Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendanaan dengan sekuritisasi aset future flow bagi pelaku bisnis. secara agregatmengalami perkembangan yang cukup pesat sejak terjadinya krisis yang melanda negaranegara berkembang di Amerika Latin, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara hingga saatsekarang. Keuntungan paling optimal bagi pelaku future flow securitization memang palingdirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat hutang (rating) yang tingginamun berada pada batasan sovereign rating yang buruk, yang biasa dialami oleh negarayang sedang mengalami krisis. Dengan sekuritisasi future flow, Perusahaan yang memiliki peringkat investasi (diatas BBB) akan mendapatkan keuntungan dalam hal perolehan immediate cash dengan caramenjaminkan aset yang dimilikinya. Immediate cash tersebut tentu saja sangat bergunauntuk dikelola sedemikian rupa dan dimanfaatkan sebagai revenue generator di masa yangakan datang. Tingginya aspek keamanan dan struktur Asset-Backed Securities.menguntungkan penerbit efek hutang tersebut dalam hal rendahnya beban hutang yangakan ditanggung relatif jika dibandingkan terhadap tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan alasan potensi keuntungan tersebut, maka perusahaan-perusahaan denganperingkat hutang yang baik yang berada di negara berkembang yang memiliki sovereignrating kurang baik termasuk Indonesia, selayaknya mempertimbangkan alternatifpendanaan dengan masuk ke dalam struktur ABS sebagai originator yang menjaminkanasetnya. Di Indonesia sendiri, sub-sektor industri perikanan termasuk salah satu industriyang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi penjaring devisa baginegara. Sebagian besar pelaku bisnis tidak dilengkapi dengan fasilitas processor yang dapatmemproduksi produk-produk bernilai jual tinggi. Kinerja ekspor hanya didominasi olehsebagian kecil pelaku dalam industri ini, termasuk PT DSFI, Tbk yang bergerak di bidangpengolahan. Laut Indonesia yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang bahkanmenyimpan hingga 10% persediaan ikan dunia, belum dapat dimanfaatkan secara optimal.Utilisasi terhadap sumber daya laut kita masìh sekitar 50% saja. Untuk meningkatkankinerja industri perikanan dibutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mensimulasikan strategipendanaan Asset-backed Securities kepada salah satu pemain pada industri perikanannasional, yaitu PT DSFI, Tbk. DSFI disimulasikan sebagai originator yang menjaminkanasetnya dengan cara menjual future receivables kepada entitas khusus yang akanmenerbitkan ABS kepada investor. Future receivables yang dimaksud adalah piutangdagang ekspor yang akan dihasilkan akibat adanya penjualan kepada pelanggan di masayang akan datang. Faktor penting yang menjadi ukuran kemampuan struktur ABS dalam melunasikewajiban sehubungan dengan efek hutang yang dikeluarkannya adalah kualitas kredit(credit quality) dari ABS itu sendiri. Peniiaian tentang kualitas kredit dan ABS tidak hanyadilakukan dengan cara menguji kinerja aset jaminan selama beberapa tahun terakhir. Sebab,khusus untuk kelompok aset berupa future flow, dimana aset yang dijaminkan belum adasaat ABS diterbitkan, maka penilaian kualitas kredit ABS tidak dapat dipisahkan daripenilaian terhadap kinerja originator yang menjaminkan aset tadi. Perlu diuji terlebihdahulu apakah ada kemampuan yang cukup baik dari originator tadi untuk menghasilkanaset tersebut di masa yang akan datang. Kemudian harus dilihat juga apakah perusahaantersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi seluruh kewajibannyasehubungan dengan hutang yang dimilikinya. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh dalamhal probabilitas default stare dan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Posisi bersaing originator dalain industri baik pada skala lokal maupun global,kemudian tíngkat permintaan dan penawaran pada pasar internasional yang berpengaruhterhadap commodity pricing akan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalammembuat proyeksi keuangan, sebab sangat erat berhubungan dengan ketahanan bersaingdan daya serap pasar intemasional terhadap produk yang dihasilkan oleh originator. Faktorpenting lain adalah strategi ekspansi berupa investasi fisik yang berpengaruh terhadapkapasitas produksí perusahaan. Hal ini akan menjadi pegangan yang mendasari asumsiuntuk membuat proyeksi di masa mendatang. Pembahasan mengenai faktor-faktor pentingtersebut dirangkum dalam dua kelompok besar analisa, yakni corporate finance analysisdan structured finance analysis. Dari hasil penilitian yang dilakukan, originator memiliki kemampuan yang cukupbaik untuk menghasilkan aset jaminan dalam jumlah yang cukup signifikan di masa depan.Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutangnya juga cukup baik, seperti yangtercermin dalam rating jd BBB+ yang diterbitkan oleh Petindo. Dapat disimpulkan bahwaada potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja ekspor perikanan baik oleh parapelaku industri maupun bagi industri perikanan nasional secara keseluruhan mengingatpotensi sumber daya perikanan laut yang belum termanfaatkan masih sangat besar."

"Penelitian ini meneliti pengaruh asset redeployability terhadap tingkat utang perusahaan publik dengan proksi leverage. Penelitian dilakukan terhadap 168 perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia periode 2002-2012. Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa asset redeployability yaitu net PPE dan receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap leverage, sedangkan Inventories tidak. Long term asset lebih cocok dengan long term debt dan short term asset lebih cocok dengan short term debt. Dan juga penelitian ini menemukan bahwa pengaruh asset redeployability terhadap leverage akan bervariasi untuk setiap ukuran dan sektor industri.

---

This research examines the impact of asset redeployability on leverage. 168 firms are observed within period of 2002-2012. By using panel, this research finds that asset redeployability, that are net PPE and receivable significantly affect leverage while Inventories are not. Long term asset are more suitable with long term debt and short term asset are more suitable with short term debt. And the study also found that the impact of asset redeployability on leverage varies for every size and industry sector."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat tingkat kas berlebih yang dipegang oleh perusahaan sebagai pendekatan dari likuiditas aset perusahaan terhadap likuiditas saham dari perusahaan tersebut khususnya terkait dengan keberlangsungan trading saham perusahaan di pasar modal pada negara emerging market di ASEAN. Selain melihat pengaruh tingkat kas berlebih terhadap likuiditas saham, penelitian ini juga melihat pengaruh tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode ordinary least square dengan fixed effect model dengan data perusahaan selama 10 tahun semenjak 2008-2017. Hasil penelitian ini menunjukan meski tidak terlihat pengaruh secara langsung antara tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan, namun melalui mekanisme likuiditas saham, perusahaan dengan tingkat tingkat kas berlebih yang tinggi dapat mendorong keberlangsungan trading dan meningkatkan likuiditas saham sehingga menurunkan liquidity premium yang diminta oleh investor. Temuan ini selain dapat mengkonfirmasi adanya mekanisme yang menghubungkan antara tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan, perusahaan juga dapat memanfaatkan tingkat kas perusahaan untuk mendorong likuiditas saham khususnya dalam kondisi tekanan finansial atau ketika terjadi penurunan likuiditas pasar.

---

This study aims to determine the influence of the level of excess cash held by a company, as a proxy for asset liquidity, on their stock liquidity through the trading continuity mechanism in the capital market of ASEAN emerging market country. Using ordinary least square method with fixed effect on 852 publicly listed company during a 10 years period (2008-2019), this study uncovers beyond the effect of excess cash on stock liquidity, but also determine the direct impact of excess cash on firm value.

The results show, while there is no direct observable impact on firm value, a company with a high level of excess cash can improve their stock liquidity by ensuring trading continuity that could lead to lower liquidity premium and cost of equity. Besides confirming the existence of mechanism between excess cash and firm value, this could also mean that company can manage the level of cash to improve stock liquidity especially during a financial distress or a decline in market liquidity."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan.

---

This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults.

In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event.

By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit berbasis risiko atas akun aset tetap PT ACD yang ditujukan untuk mengevaluasi akun berdasarkan PSAK 16 dan membandingkan implementasi prosedur audit dengan general audit method KAP MMM, teori pengauditan dan ISA. Hasil audit menunjukkan akun aset tetap pada laporan keuangan PT ACD tahun 2019 telah sesuai dengan PSAK 16. Tidak ada penyimpangan pada implementasi prosedur sehingga bukti audit yang dihasilkan cukup memadai bagi auditor untuk menyimpulkan keadaan akun aset tetap PT ACD.

---

ABSTRACTThis report focuses on the risk-based audit procedures performed on fixed asset account of PT ACD to evaluate compliance with PSAK 16 and to compare the implementation of the procedures with general audit method of KAP MMM, auditing theory and ISA. The audit results show the fixed asset account on PT ACD`s 2019 financial report complies with PSAK 16. The implementation of the audit procedures conform to the standards, and the audit evidence gathered is sufficient and appropriate for the auditor to draw a conclusion related to the fixed asset account reported."