Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In democracy sytem, political party has important roles. In principle, pollitical party is a breath of democracy itself. But in democracy, transition in Indonesia, political party has alienation phase from society. Besides, regeneration and internal conflict has thrown political parties into deep troubles. Nevertheless, there is an increasing tendency that political parties have become vehicle for those who want to be a president, governor, mayor or region head. They used political parties to get invelved in natonal or regional election. In regards of this tendency, it is important to bring the political parties back to their function as democracy foundation by upholding political education and good governance as politial vehicle in a democracy system."

"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."

"Tulisan ini membahas tentang penataan organisasi politik dan partai politik di Indonesia. Organisasi politik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan partai politik. Dalam konteks ini, partai politik adalah salah satu saja dari organisasi politik yang dapat berbentuk organisasi yang didirikan dengan tujuan politik tetapi tidak dinamakan partai politik. Organisasi politik dapat mencakup pengertian pelbagai bentuk dan jenis organisasi, termasuk organisasi kemasyaratan. Sekarang, Perpu No. 2 Tahun 2017 sudah disahkan menjadi UU dengan kesepakatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Momentum kesepakatan untuk memperbaiki UU yang berasal dari perpu yang sangat kontroversial ini, sebaiknya juga digunakan untuk sekaligus memperbaiki keseluruhan aturan mengenai organisasi kemasyarakatan, dan organisasi partai politik melalui suatu omnibus law yang sekaligus mengubah dan memperbaiki semua ketentuan undang undang yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, sistem hukum kita yang berkenaan dengan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang bernuansa politik, seperti organisasi underbouw partai politik, dan organisasi politik dan politis lainnya, serta organisasi kemasyarakatan yang bersifat murni kemasyarakatan, dapat ditata secara terpadu dan menyeluruh. Selanjutnya, sebagai organisasi perantara antara supra struktur pemerintahan dengan infrastruktur masyarakat, pembinaan partai politik harus lah dibina secara khusus oleh negara dengan kebijakan penguatan yang lebih efektif, termasuk dengan memberikan dukungan pendanaan, baik dari APBN, APBD, maupun dari mobilisasi CSR, dan CPR dari korporasi. Mekanisme pembinaan lainnya harus pula dibedakan antara ormas biasa dengan orpol yang diartikan sebagai partai politik dalam arti luas, yaitu terkait mekanisme pendaftarannya badan hukum, dan juga pembatalan statusnya sebagai badan hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal dan pelindung kebebasan berserikat (freedom of association) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

"Dari perspektif Emitai Etzioni dalam buku "Organisasi modern" sebuah organisasi dikatakan efektif manakala fungsi yang melekat pada dirinya dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya bila fungsi-fungsi itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka partai tersebut dikatakan tidak efektif. Pelaksanaan fungsi sebagai ukuran dari efektifitas sebuah organisasi disebabkan karena pada dasarnya fungsi merupakan manifestasi dari pelaksanaan tujuan organisasi. Beberapa pengamat politik di Indonesia mengambil kesimpulan bahwa, perkembangan organisasi sosial politik selama Orde Baru tidak dapat memerankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa semenjak Orde Baru negara tampil sebagai kekuatan yang dominan bahkan organisasi sosial politik menjadi fenomena kelembagaan yang muncul dari domain negara bukan dari domain masyarakat sehingga keberadaan organisasi politik sangat tergantung dan dipengaruhi oleh negara. Untuk mengetahui tingkat efektifitas fungsi organisasi sosial politik dilakukan dengan metode survei melalui observasi lapangan dengan melihat praktek kinerja organisasi, di samping itu ditempuh pula wawancara mendalam dengan kalangan tokoh serta mempelajari keputakaan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi sosial politik sekaligus diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi dengan pendekatan ekploratif untuk mencari tahu sebab-sebab atau pengaruh terhadap efektifitas fungsi organisasi tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 8 fungsi yang diteliti dengan studi kasus Partai Persatuan Pembangunan ditemukan bukti bahwa 4 fungsi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan secara efektif yaitu : fungsi rekrutmen politik, partisipasi politik, sarana pembuat kebijakan dan sarana pengatur konflik, sedangkan 4 fungsi lainnya tergolong gagal dilaksanakan oleh organisasi ini meliputi : fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, agregasi dan artikulasi kepentingan serta fungsi kontrol terhadap eksekutif. Fungsi yang berhasil dan fungsi yang gagal tersebut di atas secara cukup signifikan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi."