Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut.;;"

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut."

"Fisheries activity has increased significantly in number. As a result, we might se high investment in fisheries is due to the high demand for fish and fisheries products. Therefore, marine resources as well as other living resources are at risk in being harmed by excessive fisheries activities, for example: the use of trawl. Indonesia, as a Maritime State, need to impose sustainable fisheries because the principle of utilizing sustainable fisheries resources as adopted in the Law on Fisheries (Law No. 31 Year 2004 as amended by Law No. 45 Year 2009) to control fishery activities.Fishery activities are regulated not only by the Law on Fisheries but also international regulation adopted worldwide such as the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). CCRF was prepared to include primary principles to elaborate the mechanism of fishery activities which is designated not to cost harmful damages in fisheries activities. CCRF is also accompanied by several technical guidelines that provide certain procedures to be applied to (1) fishing operations; (2) the precautionary approach as applied to capture fisheries and species introductions; (3) integrating fisheries into coastal area management; (4) fisheries management; (5) aquaculture development; and (6) inland fisheries. Consequently, CCRF is intended to cover any kind of fishery anywhere in the world not just marine capture fisheries, but also freshwater fisheries as well as aquaculture both marine and freshwater aquaculture. Excessive fishery activities would then not be harmful if Indonesia is willing to impose regulation which is significantly and effectively to manage these kind of fishery activities. Along with the fact that Indonesia is recognized as a Marine State, there is no reason to hold back in addressing this situation."

"Indonesia is a large nation with a variety of culture and customs that differ from one ethnic group to another ethnic group. Truly this is an invaluable gift of god. It is the duty of the younger generation to preserve and promote cultural heritage of their ancestors amidst the globalization era. National Power elements that exist in a country and can influence foreign policy maling."

"ASEAN Economic Community (AEC) segera diberlakukan pada 2015. Sebagai pasar tunggal, AEC didesain untuk menghasilkan perubahan struktural melalui penghilangan atau reduksi hambatan perdagangan. Menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan para wirausahawan muda Indonesia menghadapi kondisi tersebut. Di satu sisi mereka memiliki keterbatasan krusial, di sisi lain dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi karakterisik lingkungan strategis AEC dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi yang akan akan terjadi dan dampaknya terhadap wirausaha; mengidentifikasi ukuran kesiapan wirausaha muda untuk sukses dalam lingkungan AEC dan mengukur kesiapan wirausaha muda Indonesia menghadapi AEC. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori integrasi ekonomi, teori ekonomi jaringan, teori perubahan dan kesiapan menghadapi perubahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar, stakeholder terkait dan asosiasi wirausaha muda Indonesia serta melalui kaji pustaka. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Lingkungan strategis AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada free trade area; dicirikan oleh tingkat kompetisi yang semakin tinggi; pengaruh eksternal yang semakin kuat; (2) Ukuran kesiapan wirausaha muda menghadapi AEC -ditentukan oleh kebijakan publik yang kuat dan terintegrasi untuk menciptakan daya saing nasional; (3) Wirausaha muda Indonesia masih memerlukan sejumlah penyiapan terutama dalam aspek knowledge, skill, dukungan finansial dan kebijakan perlindungan untuk menghadapi AEC.

---

As a single market, AEC is characterized by its higher level of competition since it is designed to drive structural change through reduction and elimination of trade barrier. While young entrepreneur typically have limitations due to their age and experience therefore they need specific supports; on the other hand they have to face harder competitive era.

Research focused to identify characteristics of AEC strategic environment in associated with the level of competition and it’s impacts to Indonesian entrepreneur; to identify readiness indicators; and to asses readiness of Indonesian young entrepreneur facing AEC. Research designed using qualitative approach, based on theories of regional economic integration; economic networking; and change and readiness for changes. Datas collected through interview of experts; related stakeholders and association of Indonesian young entrepreneurs and literature study.

Based on the research it is concluded that : (1) AEC is a deeper form of economic integration compared to free trade area; characterised by higher levels of competition and external influence (2) Readiness of young entrepreneur to face changes in AEC determined by an integrated public policy to create national competitiveness; (3) Indonesian young entrepreneur need several preparation such as skill, knowledge, financial supports and protection regulation to face AEC. "

"Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan terhadap anggota kelompok nelayan terutama dari segi sumber daya, strategi, kondisi mata pencahariannya di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan keberlanjutan mata pencaharian (Sustainable Livelihood Approach) dengan metode kualitatif. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan PSN berdampak pada sumber daya mata pencaharian nelayan sehingga menentukan pada strategi yang diambilnya. Penelitian ini menemukan dampak negatif yang dominan dari pembangunan pelabuhan terhadap sumber daya nelayan berupa rusaknya alat tangkap, berkurangnya daerah tangkap dan hasil tangkapan serta naiknya biaya operasional. Penguasaan sumber daya terbatas nelayan cenderung bertahan dengan strategi taktis dengan menahan keluarnya modal. Sementara penguasaan sumber daya yang cukup cenderung memaksimalkan strategi investasi dan diversifikasi pada mata pencaharian sehingga modal dapat terakumulasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi penanganan dampak dan program pemulihan mata pencaharian berupa skema peralihan ataupun restorasi mata pencaharian.

---

This study aims to explore the impact of port infrastructure development on fishermen group members, especially in terms of resources, strategies, and livelihood conditions in Patimban Village, Subang Regency, West Java Province. This research uses a sustainable livelihood approach with qualitative methods. This research argues that the development of national strategic projects impacts fishermen's livelihood resources, which determines the strategies they take. The research found that the dominant negative impacts of port development on fishermen's resources are in the form of damaged fishing gear, reduced fishing grounds and catches, and increased operational costs. With limited resources, fishermen tend to survive with tactical strategies by holding back the release of capital. Meanwhile, those with sufficient resources tend to maximize investment strategies and diversify their livelihoods so that capital can be accumulated. This study recommends impact management strategies and livelihood recovery programs in the form of livelihood transition or restoration schemes."

"Since it first developed, the law of war has focused on protecting human beings. It prioritises human protection by controlling the conduct of belligerents in order to minimise human injuries and casualties.However, the consequences of war are seldom limited to human casualties. War also causes major destruction to the environment. This article shows that despite prioritising human protection, internationallaw provides a significant number of rules to protect the environment during armed conflicts. Contrary to claims that existing rules are insufficient, the law of war adequately safeguards the environment during armed conflicts by prohibiting certain military activities that may cause significant damage to the environment. Furthermore, there are peacetime regulations that may continue to bind belligerents in times of war."

"ABSTRAKTidak hanya bagi sebuah brand, kini strategi pemasaran juga kerap diterapkan dalam dunia politik. Personal branding sebagai salah satu strategi pemasaran mulai dilakukan politisi dalam seluruh prosesnya, tidak terkecuali bagi Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Walikota Bandung. Personal branding yang dilakukannya cenderung terbentuk secara alamiah jauh sebelum dirinya terjun ke dunia politik. Karir profesionalnya, aktivitas sosialnya, serta gagasan-gagasannya terhadap kota Bandung memenuhi tiga unsur personal branding sebagai kunci kesuksesan berkiprah di dunia politik yang kerap Ridwan Kamil hadirkan dengan kuat secara online terutama di media sosial

---

ABSTRACTNot only for branding, marketing strategy is now also often applied in the political world. Personal branding as one of the marketing strategy began to be done for politicians in the whole process, not least for Ridwan Kamil who now serves as Mayor of Bandung. Personal branding that he did tend to form naturally long before he plunged into the political world. His professional career, his social activities, and his ideas on the city of Bandung fulfill three elements of personal branding as the key to success in the world of politics that often Ridwan Kamil presents strongly online, especially in social media."

"Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut.

---

Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations."