Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat secara formal dijamin dalam Konstitusi Jepang, sehingga diharapkan bahwa pers dan masyarakat secara umum memiliki kebebasan dalam hubungannya dengan pemerintah. Praktisi media Jepang merasa bahwa kebebasan itu dalam kenyataannya telah dipraktekkan, dan pasal khusus yang menyangkut masalah kebebasan pers dalam konstitusi dipandang sebagai norma yang harus diikuti oleh pers Jepang. Namun muncul pendapat-pendapat bahwa kebebasan pers di Jepang sesungguhnya sampai batas tertentu telah mendapatkan pengontrolan oleh penguasa. Anggapan ini berhubungan dengan praktek ?sensor-diri? yang biasanya dikaitkan dengan pihak media Jepang. Praktek tersebut dalam kajian ini dilihat erat kaitannya dengan falsafah budaya tradisional Jepang. Kalangan media Jepang menganggap sebagai suatu kewajiban bagi mereka untuk secara sukarela memandang semua hal yang berhubungan dengan keluarga kerajaan Jepang merupakan hal yang sangat sensitif dan tidak boleh disinggung. Terdapat beberapa pembatasan yang tidak dapat atau tidak patut untuk dilanggar. Pelanggaran terhadap larangan atau pembatasan tersebut akan menyebabkan mereka dikenakan sanksi penyingkiran oleh rekanrekan anggota ?klub kisha? atau sanksi sosial oleh publik. Kadang-kadang sensor-diri dilakukan oleh kalangan media lebih karena kekhawatirannya terhadap pihak sayap kanan atau partai yang berkuasa.

---

Freedom of the press and freedom of expression are formally guaranteed on the Constitution of Japan, therefore to be expected that the press and people in general have their independency vis a vis the state. The Japanese media people feel that those freedoms have been practiced, and the particular article of the constitution has been regarded as a norm by the media. But some opinions have also emerged that freedom of the press in Japan is in fact controlled in some ways by those in power. This notion is perhaps related to the practice of ?self-censorship? that has been commonly thought of the Japanese media. This practice is seen in this work as closely linked to Japan?s traditional cultural philosophy. The Japan media make it as an ?obligation? for themselves to voluntarily regard things related to the imperial family as something very sensitive to be touched upon. There are limitations that cannot be breached. Violations will mean that they will be sanctioned by other fellow members of the? kisha kurabbu? or socially punished by the public. Sometimes self-censorship is implemented by the media out of their fear of right wingers or the ruling party."

"Euforia kebebasan pers yang berlangsung di era reformasi (pasta Orde Baru), selain memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi dan rakyat Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negatif sebagai akibat dari penyelenggaraan pers yang terlalu antusias atau berlebihan-lebihan.Tesis ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan fokus: jaminan pemerintah/negara terhadap aktivitas praktisi pers yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pers: apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras pula dengankode etik jurnalistik; implikasi kebebasan pers bagi kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menawarkan alternatif pemikiran bagi perbaikan penyelenggraan pers di tanah air agar tidak memberikan implikasi negatif.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang berasal dari kalangan praktisi pers, pakar komunikasi, pakar psikologi sosial, politisi (anggota DPR) dan aktivis media watch dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengkategorikan, menemukan tema dan ide-ide, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data atas temuan-temuan di lapangan menunjukkan beberapa kesimpulan panting sebagai berikut:Sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, di Indonesia berlangsung reformasi pers yang ditandai oleh kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut masih berlangsung semu. Kebebasan pers dinodai sikap emosional crew pers dalam menurunkan berita, sehingga bermunculan berita-berita bombastis, sensasional, tendensius, provokatif, fitnah, caci maki, eksploitasi pronografi, menafikan fairness dan akurasi, sehingga pers kehilangan profesionalitas dan berjarak dengan etika jurnatistik, bahkan kerap melakukan trial by the public."

"Penelitian ini mengangkat paradoks nilai budaya yang terjadi dalam pers Amerika sebagai rnasalah pokok. Di satu pihak, pers menjunjung tinggi azas kebebasan dalam mencari dan menyebarkan informasi. Sementara di lain pihak, pers justru tidak menghormati kebebasan warga masyarakat dengan melanggar hak privasi. Paradoks tersebut menimbulkan konflik antara pers dan warga masyarakat. Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak merasa penggunaan haknya terganggu atau terancam. Pihak pers merasa berhak mencari beragam informasi dari beragam sumber dengan berbagai cara, sementara pihak masyarakat merasa memiliki hak privasi. Dalam proses pencarian informasi inilah timbul kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi warga masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik tersebut berawal dari konsep nilai budaya yang sama, yaitu kebebasan.Penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa terdapat paradoksalitas dalam nilai budaya kebebasan dalam pers Amerika. Paradoksalitas itu terlihat dari terjadinya pelanggaran hak privasi sebagian warga masyarakat Amerika yang dilakukan oleh pers Amerika.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa terjadinya konflik antara pers Amerika dan masyarakat Amerika merupakan akibat nilai budaya Amerika yang bersifat paradoks, dalam hal ini nilai budaya kebebasan.Metode penelitian utama yang digunakan adalah kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalu riset kepustakaan serta sumber-sumber tertulis lainnya. Konsep-konsep serta teori-teori yang relevan dengan kebebasan pers Amerika, hak privasi serta nilai-nilai budaya Amerika, diambil dan direkonstruksi menjadi suatu kesatuan struktur logika yang utuh.Disimpulkan bahwa pers Amerika adalah bagian integral masyarakat Amerika jauh sebelum Amerika Serikat terbentuk menjadi negara merdeka. Para Bapak Bangsa Amerika telah menyumbangkan pemikiran mereka tentang konsep pers bebas. Konsep pers bebas Amerika adalah suatu hak yang dijamin secara konstitusional, yang ironisnya sejak awal telah diantisipasi sebagai faktor potensial pemicu konflik.Jelas terlihat bahwa bagi masyarakat Amerika, nilai budaya kebebasan merupakan sebuah konsep yang rumit dan sekaligus paradoksal. Fakta ini membuka peluang bagi kemunculan aneka konflik di tingkat aplikasi nilai budaya kebebasan tersebut. Salah satu bukti kongkretnya adalah konflik yang terjadi antara pers Amerika dan masyarakat Amerika dalam konteks pelanggaran hak privasi masyarakat oleh pers, yang merupakan topik kajian tesis ini.

---

This research discusses the paradox of cultural values in the American press as its main issue. While the press uphold the principle of freedom of information gathering and news publishing, they also have the potential to breach individual freedom by invading privacy rights. This paradox creates a conflict between the press and society, because both maintain that their rights for freedom have been violated. The press on the one hand argue that they have the right to find information from any sources by any means, whereas on the other hand members of society believe they have the right for privacy. During this information gathering process, possibilities of the press invading individual privacy arise. Ironically, this potential conflict is rooted in the same principle of freedom.

The basic assumption of this research is the inherent paradox in freedom of the press in the United States that reflects the overall paradox of American cultural values. With the above assumption, this research aims to describe the relationships between the conflict of American press and American society, and the inconsistencies in American culture in general.

Interpretive and qualitative approaches are used as the research methodology. Several literatures were selected and researched to extract relevant theories regarding freedom of the press, privacy rights, and American cultural values in general. These theories were then reconstructed to establish a coherent logical thought structure to answer the main question of this research.

It is concluded that the American press has been an integral part of the American society long before America's Independence. The country's Founding Fathers had contributed their ideas about a free press. Therefore, the concept of a free press was guaranteed by the Constitution. Ironically, this concept has always been viewed as possessing a potential for conflict from the beginning.

Obviously, for Americans, freedom is a cultural value that is both complex and inconsistent as a concept. On the level of application, this value opens up possible conflicts between press and society. The invasion of privacy by the press is only one example of these conflicts."

"Tesis ini merupakan penelitian terhadap kebebasan pers di Amerika. Penelitian difokuskan kepada sebuah kasus pengadilan yaitu Onassis v. Galicia di United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York. pada tanggal 13 September 1973. Permasalahan dari penelitian ini adalah peliputan berita yang dilakukan dengan melanggar hak pribadi dapat membatasi kebebasan pers. Pembatasan kebebasan pers disini adalah pada peliputan berita terhadap seorang figur publik yang bernama Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya.Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah landasan teori demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian yang ditemukan pada tesis ini adalah peliputan berita sebagai bagian dari kebebasan pers harus dibatasi pada saat dilakukan dengan melanggar hak pribadi. Pelanggaran ini dibuktikan dengan akibat-akibat yang harus ditanggung oleh seorang figur pubik Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya yaitu hilang reputasi, harga diri dan dipermalukan. Pada tesis ini juga ditemukan jawaban posisi kepentingan hak pribadi diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebebasan pers. Hal ini yang kemudian menyebabkan kebebasan pers pada isu peliputan berita harus diberikan batasan-batasan.Jawaban ini memperlihatkan berdasarkan filosofi demokrasi penekanan hak ada pada individu dan bukan pada kelompok tertentu. Alasannya adalah kepentingan atau unsur individu adalah yang menghidupi kepentingan atau unsur masyarakat. Maka pada saat kebebasan pers yang merupakan representasi kepentingan masyarakat melanggar hak pribadi, maka secara tidak langsung kepentingan atau unsur masyarakat telah menciderai kepentingan atau unsur individu.The Restrain of The Freedom of the Press in the case Galicia v. Onassis in 1973 at New YorkThis thesis is study on the press freedom in America. The main focus on this research is the case of Galicia v. Onassis at United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York, 13th September 1973. The main problem on this research is the newsgathering that violate the right of privacy may restrain the freedom of the press. The freedom of the press restrained by the court to the paparazzi.

The main theory of this research is democracy and privacy. The method of this research is qualitative

The main result of this thesis is the newsgathering as the part of the freedom of the press must be restrained when the freedom of the press violate the right of privacy. The violation can be seen by the risk that have to be accepted by the public figure Jacqueline Onassis, which are the loss of dignity, the loss of reputation and potential to lower his standing in the eyes of the public. On this thesis is also found that the position of the right of privacy is much higher than the position of the freedom of the press. That is the caused why the freedom of the press must be restrain especially in newsgathering. The answer is based on the philosophy of democracy; the right is on the nature of man and not in the nature of society. The reason is the nature of society is been supported by the nature of man. In the conclusion by the time the freedom of the press, which is the representation of the interest of the people, has violated the right of privacy, as a result the nature of society has violated the nature of man."

"Pekerjaan penerbitan pers merupakan pekerjaan yang bersifat kolektif, artinya melibatkan beberapa orang, yaitu pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan, penulis, pencetak, dan penerbit. Dalam kaitannya dengan sifat kolektif dari pekerjaan tersebut, timbul permasalahan tentang siapa yang harus bertanggungjawab secara hukum apabila pers memuat suatu tulisan atau menurunkan suatu berita yang sifatnya dapat sebagai tindak pidana. Menurut KUHP, dalam hal demikian maka beberapa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama. Untuk menentukan hukuman masing-masing peserta harus dilihat lebih dahulu sejauh mana peranan masing-masing perserta dalam tindak pidana yang terjadi. Berbeda dengan KUHP, menurut UU Nomor 11 Tahun 1966 jo UU Nomor 04 Tahun 1967 jo UU Nomor 21 Tahun 1982 (UU Pokok Pers), dalam hal terjadi tindak pidana pers, yang dipertanggungjawabkan secara pidana cukup satu orang saja, yaitu pemimpin redaksi atau redaktur atau wartawan atau penulisnya sendiri. Pertanggungjawaban pidana demikian disebut waterfall system, sebab seseorang dapat mengalihkan pertanggungjawaban tersebut kepada orang lain. Undang-undang pers yang baru, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999, meskipun telah secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi UU Pokok Pers, dalam prakteknya undang-undang tersebut masih dipergunakan. Melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tersebut, dibuka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers (pemimpin redaksi, redaksi, wartawan, dan lain-lainnya) sekaligus terhadap perusahaan persnya. Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers ini, tidak dikenal di dalam UU Pokok Pers. "