Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGaruda Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara sekarang ini tengah menghadapi tingkat persaingan yang tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Adanya deregulasi kebijaksanaan pemerintah di sektor perhubungan udara yang meliputi jetisasi perusahaan swasta nasional dan kebijaksanaan limited open sky semakin menambah tingginya persaingan. Persaingan juga diwarnai dengan perang tarif baik oleh maskapai penerbangan nasional maupun maskapai penerbangan asing, disamping adanya tuntutan penumpang terhadap layanan yang memuaskan dan maskapai penerbangan.Agar bisa bertahan dan unggul dalam kondisi persaingan tersebut, tidak ada jalan lain bagi setiap airline untuk berusaha menjadi airline yang efisien (low-cost airline) untuk bisa memperoleh keuntungan yang wajar. Salah satu upaya yang ditempuh Garuda Indonesia dalam menghadapi persaingari tersebut adalah dengan melakukan pembenahan dalam jajaran armada. Perencanaan armada ditinjau kembali dengan tujuan untuk merampingkan jenis armada yang dimiliki dan melalui peremajaan armadanya.Strategi pengadaan pesawat yang sebelumnya dilakukan melalui pembelian secara langsung, sekarang ini cenderung dirubah menjadi pembiayaan secara leasing dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya yang dimana pada tahun-tahun belakangan ini tidak menunjukkan hasil yang baik.Oleh karena pengadaan pesawat melibatkan dana yang sangat besar dimana pembiayaannya dalam bentuk valuta asing maka Garuda Indonesia merencanakan untuk go publik di bursa internasional. Untuk kepentingan tersebut, maka Garuda harus mempunyai kinerja (performance) yang baik di mata para investor. Salah satu ukuran kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya yang berkaitan dengan aspek akuntansi.Pembiayaan pengadaan pesawat dan sudut pandang lessee dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu operating lease dan capital lease. Sehingga timbul permasalahan mengenai jenis leasing yang akan dipilih apabila dihubungkan dengan adanya tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan.Perlakuan akuntansi untuk setiap jenis leasing mempunyai perbedaan dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyajiannya. Sehingga dampak ditimbulkannya juga akan berlainan. Dalam capital lease manfaat dan resiko yang terjadi dalam pemakaian pesawat berada pada lessee (subtance over form), sehingga aktiva leasing, kewajiban yang timbul, biaya bunga dan biaya penyusutan harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.Berbeda halnya dalam operating leasing, transaksi ini diperlakukan seperti halnya sewa menyewa biasa, sehingga hanya biaya sewa saja yang diakui dan dilaporkan. Sedangkan aktiva dan kewajiban tidak dilaporkan (off-balance sheet financing).Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan perlakuan leasing terhadap kedua jenis leasing tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja laporan keuangan dengan pendekatan akuntansi operating lease Iebih baik dibandingkan dengan capital lease. Namun demikan rnanfaat operating lease yang disebabkan off balance sheet financing tersebut tidak dapat dinikmati selama jangka waktu leasing akan tetapi dengan berlalunya waktu manfaat yang diperoleh semakin menurun dan akhirnya hal sebaliknya terjadi.Dengan demikian para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal harus berhati-hati dalam mengintrepretasi dan menilai kinerja laporan keuangan. Dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan keputusan."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai transaksi leasing yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dalam pengadaan enam buah pesawat tipe X, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai transaksi leasing tersebut. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengklasifikasikan transaksi leasing tersebut ke dalam operating lease atau financing lease, baik berdasarkan PSAK No.30 maupun SFAS 13. Metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri dari: 1. Library Riset 2. Field Riset Melalui analisa yang dilakukan terhadap transaksi leasing tersebut, maka penulis menemukan bahwa dalam transksi leasing tersebut: 1. Tidak terdapat transfer kepemilikan dari Lessor kepada Lessee pada akhir periode leasing. 2. Tidak terdapat bargain purchase options. 3. Transaksi leasing tersebut merupakan full payout lease, artinya seluruh pembayaran sewa berkala yang dilakukan oleh Lessee ditambah nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan pesawat serta bunganya, sebagai keuntungan Lessor. 4. Lamanya periode leasing adalah 12 tahun, yang berarti lebih besar dari 75% perkiraan umur manfaat ekonomis pesawat. 5. Bila menggunakan fixed rate, maka nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum lebih besar dari 90% nilai pasar wajar pesawat pada permulaan leasing, yaitu sebesar 91,729%. Sedangkan bila menggunakan floating rate maka nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum adalah sebesar 88,508% dari nilai pasar wajar pesawat pada permulaan leasing. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa transaksi leasing tersebut dapat diklasifikasikan sebagai operating lease apabila standar akuntansi leasing yang digunakan adalah PSAK No.30. Tetapi apabila standar akuntansi leasing yang digunakan adalah SFAS 13, maka transaksi leasing tersebut dildasifikasikan sebagai financing lease."

"Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana."

"Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai laporan lainnya (sekarang maupun potensial) dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit yang rasional. Karena tujuan keputusan investasi dan kredit adalah maksimisasi arus kas masuk bersih (net cash inflows), dibutuhkan informasi untuk penilaian jumlah, saat, dan ketidakpastian prospek arus kas perusahaan. Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas harus menjelaskan perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Laporan arus kas harus menggunakan terminologi yang deskriptif seperti kas (cash) atau kas dan setara kas (cash and cash equivalent), dan bukan terminologi yang ambigus seperti dana (funds). Laporan arus kas harus mengklasifikasi penerimaan kas dan pengeluaran kas ke dalam aktivitas pengoperasian, penginvestasian, dan pendanaan. Dalam pelaporan arus kas dari aktivitas pengoperasian; perusahaan disarankan untuk menerapkan metode langsung (direct method). Pada Tanggal 7 September 1994, Pengurus Pusat IAI mengesahkan PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Laporan Arus Kas ini menggantikan Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Para pemakai laporan keuangan perlu mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal ini bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas perusahaan. Dengan demikian, PT Garuda Indonesia, sebagai perusahaan penerbangan, perlu juga menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai bagian integral dari laporan keuangannya untuk mengantisipasi berlakunya PSAK No.2. Yang lebih penting lagi adalah penyajian laporan arus kas akan memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangannya yang memerlukan informasi arus kas perusahaan. Sampai dengan tahun 1993, PT Garuda Indonesia belum menyusun Laporan Arus Kas sebagai bagian dari laporan keuangannya. Untuk mengantisipasi pemberlakuan PSAK No. 2 dan kebutuhan informasi arus kas oleh pihak yang berkepentingan, PT. Garuda Indonesia perlu menyusun laporan arus kas. Karakteristik penerimaan kas dari pelanggan dan pencatatan pendapatannya membuat perusahaan penerbangan lebih tepat menerapkan metode langsung dalam penyajian aktivitas pengoperasiannya. Penerimaan kas dari pelanggan berasal dari penjualan tunai dan pelunasan piutang usaha, sedangkan pendapatan dicatat setelah jasa penerbangan diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan Neraca Komparatif (1992 dan 1993), Laporan Rugi-Laba tahun 1993, dan informasi tambahan yang ada dalam Laporan Keuangan 1993 yang telah diaudit, dapat disusun Laporan Arus Kas tahun 1993. Penyusunan Laporan Arus Kas PT Garuda Indonesia tahun 1993 menunjukkan hasil sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):Kas tersedia dari aktivitas pengoperasian 426,648 Kas digunakan untuk aktivitas penginvestasian (271,397) Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan (118,654) Kenaikan bersih kas dan setara kas 36,597 Penyusunan Laporan Arus Kas PT Garuda Indonesia disarankan untuk menggunakan model laporan arus kas yang diusulkan pada karya akhir ini. Dengan menerapkan model tersebut diharapkan laporan arus kas dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pemakainya."

"Adalah akuntansi suatu hal yang lazim dalam dunia akan terjadinya perbedaan perhitungan praktek laba akuntansi yang di tentukan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau generally accepted berdasarkan lebih kepada accounting principles yang makna ekonomisnya, dengan perhitungan laba menurut pajak yang lebih berdasarkan kepada makna hukumnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau perbedaan perhitungan laba menj adi demikian besarnya sehingga mempunyai pengaruh yang material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, yang pada akhirnya kedalam akan mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar pajak tepat jumlah dan waktu, keluar akan berpengaruh terhadap para pengambil keputusan. Hal seperti ini tampak pada laporan keuangan perusahaan leasing di Indonesia. Untuk itu menarik sekali untuk mengetahui dan menelaah sampai sejauh mana hal itu mempengaruhi laporan keuangan lessor. Untuk membahas hal ini dilakukan studi kepustakaan dan analisa data kuantitatif untuk memudahkan perumusan masalah."

"Airline industry is characterized as capital intensive industry which assets are therefore commonly acquired through lease. Answering the growing concern of financial statements user towards off-balance sheet lease practiced by numerous entities for the past years, in 2017, Indonesian Accounting Standard Board published PSAK 73 which will be effective as of January 2020 to replace the existing lease standard. Under PSAK 73, there will only be one single model to recognize lease activities in lessees book which requires lessee to record lease in their balance sheets. Case study approach are used in this study to investigate the significance of the change in the lease accounting standard to Garuda Indonesia airline financial performance which 91% of its existing fleet are dominated by operating lease aircrafts. This study forecasted the Companys financial position of the period PSAK 73 becomes effective and incorporate the effect of the operating lease aircraft capitalization to the projected financial statements using modified retrospective transition approach. The projected financial statements reveals that despite the great deal amount of assets and liabilities recorded under PSAK 73, profitability is the most deeply affected aspect due to the change of the lease standard. Further analysis shows that operating efficiency in flight operation activities has the strongest effect on the Companys profitability due to its significance in total operating expenses. However, considering the wide range of services under the current business model, this study suggests for the Company to perform overall business process reengineering to improve its financial performance.

---

Industri penerbangan adalah industri padat modal sehingga umumnya aset diperoleh melalui mekanisme sewa. Untuk menjawab keprihatinan pengguna laporan keuangan sehubungan dengan maraknya praktik off-balance sheet dengan standar akuntansi sewa yang saat ini berlaku, maka di tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK 73 yang akan berlaku efektif mulai Januari 2020. Berdasarkan PSAK 73, hanya akan ada satu cara untuk mengakui aktivitas sewa dalam pencatatan penyewa dimana penyewa diharuskan untuk mengakui sewa dalam balance sheet. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami signifikansi perubahan standar akuntansi terhadap kinerja keuangan maskapai Garuda Indonesia yang sebanyak 91% dari armadanya dicatat sebagai sewa operasi. Studi ini memproyeksikan posisi keuangan maskapai Garuda Indonesia pada periode efektif berlakunya PSAK 73 dan memasukkan dampak kapitalisasi pesawat sewa operasi menggunakan pendekatan retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan. Proyeksi laporan keuangan menunjukkan bahwa walaupun terdapat peningkatan signifikan pada aset dan liabilitas berdasarkan PSAK 73, profitabilitas adalah aspek yang paling terpengaruh oleh adanya perubahan standar akuntansi sewa. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efisiensi dalam aktivitas operasional memiliki dampak yang paling kuat terhadap profitabilitas Garuda Indonesia karena signifikansinya dalam total beban operasi. Walaupun begitu, dengan mempertimbangkan beragamnya layanan dalam model usaha yang dijalankan oleh Perusahaan, studi ini menganjurkan untuk melakukan business process re-engineering secara menyeluruh untuk memperbaiki kinerja keuangan Perusahaan. "