Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Dalam situasi transisi politik tahun 1999, munculnya kebebasan berpolitik, yang ditandai dengan berdirinya banyak partai, di satu sisi, memicu munculnya kembali aliran-aliran ideologi partai seperti ketika Indonesia menganut sistem liberal 1955-1959. Kebebasan pers yang hampir tanpa batas pasca reformasi, di sisi lain, menghidupkan lagi "panggilan sejarah" media massa Indonesia yang telah memasuki era industri. Pertautan antara keduanya pers dan partai politik-dalam situasi transisional itu tentu menjadi sangat khas. Bagi pers, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam meliput partai-partai politik : lebih berorientasi pada semangat ideologis, idealis, politik ataukah lebih mementingkan ekonomi --hal-hal mana yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode pembacaan terhadap berita-berita sembilan parpol selama kampanye Pemilu 1999, ternyata 10 koran yang diteliti menunjukkan pencitraan dan orientasi pemberitaan yang berbeda di antara mereka. Mereka memanfaatkan tanda-tanda bahasa (membangun wacana) dalam mengembangkan pencitraan tersebut tempat dimana motif yang mereka miliki bersembunyi : motif ideologis, idealis, politis dan ekonomi tadi. Untuk pengembangan politik yang sehat (demokratis) pola pengkosntruksian parpol yang terlalu berorientasi pada kepentingan kelompok sealiran saja maupun yang sangat mengutamakan nilai jual berita, jelas bukan isyarat yang baik. Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi pers Indonesia untuk peliputan-peliputan parpol di masa yang akan datang. Untuk para pengkritisi pers, penelitian seperti ini dapat diperkaya untuk memastikan dijalankannya tanggung-jawab sosial oleh pers atau pelaku komunikasi lainnya (pengiklan, humas, politisi, dan sebagainya)."

"Dalam situasi transisi politik tahun 1999, munculnya kebebasan berpolitik yang ditandai dengan berdirinya banyak partai, di satu sisi, memicu munculnya kembali aliran-aliran ideologi partai seperti ketika Indonesia menganut sistem liberal 1955-1959. Kebebasan pers yang hampir tanpa batas pasca reformasi, di sisi lain, menghidupkan lagi "panggilan sejarah" media massa Indonesia yang telah memasuki era industri. Pertautan antara keduanya --pers dan partai politik--dalam situasi transisional itu tentu menjadi sangat khas. Bagi pers, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam meliput partai partai politik : lebih berorientasi pada semangat ideologis, idealis, politik ataukah lebih mementingkan ekonomi ---hal-hal mana yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode pembacaan terhadap berita-berita sembilan parpol selama kampanye Pemilu 1999, ternyata 10 koran yang diteliti menunjukkan pencitraan dan orientasi pemberitaan yang berbedabeda di antara mereka. Mereka memanfaatkan tanda-tanda Bahasa (membangun wacana) dalam mengembangkan pencitraan tersebut tempat dimana motif yang mereka miliki bersembunyi : motif ideologis, idealis, politis dan ekonomi tadi. Untuk pengembangan politik yang sehat (demokratis) pola pengkosntruksian parpol yang terlalu berorientasi pada kepentingan kelompok sealiran saja maupun yang sangat mengutamakan nilai jual berita, jelas bukan isyarat yang balk Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi pers Indonesia untuk peliputan-peliputan parpol di masa yang akan datang. Untuk para pengkritisi pers, penelitian seperti ini dapat diperkaya untuk memastikan dijalankannya tanggung-jawab sosial oleh pers atau pelaku komunikasi lainnya (pangiklan, humas, politisi, dan sebagainya). "

""

"Penelitian ini berjudul "Realitas Petani dan Organisasi di Media Massa : Hegemoni Negara Dalam Wacana Media". Tema ini diangkat berdasarkan pertimbangan (1) adanya empati penulis terhadap pehindasan petani, (2) Keinginan untuk merefleksikan aktivitas organisasi petani dan NGO dengan media selama ini dan (3) secara akademis, ingin mempraktikkan pendekatan hegemoni Gramsci terhadap realitas petani dan organisasi petani serta relasi negara-pers-petani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis nuansa ideologis pemberitaan media massa tentang realitas gerakan dan organisasi petani; sengketa tanah, (2) Merefleksikan hubungan terutama SPSU dan FSPI dengan media massa selama ini.Tiga realitas aktivitas organisasi petani yang diliput media akan menjadi subjek penelitian. Ketiga organisasi itu adalah Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Analisis isi (framing analysis) digunakan dalam mengeksplorasi, melihat representasi ideologi pada tema-tema untuk rasa petani, pendirian dan kongres petani serta sengketa tanah.Penelitian ini menggunakan teori hegemoni. Hegemoni, menurut Gramsci, dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai, gagasan-gagasan, asumsi-asumsi kepada seluruh formasi sosial budaya yang aria. Tujuannya, agar tatanan dan formasi social budaya, politik yang dibentuk tersebut diterima, dianggap sah secara sukarela dan tanpa sadar melewati batas-batas kelas, gender serta faktor sosial lainnya.Dari ketiga tema di atas, nilai-nilai umum, dianggap wajar yang dibentuk pers Indonesia tentang realitas petani dan organisasi petani adalah petani dan organisasi petani identik dengan kekerasan (konflik, melakukan tindak pemaksaan), bodoh, terbelakang, kurang berpendidikan; aksi organisasi petani mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan umum, ditunggangi, disusupi, komunis dan organisasi liar.Pers sebagai wadah dalam perang posisi tidak.bersifat netral. Adakalanya pers beraliansi dengan negara dan kapital, namun dalam kasus dan wilayah tertentu pemberitaan pers memungkinkan untuk konsonan dengan kepentingan organisasi petani.Sama dengan kalangan lainnya, pers Indonesia sejak 32 tahun lalu telah melekat kuat cirri "pembangunanisme" dalam dirinya. dengan memahami kondisi ini, pers Indonesia juga tidal( bisa dinilai hitam putih (sebagai perpanjangan tangan negara dan kelas kapitalis)."