Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"konstitusi memberikan amanat dan pedoman terkait dengan peran dan kedudukan negara terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"."

"The State control of the land does not mean that the State owns the land, but rather the State regulate land use through the development of which is directed to achieve prosperity for all citizens. Land acquisition for development is one way to increase prosperity for the people, but the available land is extremely limited. Government policies as legal foundation to acquire the land has not been effective and no longer appropriate to solve the problem for the implementation of land acquisition for development. These problems include the concept of public interest and the basic for calculating compensation in land acquisition process for development. The concept of public interest must clearly type that devoted to the interests of the people and the market value of land should be the basic for calculating damages in the process of land acquisition for development. It is time our country has a higher legal foundation for regulating the provision of land for development to improve people's welfare. The author recommends that these issues be taken into consideration in the process of the Draft Law on Land Acquisition for Development Interest."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"Kebutuhan tanah dalam kehidupan manusia tidak akan pernah berhenti, sedangkan luas tanah relatif tetap sehingga sering terjadi benturan-benturan antara sesama warga masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pembangunan jalan tol Surabaya-Malang telah selesai puluhan tahun yang lalu namun masih menyisakan masalah kepada pemilik tanah yang dibebaskan untuk keperluan proyek jalan tol tersebut, mengenai prosedur pembebasannya dan besarnya ganti rugi sesuai asas musyawarah dan mufakat. Sebagai individu yang terkena pembebasan tanah wajar apabila pemilik tanah mempertahankan hak atas tanah miliknya dengan menuntut ganti rugi yang layak. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Tipe penelitian ini diarahkan pada analisis kasus dengan menyampaikan kasus tuntutan ganti rugi tanah atas tanah milik yang terkena jalan tol Surabaya-Malang. Analisa data dengan pendekatan kualitatif, yang hasil penelitiannya sifatnya deskriptif analitis. Dalam proses pembebasan tanah telah dipenuhi persyaratan oleh pemilik tanah, hanya kesepakatan ganti rugi yang belum ada titik temunya, sehingga berproses dalam waktu yang lama dengan berbagai perubahan peraturan perundangan yang akhirnya berujung pada pengakuan kebenaran daripada pemilik tanah. Dengan diberikannya ganti rugi yang wajar. Pelaksanaan pengadaan tanah/pembebasan tanah akan berhasil dengan baik apabila mengedepankan nasib dan perhatian kepada pihak yang terkena pembebasan tanah/penggusuran yang sebagian besar adalah masyarakat di lapisan bawah dengan mengatur mekanisme pengadaan tanah didalam bentuk undang-undang."

"Legal aspects of land acquisition for public development purposes to allow government to acquire land for crucial infrastructure projects in Indonesia; case in Jawa Timur Province."

"Skripsi ini membahas mengenai cara penilai melakukan penilaian ganti kerugian serta musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Hasil penelitian menyarankan bahwa penilai pertanahan harus dilibatkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian; diadakannya judicial review Perprs Nomor 71 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; memberikan definisi mengenai musyawarah di dalam peraturan perundang-undangan.

---

The study is about calculation and the process of discussion to determine compensation in land procurement for public purposes. The purpose of this study is to understand how appraisal do their job, and to learn the process of discussion.. This research is using juridical normatif approach. The data were collected by means of interview and literature.

The researcher suggests that appraisal should be included in the process of discussion, judicial review of Perpres Number 71 year 2012 against Undang Undang Number 2 year 2012, and to give a definition of discussion."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyeenggaraan pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "