Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Against the backdrop of significant developments in regional economic cooperation and integration, this book presents some of the key challenges facing ASEAN as it embarks on an ambitious project to establish an ASEAN Economic Community by 2015"

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN sejak pembentukannya pada 1967 yang didorong oleh faktor politik dan strategis, hingga transformasi fokus dari politik ke ekonomi dengan pencanangan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. ASEAN memulai langkah integrasi ekonomi dengan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada 1992 dan terus memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dengan membagi 55 literatur ke dalam tiga tema besar: 1) perkembangan ekonomi ASEAN; 2) kebijakan dalam strategi integrasi; 3) implikasi integrasi ekonomi ASEAN. Melalui analisis ini, tinjauan ini berupaya menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan tren seperti persebaran tema, latar belakang akademisi, dan asal penulis. Tinjauan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini serta menawarkan wawasan tentang arah penelitian dan kebijakan di masa depan.

---

This literature review identifies the development of economic integration in ASEAN since its establishment in 1967, which was driven by political and strategic factors, up to the transformation of its focus from politics to economics with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. ASEAN began its economic integration efforts with the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992 and has continued to expand and deepen economic integration in response to global geopolitical and economic changes. This review employs a taxonomy method by categorizing 55 pieces of literature into three major themes: 1) the economic development of ASEAN; 2) policy-driven strategies in integration; 3) implications of ASEAN economic integration. Through this analysis, the review aims to uncover consensus, debates, literature gaps, and trends such as theme distribution, the academic background of scholars, and the origins of the authors. This review not only provides an overview of the dynamics of ASEAN economic integration but also its relevance in the current global economic context, offering insights into future research directions and policy-making."

"ABSTRAKAda pola pemberitaan media mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yangmendukung era babak baru perluasan Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEANEconomic Community (MEA/AEC). Sebagai instansi masyarakat tersendiri, mediaharus bersikap objektif ketika dihadapkan pada suatu realita baru. Program MEAsudah dipersiapkan dalam waktu lama dari tahun 1990 hingga akhirnya disahkanpada tanggal 31 Desember 2015. Peneliti menganalisis berita dari media onlinedalam jangka waktu dari 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.Penelitian ini menggunakan teori agenda-setting dalam membedah hubunganantara pola pemberitaan MEA menggunakan analisis isi oleh media onlineIndonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan analisis isiberita di media online di Tribunnuews.com dan Detik.com. Hasil penelitian inimenunjukan adanya pola pemberitaan media dari agenda-setting dalam mediaonline dengan dominan isu ekonomi dalam pemberitaan mengenai MEA.

---

ABSTRACTThere is a pattern of media coverage regarding the Indonesian governmentpolicies that support a new round of expansion era AEC / ASEAN EconomicCommunity (AEC). As an institution of its own community, the media shouldbe objective when faced with a new reality. MEA program has been preparedfor a prolonged period of 1990 to finally ratified on December 31, 2015. Thisstudy uses the theory of agenda-setting in dissecting the relationship betweenthe pattern of MEA reporting using online media content analysis byIndonesia. This study used quantitative analysis with analysis of news contentin online media in Tribunnuews.com and Detik.com. These results indicate apattern of media coverage of the agenda-setting in line with the dominantmedia in reporting on economic issues MEA."

"On 28 July 2008, the ASEAN Studies Centre and the Regional Economic Studies Programme, both of the Institute of Southeast Asian Studies, and the Konrad Adenauer Stiftung organized a roundtable on The ASEAN Economic Community Blueprint."