Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen priori-tas kebijakan pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu menurut pakar berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil peneliti-an menunjukkan ?strategi utama? pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu adalah peningkatan kesehatan lingkungan permukiman; ?aktor utama pengendalian? ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu; ?faktor utama pengendalian? adalah lingkungan; ?tujuan utama pengendalian? ialah Kabupaten Indramayu bebas penyakit DBD; dan ?kriteria utama pengendalian? adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Agar implementasi strategi pengendali-an itu efektif maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral; dukungan teknologi, dana dan sarana pendidikan kesehatan lingkungan; mutu layanan Puskesmas; dan pengembangan tim pengendalian penyakit DBD dari tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi kebijakan terpenuhinya kepentingan pemerintahan daerah, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya perubahan yang diharapkan, dan terpenuhinya sumberdaya-sumberdaya yang mendorong kebijakan secara efektif. Selain itu dari dimensi konteks implementasinya peran gubernur beserta perangkat daerahnya (walikota, camat, dan lurah) ikut mendorong, implementasi kebijakan secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu dari dimensi isi kebijakan komitmen dari pelaksana elemen kedinasan masih kurang dan kesadaran masyarakat untuk mau lebih peduli akan pentingnya kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit DBD belum mempunyai kesadaran yang sama. Sedangkan, dari dimensi konteks implementasinya kerjasama dengan pihak swasta masih kurang, masih kurangnya promosi dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, minimnya edukasi yang diberikan kepada Jumantik, dan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan.

---

This study aims to discuss the policy implementation of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Disease Control Policy in Jakarta. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. This study describes the implementation of policies aimed at controlling the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease in the Province of Jakarta. The result is that policy implementation is going well. It can be seen from the dimensions of policy contents, including the fulfillment of the interests of local government, the public can experience the benefits directly, the achievement of expected changes, and compliance resources that promote effective policies. Apart from the dimensions of policy contexts, the governor's role of the region (the mayor, sub district, and village heads) contributed to the implementation of effective policies. However, there are still some shortcomings in the implementation of this policy, which can be seen in the dimensions of policy contents, including the lack of commitment of policy implementer, and lack of public awareness. Meanwhile, in the dimension of policy contexts, can be seen in the lack of private sector cooperation, lack of promotion and socialization provided to the community, lack of education given to the Jumantik (experts observers larvae), and the application of sanctions that have not been implemented."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Salah satu upaya dalam pengendalian vektor DBD adalah membunuh nyamuk dengan cara fogging (pengasapan insektisida) sebelum musim penularan yang disertai dengan abatisasi untuk mematikan jentiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efektifitas fogging masal terhadap pengendalian vektor DBD di Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tahun 1996. Data House Index (populasi nyamuk), Angka Bebas Jentik (ABJ) dan incidence DBD dikumpulkan dari desa/kelurahan tertentu di Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Sindang selama tahun 1996. Tercatat ada 15 desa/kelurahan endemis yang mendapatkan kegiatan fogging masal dan abatisasi masal dan 7 desa/kelurahan sporadis yang hanya mendapatkan kegiatan abatisasi saja. Data diolah dengan menggunakan Epi-Info V6 dan dilakukan uji statistik sederhana dengan menghubungkan kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama : fogging masal yang dilaksanakan setiap tahun antara bulan Agustus dan bulan September, efektif mengendalikan vektor selama kurang lebih 2 bulan, kedua : tidak ada perbedaan yang bermakna antara Angka Bebas Jentik (ABA) desa/kelurahan yang mendapatkan fogging masal dengan desa/kelurahan yang tidak mendapatkan kegiatan fogging masal.Disimpulkan bahwa : Fogging masal efektif mengendalikan vektor DBD selama 2 bulan di Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Sindang.

---

Mass Fogging Role in Demolishing of Dengue Haemorragic Fever (DBD) in Indramayu and Sindang Regions, Indramayu District During 1996Dengue fever disease (DBD) is an acute infection caused by virus and endemic by Aedes aegepti mosquitoes. One of the prevention to avoid DBD vector is by killing mosquitoes using fogging method before the epidemic period (SMVkP) which includes abatement the larvae.

The purpose of the research are to observe the mass fogging effectiveness, especially to control DBD vector on Indramayu and Sindang regions, both in Indramayu Districts. House Index Data of mosquitoes population indicated that some free larvae numbers rate of DBD casualties, from certain endemic and sporadic districts, namely Indramayu and Sindang during 1996, it was found that only 15 Endemic villages have spent the mass fogging and abatement activities, and only 7 sporadic villages have spent the abatement activities. The data processing used Epi-Info V6 and examination of statistic samples were connected from one case to another.

The result has shown that, first: mass fogging done annually between August and September are effective under control as long as 2 months, and second: nearly indifference of free larvae numbers (ABU), between fogged and unfogged villages.

Conclusion: the mass fogging are effective only to control the DBD vector during 2 months in Indramayu and Sindang Regions."

"ABSTRAKDemam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatanmasyarakat di dunia, khususnya negara beriklim tropis seperti Indonesia. Penyakit inidisebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBDdapat melemahkan daya tahan tubuh dalam waktu yang relatif singkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor lingkungan fisik(kepadatan jentik, tempat perindukan nyamuk, tempat peristirahatan nyamuk,ventilasi, pencahayaan rumah, kelembaban rumah) dan karakteristik individu(pengetahuan, pemeriksaan jentik berkala, kebiasaan menguras tempat penampunganair, kebiasaan mencegah gigitan nyamuk, dan pemberantasan jentik nyamuk) dengankejadian DBD pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kranggan dan Serpong 1Tangerang Selatan Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kontrol dengan menggunakan data primer dan sampel sebanyak 100 orang yangterdiri dari 50 sampel kasus dan 50 sampel kontrol

---

ABSTRACTDengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a public health problem globally, especially intropical countries like Indonesia. The disease is caused by a virus and is transmittedby the bite of Aedes aegypti mosquito. DHF weakens human immune system in arelatively short time.This study aims to investigate the relationship between physical environmentalfactors (density of larvae, breeding places, the resting place of mosquitoes,ventilation, home lighting, and humidity) and individual characteristics (knowledge,periodic larvae survey, depleting water reservoirs habits, preventing mosquito biteshabits and eradication of mosquito larvae) with the incidence of dengue in thecommunity in Puskesmas Kranggan and South Tangerang Serpong 1 in the year 2016. This study used a case-control study design using primary data and a sample of 100 people consisting of 50 sample cases and 50 control samples.Results of bivariate analysis showed that the variables that have a significant association with the incidence of dengue are mosquito breeding sites (5.25; 2.05-13,4), home lighting intensity (3.40;1,40-8,28), and humidity home (3,14;1,10-8,94).The factor that has the most dominant association with incidence of DHF is thepresence of mosquito breeding places."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Jawa Barat pada tahun 1995 terjadi 3140 kasus DBD dengan Cale Fatality Rate (CFR) 3,9%. Di Kabupaten Indramayu setama 5 tahun terakhir (1992 - 1996), jumlah kasus DBD makin tinggi dan wilayah endemis DBD makin luas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu, serta mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat rencana pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan DBD dilakukan dengan memetakan wilayah endemis DBD tahun 1992-1996 dan menguji hubungan antara kerawanan DBD dengan kepadatan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah kerawanan DBD menyebar menyusuri jaringan jalan propinsi, yang kemudian diikuti dengan penyebaran di sepanjang jalan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kerawanan DBD dengan mobilitas penduduk. Dengan uji X2 terbukti bahwa kepadatan penduduk berhubungan secara bermakna. dengan tingkat kerawanan DBD. Ditinjau dari segi pelayanan kesehatan, terlihat bahwa pelayanan promotif dan preventif (fogging, abatisasi, pemberantasan sarang nyamuk) untuk mengendalikan DBD masih belum memadai. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan justru setelah terjadi suatu kasus DBD, sehingga tidak berfungsi sebagai tindakan promotif dan preventif. Disimpulkan bahwa 1). tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu tahun 1992-1996 semakin meningkat, meskipun masih ada 68 desa yang selama 5 tahun tersebut tetap berstatus sebagai desa potensial DBD; 2). tingkat kerawanan DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk; dan 3). upaya promotif dan preventif belum dilaksanakan secara memadai, sehingga tidak menghasilkan efek promotif dan preventif. Disarankan untuk mengupayakan pengendalian DBD dengan 3 strategi utama yaitu 1). meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan masalah DBD 2). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan vektor DBD, terutama melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk; dan 3). memanfaatkan berbagai institusi kemasyarakatan yang ada untuk menggerakkan masyarakat dalam pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Sebagai langkah tindak lanjut akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 2. Membuat rencana kerja operasional yang rinci, serta mengusulkannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap DBD dengan memanfaatkan berbagai jalur komuikasi, yaitu radio daerah, dan pertemuan-pertemuan lintas sektoral atau R.apat Koordinasi Kabupaten yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17. 4. Mengintensifkan dan memperluas cakupan fogging masal sebelum masa penularan (SMP) di semua desa endemis. 5. Melakukan abatisasi nasal setiap tiga bulan sekali di semua desa. 6. Mengintensifkan pelaksanaan fogging fokus segera setelah dilaporkan adanya kasus DBD.

---

Assessment of Dengue Hemorrhagic Fever's Endemicity at the Village Level in Indramayu District 1992-1996 and Development of Strategy and Plan of Action for Controlling Dengue Hemorrhagic Fever in Indramayu DistrictDengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the public health problems in Indonesia. In 1995, there was 3140 DHF cases in West Java with the case fatality rate of 3.9%. During the last 5 years (1992-1996) there was an increased case in Indramayu District, as well as a wider endemic areas.

This study aimed to assess the endemic of DHF in Indramayu District, and identify its potential related factors. Based on the results, a strategy and plan of action for controlling DHF in Indramayu District will be developed.

It was found that the endemic areas spread out along the province road, and followed by its spread along the district road. This result indicated that the people's mobility had some association with the DHF's endemic. The X2 tests showed a significant association between the DHF's endemic and the population density. Through a qualitative assessment, it was also found that promotive and preventive measures (fogging, abatisation, vector control) were not applied adequately, so that their function as promotive and preventive measures were not met.

It was concluded that 1). during 1992-1996 the DHF's endemic in Indramayu District was worse; 2). the DHF's endemic associated with the people's mobility and population density; and 3). promotive and preventive measures for controlling DHF's vector were not applied adequately.

It was suggested to control DHF in Indramayu District through 3 main strategies, i.e. 1). to improve the community's knowledge and awareness on DHF; 2). to improve community participation in controlling DHF's vector, and 3). to use any community's institution in controlling DHF.

Several follow up activities were planned to be done:

1. To report the result of this assessment to the governmental head of Indramayu District (Bupati).

2. To make a detail and comprehensive plan of action for controlling DHF in Indramayu District.

3. To improve the community's knowledge and awareness on DHF by using any means of communication such as district's radio and regular monthly intersectoral coordination meeting.

4. To intensify and extensity mass fogging in all endemic areas.

5. To do a mass abatisation in all villages.

6. To intensify focal fogging soon after a DHF case is reported."

"Penyakit DBD masih merupakan masalah kesehatan. Ditinjau dari penyebaran kasusnya, distribusi DBD semakin meluas pada wilayah kecamatan perifer, khususnya pada daerah industri dan pemukiman baru seiring dengan semakin tingginya mobilitas di kawasan tersebut. Pada tahun 1990 ditemukan 68 kasus di 12 (52,2%) kecamatan, tahun 1995 ditemukan 106 kasus di 21 (91,3%) kecamatan dan masih sering terjadi KLBDBD. Tahun 1995 KLB-DBD menempati urutan pertama dari wabah yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan terjadi di 11 (47,8%) kecamatan, 36 (15,2%) desa. (Profil Kes )1996).Pelaksanaaan surveilans-DBD telah dimulai sejak tahun 1985 dan lebih efektif pada tahun 1991. Tahun 1995 dikembangkan sistem kewaspadaan dini melalui kegiatan surveilans. Desain penelitian ini adalah kualitatif, suatu type study observasional dengan rancangan cross sectional, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem kewaspadaan dini DBD.Hasil penelitian ini menunjukkan 8 (15,1%) puskesmas yang telah melaksanakan surveilans dengan status baik, 11 (20,8%) dengan status sedang dan 34 (64,1%) masih dalam status jelek. Dari variabel-variabel yang berpengaruh pada surveilans, kualitas pengelola surveilans DBD di Kabupaten Bekasi masih rendah dalam tingkat pengetahuan, sedangkan sarana dan biaya masih dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Namun tidak ditemukan adanya hubungan bermakna antara status surveilans dengan endemisitas DBD daerah, p value = 0,24. Kualitas upaya penanggulangan DBD seluruh puskesmas masih jelek dan variabel yang berpengaruh pada upaya penanggulangan DBD adalah sebagai berikut : baru 1 (4,8%) Pokjanal-DBD dan 6 (4,2%) Pokja-DBD yang dibentuk serta keberadaan kader masyarakat yang cukup potensial.Untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini DBD, puskesmas perlu meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan keterampilan petugas, alur pelaporan yang lebih sederhana dan pendelegasian tugas ke puskesmas baik dana maupun logistik.Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Madya Bekasi perlu melakukan pendekatan dengan Bupati dan Walikota dengan membentuk dan mengaktifkan Pokjanal, Pokja DBD dan mengaktifkan tenaga kader masyarakat serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit, terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Madya Bekasi.Daftar kepustakaan : 38 (1988 - 1997)

---

Evaluation of the Activities of the Early Alertness System for the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) at Bekasi Regency, West Java Province in 1991-1995DHF is still a health problem. Reviewed based on its case dissemination, its distribution is expanding more and more in the region of peripheral sub district, especially in the industrial estate and new settlement in line with the in-creasing mobility within those areas.

In 1990, there were 68 cases within 12 (52,2%) sub districts, 106 cases within 21 (91,3%) sub districts in 1995. DHF out-break is frequently occurred. In 1995, DHF outbreak has a ranked first among outbreak occurred in the area and it occurred within 11 (47,8%) sub districts and 36 (15,2%) villages. (Profil Kes.Bekasi,1996).

Implementation of DHF surveillance was started in 1985 and in 1991 it is more effectively. Early alertness system through surveillance activity was developed in 1995.

This study design is a qualitative, observational study with cross sectional design, its objective was to obtain a description and problems encountered in the implementation of DHF surveillance.

Result of study showed that 8 (15,1%) of the public health center have implemented DHF surveillance with the good status, some 11 {20,8%) with intermediate status and 34 (64,1%) are in the bad status. Of the variables affecting the surveillance status, quality of the DUE surveillance managers are low and suprastructure, and funds are still managed by the Regency Health Services. There is no significant relationship between surveillance status with the DHF endemicity of the region, p value = 0,24. The quality of the DHF preventive measure in all of the public health centers are low and influential variable on the DHF preventive measure is the following : just 1 (4,8%) "Pokjanal DBD" and 6 (4,2%) "Pokja DBD" (DHF Working Group) those are established and the existence of enough potential society cadre.

To improve the DHF early alertness system, the public health center does necessary to increase the knowledge, establishment and staff qualification, to simplify reporting path-ways and delegate the authority to the public health center in allocating fund and logistic. The Regency and Municipality Health Services in Bekasi need to approaches both Regent and Major to establish and activate the "Pokjanal-DBD", "Pokja-DBD" and coordinate it with the chief of the hospital, especially in the areas directly in the border of both Regency/Municipality of Bekasi.

Bibliography : 38 (1988 - 1997)."

"Kebijakan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) yang telah berjalan sejak tahun 1992 tidak membuat Indonesia bebas DBD bahkan wilayah endemis DBD semakin meluas. Hingga tahun 2012 Kota Bengkulu merupakan penyumbang DBD yang besar di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD, Kota Bengkulu berpedoman langsung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD mulai tingkat pusat hingga Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan arah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kesehatan. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis dengan melakukan proses triangulasi. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengendalian DBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hanya saja tidak ada peran pemerintah provinsi melalui APBD terutama tahun 2013 dan 2014. Pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang kurang baik, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana dan prasarana.

---

Dengue haemorrhagic fever (DHF) control policy that has been going on since the year 1992 did not make Indonesia free dengue haemorrhagic fever and even the endemic area of dengue haemorrhagic fever more widespread. Up to 2012 Bengkulu City was a major contributor dengue haemorrhagic fever in Bengkulu Province. In implementation of DHF control policy, Bengkulu City tries to policy that was nominated by the Ministry of Health. In its implementation, some activities are not done by Bengkulu City.

This research aims to evaluate implementation of the policy DHF control ranging from the center to Bengkulu City. This research is qualitative research with the direction evaluation on implementation of the DHF policy control in Bengkulu City, Bengkulu Province. Analysis method is content analysis with triangulation process.

The results obtained show that's Health Ministry has already been controlling DHF in accordance with the policy. Bengkulu Province has also been carrying out but is there is not the role of government province from the district budget mainly in 2013 and 2014. Implementation of the DHF policy control in Bengkulu City does not run in line with what is expected because the transfer of information about that policy was not so well, a lack of human resources support, the budget, facilities and infrastructure."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah merupakan masalah kesehatan di Indonesia sejak tahun 1968 sampai sekarang. Ada beberapa daerah yang sudah ada penurunan tetapi sebagian wilayah Indonesia malah dari tahun ke tahun terus meningkat angka kesakitan penyakit ini. Di Kabupaten Bandung selama 3 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2013 angka kesakitan DBD terus meningkat yaitu sebesar 1078 tahun 2011, 1127 tahun 2012 dan tahun 2013 1240 penderita. Permasalahan peningkatan penderita disebabkan banyak kendala atau permasalahan salah satunya adalah lemahnya sistem kewaspadaan dini terhadap KLB DBD. Deteksi Dini KLB DBD adalah suatu sistem pemantauan wilayah setempat yang bisa mendeteksi peningkatan kasus disuatu wilayah berdasarkan katagori KLB yang tertuang di dalam Permenkes No. 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Penelitian dilakukan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan model prototyping dalam membangun model sistem informas kesehatan. Penelitian ini menghasilkan rancangan basis data dan desain prototype dari sistem informasi kesehatan penyakit demam berdarah dengue dengan deteksi dini KLB DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sehingga deteksi awal kejadian luar biasa penyakit demam berdarah dengue bisa diketahui pada saat melakukan input data sebelum pengolahan data untuk pembuatan laporan Kabupaten Bandung.

---

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a health problem in Indonesia since 1968 until now. There are several existing areas decreased but parts of Indonesia, even from year to year increase in morbidity of this disease. In Bandung District during the last 3 years from 2011 to 2013 number of DHF cases continue to rise in the amount of 1078 in 2011, 1127 in 2012 and 1240 of 2013 patients. Problems caused an increase in patients with many obstacles or problems one of which is the lack of an early warning system against dengue outbreak. Early detection of outbreaks of dengue fever is a local area monitoring system that can detect an increase in cases of outbreaks in a region based on the categories set out in the Minister Regulation No. 1501 Year 2010 Concerning Certain Communicable Disease Type Potential Outbreak and Response Efforts.

The study was conducted using qualitative research design with prototyping models approach in building models health information system. This research resulted in the design of the database and prototype design of health information systems dengue fever with early detection of dengue outbreak in Bandung District Health Office, so that early detection of outbreaks of dengue fever can be known at the time of the input data before data processing for the manufacture of report Bandung district."

"Di kota Depok, lebih dari 30% penderita demam berdarah adalah anak-anak usia sekolah. Penularannya tidak selalu terjadi di sekolah di mana seorang anak menghabiskan sekitar 25% waktunya. Sekolah berperan strategis dalam pengendalian DBD sehingga anak sekolah harus memperoleh informasi yang memadai untuk mendapatkan perilaku yang positif. Studi kuantitatif ini bertujuan menilai tingkat keterpajanan informasi dan pengetahuan dalam pengendalian vektor. Analisis yang digunakan adalah beda mean dan uji korelasi. Hasil studi menunjukkan bahwa keterpajanan informasi dan tingkat pengetahuan anak sekolah tentang DBD masih rendah.

---

More than 30% dengue patients in Depok City were school age children. Infection does not always happened in school in which a child spend their time 25% of his time a day. School has strategic role in dengue control. It means that schoolchildren must have to adequate information so that its positive behavior. This quantitative study aims to assess information exposed and their knowledge in dengue vector control. Mean difference and correlation analyze were used in this study. Result of this study indicated that information exposed among schoolchildren and dengue knowledge were still lower."