Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan permasalahan perdagangan ikan mulai dari proses penangkapan hingga berakhir ditangan konsumen berdasarkan ketentuan internasional. Permasalahan yang disorot dalam skripsi ini adalah maraknya tindak IUU Fishing dalam proses penangkapan, kerusakan ekosistem laut akibat tindak perikanan merusak dan pembuangan limbah ke laut, pemberian subsidi pemerintah dan kewajiban sertifikasi hasil perikanan dan produk perikanan. Skripsi ini menganalisis berbagai perjanjian internasional seperti UNCLOS, GATT, peraturan FAO, serta beberapa regulasi dan praktek negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan ikan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah permasalahan dalam perdagangan ikan terus terjadi karena kurangnya political will dan perbedaan nilai pandang dari negara ? negara dalam menerapkan ketentuan internasional yang telah disepakati.

---

This thesis describes about problem issues on fisheries trade ranging from the catch process untill end in the hands of consumers based on international regulations. The problems which is highlighted in this research are the rampant acts of IUU Fishing, damage of marine ecosystems due to acts of destructive fishing and ocean dumping, providing government subsidies in fisheries and certification obligation of the fishery and fishery products. This thesis analyzes various of international regulation such as UNCLOS, GATT, FAO rules, regulation and pratices some countries such as USA, EU, Japan and Indonesia in addressing the problem of fisheries trade. The author uses a normative juridical research method. The result of this thesis shows that the problems in the fisheries trade still continues to occur because of lacking political will and differences in value of states? view in implementing the international regulation provisions."

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diIndonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dariKebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European UnionTimber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian KemitraanSukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudahdiratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari PerjanjianKemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasilegalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesiayaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuksemua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industrilanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhiSVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor keUni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalampemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besaradalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untukSVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait SistemVerifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industriprimer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportirkayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telahdisepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduliseberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jikamereka tidak adil.

---

ABSTRACTThis theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal AssuranceSystem in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of VoluntaryPartnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Tradebetween Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified byPresidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreementon the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesiacalled Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for alllicense holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timberexporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and getFLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in thefulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters andtimber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness ofIndonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As JohnRawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,should be reformed or abolished if they are unjust."

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana cara dalam melakukan optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Sociolegal Research. Optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia dapat dilakukan dengan cara: Pertama, mencapai optimalisasi dalam penggunaan aturan safeguard yang diberlakukan oleh WTO bagi produk kedelai Indonesia; Kedua, mencapai optimalisasi harga ideal produk kedelai di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menciptakan persaingan dagangan yang sehat dan adil bagi seluruh produsen yang mendagangkan produk kedelainya di Indonesia.

---

This research analyzes how to optimize international trade law for Indonesian soy products. This research was prepared using the Sociolegal Research method. Optimization of international trade law for Indonesian soybean products can be done by: First, achieving optimization in the use of safeguards rules imposed by the WTO for Indonesian soybean products; Second, achieving optimization of the ideal price of soybean products in Indonesia. So that Indonesia can create healthy and fair-trade competition for all producers who trade their soy products in Indonesia."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pengetahuan yang terbangun secara historis yang mempengaruhi pelembagaan aturan safeguard dalam rezim perdagangan internasional. Aturan safeguard bertentangan dengan konsep perdagangan bebas, namun aturan ini telah ada pada awal pembentukan rezim perdagangan bebas (GATT). Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah kognitivis lemah yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang terbentuk dalam pelembagaan safeguard dalam rezim perdagangan internasional bukan merupakan sesuatu yang given. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data diskursus historis, hal ini  mempertimbangkan bahwa fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap momentum yang secara historis membentuk realitas dan kesadaran akan pentingnya perdagangan bebas dan pengecualian di dalamnya. Data dan dokumen dalam penelitian ini berupa pidato, laporan, peristiwa-peristiwa sejarah, ide-ide, organisasi serta lembaga teks atau tulisan yang mengkaji hal serupa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa momentum kejatuhan ekonomi pada era great depression berperan besar dalam proses pembentukan pengetahuan terhadap pentingnya perdagangan bebas dengan adanya escape clause di dalamnya. Selain itu fleksibiltas dalam safeguardmembuat aturan ini tetap ada dalam tubuh WTO.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the knowledge that was built historically which influenced the institutionalization of safeguard rules in the international trade regime. Technically, safeguard rules contradict the concept of free trade, but these rules existed at the beginning of the establishment of a free trade regime (GATT). The theory used in this thesis is weak cognitivist that explain that the knowledge of importance of safeguard in the international trade regime is not something given. This research is a qualitative study with historical discourse data analysis techniques, considering that the focus of this research is to uncover the momentum that has historically shaped reality and awareness of the importance of free trade and exceptions in it. Data and documents in this study are in the form of speeches, reports, historical events, ideas, organizations and institutions of texts or writings that examine similar matters. The results of this study shows that the momentum of economic fallout in the Great Depression era played a major role in the process of forming knowledge of the importance of free trade with the escape clause in it. In addition, the flexibility in safeguards makes this rule remain exist in the WTO regime.

"

"ABSTRAKHingga tahun 2019, lebih dari dua pertiga perdagangan dunia terjadi melalui Global Value Chain (GVC). Proses produksi yang tersebar di berbagai negara menyebabkan semakin pentingnya peran sistem transportasi nasional dalam memfasilitasi perpindahan barang input maupun output. Namun, performa sistem transportasi negara anggota ASEAN yang diukur menggunakan indeks kualitas infrastruktur transportasi WEF masih menunjukkan tingkat yang cukup bervariasi. Sebagai akibatnya, terjadi kesenjangan performa perdagangan internasional dan FDI antar negara anggota yang berujung pada rapuhnya kerja sama ekonomi ASEAN. Berdasarkan regresi GLS menggunakan data panel tahun 2009-2018, penelitian ini menemukan bahwa secara umum perbaikan sistem transportasi nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa ekspor, impor, serta FDI ASEAN. Selanjutnya, penelitian ini menemukan adanya pergeseran orientasi pada sistem transportasi negara anggota ASEAN dalam memfasilitasi aktivitas impor dan FDI ASEAN, yakni dari intra-regional menuju inter-regional. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya aktivitas perdagangan dan FDI inter-regional dalam proses konvergensi ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACT

Up to 2019, more than two-thirds of world trade occurs through Global Value Chains (GVCs). The production processes that are fragmented across countries induce an increasing importance of national transportation system in facilitating the movement of input and output goods. However, the performance of ASEAN Member States (AMS) transportation system that measured by the WEF Transportation Infrastructure Quality Index still shows varying performance. As a result, there is a gap in the international trade and FDI performance between AMS which leads to the vulnerability of ASEAN economic cooperation. Based on the GLS regression using 2009-2018 panel data, this study found that in general, the improvement of national transportation system has a positive and significant impact on ASEAN export, import, and FDI performance. Furthermore, this study found the shifting of AMS transportation system orientation in facilitating ASEAN import and FDI activities, which is from intra-regional to inter- regional. This finding implies the importance of inter-regional trade and FDI activities in ASEAN economic convergence process.

"