Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bhineka Tunggal Ika formal by the many tribe , religion and race was exist in Indonesia."

"Keberdayaan usaha dalam masyarakat multicultural tidak mejadi kendala dalam keberlagsungan sebuah pasar.Pluralisme ini merupakan potensi untuk saling memahami ditengah persaingan mencari penghidupan dengan secara berdagang untuk memperoleh laba guna menigkatkan kesejahteraan hidup."

"Daerah propinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376,50 Km2. Propinsi ini memiliki penduduk sebanyak 6.178.092 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1991/Km2 (hasil sensus 1990). Dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan penduduk asli suku bangsa Lampung (etnik Lampung) sekitar 30 %, sedangkan lainnya adalah penduduk pendatang yang sebahagian besar menetap di Lampung melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa dari Pulau Jawa dan Bali. Disamping itu penduduk pendatang juga berasal dari migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Penduduk asli daerah Lampung terbagi dalam dua golongan adat budaya dan dialek bahasa (sub-etnik Lampung), yaitu masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "pesisir atau peminggir_". Selain perbedaan bahasa, kedua golongan masyarakat adat ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang berbeda satu sama lain (Hilman Hadikusuma, 1989: 117-118). Terbaginya penduduk asli Lampung dalam dua golongan adat dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah terutama Jawa, Bali dan bahagian lain Sumatera sendiri, menunjukkan bahwa daerah Lampung memiliki masyarakat yang majemuk (plural society). masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1940) dalam Usman Pelly, yaitu : "Kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik".(Pelly Usman, 1993: 187). Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari keanekaragaman suku bangsa (kelompok etnik) melahirkan keanekaragaman kebudayaan (cultural pluralism). Hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dinyatakan oleh Fredrik Barth dalam membahas mengenai etnik sebagai berikut : "Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit hidup terpisah dari unit lain." (Barth, 1988: 11). Definisi tersebut dikritik sendiri oleh Barth, karena menurutnya kurang dapat mengamati fenomena-fenomena kelompok etnik secara keseluruhan serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. "

"Pluralisme secara tepat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menerima berbagai konsepsi mengenai tujuan-tujuan hidup. Pluralisme kemudian dipahami sebagai pemahaman bersama mengenai tradisi, identitas, dan moralitas. Keseluruhan aspek tersebut bermula dari pengertian manusia sebagai agen yang bebas. Seluruh pembicaraan mengenai bagaimana manusia hidup dalam situasi berbeda ditentukan pada tiga nilai dalam masyarakat modern: pertama, kondisi demokratis (pilihan sosial didasarkan pada prosedur yang bebas, tidak memaksa, dan menerima suatu diskusi terbuka pada isu yang akan diputuskan secara bersama). Kedua, Liberalisme (suatu pandangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan seperti, kebebasan atas kepercayaan, kebebasan ekspresi, dan kebebasan untuk memilih). Ketiga, Pluralisme (pandangan yang mengedepankan hak setiap individu untuk mendefinisikan dan menjalankan hidup menurut cara pandang masing-masing dalam keadaan damai). Melihat ketiga aspek penting tersebut, maka dapat dimaknai bahwa masyarakat liberal adalah suatu kondisi minimum untuk mewujudkan suatu keadaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, Karena masyarakat liberal dibentuk dari individu-_individu yang memegang komitmen dalam perbedaan, dan terkadang tidak saling cocok mengenai apa yang disebut sebagai hidup yang baik dan cara mewujudkannya. Dalam perwujudan masyarakat modern, sebagai sebuah masyarakat liberal, Pluralisme tumbuh sebagai implikasi clan keyakinan yang mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih sendiri bagi dirinya dalam memandang konsepsi mengenai kebaikan hidup. Pembelaan terhadap Pluralisme, mengemuka dengan disampaikannya ide mengenai Incommensurability nilai-nilai. Beberapa sistem nilai secara bersamaaan sesungguhnya dapat secara sama divalidasi dalam status Incommensurable, karena menentukan satu nilai yang mengatasi nilai-nilai yang lain adalah suatu kemustahilan, jika kita mau berkomitmen pada kehidupan damai dalam perbedaan. Asumsi yang dibuat dalam melihat nilai-nilai Incommensurable satu sama lain adalah secara sederhana atas pemahaman bahwa tidak mungkin menentukan suatu ukuran rasional dalam menakar nilai-nilai tersebut dalam suatu skala hitung. Sampai pada titik ini dapat dimengerti bahwa dimungkinkan adanya suatu tarik-menarik di antara perbedaan-perbedaan nilai-nilai itu dalam suatu sistem moral. Implikasi dari Liberalisme adalah: masyarakat liberal tidak hanya melindungi kebebasan setiap individu, namun juga memperbolehkan tumbuh berkembangnya perbedaan dan persaingan pandangan dalam melihat dunia secara konseptual. Berpikir untuk melewati batas ideologi pribadi dan kelompok atas nama kebebasan individu sebagai agen bebas adalah sesuatu yang menjadi cerminan masyarakat liberal yang pluralis. Apa yang kemudian menjadi penting adalah usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat liberal yang menyadari nilai-nilai Pluralisme dalam dirinya. Namun nilai yang ada dalam dirinya itu harus dibentuk dan dihadirkan. Incommensurability nilai-nilai memungkinkan hal tersebut, karena kesadaran untuk memahami yang lain akan muncul dan menyadari potensi sebagai agen yang bebas, individu tidak terkurung dalam eksklusivitas identitas dan nilainya, tetapi memiliki jiwa inklusif yang memungkinkan perkembangan pribadinya dalam mewujudkan cita-cita hidupnya. Principle of harm yang muncul kemudian lebih sebagai suatu resep untuk mengobati kemungkinan yang ditimbulkan suatu penguasaan mayoritas atas individu, karena adalah lebih baik mengembalikan suatu konsepsi kebaikan kepada individu daripada memberikannya pada kelompok atau budaya yang dianut mayoritas. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah terjadinya suatu intervensi ilegal atas individu."

"ABSTRACTMasyarakat majemuk yang ada merupakan kegagalan dalam mencapai masyarakat multikulturalis. Perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk pandangan multikulturalisme dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat majemuk yang terutama terjadi pada masalah identitas di dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini menggunakan politics of recognition dari Taylor dan politics of identity dari Appiah. Masalah identitas ini dapat disusun dalam dua bentuk, labeling dan kompleks superioritas. Setelah membedah masalah, penelitian ini kemudian disusun kerangka bagaimana pemerintah harus bergerak dalam menyelesaikan masalah identitas ini dengan pemikiran Kymlicka yang dilengkapi dengan Modood untuk memberikan penyelesaian terhadap minoritas keagamaan.

---

ABSTRACTPlural society is a incomplete form of multiculturalist society. The needs of government role to forming the multiculturalist view in the society by making policies to solve the plural societys problem, mainly in case of identities problems in the plural society. This research use Taylors politics of recognition and Appiahs politics of identity to identify two problem in identity, labeling and superiority complex. After cracking the problem, this research can be continued to make a framework of how government should move to solve problems of identity using Kymlickas opinion and completed by Modood to solve the religious minoritys problem."

"Skripsi ini membahas konsep Politik Perbedaan Iris Marion Young sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keadaan heterogentitas masyarakat. Demokrasi liberal dalam kerangka universalitas humanisme mengkonsepsikan dunia politik terbatas dalam pembahasan hal publik. Sayangnya, karakteristik publik dalam politik dikonstitusi seturut budaya kelompok dominan. Akibatnya, pengalaman ketidakadilan yang nyata secara sosio-historis namun hanya dialami oleh grup sosial minoritas tidak dapat diangkat dalam perbincangan politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain argumentatif terhadap keterbatasan konsep publik tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman ketidakadilan tersebut membutuhkan rekognisi oleh negara dalam kerangka Politik Perbedaan agar dapat dientaskan melalui differentiated citizenship.

---

The focus of this study is Iris Marion Young’s concept of Politics of Difference as an alternative to liberal democracy in order to establish justice in a heterogenic society. Liberal democracy in accordance to universal humanism defines that only public things matter in political discussion. Unfortunately, the public things characteristics are constituted by the dominant social group. This cause the tangible injustice experiences of the minorities can’t be discussed in political realm. This research is qualitative argumentative to confront the narrow conception of public. This research shows that minorities’ injustice experiences need to be recognized by the government in accordance to Politics of Difference to be solved through differentiated citizenship."

"Angka kesakitan di Kotamadya DT II Tangerang sesuai profil tahun 1996, yang tertinggi ternyata masih didominasi oleh penyakit yang diakibatkaon karena faktor lingkungan. Seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Acute 52 %, diare & gastroenteritis 15%, infeksi kulit 9,55%. Bahkan jika dilihat dari pola penyakit yang diderita oleh anak bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, penyakit diare merupakan penyakit terbanyak diderita, diikuti oleh ISPA dan penyakit demam yang diketahui sebabnya. Atas dasar pertimbangan itu , kemudian diupayakan suatu kegiatan dalam bentuk penyehatan lingkungan permukiman yang melibatkan antar sektor dan pelaku pembangunan. Salah satu bentuk kerjasama itu adalah kegiatan SANTRI RAKSA DESA ( SARASA ).Desain penelitian ini adalah cross - sectional , karena pengunaan variabel - variabelnya hanya dilakukan satu kali , pada satu saat saja dan penelitian ini semata. mata bersifat deskriptif.Hasil penelitan menunjukan adanya peran serta masyarakat di daerah studi atau daerah yang diintervensi kegiatan Sarasa, selama Sarasa berlangsum. Ada perbedaan yang bermakna antara kondisi sanitasi di daerah yang telah diintervensi dengan daerah yang tidak diintervensi kegiatan Sarasa. Juga ada perubaban perilaku masyarakat di daerah studi yang diakibatkan karena program Sarasa.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar program Sarasa dapat dilanjutkan secara kontinue sebagai salah satu alternatif lain dari penurunan angka kesakitan karena faktor lingkungan. Dalam pelaksanaan Sarasa selanjutnya agar direncanakan dengan lebih matang lagi agar masyarakat dapat lebih siap lagi. Diupayakan pula agar unsur penyuluhan dan pergerakan masyarakat dilaksanakan secara lintas sektoral dan melibatkan berbagai unsur - unsur pembina masyarakat.Program Sarasa yang telah dilaksanakan di wilayah Kotamadya DT II Tangerang telah terbukti dapat berhasil guna dalam meningkatnya sarana sanitasi dasar, khususnya Jamban Keluarga dan Rumah Sehat. Diharapkan dalam tahun - tahun mendatang pola seperti ini dapat digunakan oleh daerah - daerah lain di Indonesia sebagai salah satu upayauntuk meningkatkan cakupan , baik cakupan JAGA, air bersih maupun cakupan rumah sehat dan menurunkanangka kesakitan karena faktor lingkungan. Perlu diupayakan adanya program lain sebagai penunjang seperti dilaksanakannyaprogram P2HBS ( PeningkatanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat ).

---

Statistics of high record disease in Kotamadya DT II Tangerang based on 1996 profit is dominated as the result of environmental factor. Disease like acute infectious respiratory fact account for 52%, Diarrhea & Gastroenteritis 15%, infectious skin 9,55%. On a closer look, disease suffered by babies of age less than 1 year, diarrhea proved to be the most in numbers followed by ISPA & knownethiology high fever.

Based on this consideration & understanding an activity is organized in the form of Residental Environment Improvement which involved, between sectorial & course one form of cooperation is named " SANTRI RAKSA DESA ( SARASA ) Activity.

This research design is a-on sectional because variables are only measured one and at one time. This research is merely descriptive.

Results of research showed an active community participation in the studied district or district intervered by SARASA activity during the Sarasa event. There is significant difference between district which was intervened and not to intervered, by the Sarasa activity there was a change in the attitude of public in the studied district as a result of the Sarasa program.

Based on research result, writer recommends Sarasa program should be carried out as one of the alternatives to reduce the disease number because of environmental factor. In carrying out the next Sarasa, plans have to be deephythought, so that the public can be more prepared. Also, element of information, public movement should be carried out in form of sectoral course & involved sourus of public builder.

Sarasa program conducted in district Kotamadya DT II Tangeraag proved to be nuccesfull in improving sanitation facility especially Jamban Keluarga ( family WC) & healthy house. Hopefully in the following years, this method can be used in other areas in Indonesia ad one of the alternatives ti reach broader aspects : JACIA, clean water or healthy house & to reduce disease numbers as a result of environmental factor. If possible other program like P2HBS (Peningkatan Perilaku Hiccup Bersih & Sehat ) Improving public altitude forwards healthy & Hygiene life should also be carried out to support the program )."

"Like state and market community has a capacity to govern.In a situation that state and market do not have capacity to meet their functions in providing public goods for certain groups communities or public betterment,community is able to substitute therm through social capital of networks...."

"The social economic change that together with Suramadu bridge development could happen as "social economic change" or planned change", but also could happen as the social economics change that was not planned (unplanned change), like the emergence of the community's conflicts, criminality, the anarchist, plundering as resulting from social jealousy, etc...."