Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is aimed to identify and explain the effort and obstacles in curbing of abandoned land. Data was obtained through library and field research. The library research by using text book, research report, regulation and other documents. The field research by using interview´s guide. The reseach result shows that local government has presented efforts to curb of abadoned land by establishing special team. The team has presented inventories, calling and warning, request cancellation of abandoned land. The team did not work optimum because of local security is not condusive and finance limitedness"

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian.Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja.Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti)."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Lokasi penelitian ini adalah permukiman Real estate dan Non Real estate di Bekasi dan Depok. Karena penelitian disertasi ini juga melihat potensi pelaksanaan Pemolisian Komunitas di dalam komunitas dengan klas sosial yang berbeda maka pemilihan permukiman real estate dan non real estate ditetapkan untuk mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman real estate) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman non real estate).Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas terlihat bahwa (1) Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai; (2) terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya mekanisme kemitraan yang lebih partisipastif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelaskelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat; terkait dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat.Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, diperoleh data bahwa (a) kondisi Kapasitas. Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka; (b) belum terciptanya Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas karena POLRI lebih mendominasi sejak Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM; (c) muncul tiga pihak dalam relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPMKomunitas. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra dengan Polri demi tercapainya upayaupaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendalakendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program Pemolisian Komunitas.

---

Real estate and Non Real estate settlement community in Bekasi and Depok are the research location for the Dissertation. The reason to choose the Real estate and Non Real estate settlement is to shown therepresentation the stable community (social economy class, represented by Real estate housing community) and less stable community (social economy class, represented by Non Real estate housing community).

From the empirical policy level that contains Community Policing implementation, we are able to view that: (1) The laws, including the policies that stand on the new paradigm of POLRI/the reformation of POLRI, has adequated; (2) there are still some problems in the democratic principles implementation in Community Policing, which are (a) the more participative partnership has not been fully explainable, (b) the social class and gender formation and stratification has not been fully understandable, (c) the supporting factors and policies facility for action, initiative, and ideas that come up from the local Police regarding the implementation of civil monitoring to POLRI and their Policing action has not been maximized. There are a few problems regarding this factor, such as: (a) the civil monitoring mechanism has not been successfully implemented, especially the monitoring to POLRI and their Policing action, (b) there has no effective oversight institution, either made by law or community.

The data shown from the empirical condition at the Empirical Level, regarding POLRI relation with community in community policing, in general, the Community Capacity Condition is ready to support the partnership program and ready to be developed to accept any other intentional program from the outside community that might benefit them. Unequal relationship between community and Police, are caused more by the domination of Police since the begining of FKPM development by the early comitee, until the real activity is running. Since the program is started, there was 3 parties in the partnership relation, that then emerges into 3 power relationships; POLRI-FKPM-Community. Such condition become the barrier for collective participation among community member to become Polri partner on achieving collective activity in community security and order program. Some problem found in this Dissertation research regarding the Community Policing implementation, basicly are not an obstacle for the successful Community Policing program in the future. Nevertheless, some improvement need to be done regarding all the problems, and should be the point of attention to all subjects in Community Policing program."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”.

---

The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs."

"Penulisan ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan pemolisian komunitas di Kelurahan Jelambar yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori Disorganisasi Sosial dan Pertukaran Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program pemolisian komunitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan faktor lingkungan masyarakat dan adanya hambatan pelaksanaan dari beberapa pihak.

---

This Thesis made to investigate the implementation of community policing in Jelambar which used to prevent distribution and drug abuse. This pehenomenon explained by using Social Disorganization Theory and Social Exchange theory. The Results from this study showed that the community policing program which aimed to preventing distribution and drug abuse are not going well. This happen because of some environmental factors and an obstacles from several side."

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Seiring dengan terjadinya perubahan paradigma dalam diri Polri dari pemolisian tradisional menjadi pemolisian modern yang berbasiskan kepada pendekatan kemasyarakatan yang oleh Polri disebut melalui program Perpolisian Masyarakat (Polmas), hal ini tentunya perlu untuk segera diketahui oleh seluruh personil anggota Polri dan perlu mendapat dukungan dari seluruh bagian-bagian yang ada dari Polri itu sendiri. Polmas saat ini dianggap sebagai suatu cara atau metode yang efektif dalam rangka mengajak peran serta aktif masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang mungkin timbul ditengah-tengah masyarakat. Polmas yang diangkat dalam tulisan tesis ini oleh peneliti adalah Polmas Cibatu Cikarang Bekasi, karena peneliti melihat peran dari Polmas Cibatu dalam membangun suatu komunitas yang mampu untuk survive terhadap adanya bentuk-bentuk kejahatan dalam satu lingkungan komunitas dianggap cukup berhasil. Komunitas yang dimaksudkan disini adalah komunitas perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi. Dimana perumahan Taman Cibiru ini awal mulanya ketika belum adanya kehadiran dari petugas Polmas Cibatu merupakan suatu lokasi perumahan yang kerap terjadi kejahatan, ketidak tertiban dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan sosial yang dapat berkembang menjadi kejahatan di perumahan Taman Cibiru dikarenakan di sekitar lokasi perumahan tersebut dekat dengan pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat keramaian publik sehingga dimungkinkan terjadinya kejahatan dan permasalahan sosial di lingkungan perumahan Taman Cibiru tersebut. Disamping itu penyebab lainnya tidak adanya kepedulian atau terjadinya pembiaran oleh warga perumahan Taman Cibiru dan petugas Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang bertugas dalam lingkup areal tersebut untuk mau peduli dalam rangka meminimalisir dan mencegah kejahatan dan permasalahan sosial yang timbul. Memang cakupan wilayah seorang Babinkamtibmas demikian luas dan kompleks, areal lokasi yang menjadi tanggung jawab wilayah tugasnya tidak hanya lingkungan perumahan-perumahan saja namun juga meliputi areal publik seperti pasar, terminal, dan lain sebagainya. Memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan sekali dalam hal cakupan wilyah antara Babinkamtibmas dengan Polmas yang ada saat ini. Dimana Polmas Cibatu memiliki cakupan wilayah cenderung lebih kecil dan pada komunitas masyarakat yang lebih teratur dan tertib. Hal tersebut diatas yang mendasari pemikiran penulis bahwa petugas Polri dalam hal ini Polmas Cibatu cenderung lebih berhasil karena cakupan wilayah yang tidak seberapa luas dan pada komunitas masyarakat yang cenderung teratur serta petugas Polmas tersebut tinggal menetap di lokasi tersebut beserta dengan keluarganya. Peran yang terbina antara petugas Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru disadari maupun tidak disadari, sengaja maupun tidak sengaja menjadikan lingkungan perumahan Taman Cibiru tersebut menerapkan desain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial yang ada menjadi suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang mampu untuk meminimalisir bahkan mencegah kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah tersebut. Bentuk-bentuk pengamanan fisik yang ada dilingkungan perumahan Taman Cibiru diantaranya adanya lampu penerang disetiap tempat sehingga tidak ada satupun bagian di areal perumahan tersebut yang gelap pada malam hari, pemagaran keliling perumahan Taman Cibiru yang membatasi lingkungan dalam dan lingkungan luar, portal sebagai sarana penghalang bagi orang dan kendaraan yang akan masuk serta keluar perumahan Taman Cibiru dan lain sebaginya bentuk-bentuk pengamanan fisik yang ada di lokasi tersebut. Sedangkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang muncul dilingkungan perumahan Taman Cibiru diantaranya arisan bulanan antara warga perumahan Taman Cibiru dan Polmas Cibatu dimana dalam pertemuan tersebut tidak sebatas arisan saja tetapi merupakan ajang pertemuan dalam rangka proses Bottom Up. Keluhan, masukan dan saran yang datangnya dari warga kepada pihak Polmas Cibatu, serta kegiatan pengaktifan sarana komunikasi dengan menggunakan pesawat RIG/HT guna mempercepat proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan di wilayah perumahan tersebut. Peran Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru sekali lagi disadari atau tidak disadari telah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan survive dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan sosial dan kejahatan-kejahatan yang timbul. Namun demikian, perlu diingat bahwa masih banyak harapan-harapan dari masyarakat terhadap program Polmas yang ada saat ini diantaranya masyarakat berharap program Polmas ini tetap terus berkesinambungan dan mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri khususnya dalam hal masalah penyediaan anggaran guna kepentingan operasional dari Polmas tersebut. Peneliti juga menaruh harapan yang sangat besar terhadap program Polmas ini diantaranya dalam hal penempatan petugas Polmas jangan terlalu luas cakupan wilayahnya, petugas Polmas harus benar-benar dipilih secara selektif berdasarkan kemampuan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan keberhasilan Polmas kedepan nantinya.

---

In accordance with the change in the paradigm of Indonesian Police from traditional Police to modern police with the basis on people approach which is called People Police (Polmas) program. Every police office must be aware of this new paradigm and every part of Indonesian Police (Polri) should give the pre-eminent support. Polmas is considered to be one of the effective methods to bring the active participation of the people in solving the social problems that may rise in the society. The Polmas presented in this thesis is Polmas in Cibatu Cikarang Bekasi, because the author believes the Cibatu Polmas has a successful role in creating a community is able to survive in facing criminal?s acts. The community mentioned here is Cibiru Cikarang Bekasi Par Resident. This community used to faces a high criminal rate, and social problems in the neighborhood before the presence of Cibatu polmas officers. The social problems that can lead to criminal acts in this community is caused by the location of the residence that is near entertainment centre and public places. The other reasons are the ignorance and lenience by the resident of Cibiru Park and the officers from Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babibkamtibmas) in this area. The area scope of this Babinkamtibmas is quite ample and complex; they are responsible not only for the residential area but also the public places such as markets, terminals, etc. they are a significant difference in the area scope between Babinkamtibmas and Polmas, which Polmas has a much smaller area and in a more relatively controlled society. This fact becomes the basis for this thesis, the author believes that police officer in this case, and Cibatu polmas has become more successful due to the relatively smaller area of scope and operated in a much ordered society. The fact the Polmas officer also lived in the same area also contributed to the success. This role that is created between the Cibatu Polmas and the Cibiru Park Resident considered the implementation of physical security and the social activities as a part of criminal prevention strategy that capable of diluting criminal action in the area. Some forms of physical security is the lights in every places in the area, so that the residence does not have a dark corner, the construction of fences around the area of residence which border the outside and inside area, the establishment of portal as a way of barricade the flow of vehicles in and out of the residential area are forms of physical security. Meanwhile, the social activities that arise from the Cibiru Park Residential area are monthly meetings (arisan) between the residents of Cibiru and Cibatu Polmas where these meetings do not serve the purpose of only arisan but also a means for bottom up process. Not only can they deliver their complains and inputs, but also with the activation of communication using RIG/HT devices, they can increase the speed of communication concerting the security condition in the neighborhood. The role of Cibatu Polmas and the Cibiru Park residence have show their ability to survive in order to face the criminal acts and social problems. But, we need to remember that the people still hope for the Polmas program remain sustainable and gain serious attention from Polri, specially in the budget allocation area. The author also give enormous expectation towards the Polmas program, so that the area of scope of the Polmas officers are not too wide-ranging, the Polmas officers should be selectively picked based on their competency, and also other matters that contributed to the success of the Polmas program in the future."