Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Masalah yang saya bicarakan hari ini adalah berkenaan dengan keberadaan negara kita sebagai suatu negara-bangsa yang dipersatukan kembali melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Disini saya sengaja menggunakan istilah "dipersatukan kembali", tentu saja dengan pengertian bahwa bangsa kita sebelumnya sudah pernah bersatu dalam suatu bentuk "persatuan", dan persatuan itu pun pernah pula berantakan. Persatuan yang diproklamasikan pada tahun 1945 itu kita beri nama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidato ini saya ingin memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai Negara Nusantara Ketiga.

Jauh sebelum Negara Nusantara Ketiga ini diproklamasikan keberadaannya, secara berturut-turut kita mengenal adanya dua negara nusantara lainnya, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. 'Sejauh yang saya dapatkan dari para ahli sejarah kita, sekalipun sebagian 'diantara mereka masih mempersoalkannya, Sriwijaya dapat kita sebut sebagai- Negara Nusantara Pertama, sementara Majapahit adalah Negara Nusantara Kedua. Negara Nusantara Pertama itu dapat bertahan selama lebih "kurang ' empat abad, sedangkan Negara, Nusantara Kedua hadir selama hampir tiga abad? pada waktunya, masing-masing, negara itu terpecah belah atas sekian banyak kerajaan kecil, - ibarat ratna mutu manikam yang terlepas dari untaiannya. Kemudian, rnelalui proses yang cukup panjang, ratna mutu manikam yang terputus dari untaian Negara Nusantara Pertama; Kerajaaan Sriwijaya, dipersatukan lagi oleh Negara Nusantara Kedua, Kerajaan Majapahit. Barulah setelah lebih kurang400 tahun Negara Nusantara Kedua itu runtuh, kepulauan nusantara dapat dipersatukan lagi dalam Negara Nusantara Ketiga sekarang ini.

Dengan mengemukakan hal itu, saya tidak bermaksud untuk mengungkapkan kembali catatan sejarah nusantara yang demikian panjang. Tidak pula saya bermaksud untuk menelaah secara mendalam sebab-sebab runtuhnya Negara Nusantara Pertama dan Kedua, karena hal ini adalah jauh dari keahlian saya.

"

"ABSTRAKTulisan ini membahas faktor kebijakan dan institusional sebagai penyebab deforestasi di Indonesia pada tahun 1999-2004. Faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori deforestasi yang menjabarkannya dalam tiga sub faktor, yaitu kebijakan formal, iklim kebijakan dan hak properti. Untuk menjelaskan ketiga faktor tersebut, dijabarkan beberapa contoh kasus yang relevan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan ketiga sub faktor tersebut dapat melalui beberapa poin sehingga menyebabkan deforestasi.

---

ABSTRACTThis paper discusses the policy and institutional factors as the cause of deforestation in Indonesia 1999 2004. These factors can be explained through deforestation theory which lays out in three sub factors namely, formal policies, policy climate and property rights. To explain these three factors, I give some examples of relevant cases in Indonesia. The research methodology was qualitative with literature study and document study techniques. The results of this paper indicate that to explain the three sub factors can be through several points leading to deforestation. "

"Indonesia tidak berkembang sedemokratis yang digembar-gemborkan oleh reformasi. Sebuah pertanyaan, yang sudah saatnya menjadi pemyataan karena terlalu sering muncul tanpa ada jawabannya muncuI, apa yang salah dengan bangsa ini? Pertanyaan ini pula yang menjadi titik berangkat penulis untuk mengangkat masalah ini. Inilah heuristic tool yang sangat awal untuk tulisan ini: Ada yang salah dengan bangsa ini, dimana salahnya? Reforrnasi yang dimaksudkan menggantikan orde baru ternyata hanya meneruskan orde baru, artinya, masih ada pola anomaly yang sama pada demokrasi di era reformasi. Lingkaran kuasa/pengetahuan sudah terlanjur eksklusif, sudah terbiasa meletakkan masyarakat sebagai penonton, penggembira, atau pemandu sorak. Sejarah tidak memperbaiki dirinya sendiri, selama diskursus yang beredar masih tidak berimbang, masih didominasi, maka kejadian yang sama akan terulang, dan memang demikian adanya. Hanya saja, pada masa reformasi, krisis identitas, ideology, dan komunikasi ini diperparah dengan instabilitas politik dan ketidakpercayaan publik. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusung doktrin-doktrin komprehensif untuk menguasai diksursus dalam masyarakat sekaligus menguasai kursi politik. Sejak awal, permasalahan demokrasi Indonesia dapat penulis rangkum dalam Identitas, Ideologi, dan Komunikasi di ruang publik Indonesia adalah akar permasalahan yang mengerucut dalam relasi-relasi diantara ketiganya. Masalah-masalah inilah yang kemudian kita lihat terwujud dalam sejarah politik Indonesia."