Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118172 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Noce Nus Loa
"ABSTRAK
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1998 tentang Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan Dalam Wlayah Kota Kupang telah menugaskan
Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai pelaksana
operasionalisasi pengelolaan persampahan secara tegas dalam pasal 5 ayat[2]
menetapkan bahwa kegiatan Pemerintah Daerah dilakukan melalui [a]
pemeliharaan kebersihan dijalan umum, tempat umum, saluran, drainase [b]
pengaturan dan penetapan TPS dan TPA Sampah [c] pengangkutan sampah dan
TPS Sampah ke TPA Sampah dan [d] pemusnahan dan pemanfaatan sampah.
Sementara itu, peran serta masyarakat menyangkut pewadahan dan pengumpulan
sesuai pasal 13 ayat[3} bahwa pembuangan sampah dan persil [sumber sampah] ke
TPS Sampah dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi pengurus RT/RW
setempat. Sedangkan pasal 13 ayat[2] menyebutkan bahwa Pemerrntah Daerah
memberikan pelayanan pengangkutan sampah dan TPS ke TPA Sampah.
Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah
upaya-upaya Dinas Kebersihan Kota membangun partisipasi masyarakat, telah
dilakukan sesuai dengan teori intervensi komunitas; dengan tujuan ingin
mengetahui secara jelas tentang bagaimana upaya Dinas Kebersihan Kota
membangun partisipasi masyarakat ? dilakukan; sehingga dapat mewujudkan
kerjasama yang menunjang program pengelolaan kebersihan Kota.
Dalam penelitian ini digunakan teori dan konsep tentang intervensi
komunitas, partisipasi masyarakat serta sampah dan masalahnya; dengan
pendekatan kualitatif yang teknik pemilihan informannya secara purposive
sampling, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan
maupun wawancara dan pengamatan lapangan [observasi].
Upaya-upaya yang dilakukan secara internal organisasi yakni
[a] penyediaan sarana pengangkutan, [b] personil dan petugas operasional [c]
perbaikan sistem atau mekanisme pengelolaan; selain upaya eksternal ditingkat
masyarakat yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota yakni [a] pembinaan dan
penyuluhan kepada masyarakat [b] pelaksanaan lomba kebersihan antar
Keilurahan [c] kampanye lingkungan bersih berupa jumat bersih, pembuatan dan
pemasangan papan himbauan dan penyebaran stiker himbauan [dj gerobaksasi [e]
pernbuatan TPS sampah komunal dan [f] pembinaan pemulung; sebagal suatu
kinerja Dinas Kebersihan telah menunjukkan kondisi kebersihan Kola dari hari ke
hari semakin membaik, kendatipun masih harus diakui bahwa pemahaman akan
sistem pengelolaan kebersihan belum secara menyeluruh dan meluas dipahami
oleh masyarakat khususnya membng sampah tepat pada waktu yang telah
ditentukan.
Hasil analisis penelitian, didapati gambaran bahwa upaya-upaya intervensi
yang bermaksud melakukan perubahan secara terencana pada tingkat masyarakat
telah dapat mendorong keterlibatan masyarkat untuk berpartisipasi dalam
pengelolan kebersihan Kota Akan tetapi sebagai suatu strategi penyadaran,
belum bisa membudaya oleh karena tahapan-tahapan intervensi dalam Strategi
Intervensi Komunitas belum diterapkan secara menyeluruh; melalui tahapan
penilaian, tahapan perencanaan alternatif program/ kegiatan, tahapan
pe!aksanaan [implementasj] dan tahapan evaluasi.
Dengan demikian, sebagai saran bagi pelaksana teknis operasionalisasi
pengelolaan kebersihan Kota yang menangani masalah persampahan; penulis
menyampaikan bahwa:
[a] agar pengetahuan, keyakinan, sikap dan niat individu masyarakat Kota bisa
bertumbuh ke tingkat yang lebih baik; menjadi perilaku untuk patuh pada
mekanisme dan tara cara pengelolaan persampahan, maka frekuensi pembinaan
dan penyuluhan ditingkatkan dengan secara sungguh-sungguh menerapkan
tahapan-tahapan intervensi komunitas serta dilakukan secara terkoordinasi,
terintegrasi dan tersinkronisasi dengan semua unsur dan Pemerintah Daerah
sampai ke pengurus RT/RW; disertai penindakan hukuman bagi pelanggar aturan.
[b] perlunya model pendampingan oleh pengawas lapangan Dinas Kebersihan
agar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka selanjutnya dapat
menangani sampah dan kebersihan lingkungan mereka secara lebih efektif.
[c] pentingnya suatu manajemen pengangkutan yang lebih baik seperti
penambahan jumlah armada angkutan dengan teknisi yang trampil, penjadwalan
kembali route secara periodik dan waktu pengangkutan agar fungsi pengangkutan
semakin efektif.
[d] Saatnya perlu diambil tindakan tegas oleh Pemerintah Kota terhadap orang
yang membuang sampah disembarangan tempat dan waktu, melalui penegakan
perangkat hukum dan peraturan pengelolaan kebersihan Kota yang dilaksanakan
secan konsisten.
[e] pentingnya pendidikan ketrampilan dan modal usaha bagi Pemulung yang
adalah kelompok yang termarginalkan sebagai tindakan pemberdayaan kelompok
masyarakat.
Bila upaya-upaya yang telah dijalankan tetap secara optimal dilaksanakan
sesuai tahapan intervensi dengan mengatasi masalah internal yang ada, maka
penulis berkeyakinan bahwa kondìsi kebersihan Kota Kupang dapat diwujudkan
dan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan sosial pada
khususnya di Kota Kupang."
2002
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faizal Ahmad
"Skripsi ini membahas mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal (Studi Deskriptif Bank Sampah "Poklili", Depok). Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada penelitian ini karakteristik informan yang ditetapkan adalah pengurus serta anggota Bank Sampah "Poklili".
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola partisipasi yang digambarkan berupa latar belakang partisipasi, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor yang mendorong partisipasi anggota bank sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah "Poklili".

This thesis discusses about Community Participation in Local Community-Based Waste Management (Descriptive Study "Poklili" Waste Bank, Depok). In order to explain more about it, this thesis uses qualitative approach with descriptive research design. Characteristics of the informants in this study were boards and members of "Poklili" Waste Bank.
The study result shows that community participation which appear are participation background, participation form, participation level, factors which encourage the community participation in waste management activity of "Poklili" Waste Bank.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Veronica Kusumawardhani
"Pertumbuhan permukiman kumuh merupakan tantangan urbanisasi dewasa ini. Permukiman kumuh ditandai dengan keterbatasan infrastruktur dasar permukiman, salah satunya adalah tidak tersedianya infrastruktur pengelolaan persampahan yang memadai. Kota Bandung sebagai bagian dari kota metropolitan tidak luput dari tantangan ini, sehingga dipilih tiga daerah sebagai perwakilan kawasan kumuh sebagai objek penelitian. Ketiga daerah tersebut adalah Kelurahan Tamansari (kumuh berat% Kelurahan Babakan Ciamis (kumuh sedangj, dan Kelurahan Cihaurgeulis (kumuh ringan). Analisis kondisi pengelolaan persampahan eksisting dilakukan dengan perhitungan Indeks Kualitas Tanah (IKT) permukiman. Penelusuran kemungkinan perbaikan kondisi infrastruktur pengelolaan persampahan dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang membantu pengambilan keputusan dengan perbandingan prioritas dari para pakar di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hasil perhitungan IKT menunjukkan bahwa kualitas tanah Kelurahan Tamansari adalah yang terburuk dengan nilai IKT 18,5, Kelurahan Babakan Ciamis bernilai IKT 47,5, dan Kelurahan Cihaurgeulis yang terbaik dengan nilai IKT 73,5. Analisis AHP menghasilkan alternatif solusi infrastruktur pengelolaan persampahan terbaik untuk ketiga kelurahan adalah dengan komposting untuk mengelola sampah organik dan bank sampah untuk mengelola sampah anorganik. Masing-masing jumlah unit yang dibutuhkan adalah 20 unit untuk Kelurahan Tamansari, 8 unit untuk Kelurahan Babakan Ciamis, dan 11 unit untuk Kelurahan Cihaurgeulis."
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016
728 JUPKIM 11:2 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Veronica Kusumawardhani
"ABSTRAK
Growth today of slums is a challenge of urbanization. The slums characterized by limited basic housing
infrastructure, including the lack of adequate waste management infrastructure. Bandung also faces the
challenge, so that three areas are selected as representatives of slum areas as research objects. There are the
areas with three typologies of slums: Tamansari (heavy), Babakan Ciamis (medium), and Cihaurgeulis
(light). Analysis of the existing condition of waste management is done by calculating the Soil Quality Index
or Indeks Kualitas Tanah (IKT). The possibility of waste management infrastructure improvement is done by
using Analytic Hierarchy Process (AHP), which helps decision making by priorities comparison from experts
in the field of environmental management. IKT calculation results show that the worst soil quality is
Tamansari with IKT value of 18.5, the IKT of Babakan Ciamis value 47.5, and Cihaurgeulis best at IKT value
of 73.5. The analysis with AHP shows that the best waste management infrastructure for all three areas is by
providing composting unit to manage organic waste and waste bank to manage the inorganic. A respective
number of units required is 20 units for Tamansari, 8 units for Babakan Ciamis, and 11 units for Cihaurgeulis."
Jakarta: Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, 2016
728 JURPEM 11:2 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ammar Fauzan Fathurrahman
"Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Salah satu Unit Pengelolaan Sampah di Depok berada di Balai Kota Kota Depok. Namun, kini kondisinya sudah tidak lagi berjalan optimal, menyisakan pemilahan sampah anorganik layak jual. Padahal Pemerintah Kota Depok melalui dokumen RPJMD menargetkan adanya peningkatan persentase sampah yang tereduksi melalui 3R, yakni dari 18% di tahun 2022 menjadi 19,5% di tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penelitian yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut, yakni dengan memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi sistem pengelolaan sampah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 19-3964-1994 dengan pengukuran selama 8 hari, SNI 19-2452-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, dan Petunjuk Teknis TPS 3R Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah yang berasal dari kantor sebesar 90,355 kg/hari dan 998 L/hari, dari taman dan jalan sebesar 79,975 kg/hari dan 185,094 L/hari , dari gedung parkir 5,9 kg/hari dan 9,03 L/hari. Komposisi sampah yang dihasilkan dari kantor terdiri dari sampah organik (31,21%), sampah kertas 24,24%, sampah plastik (23,97%), residu (19,19%), logam (0,08%), gelas kaca (1,09%) dan B3 (0,2%). Komposisi sampah taman terdiri dari organik (91,9%), plastik (7,42%), kertas (0,43%), dan residu (0,25%). Komposisi sampah gedung parkir terdiri dari organik (6,72%), plastik (14,01%), kertas (49,9%), residu (23,61%), gelas kaca (5,76%). Melalui rekomendasi terhadap aspek teknis operasional, limbah padat yang dihasilkan dapat secara teoritikal dikurangi sebesar 38% sampah kantor, 51% sampah taman dan 40% sampah gedung parkir. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 7% sampah kantor, 3% sampah taman dan 21% sampah gedung parkir. Namun begitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif rekomendasi yang ada di dalam penelitian ini.

The Waste Processing Unit (UPS) is a place where activities such as waste collection, sorting, processing, reuse, and recycling on a regional scale are carried out. One of the Waste Management Units in Depok is located at the Depok City Hall. However, its condition has now deteriorated, leaving only the sorting of recyclable inorganic waste. Meanwhile, the Depok City Government, through the RPJMD document, aims to increase the percentage of waste reduced through the 3R approach (Reduce, Reuse, Recycle) from 18% in 2022 to 19.5% in 2024. Therefore, research is needed to help the government achieve this target by providing recommendations based on an evaluation of the waste management system.The methods used in this study include SNI 19-3964-1994 with measurements taken over 8 days, SNI 19-2452-2002 on Technical Operational Procedures for Urban Waste Management, and the 3R TPS Technical Guidelines from the Ministry of Public Works and Public Housing. The results of the study indicate that the average waste generated from offices is 90.355 kg/day and 998 L/day, from parks and roads is 79.975 kg/day and 185.094 L/day, and from parking buildings is 5.9 kg/day and 9.03 L/day. The composition of waste generated from offices consists of organic waste (31.21%), paper waste (24.24%), plastic waste (23.97%), residual waste (19.19%), metal (0.08%), glass (1.09%), and hazardous waste (0.2%). The composition of waste from parks consists of organic waste (91.9%), plastic (7.42%), paper (0.43%), and residual waste (0.25%). The composition of waste from parking buildings consists of organic waste (6.72%), plastic (14.01%), paper (49.9%), residual waste (23.61%), and glass (5.76%). Through recommendations on technical operational aspects, the solid waste generated can theoretically be reduced by 38% from offices, 51% from parks, and 40% from parking buildings, an increase from the previous 7% for office waste, 3% for park waste, and 21% for parking building waste. However, further research is needed to determine the effectiveness of the recommendations provided in this study."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fairuz Itqon
"Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tangerang dan kurangnya kesadaran masyarakat menghadirkan permasalahan dalam pengelolaan persampahan sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif. Dalam penanganannya, DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kota Tangerang menerapkan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan pada salah satu daerah di Kota Tangerang telah menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan persampahan yaitu Kelurahan Karawaci Baru.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Karawaci Baru. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Karawaci Baru. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan metode gabungan (Mixed Method) sehingga peneliti menganalisis melalui data kualitatif dengan cara wawancara mendalam kepada informan dan melalui data kuantitatif dengan survei.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan program pengelolaan persampahan di Kelurahan Karawaci Baru sudah berjalan cukup baik dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Namun, terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kuantitas aparat dalam melakukan sosialisasi, tidak adanya SOP, dan masyarakat belum memanfaatkan hasil pengelolaan persampahan.

The high population growth in the city of Tangerang, and lack of public awareness of waste management presents problems in a comprehensive manner so that necessary treatment. In handling, DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) apply Tangerang City Improvement Program Community Participation in Solid Waste Management in one of the areas in Tangerang has become a model for the management of waste that Kelurahan Karawaci Baru.
This study aims to analyze the implementation of programs to increase community participation in waste management Kelurahan Karawaci Baru. This qualitative descriptive study describing the implementation of the Program for Enhancing Public Participation in Kelurahan Karawaci Baru. Data collection methods the researchers used a combined method (Mixed Method) so the researchers analyzed through qualitative data by in-depth interviews with informants and quantitative data with the survey.
These results prove that the implementation of the waste management program in Karawaci Baru been running pretty good views of the planning, implementation, and maintenance. However, there are inhibiting factors such as the lack of quantity in socializing forces, the absence of SOPs, and people do not utilize the waste management."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S44592
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hardiyanti
"ABSTRAK
Penelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belum
membahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifat
kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan
di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat
dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.
Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan
sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari
perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masih
terdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telah
mengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggap
berhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08
Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakan
adanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM
pelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnya
anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa hal
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

ABSTRACT
This research is based on waste management in Cirebon City which have not
contain about waste reduction in the waste source stage. This research used post
positivist approach and analyzing qualitative data. The result of this research
describes the implementation of the policy from Regional Regulation of Cirebon
Number 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebon
for sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of the
problem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variables
affecting implementation. The next part deals with sustainable development of
waste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) which
used economic, social, and environment perspective. All those three perspectives
could still be improved since there is only small number of people who could
apply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that are
considered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08
Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused by
some limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resources
for implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, the
lack of financial support, and the policy regarding to waste management that is
not in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and The
Regulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about the
instruction of waste management."
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55675
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The research was focussed on the effects of production , trade and macro economic policies on the real price, level of protection and the achievement of estate crop commodities, naeley cocoa, coffee, rubber, tea and crude palm oil (CPO), in the Indonesian domestic market. The method of analyses used includes the decomposition of relative prices of estate crop commodities and direct, indirect and total protection rates. The results show that the real prices of main estate crops in the period of 1985 - 1997 experienced, a decrease compared to that 1979 - 1985. However in the period of 1997 - 2005, the real prices of cocoa and rubber, but not for coffee , tea and CPO , showed an increase compared to the preceding periods. The indirect protection , in general indicated an increase, however, the direct protection, showed a decrease. In total , the rate protection of the estate crops resulted in positive value eventhough it seamed to decrease from time to time. Term of trade of estate crops againts the importing sugar, from 1979 to 1997 showed a decrease but they were still in positive values. The decreasing performance o of main estate crops would be more significant with respect to the capacity to import. In the future , it is suggested , it is seggested that the government of Indonesia should adjust its interventions continuosly by taking into account tha international price movements of main estate crops to give incentives t to producers and exporters. in general indicated "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Astrid Indah L.
"Menurut World Health Organization (2007), sampah yang dihasilkan rumah sakit hampir 80% berupa sampah non-medis dan 20% berupa sampah medis. Limbah merupakan parameter penting dalam menentukan suatu rumah sakit dengan citra ramah lingkungan. Penerapan konsep Green Hospital merupakan bagian dari alasan mengapa rumah sakit perlu berubah menuju pada pemenuhan konsep industri pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di RSUD Tarakan telah dipisahkan antara sampah medis dan non-medis. Untuk sampah non-medis, pengelolaannya belum terlaksana dengan baik yang disebabkan sarana dan prasarana tidak memadai dan prosedur tetap dalam pengelolaan sampah non-medis tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan mengenai sistem pengelolaan sampah nonmedis melalui perumusan ulang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis berdasarkan konsep Green Hospital. Penelitian pada sampah non-medis RSUD Tarakan dilakukan dengan pengukuran sampel (sampling) pada sampah gedung. Hasil sampling menunjukkan bahwa rata-rata timbulan gedung sebesar 1,7 kg/bed/hari atau 12,4 L/bed/hari dengan komposisi sampah non-medis terdiri dari 63,8% organik, 14,34% kertas, 10,62% plastik, 5,62% popok dan pembalut, 3,8% styrofoam, 0,63% karet, 0,51% kaleng, 0,41% kaca, 0,21% kain, dan 0,06% kayu. Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pengangkutan akhir. Dalam pengolahan sampah, terdapat rencana penerapan pengomposan dan pemanfaatan sampah anorganik.

According to the World Health Organization (2007), hospital solid waste generated nearly 80% in the form of non-medical solid waste and 20% in the form of medical solid waste. Waste is a major parameter in determining a hospital with environmentally friendly image. The application of the concept of Green Hospital is part of the reason why hospitals need to change towards the fulfillment of the concept of healthcare industry according to market needs and the community. In waste management in Tarakan Hospital had separated between the medical waste and non-medical. For non-medical waste, the management has not done well due to inadequate infrastructure and procedures remain in the non-medical solid waste management is not well planned. Therefore, standard of non-medical waste management system is required byreformulatinga Standard Operating Procedure (SOP) of non-medical solid waste based on the concept of Green Hospital. Research on non-medical solid waste Tarakan Hospital performed with sample measurement on building waste. Based on the results of measurements, the rate of generation of hospital building is 1,7 kg/bed/day or 12,4 L/bed/day with nonmedical solid waste composition consisted of 63,8% organic, paper 14,34%, 10,62% plastic, 5,62% diapers and pads, 3,8% styrofoam, rubber 0,63%, 0,51% tin, 0,41% glass, 0.21% textile, and 0.06% wood. Designing Standard Operating Procedure (SOP) for non-medical solid waste management includes storage, collection, transfer, transportation, treatment, and final disposal. There are two plans for non-medical solid waste treatment, it is composting and utilization of inorganic waste."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S53440
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Sudirman
"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya.
Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar.
Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia.
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.
Hipotesis dalam penelitian, yakni :
1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah.
2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.
Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner.
Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh:
Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah.
Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah.
Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan.
Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2
Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.
Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.
Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan:
1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota.
2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang.
3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.
Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.
The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).
To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.
Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.
Hypothesis in this research, namely:
1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.
2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.
3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.
The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.
Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.
The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.
Based on the analysis results obtained:
Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.
The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.
Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.
Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.
The building of < 71 m2width
Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.
The building of 71 - 300 m2 width
Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.
The building of > 300 m2 width
Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.
Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.
Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.
Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.
Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:
1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.
2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.
3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11890
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>