Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections."

"Have you been boring with pattern of rhetorics political communications presidents candidate and vice presidents candidate in this election campaign? It is true that political communications rhetorics presidents and vice presidents candidate only majoring element of argumentatif not narrative."

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"Tesis ini membahas kontruksi identitas aktor politik melalui iklan kampanye politik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Objek penelitian adalah video iklan kampanye politik pasangan calon 01, Joko Widodo dan Maruf Amin yang diunggah oleh akun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan multimodalitas buah pemikiran Kress dan van Leuween (2001) sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Joko Widodo selaku kandidat Presiden di Pilpres 2019 menampilkan identitas keagamaan dan sosial yang kuat pada video iklan kampanye politiknya. Selain itu iklan kampanye politik berkontribusi pada upaya aktor politik mempersuasi khalayak menggunakan emotional appeal daripada rational appeal.

---

This thesis discusses the construction of political actors identity through political campaign advertisements in the 2019 presidential and vice presidential election of Republic of Indonesia . This research analyzing the political campaign video for candidate 01, Joko Widodo and Maruf Amin, uploaded by General Election Commission (KPU) Youtube channel. It is a qualitative study using multimodality by Kress and van Leuween (2001) as a tool analysist. The results of research shows that Joko Widodo in his political campaign advertisements expresses the moral-ethic identity including his beliefs as well as social-self identity. Besides, the identity of political actor also contributes more to public persuasion using the emotional appeal rather than rational appeal."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."

"ABSTRAKGagasan utama dari penelitian ini adalah di bidang pemasaran politik, dengan pemilihan presiden Indonesia terbaru pada bulan April 2019 sebagai fokus studinya. Peneliti bertujuan untuk menguji dampak electronic word-of-mouth (e-WOM) terhadap kekuatan merek seorang kandidat politik untuk pemilih millennial. Studi ini penting untuk mengeksplorasi penggunaan e-WOM dalam konteks kandidat politik, di mana sering digunakan dalam penelitian produk barang atau jasa. Millennial sebagai subjek penelitian juga meningkatkan keunikan penelitian ini karena pemilih milenial cukup signifikan dalam daftar pemilih pada pemilihan terakhir, yaitu sekitar 34% - 50%.Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini mencakup teori positive electronic word-of-mouth di mana teori tersebut dihipotesakan untuk mempengaruhi citra merek dari kandidat politik dan mengarah pada ekuitas merek kandidat politik. Peneliti juga menambahkan sikap merek sebagai variabel anteseden untuk memperkuat dukungan teoritis.Temuan penelitian ini memberikan bukti bahwa e-WOM memiliki pengaruh positif terhadap citra merek dari kandidat politik, dan brand image juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas merek. Dalam penelitian ini juga terbukti bahwa pengaruh sikap merek politik terhadap ekuitas merek politik lebih tinggi ketika dimediasi oleh brand image. Dengan demikian, kesimpulan utama yang ditarik dari penelitian ini adalah e-WOM dan brand attitude memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekuitas merek dalam konteks kandidat politik, tetapi pengaruhnya akan lebih tinggi ketika para kandidat memiliki brand image politik yang positif.

---

ABSTRACTThe focus of this research is in the area of political marketing, focusing on the latest Indonesias presidential election on April 2019. Researcher aims to examine the impact of electronic word-of-mouth (e-WOM) towards the equity of political candidates for millennial voters. This study is important in order to explore the usage of e-WOM in the context of political candidate, where it is frequently used in researches of service or products brand. Millennial as the subject of study also scale up the uniqueness of this research because millennial voters were quite significant in the voter list in the last election, which is around 34% - 50%.The research approach adopted in this study includes positive electronic word-of-mouth theory where it is hypotized to influence brand image of political candidates and leads to political brand equity. Researcher also add brand attitude as antecedent variable to strenghten the theoritical support. The findings of this research provide evidence that e-WOM has a positive influence towards brand image of political candidates, and brand image also shows significant influence to brand equity. It is also proven that the influence of political brand attitude towards political brand equity is higher when it is mediated by brand image. Thus, the main conclusions drawn from this study are e-WOM and brand attitude have significant and positive influence towards brand equity in context of political candidate, but the influence will be higher when the candidates have positive political brand image."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent tidak menolak secara tegas calon perseorangan hanya diam tenggelam dengan isu lainnya. Sedangkan hambatan empiris, terdiri atas 3 bentuk: hambatan dukungan minimal, hambatan kampanye, dan hambatan pasca pemerintahan terbentuk. Hambatan yang paling dikhawatirkan dari keseluruhan ini ialah hambatan pasca pemerintahan terbentuk yang menciptakan divided government. Setelah melakukan perbandingan dengan 12 negara Amerika Latin, dapat disimpulkan hambatan divided government sebenarnya dapat dicegah dengan cara membangun koalisi kohesif.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the barriers of independent presidential candidates in Indonesia. The reason behind this is that the Constitutional Court rejected judicial review related to independent presidential candidates even though previously it granted judicial review of independent candidates for regional heads. The Constitutional Court refused with consideration of the original intent, the independent presidential candidate was not wanted by the MPR. Using a historical and legal comparison approach, two types of obstacles; normative obstacles and empirical obstacles have been found. The normative obstacle of independent presidential candidates is that the original intent did not expressly reject independent candidates which it drowned out other issues. While empirical barriers consist of 3 forms: minimal support barriers, campaign barriers, and post-government barriers are formed. The most worrying obstacle of this whole is the post-government obstacle which creates divided government. After making comparisons with 12 Latin American countries, it can be concluded that the obstacles to divided government can actually be prevented by building a cohesive coalition.

---

"

"ABSTRAKPemanfaatan sosial media dalam pembentukan personal branding di area politik terus bergulir termasuk dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya kaitan antara kampanye di sosial media terhadap opini yang terbentuk dengan studi kasus analisis penggunaan sosial media, Twitter, dalam membangun personal branding pasangan Anies-Sandi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taktik komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi pandangan publik untuk menerima kehadiran mereka baik sebagai pribadi maupun kebijakan dan program yang akan ditawarkan untuk membangun Jakarta. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk menelaah informasi tentang fakta dan konsep spesifik dari 3200 tweets yang diambil di akun Twitter Anies-Sandi via software Reaper. Konten analis dilakukan untuk menginterpretasikan dan menerjemahkan teks ke dalam konteks dengan berfokus pada karakteristik bahasa sebagai saluran komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 konsep inti yang disebut dalam Twitter. Konsep ini mampu mem-branding Anies-Sandi sebagai pasangan calon gubernur yang kompeten, ceria dan bersemangat. Kalimat dan bahasa yang memperhatikan budaya DKI Jakarta menjadi taktik komunikasi yang sangat efektif di Twitter.Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Personal Branding, Kampanye Politik, Twitter

---

ABSTRACT<>br>The utilization of social media in the formation of personal branding in the political arena continues to roll, including in the Jakarta governor election for the 2017 2022 period. This study aims to prove the link between social media campaigns and public rsquo s opinions by analyzing the use of Twitter in building personal branding of Anies Sandi case study. Moreover, this research aims to examine communication tactics used to influence the public rsquo s view to accept their presence as a person and the policies and programs that they offered to build Jakarta. The research uses qualitative research approach to review information about facts and specific concepts of 3200 tweets that were taken on Anies Sandi 39 s Twitter account via Reaper software. The author also did content analysis to interpret and translate text into context by focusing on the characteristics of language as a communication channel. The results showed that there were 12 core concepts mentioned on Twitter. These concepts built personal branding of Anies Sandi as a competent, cheerful and spirited governor candidate. The terms and languages that they used are aligned with Jakarta rsquo s culture which was very effective for their communication tactics on Twitter.Keyword DKI Jakarta Election, Personal Branding, Political Campaign, Twitter "