dalam pembuatan MoU, notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki peranan, tetapi notaris wajib memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya akta otentik dalam suatu perjanjian kerjasama karena akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan Undang-Undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan di antara para pihak cukup dilakukan dengan saling percaya dan dibuat secara lisan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian eksploratoris dari segi sifatnya. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam kasus ini, MoU yang dibuat para pihak dimaksudkan sudah mengikat meskipun perjanjian yang rinci belum ada. Hal ini dikarenakan sudah terdapat prestasi yang dilaksanakan.

---

MoU or mutual agreement is a note or documentation of preliminary negotiation result in written form. There are a lot of opinions that MoU could only become first ties between the parties, not yet a binding agreement, which could be use as further reference in negotiation or as a based to do proper test study in making an agreement. The very wide open opportunity to make an agreement based on freedom of contract (article 1338 Indonesian Civil Law Code).There are 2(two) kinds of opinion on the juridical power of MoU. The first opinion consider MoU as a gentlemen agreement that consider MoU is only binding morally. The second opinion consider agreement is agreement, which said that MoU is juridically binding and have the same binding power as other kind of agreement. Generally, the parties makes MoU unauthentic. This cause MoU could only have formil and material evidential power if the signature in the MoU is not denied by the parties. In the making of a MoU, Notary as public official does not have a role, but notary is obliged to give legal council on the importance of authentic deeds in a cooperation agreement because authentic deeds is a perfect and binding evidence.A deed is authentic not because it is stated so by the regulations, but because it is made by or made in front of a public official. Most of the people does not realize the importance of a document as an evidence, so that an agreement between the parties is made on mutual trust and made orally. But there are some people that understand more about the importance of making a document as an evidence, so that the agreement is mad on written form which will be made as an evidence.In this research the method use is library research method that is juridical normative with explanatory research type from it?s character. This research used a secondary data which consist the primary law material and secondary law material. In this case, the MoU that is made by the parties is ment to be binding eventhough the detailed agreement is unavailable just yet. This cause there are some conditions that are already executed."

"ABSTRAK Permasalahan mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman kerap kali munculmengingat sering digunakannya nota kesepahaman dalam berbagai kegiatanterutama kegiatan bisnis. Nota kesepahaman digunakan sebagai dokumenpendahuluan atau pra-kontrak yang berfungsi sebagai pengikat komitmen padamasa negosiasi, sebelum dibentuknya kontrak kerja sama yang sebenarnya. Olehkarena fungsinya yang hanya digunakan sebagai pendahuluan, seringkalikedudukan hukumnya dan kekuatan mengikatnya menjadi permasalahan yangakhirnya menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikanmenjadi terabaikan. Terkait kedudukan hukum nota kesepahaman ini masih perluditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum perikatan yang terdapat dalam Buku IIIKUHPerdata. Untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perlu dilakukanperbandingan dengan suatu doktrin, yakni doktrin promissory estoppel yang padadasarnya melindungi kepentingan hukum pihak yang sudah terlibat janji terutamajanji-janji pra-kontrak. Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa diIndonesia menurut KUHPerdata, kedudukan hukum nota kesepahamandisetarakan dengan perjanjian sesuai dengan substansinya, sedangkan berdasarkanpromissory estoppel nota kesepahaman merupakan suatu dokumen pra kontrakyang mengikat.

---

ABSTRACT Issues regarding the legal standing of a memorandum of understanding (MoU)often arise given the frequent use of a memorandum of understanding in variousactivities, especially business activities. The MoU is used as a preliminarydocument or pre-contract which serves as a binding commitment on thenegotiation period, prior to the establishment of real cooperation contract.Therefore its function is only used as an introduction, often legal position andstrength of tying a problem that ultimately led to legal protection for the injuredparty to be neglected. MoU’s legal standing still needs to be reviewed further bythe law of obligation contained in Book III of the Civil Code. To be able to knowadvantages and disadvantages of the implementation in Indonesia, need to bedone a comparison with a doctrine, ie the doctrine of promissory estoppel whichis used basically to protect the legal interests of the parties that have beeninvolved promise especially promises a pre-contract. In conclusion, it is knownthat in Indonesia, according to the Civil Code, the legal standing of memorandumof understanding is comparable to the agreement in accordance with thesubstance, while memorandum of understanding based on promissory estoppel isa binding pre-contract documents."

"Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreemenct contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code."

"Karena kedudukan Memorandum of Understanding di Indonesia masih terbilang awam dan dikareanakan KUH Perdata tidak mengatur secara spesifik mengenai Memorandum of Understanding, maka dengan ini penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai pengaturan dan penerapan Memorandum of Understanding yang benar dan diakui oleh KUH Perdata. Pembahasan mengenai Memorandum of Understanding ini dirasa penting karena seiring dengan berkembangnya sektor bisnis di Indonesia, penerapan Memorandum of Understanding sering dijumpai oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Memorandum of Understanding sering ditemui di sektor bisnis sebagai perjanjian awal sebelum para pihak perjanjian membuat kontrak yang lebih spesifik dan mengikat, dikarenakan pada dasarnya Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum para pihak Memorandum of Understanding. Skripsi ini akan menganalisa kasus perdata dimana penerapan Memorandum of Understanding beserta dengan keabsahan ditinjau menurut hukum Indonesia. Skripsi ini juga meninjau secara yuridis Putusan No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419.PDT.2013.PN.Dps, dimana para pihak yang melakukan perjanjian adalah PT. Makmur Jaya Bersama sebagai penggugat melawan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai turut tergugat. Skripsi ini akan menganalisa Memorandum of Understanding, keabsahan dan kedudukan hukum Memorandum of Understanding menurut hukum Indonesia, perbedaan nya dengan perjanjian menurut KUH Perdata, dan juga mengenai tindakan wanprestasi dalam Memorandum of Understanding beserta analisa yuridis putusan di atas.Because the legal status of Memorandum of Understanding in Indonesia is considered new and because the Indonesian Civil Code does not govern specifically regarding Memorandum of Understanding, the writer would like to analyze further regarding the provisions and application of Memorandum of Understanding that is exact and recognized by the Indonesian Civil Code. The discussion on Memorandum of Understanding is considered important because along with the development of the business sector in Indonesia, the application of Memorandum of Understanding is met often by business enactors in Indonesia. Memorandum of Understanding is often found in the business sector as a pre-contractual agreement before the parties create a contract that is more specific and that is binding, because basically a Memorandum of Understanding does not bind legally to the parties. This thesis will analyze a civil case where the application of Memorandum of Understanding as well as the validity according to Indonesian law. This thesis will also have juridical analysis Verdict No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419.PDT.2013.PN.Dps, where the parties in the agreement are PT. Makmur Jaya Bersama as the plaintiff against PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) as the defendant and the Government of the Republic of Indonesia Cq. Ministry of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia Cq. State Minister of State Owned Enterprises as the co-defendant. This thesis will analyze Memorandum of Understanding, the validity and legal standing of Memorandum of Understanding according to Indonesian law, the differences with agreement according to the Indonesian Civil Code, and also regarding acts of default in Memorandum of Understanding along with a juridical analysis of the verdict stated above."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Krisis ekonomi di Indonesia diawali dari bergejolaknya nilai tukar yag terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang melanda pula sektor keuangan dan perbankan. Guna memulihkan posisi perbankan yang cukup lemah danmengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang disebut Bantuan Likuiditas Indonesia (BLBI). Sayangnya. bantuan dana Bank telah disalahgunakan penggunaannya oleh para debitur penerima dana, bahkan ada dana yang disalurkan melebihi jumlah yang ditentukan, yang dikenal dengan istilah Batas. Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Untuk menyelesaian kewajiban pare debitur tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara BFPN selaku kuasa dari pemerintah dengan para debitur penerima dana, yang diberi nama Master of Settlement Acquisition Agreement (MSARI atau Perjanjian Penyelesaian Dana Bantuan BLAT dengan jaminan aset. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu perlu dikaji bagaimana kedudukan dan legalitas perjanjian "HSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" sama dengan perjanjian- perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang sepakat, oleh karenanya permohonan pembatalan oleh salah satu pihak tanpa proses di pengadilan atau menyatakan batal desi hukum, tanpa bukti yang kuat konsisten dengan perjanjian yang dapat dianggap tidak dibuatnya dan dunia internasional akan menilai kurangnya kepastian hukum di Indonesia Seandainya perjanjian "MOAA" memang cecat hukum dalom kesepakatannys. maka salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan. Selanjutnya, kalau memang ingin merevisi perjanjian "MSAA" кагела ternyata ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dapat dibuat addendus MSAA dengan kesepakatan para pihak. pembuatannya didasarkan atas kesepakatan bersama pula."

"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

---

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions."