Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media massa memiliki tiga prinsip utama, yaitu: kebebasan, kesetaraan, dan keaanekaragaman. Media massa Juga dituntut untuk mengedepankan prinsip objektivitas. Konsep ini diperkenalkan oleh Westerstahl. Ini meliputi dimensi faktualitas yang meliputi kebenaran yang diindikasikan dengan akurasi dan kelengkapan berita serta relevansi yang diindikasikan dengan kepatuhan media terhadap standar normatif, standar profesi, kode etik. Objektivitas juga dapat dilihat dari dimensi evaluatif, yakni media dituntut untuk tidak berpihak. Indikasinya adalah berita media bersifat proporsional dan non-sensasional. Tulisan ini akan melihat bagaimana praktik pemberitaan media massa di Indonesia dilihat dari konsep objektivitas werstehal tadi. Kesimpulannya adalah objektivitas masih merupakan barang mahal yang acapkali diabaikan oleh media massa di Indonesia."

"Media massa merupakan sarana penyampaian suara individu. Kebebasan media adalah perpanjangan dari kebebasan berbicara. Pers yang paling baik adalah pers yang institusinya bersifat publik, bukan swasta. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengontrol dan siapa yang bertanggungjawab. Tulisan ini akan membahas tentang keterkaitan antara teknologi dan kebijakan privatisasi menciptakan konglomerat komunikasi massa. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup keragaman konglomerat, dimensi privatisasi, yang mencakup denasionalisasi, liberalisasi, komersialisasi sektor publik, dan deregulasi peraturan publik. Tulisan ini diperkaya dengan contoh kecenderungan praktik media massa di Indonesia yang cenderung ologarkis bahkan konglomerasi."

"Komunikasi massa merupakan salah satu dari lima konteks komunikasi yang ada. Pada proses komunikasi itu, persyaratan adanya media sebagai alat yang menghubungkan komunikator dengan massa harus terpenuhi. Pada tatanan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Komunikasi Massa, sebagaimana yang dikatakan para ahli memiliki lima fungsi yakni : yaitu surveillance, correlation, cultural transmission, entertainmen, dan mobilization. Berdasarkan kelima fungsi itu, tampak bahwa segala informasi yang dikelola bidang redaksi, dalam kenyataan kualifIkasinya menjadi bervariasi. Hal mana ditentukan berdasarkan fungsi yang diperankan oleh organisasi redaksi media massa. Namun demikian, apapun peran yang dimainkan oleh suatu media terkait dengan fungsinya tersebut, semua itu berhubungan dengan perihal penyebaran informasi kepada khalayak luas. Dalam kaitannya dengan masalah penyebaran informasi melalui media itu, ternyata pada praktiknya kerap menemui hambatan-hambatan, terutama di negara-negara berkembang atau dalam sistem kekuasaan otoriter. Hambatan mana pada umumnya menyangkut pada maksimalisasi fungsi surveilence atau cultural transmission. Sedangkan pada upaya pengembangan media, setidaknya terdapat empat hambatan, yakni : hambatan fisik, sosial/psikologis, politiklhukum, dan hambatan ekonomi."

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya"

"Media massa hadir di dalam ruang masyarakat dengan fungsi tertentu : pengawasan, fungsi penafsiran. fungsi keterkaitan atau pemersatu, fungsi penyebaran nilai, ada beberapa fungsi yang lain yaitu fungsi informasi, pendidikan, memengaruhi, fungsi proses pengembangan mental, adaptasi lingkungan dan fungsi memanipulasi lingkungan. Tulisan ini akan membahas I) Bagairnana hubungan media dan masyarakat secara teoretis; 2) Bagairnana praktik media dari aspek normatif khususnya dalam kegiatan sosio-politik. Terkait dengan isu pertama, media massa dan kaitannya dengan masyarakat dapat dilihat enam teori besar, yaitu : The Mass Society, Marxism and Political Economy, Functionalism, Social Constructivism, Communication Technology Determinisme, dan (6) The Information Society. Hadirnya media barn memberikan tantangan bagi pelaksanaan etika di masyarakat. dalam realitas pemilihan umum 2014, media massa terbukti telah melanggar etika kemasyarakatan. Pelanggaran etika dan ekspektasi terse but karena kepentingan politik dan ekonomi para pemilik atau media moghul di masyarakat. media massa memang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi dan politik. Media selalu ingin melakukan monopolii, konsentrasi kepemilikan modal, konglomerasi, dan integrasi aset ekonomi. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat luas akan terabaikan."

""

"Bagi warga Jakarta fenomena banjir menjadi persoalan klasik, karena terjadi hampir setiap tahun dan sudah terjadi mulai masa pemerintahan Kolonial Belanda bersama Gubemur General Jan Pieters Z. Co en hingga masa pemerintahan Gubemur Joko Widodo (Jokowi). Seiring perjalanan waktu, sejak Pemerintahan Batavia hingga Pemerintahan Propinsi DKl Jakarta sudah melakukan berbagai cara mengatasi banjir. Namun, nampaknya sampai sekarang persoalan banjir belum bisa teratasi. Metodologi penelitian ini berbasis pada paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif, semua data disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk selanjutnya dianalisis. Populasi penelitian ini semua berita on line, sampelnya ditentukan secara purposive, yakni media detik.com edisi 17 - 23 Januari 2013. Dari 1332 frekuensi penyajian, berita tentang banjir ada 807 dan berita non banjir 525. Fenomena intensitas curah hujan lokal yang tinggi menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan Ibukota Jakarta. Dampak paling menonjol yang ditimbulkan, yakni arus lalu lintas kendaraan jadi macet. Sumber informasi yang paling menonjol berasal dari detikNews. Arah pendapat yang menonjol, yakni memberi bantuan korban banjir. Sedangkan untuk harapan yang lebih mendominasi berada pada banjir cepat surut. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta sebaiknya meninjau kembali Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang terkait sistem saluran air. Segera membongkar bangunan atau benda yang menutupi saluran air. Menegakkan peraturan daerah secara konsisten, tegas dalam memberikan sanksi berat kepada siapa saja yang sengaja membuang sampah disebarang tempat. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, BNPBD Propinsi DKl Jakarta, dan pihak swasta secara bersama mencari solusi dengan menggunakan teknologi tepat guna. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum secepatnya menormalisasikan sungai-sungai yang ada di wilayah Jakarta secara periodik dan berkualitas. Pemerintah Propinsi OKI Jakarta bersama BNPB melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh warga Jakarta tentang peraturan daerah dan sanksinya terkait kebersihan lingkungan."