Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi warga Jakarta fenomena banjir menjadi persoalan klasik, karena terjadi hampir setiap tahun dan sudah terjadi mulai masa pemerintahan Kolonial Belanda bersama Gubemur General Jan Pieters Z. Co en hingga masa pemerintahan Gubemur Joko Widodo (Jokowi). Seiring perjalanan waktu, sejak Pemerintahan Batavia hingga Pemerintahan Propinsi DKl Jakarta sudah melakukan berbagai cara mengatasi banjir. Namun, nampaknya sampai sekarang persoalan banjir belum bisa teratasi. Metodologi penelitian ini berbasis pada paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif, semua data disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk selanjutnya dianalisis. Populasi penelitian ini semua berita on line, sampelnya ditentukan secara purposive, yakni media detik.com edisi 17 - 23 Januari 2013. Dari 1332 frekuensi penyajian, berita tentang banjir ada 807 dan berita non banjir 525. Fenomena intensitas curah hujan lokal yang tinggi menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan Ibukota Jakarta. Dampak paling menonjol yang ditimbulkan, yakni arus lalu lintas kendaraan jadi macet. Sumber informasi yang paling menonjol berasal dari detikNews. Arah pendapat yang menonjol, yakni memberi bantuan korban banjir. Sedangkan untuk harapan yang lebih mendominasi berada pada banjir cepat surut. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta sebaiknya meninjau kembali Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang terkait sistem saluran air. Segera membongkar bangunan atau benda yang menutupi saluran air. Menegakkan peraturan daerah secara konsisten, tegas dalam memberikan sanksi berat kepada siapa saja yang sengaja membuang sampah disebarang tempat. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, BNPBD Propinsi DKl Jakarta, dan pihak swasta secara bersama mencari solusi dengan menggunakan teknologi tepat guna. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum secepatnya menormalisasikan sungai-sungai yang ada di wilayah Jakarta secara periodik dan berkualitas. Pemerintah Propinsi OKI Jakarta bersama BNPB melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh warga Jakarta tentang peraturan daerah dan sanksinya terkait kebersihan lingkungan."

"Media massa memiliki tiga prinsip utama, yaitu: kebebasan, kesetaraan, dan keaanekaragaman. Media massa Juga dituntut untuk mengedepankan prinsip objektivitas. Konsep ini diperkenalkan oleh Westerstahl. Ini meliputi dimensi faktualitas yang meliputi kebenaran yang diindikasikan dengan akurasi dan kelengkapan berita serta relevansi yang diindikasikan dengan kepatuhan media terhadap standar normatif, standar profesi, kode etik. Objektivitas juga dapat dilihat dari dimensi evaluatif, yakni media dituntut untuk tidak berpihak. Indikasinya adalah berita media bersifat proporsional dan non-sensasional. Tulisan ini akan melihat bagaimana praktik pemberitaan media massa di Indonesia dilihat dari konsep objektivitas werstehal tadi. Kesimpulannya adalah objektivitas masih merupakan barang mahal yang acapkali diabaikan oleh media massa di Indonesia."

"Berita merupakan semua hal yang terjadi di dunia, apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, apa yang ditayangkan televisi, serta apa yang ditayangkan oleh media online lainnya. Tulisan ini berusaha untuk menelusuri dan mengutip definisi berita dari beberapa pakar jumalistik, klarifikasi berita, jenis-jenis berita, konsep berita, dan kriteria umum nilai berita. Dalam pemaparan terlihat bahwa dalam menulis suatu berita, harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif, selain itu memenuhi kriteria umum penulisan, yakni apa yang terjadi, dimana hal itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kenapa hal itu terjadi, serta bagaimana peristiwa itu terjadi. Sehingga pembacara dapat segera mengetahui inti dari berita yang ingin diketahuinya. Bagi pembaca, konsep ini memudahkan untuk menangkap inti cerita, sebab informasi yang paling pokok langsung dibeberkan sejak alinea-alinea awal. Bagi wartawan maupun redaktur, akan memudahkan dalam penulisan dan editing berita, karena mereka lebih fokus pada pokok pikiran berita yang mereka tuliskan. Berita memang menampilkan fakta yang ada di muka bumi. Namun dalam kenyataan yang tersembunyi, kepemlikian media sangatlah mempengaruhi apa yang dituliskan di dalam suatu berita. Banyak berita yang ditulis, jika bertentangan dengan kebijakan redaksi media tidak akan dimunculkan pemberitaannya. Opini bahkan bisa dimuat dan dikemas menjadi sebuah berita, jika isinya sesuai dengan pernilik media. Inilah permasalahan yang harus dihadapi oleh pers saat ini."

"This research tries to describe the voter's behavior (civil servants behaviour of Surakarta municipality) in the 2005 local mayor elections at Surakarta. The research question is how the civil servants of Surakarta municipality behaviour in the 2005 local mayor election at Surakarta?...."

"This article tries to describe the extent to which the public interest against an archaeological excavation that has been covered by mass media. By using the approach of mass communications (agenda setting theory), it is tried to make a model of how to link the interest of various stake holders to the news coverage of archaeological excavation in order to achieve the optimum benefit."

""

"Media massa merupakan sarana penyampaian suara individu. Kebebasan media adalah perpanjangan dari kebebasan berbicara. Pers yang paling baik adalah pers yang institusinya bersifat publik, bukan swasta. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengontrol dan siapa yang bertanggungjawab. Tulisan ini akan membahas tentang keterkaitan antara teknologi dan kebijakan privatisasi menciptakan konglomerat komunikasi massa. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup keragaman konglomerat, dimensi privatisasi, yang mencakup denasionalisasi, liberalisasi, komersialisasi sektor publik, dan deregulasi peraturan publik. Tulisan ini diperkaya dengan contoh kecenderungan praktik media massa di Indonesia yang cenderung ologarkis bahkan konglomerasi."

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya."