Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya ini menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk meniliti apakah ada perbedaan antara upah pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta yang memiliki karakteristik terukur yang sebanding. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya indikasi pendapatan tak terlaporkan antar pegawai sektor publik. Ini diperlihatkan dengan cara menggunakan pegawai swasta sebagai kelompok pembanding dan melihat profil pengeluaran kedua jenis pegawai; ditemukan bahwa pegawai sektor publik cenderung mengonsumsi bagian yang lebih besar dari pendapatan terlaporkan mereka dibandingkan dengan pegawai sektor publik. Terakhir, penelitian ini melaporkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pegawai publik juga lebih mungkin melaporkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga tanpa pegawai publik.

---

This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to see whether there are differences between the wages of observably comparable public and private sector employees. This author also displays indications of unreported income among public sector employees. This is shown by using private sector employees as a control group and comparing the consumption profiles of both types of employees; we find that public employees consume more of their reported income than a private employee. Finally, this paper reports that households with at least one public employees are more prone to report consumption levels above their income levels compared to households without public employees."

"Karya ini menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk meniliti apakah ada perbedaan antara upah pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta yang memiliki karakteristik terukur yang sebanding. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya indikasi pendapatan tak terlaporkan antar pegawai sektor publik. Ini diperlihatkan dengan cara menggunakan pegawai swasta sebagai kelompok pembanding dan melihat profil pengeluaran kedua jenis pegawai; ditemukan bahwa pegawai sektor publik cenderung mengonsumsi bagian yang lebih besar dari pendapatan terlaporkan mereka dibandingkan dengan pegawai sektor publik. Terakhir, penelitian ini melaporkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pegawai publik juga lebih mungkin melaporkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga tanpa pegawai publik.

---

This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to see whether there are differences between the wages of observably comparable public and private sector employees. This author also displays indications of unreported income among public sector employees. This is shown by using private sector employees as a control group and comparing the consumption profiles of both types of employees; we find that public employees consume more of their reported income than a private employee. Finally, this paper reports that households with at least one public employees are more prone to report consumption levels above their income levels compared to households without public employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran harga, pendapatan, dan selera terhadap konsumsi pangan lokal di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan adalah Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) dengan estimator Iterated Linear Least Square (ILLS). Hasilnya adalah peningkatan pendapatan sangat berdampak pada peningkatan konsumsi pangan lokal di daerah kota dan pendapatan tinggi dibandingkan di daerah desa dan pendapatan rendah. Peran harga pangan lokal sangat penting karena bersifat elastis yaitu ketika harga pangan lokal meningkat akan mengurangi proporsi konsumsi pangan lokal meskipun di kompensasi oleh pendapatan.

---

The objective of this study is to determine the role of price, income, and tastes on local food consumption in Papua Province. This study used the 2019 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). The method used is Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) with Iterated Linear Least Square (ILLS) estimator. The results are the increase in income affects the local food consumption in urban areas with high incomes as opposed to rural areas with low incomes. The role of local food prices is very important because consumption local food will reduce if the price increase even though it is compensated by income."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP

---

With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pajak penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya pemberian Dukungan Kelayakan kepada project company selaku sponsor proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan lapangan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada project company berdasarkan PSAK 61 termasuk ke dalam hibah yang terkait dengan aset yang mengakibatkan adanya timbulnya pajak penghasilan yang merupakan beban. Pengenaan pajak penghasilan tersebut dinilai akan mengurangi pengembalian investasi yang diinginkan oleh swasta. Oleh karena itu dalam pemberian besaran Dukungan Kelayakan perlu mempertimbangkan aspek pajak yang akan timbul. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memasukan komponen pajak dalam perhitungan besaran Dukungan Kelayakan atau mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas pemberian Dukungan Kelayakan.

---

This research aims to analyze the income tax aspects that arise as a result of the Provision of Viability Gap Fund to the project company as the project sponsor in Public Private Partnership Infrastruktur Project. This study used a qualitative approach with literature and field studies, field studies with in depth interviews to expert parties. The results show that Viability Gap Fund given to the project company according to PSAK 61 is included in the grants related to assets which resulted in an income tax as a burden.

The imposition of income tax is assessed to reduce rate of return desired by the project company. Therefore, in giving the amount of Viability Gap Fund it is necessary to consider the tax aspects that will arise. The alternative policy that can be done by the government are by including the tax component in the calculation of Viability Gap Fund amount or by exclude the imposition of income tax on the provision of Viability Gap Fund."

"Penelitian ini menelaah hubungan antara lapangan kerja informal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selama satu dekade terakhir, sektor informal telah berkembang secara signifikan dan menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam perekonomian dengan menawarkan kesempatan kepada individu yang belum memiliki pekerjaan. Dengan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), penelitian ini menggunakan model regresi Fixed Effects (FE) untuk menguji dampak lapangan kerja terhadap koefisien Gini, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan. Analisis yang dilakukan mencakup variabel-variabel seperti Lapangan Kerja Informal, Tingkat Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRP) per Kapita, Tingkat Pendidikan Tinggi, Tingkat Urbanisasi, dan Tingkat Kemiskinan. Temuan menunjukkan bahwa lapangan kerja informal berperan sebagai penyangga perekonomian yang penting, menyediakan lapangan kerja penting disaat kesempatan kerja formal terbatas. Hal tersebut menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pekerja informal, meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Langkah-langkah seperti itu dapat mengarah pada perkembangan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

---

This study investigates the relationship between informal employment and income inequality in Indonesia. Over the past decade, the informal sector has expanded significantly, becoming an essential part of the economy by offering employment opportunities to individuals who might otherwise remain unemployed. Utilizing data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), this study employs a Fixed Effects (FE) regression model to examine the impact of informal employment on the Gini coefficient—a measure of income inequality. The analysis includes variables such as Informal Employment, Inflation Rate, Gross Domestic Regional Product (GDRP) per Capita, Higher Education Rate, Urbanization Rate, and Poverty Rate. Findings reveal that informal employment acts as a crucial economic safeguard, providing essential jobs where formal employment opportunities are limited. This highlights the necessity for policies that support informal workers, enhancing both social and economic stability. Such measures could lead to more equitable economic development in Indonesia. "