Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Global governance and fair trade are two highly debated concepts in the study of international relations. The shifting of the leading role within world politics from state centric to non-state centric has altered this analysis. The demand for global governance therefore becomes essential to maintain the global cooperation among the actors."

"Aviasi sipil merupakan salah satu industri yang mengakselerasi globalisasi. Dengan aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, penerbangan udara telah mempercepat proses mobilisasi manusia, barang, dan kapital setiap harinya. Aktivitas lintas batas ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk adanya tata kelola global yang dapat mengkoordinasi dan merespon isu-isu yang muncul akibat pelaksanaan aviasi sipil. Dengan metode tipologi, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan tata kelola aviasi sipil global dengan meninjau 30 literatur yang akan dibagi menjadi dua tema besar: aktor dan isu dalam tata kelola aviasi sipil global. Penulis menemukan bahwa prinsip fundamental berupa kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menyebabkan proliferasi aktor non-negara tidak mengeliminasi sentralitas negara dalam tata kelola aviasi sipil global. Adapun globalisasi yang memperluas ruang lingkup tata kelola aviasi sipil global memunculkan dinamika baru dalam tata kelola aviasi sipil global berupa koordinasi dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi dengan tata kelola global area isu di luar aviasi sipil.

---

Civil aviation is one of the industries which have accelerated the process of globalization. With the ever-increasing frequency of transboundary activity, air transport has facilitated the mobilization process of humans, goods, and capital daily. The transboundary activity hence calls for an urgency for global governance that can coordinate activities among various actors and respond to emerging issues as a result of civil aviation. With the typology method, this literature review explores the development of global civil aviation governance by reviewing 30 pieces of literature which will be divided into two major themes: actors and issues in global civil aviation governance. This review finds that the fundamental principle of exclusive state sovereignty for its airspace causes the proliferation of non-state actors to not have an impact on state centrality in global civil aviation governance. Additionally, globalization that has widened the scope of global civil aviation governance induced a new dynamic in global civil aviation governance in the forms of coordination and institutionalized collaboration with the global governance of relevant issue areas."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah nilai wajar aset keuangan pada tiga level input hierarki nilai wajar bernilai relevan bagi investor setelah adopsi IFRS 13 tentang pengukuran nilai wajar. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran dari mekanisme tata kelola perusahaan meliputi efektivitas dewan, efektivitas komite audit, dan kepemilikan keluarga dalam mepengaruhi relevansi nilai aset keuangan dalam hierarki nilai wajar. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan sampel data cross-country negara ASEAN dengan periode observasi sebelum dan setelah adopsi IFRS 13 di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya nilai wajar aset keuangan pada level 2 dan 3 yang bernilai relevan dan meningkat setelah penerapan IFRS 13. Selain itu, efektivitas dewan, efektivitas komite audit, dan kepemilikan keluarga sebagai mekanisme tata kelola perusahaan memperkuat relevansi nilai wajar aset keuangan level 3.

---

ABSTRACT

This study sheds light on whether all fair values in three levels hierarchy are value relevant to investors post adoption IFRS 13. Specifically, this study examines the effects of family ownership, board effectiveness and audit committee effectiveness as corporate governance mechanisms on the value relevance of fair value assets hierarchy. This study uses ASEAN countries as cross-country sampling data with the observation period from pre and post-adoption IFRS 13 for each countries. The results of this study shows that only fair value assets level 2 and 3 are value relevant to investors and also have increased after adoption IFRS 13. Moreover, the results indicate that family ownership, audit committee and board effectiveness have positive effects on the value relevance of assets fair value level 3."

"Tesis ini adalah kajian hukum transnasional, khususnya kajian hukum ekonomi internasional mengenai isu krisis finansial global. Tesis ini berhipotesis bahwa isu krisis finansial adalah bagian dari isu hukum transnasional karena berdampak lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama antarnegara atau kerjasama internasional untuk menangani krisis finansial yang terjadi di suatu negara. Keberadaan IMF dan G20 merupakan bentuk nyata dari kerjasama internasional tersebut dan mereka sangat memengaruhi pembentukan dan perkembangan tatanan ekonomi dunia (global economic order). Bantuan keuangan IMF untuk mengatasi krisis finansial, telah mengintervensi kedaulatan ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara, G20 telah memperhitungkan kekuatan ekonomi negara-negara pasar berkembang (emerging markets), dalam pembahasan ini ditekankan pada negara-negara pasar berkembang Asia (Asian Emerging Market Economies). Posisi tawar dari negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia di dalam G20 memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Di masa depan, keterlibatan negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia dalam kerjasama regional dan G20 an sich akan menjadi penting dalam kaitannya dengan reformasi tata kelola ekonomi dunia (global economic governance), khususnya dalam rangka reformasi pembentukan keputusan dan pembuatan norma hukum ekonomi internasional, dan medefinisikan-ulang konsep kedaulatan ekonomi dalam rangka mencegah dan mengatasi fenomena krisis finansial demi kemaslahatan seluruh masyarakat internasional.

---

ABSTRACTThis thesis is a study of transnational law, particularly international economic law concerning the global financial crisis. This thesis hypothesizes that the financial crisis is a part of transnational legal issue for its cross-border impact, therefore a cooperation between countries or international cooperation is necessarily needed to deal with financial crisis in a country. The existence of the IMF and the G20 is an obvious manifestation of international cooperation, and they strongly influence the formation and the development of the global economic order. The IMF?s financial assistances have intervened in the economic sovereignty of developing countries. Meanwhile, the G20 has calculated the economic strength of the emerging market economies, emphasized herein, the Asian Emerging Market Economies (the Asian EMEs). The bargaining position of the Asian EMEs within the G20 has a significant influence in order to maintain the stability of the world economy. In the future, the involvement of the Asian EMEs for such regional cooperation and the G20 an sich will be important related to the attempt to reform the global economic governance, particularly to reform the decision-making and the norm-creating of international economic law, and to redefine the concept of economic sovereignty in order to prevent and to resolve the phenomenon of financial crisis for the convenience of the entire international community/society."

"Food waste is a major global challenge with significant impacts on the environment, economy, and society. As a major contributor to food waste, Indonesia has initiated several programs to address this issue. This study investigates the driving forces behind these efforts, focusing on the role of global governance and its influence at the national level. This research uses qualitative data from official documents, policy reports, conferences, and dialogues with stakeholders to uncover that global governance exerts significant influence on national policy-making. It applies the concept of global governance, particularly focusing on the way international norms, such as the SDGs, shape national strategies and policies. The study identifies political, economic, and environmental factors as key motivators for these measures. The findings suggest that despite progress in policy-making and stakeholder engagement, Indonesia faces challenges in implementation, public awareness, and infrastructure improvement. The influence of global governance is evident in the formulation of national strategies, highlighting the necessity for improved coordination between agencies and more robust public education initiatives to combat food waste effectively. This thesis contributes to the academic discourse by offering an extensive examination of Indonesia’s approach, underlining the relationship between international norms and domestic practices. It emphasizes the importance of food waste reduction policies to fit the specific conditions of each country. The results also have wider implications for other developing countries seeking to align their domestic policies with global sustainability targets.

---

Limbah makanan merupakan tantangan global dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, Indonesia telah memulai beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis kekuatan terhadap program-program tersebut, dengan berfokus pada peran tata kelola global dan pengaruhnya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari dokumen resmi, laporan kebijakan, konferensi, dan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengungkap bahwa tata kelola global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan nasional. Penelitian ini menerapkan konsep tata kelola global, khususnya berfokus pada bagaimana norma-norma internasional, seperti SDGs, membentuk strategi dan kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan sebagai pendorong utama dalam inisiatif tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi, kesadaran masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengaruh tata kelola global terlihat jelas dalam perumusan strategi nasional, terkhusus pada perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan inisiatif pendidikan publik yang lebih kuat untuk memerangi limbah makanan secara efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis dengan menawarkan kajian ekstensif terhadap pendekatan Indonesia, yang menekankan pada hubungan antara norma-norma internasional dan praktik domestik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan tentang pengurangan limbah makanan menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara. Hasil-hasil pada penelitian ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyelaraskan kebijakan dalam negeri mereka dengan target keberlanjutan global."

"Meskipun semakin terlibat dalam Jaringan Produksi Global GPN , sektor pakaian jadi Indonesia masih berjuang untuk memastikan upah yang layak. Studi ini membuat upaya khusus untuk memperjelas hubungan erat antara upah layak dan keterlibatan perusahaan di GPN dalam industri pakaian jadi Indonesia. Secara khusus, studi ini menguji upah riil dan upah memadai pekerja produksi dalam kerangka upah layak di sektor pakaian jadi Indonesia dengan peningkatan GPN. Temuannya adalah bahwa semakin tinggi partisipasi perusahaan dalam GPN maka upah pekerja akan semakin lebih baik. Sayangnya, meskipun keterlibatan industri pakaian jadi Indonesia di GPN berkembang, tetapi para pekerja produksi kurang mendapat manfaat darinya. Upah mereka masih cenderung rendah dan stagnan.

---

Despite growing engagement in Global Production Networks GPNs , the Indonesian apparel sector is still struggling to ensure decent wages. This study makes a particular attempt to clarify the close links between decent wages and firm's engagement in GPNs in the Indonesian apparel industry. More specifically, this paper examines the real wages and adequate wages of production workers within the decent wages framework in the country's apparel sector with the expansion of GPNs.

It finds that the higher the engagement in GPNs, the better wages will be. Unfortunately, although the engagement of Indonesia 39 s apparel industry in GPNs is growing, the production workers are less likely to benefit from it. Their wages are still low and stagnant."

"Dengan menggunakan  Global Trade Analysis Project (GTAP) CGE model ekonomi global, penelitian ini menganalisis tingkat keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan tiga mitra dagangnya—Tiongkok, Jepang, dan Amerika—dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra tersebut. Selain itu, termasuk dalam lingkup penelitian ini adalah analisis terhadap perjanjian unilateral di Indonesia untuk digunakan sebagai pembanding liberalisasi kebijakan bilateral. Penelitian ini dilakukan dengan mensimulasikan akibat yang mungkin terjadi dari setiap kebijakan penghapusan tarif barang impor. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan akibat yang terjadi dari setiap kebijakan liberalisasi perdangan, namun manfaat ekonomi terbesar dapat diperoleh dari kebijakan unilateral. Namun, tingkat keuntungan maksimal dimungkinkan tidak diperoleh karena keunikan kebijakan ROO dari masing-masing negara partner—yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sebesar kurang lebih 25%.

---

Using the Global Trade Analysis Project (GTAP) CGE model of the global economy, this essay analyses how much trade agreements between Indonesia and its top three trading partners-China, Japan, and the USA-could benefit Indonesia and those trading partners. In addition, an analysis of unilateral trade liberalization in Indonesia is included to provide a comparison of alternative trade liberalization policy strategies. The study conducts experiments by simulating the potential effect of the removal tariffs on imported merchandise under each liberalization scenario. Although the impact of trade liberalization is variable between strategies, but the result suggests that the greatest economic benefit is from the unilateral scenario. However, the restrictiveness of preferential RoO would limit the scope for achieving the full benefit projected for the bilateral liberalization scenarios-discount rates of around 25 percent have been suggested."

"Studi ini menganalisis 22 literatur dari SCOPUS menggunakan metode taksonomi data untuk menangkap studi yang komprehensif terkait perdagangan limbah global and kompleksitasnya. Tulisan ini dibagi menjadi tiga tema utama yakni; 1) perkembangan perdagangan limbah global, 2) jaringan perdagangan limbah global dan 3) pandangan kritis terhadap perdagangan limbah global. Tulisan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai perdagangan limbah global masih belum banyak berkembang. Diskursus mengenai perdagangan limbah global itu sendiri juga sebagian besar terfokus pada kajian dinamika negara maju dan berkembang serta perspektif ilmu lingkungan. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa afiliasi negara yang terdapat dalam literatur terpilih kebanyakan berasal dari negara-negara maju yang berdampak pada sempitnya cakupan perdagangan limbah global. Oleh karena itu, kajiannya mendapatkan perhatian yang kurang dari akademisi hubungan internasional. Studi ini menyarankan penguatan suara dari negara-negara berkembang mengenai topik ini, analisis menggunakan bidang studi yang bervariatif, dan perhatian terhadap peran aktor non-negara.

---

This study analyses 22 literatures from SCOPUS using the data taxonomy method to capture a comprehensive study on the current discourse of the global waste trade and the complexity of it all. These literatures are divided into three main themes which consists of; 1) the development of the global waste trade, 2) global waste trade networks and 3) critical approaches to the global waste trade. Results of this study showed that the study on the global waste trade has not been advancing. The global waste trade discourse also mainly focused on the study of developed and developing country dynamics as well as environmental studies. Moreover, this study reveals that the literatures’ country affiliations are mostly from developed countries which results in a narrow scope of the global waste trade. Therefore, the study of the global waste trade receives little attention from international relations scholars. This study recommends amplifying developing countries' voices, analysis using other fields of study, and awareness of non-state actors’ role. "