Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."

"Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sifatnya dapat dikembangkan tanpa mengurangi harta pokok wakaf. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Mayoritas nazhir di Indonesia belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia, kriteria nazhir yang mampu mengelola wakaf secara produktif di Indonesia, serta pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat yuridis-normatif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka nazhir harus memiliki lima modal dasar serta tiga prinsip yang memenuhi kriteria nazhir profesional. Selain itu nazhir juga harus mengelola harta wakaf secara produktif, agar manfaat harta wakaf dapat dirasakan masyarakat.

---

Waqf is an Islamic economy instrument which is the assets can be developed without

reducing the main assets of waqf. Indonesia as the biggest Islamic population in the world

have a great potential in waqf. However, that potency is not supported yet by the capacity

and skill from the Nazhir who manage that waqf assets. A lot of nazhir in Indonesia is not yet

doing their job profesionally. So that the potency of waqf in Indonesia is not yet maximally

developed. This thesis discuss about the development of waqf law in Indonesia, requirement

of nazhir who can manage the assets of waqf productively in Indonesia, and also the

management of waqf productive in Indonesia. The methode of this thesis use the qualitative

approaching, also collecting the data technique which is use the yuridis-normative method.

To reach the goal of waqf, nazhir at least must have the five basic and three principal of the

professional nazhir requirement. Beside that, nazhir should manage the assets of waqf

productively, so that the benefit of that waqf assets can be felt and distribute to the society."

"Pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memperkenalkan asas temporalitas yang tidak diakui oleh mazhab yang mempengaruhi pengaturan wakaf dalam hukum nasional sebelumnya. Permasalahan yang diteliti adalah 1. Konsep wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Wakaf; 2. Dalil persamaan wakaf dengan sedekah jariyah dan validitas pemutlakan putusnya hubungan kepemilkan akibat wakaf; dan 3. Mazhab yang mempengaruhi azas temporalitas yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat hukum normatif, dimaksud untuk memberikan data yang mendalam mengenai lembaga wakaf dalam hukum Islam dan hukum nasional, dan bertujuan mengidentifikasi permasalahan di sekitar lembaga wakaf serta menilai perangkat hukum positif yang mengatur lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Data penelitian tergolong data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan hasil data bersifat evaluatif analisis. Konsep wakaf hukum Islam adalah penahanan benda bernilai ekonomis dari peralihan kepemilikan dan pengelolaannya untuk terus menghasilkan manfaat yang dapat diberikan secara berkelanjutan bagi tujuan-tujuan kebajikan menurut syariah Islam. Sifat tujuannya dibedakan atas tiga, yaitu 1. keagamaan; 2. kesejahteraan umum; dan 3. kekeluargaan. Kriteria berkelanjutan dibedakan atas 1. kekal dan 2. temporer, dengan kebebasan bagi pendiri wakaf untuk memilih salah satunya. Konsepsi wakaf dalam hukum nasional merujuk pada konsepsi Hukum Islam, tetapi tujuan wakafnya hanya mendukung kepada kesejahteraan umum yang mencakup tujuan keagamaan, sedangkan tujuan kekeluargaaan dikesampingkan karena kurang dapat memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan umum. Sedekah jariyah tidak dapat dibatasi semata-mata kepada wakaf. Sedekah jariyah adalah unsur umum sedangkan wakaf adalah unsur khusus, disamping unsur khusus lainnya. Wakaf tidak harus berarti putusnya hubungan kepemilikan karena tidak terdapat suatu dalil yang kuat yang mendukung hal tersebut. Temporalitas wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dipengaruhi mazhab Imamiyah karena terdapat persamaan karakteristik lebih banyak dari mazhab lainnya."

"Wakaf tunai uang pada dasarnya merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan bangsa dan mengentaskan kemiskinan ?khususnya umat Islam di Indonesia? jika dikelola secara profesional dan efektif oleh lembaga-lembaga pengelola yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Masalahnya adalah banyaknya kendala dalam manajemen pengaturan ?termasuk Undang-undang sebagai dasar hukum utamanya?dan mekariisme pengeloaannya yang belum berjalan sesuai pengaturan yang ada di Indonesia. Saat ini belum ada dan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang wakaf oleh departemen agama. Dalam hal ini didasarkan pada keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Manajemen wakaf tunai pengelolaannya diserahkan kepada badan profesional dalam hal ini Bank Baitul Mal Muamalat atau Bank Syari'ah yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Nasional. Agar pelaksanaan wakaf uang tunai tidak mengalami kendala birokrasi yang korup dan menjadi distorsi yang melumpuhkan perkembangan wakaf itu sendiri, manajeman pengelolaan wakaf tunai uang perlu dilaksanakan oleh suatu badan wakaf nasional sebagai lembaga khusus yang kredibel, yang kinerjanya mendapat pangawasan efektif dari pemerintah dan DPR. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari berbagai nara sumber di Jakarta. Wakaf uang tunai dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, berperan dalam pembangunan pendidikan, sosial dan pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana kemasyarakatan, perbaikan sarana dan sektor ekonomi di Indonesia."