Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDeregulasi perbankan Oktober 1988 memberikan dampak cukup besar terhadap perkembangan Lembaga?Lembaga Keuangan pada umumnya dan khususnya perbankan. Pakto 27 menyebabkanmuncul bank?bank baru dan pembukaan cabang-cabang bank baru,yang hampir sebagian besar didukung oleh Kelompok perusahaanbesar. Akibatnya persaingan menjadi semakin ketat, sehinggasetiap bank akan berupaya agar dapat beroperasi dengan seefisien dan se efektif mungkin. Bank Prita sebagai salah satu bank swasta nasionaldevisa yang cukup besar berusaha pula untuk mengembangkanusaha. SaIah satu perwujudannya adalah dengan rnembuka kantorcabang di Pondok Indah. Agar pembukaan Cabang ini dapat disebut layak, maka perlu dilakukan penelitian mendalam baikdan sudut internal maupun eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kelayakan danstrategi pembukaan Bank Prita Cabang Pondok Indah, denganmemberikan tekanan pada analisa SWOT, risk area dan strategibersaing, serta didukung analisa kuantitatif. Berdasarkananalisa SWOT yang dikaitkan dengan mekanisme AnalyticalHierarchy Process (AF4P) kami mencoba membuat suatu prioritaskebijakan yang sebaiknya ditempuh oleh manajemen, baik dalamjangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian empiris dilakukan terhadap masyarakat dikawasan pemukiman Pondok Indah dan lima kawasan disekitarnya, yakni Bintaro Jaya, Cinere, Lebak Lestari Indah,Bona Indah, dan Cirendeu. Penggunaan daftar pertanyaan (questionaires) terhadap 136 sampel dari 10 stratifikasi populasi mengambil bagian dalam penelitian ini. Dua belas pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah lokasi Bank Prita Cabang Pondok Indah tersebut cukup potensial untuk melanjutkan usahanya?2. Adakah pembukaan Bank Prita Cabang Pondok Indahdimaksudkan untuk rnenghimpun dana, menyalurkan danaatau kedua?duanya? 3. Adakah struktur organisasi Baik Prita Cabang PondokIndah sudah tepat untuk menunjang operasi sehari-hari? 4. Apakah kemampuan manajemen Bank Priita cukup baikuntuk mendukung pembukaan Cabang Pondok Indah? 5. Apakan prasarana dan sarana fisik di lokasi BankPnita Cabang Pondok Indah dapat menunjang operasi sehari?hari? 6. Apakah citra Bank Prita dapat menjamin/menunjangkeberhasilan dan berlangsungnya operasi Bank PritaCabang Pondok Indah? 7. Apakah sumber dana dan Bank Prita dapat menunjangoperasi Cabang Pondok Indah ? 8. Berdasarkan analisa biaya dan rnanfaat, apakah pbukaan Cabang Pondok Indah layak dijalankan? 9. Apakah pembukaan Bank Prita Cabang Pondok Indahdapat rnenunjang operasi Bank Pnita secara keseluruhan? 10. Jenís jasa pelayanan apa saja yang bisa ditawarkanoleh Bank Prita dan mempunyai potensi pemasaranyang cukup baik ? 11. Apakah Bank Prita Cabang Pondok Indah dapat mencapai payback period operaslonal sebelum atau tepat 2 tahun, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ? 12. Kebijakan?kebijakan manakah yang harus diprioritaskan oleh Bank Prita Cabang Pondok Indah, agar kelangsungan usahanya, baik dalam jangka pendek maupun Jangka panjang dapat terjamin ? Hasil dari penelitian ini secara ringkas dapatdiuraikan sebagai berikut : Lokasi Pondok Indah dan sekitarnya memang merupakanpasar yang sangat potensial, terutama untuk menghimpun dana.Dengan demikian strategi Bank Prita menjadikan Cabang PondokIndah sebagai sumber dana (source of fund) sesuai dengan keadaan ini. Saat ini kenaikan rata-rata penghimpunan dana yangdicapai oleh Bank Prita cabang Pondok Indeh sebesar Rp. 2,3milyar per bulan. Berdasarken hasil penelitian kami, bilapangsa pasar dibagi sema rata antara 7 cabang bank yangberoperasi di daerah tersebut, make kenaikan rata?ratapengimpunan dana Bank Prita Cabang Pondok Indah harus dapatmencapai paling tidak sebesar Rp. 3,3 milyar sampai denganRp. 4,7 milyar sebulan pada saat ini. Keadaan ini menjaditantangan Cabang tersebut untuk memperluas pangsa pasarnya. Struktur organisasi Bank Prita Cabang Pondok Indah cukup tepat untuk menunjang operasi sehari?hari cabang tersebut saat ini. Hal ini ditunjang pula oleh kemampuan manajemen Bank Prita, sarana dan prasarana fisik serta citra danpelayanan. Sementara itu, kemampuan keuangan Bank Prita jugadapat menunjang pembukaan Cabang Pondok Indah ini. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa faktor pelayananternyata menjadi daya tarik tersendlrl bagi masyarakat Pondok Indah dan sekitarnya. Beberapa kelemahan internal Bank Prlta seperti sempitnya diversifikasi produk, flekaibilitas pemberian Kredit,dan tingkat bunga patut dipertimbangkan untuk bersaingengafl bank-bank lain, terutama pada masa setelah Pakto 27. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan internal danAncaman-ancaman dari eksternal, nampaknya kedua aspek tersebut dapat dikurangi dampaknya oleh dua aspek SWOT yang lain yakni peluang dan kekuatan. Sehingga kelemahan-kelemahan danAncaman-ancaman tersebut tidak terlalu memberikan dampakyang signifikan terhadap Bank Prita secara keseluruhan. Hasil analisa biaya dan manfaat, menunjukkan bahwa pembukaan Bank Prita Cabang Pondok Indah layak dilaksanakan.Cabang ini juga dapat memenuhi persyaratan Bank Indonesiauntuk mencapal payback period operasional sebelum 2 tahunsejak mulai beroperasinya. Selanjutnya, analisa kami juga menunjukkan bahwa selama17 minggu operasinya Cabang ini memberikan kontribusi positif kepada Bank Prita secara keseluruhan, baik dari segiprofitabilitas, aktivitas, menurunnya biaya operasional,maupun sebagal sumber dana dan penyalur dana. Di lain pihakpembukaan Cabang inì ikut menaikkan resiko perbankan (assetand liabilities risk) Bank Prita secara keseluruhan, namuntrade-off antara keduanya masih menunjukkan kontribusipositif. Hasil penelitian ini juge memperlihatkan peluang-peluang yang bisa dimasuki dan dikembangkan oleh Bank PritaCabang Pondok Indah masih sangat luas. InI mencerminkan pulaProspek yang cukup balk bagi Cabang tersebut. Namun demikian masih perlu dilakukan penelitian lanjutanSecara lebih mendalam mengenai pangsa pasar dan Jangkauanpemasaran Bank Prita Cabang Pondok Indah, yaitu areapemukiman yang tidak termasuk dalam Jangkauan peneIitianini. Penelitian lanjutan ini Cukup penting untuk memperkuathasil identifikasi kekuatan persaingan perbankan dilingkungan Pondok Indah dan sekitarnya secara lebih akurat. Prioritas kebijakan yang harus ditempuh oIeh manajemendalam jangka pendek adalah memenuhi persyaratan BankIndonesia yakni payback period operasional tidak lebih daridua tahun. Sedangkan prioritas kebijakan dalam jangka panjang adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar(market share)."

"Dalam pembentukan sebuah negara, diperlukan tiga unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Selain ketiga unsur tersebut, sebagai tambahan diperlukan pula adanya pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memperoleh seluruh unsur tersebut bertahun-tahun yang lalu. Ketika suatu negara telah terbentuk, maka yang perlu dilakukan adalah menjalankan pemerintahan yang telah dibentuk untuk mempertahankan wilayah negara tersebut dan menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya dari segala segi kehidupan, terutama dari segi penghidupan yang layak, segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi keamanan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sistem perekonomian yang sesuai agar dapat membangun perekonomian negara yang kuat. Tentu saja untuk membangun perekonomian negara yang kuat bukan hal yang mudah, diperlukan kerjasama dari seluruh sektor negara. Salah satu bagian yang dapat mendukung perekonomian negara adalah sektor perbankan.Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah semakin meningkat, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai bidang perbankan, diharapkan dapat memperlancar perkembangan perekonomian dan mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang bersifat universal dan berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Hal ini tentu tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan yang sedemikian bagi perlindungan kepentingan publik dan upaya memacu perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia nasabah yang berada di bank, maka ketentuan rahasia bank diatur dalam undangundang perbankan yang saat ini telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Akan tetapi, pengaturan mengenai rahasia bank pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam undangundang telah diatur secara limitatif suatu mekanisme untuk membuka rahasia bank.Pengecualian rahasia bank hanya diperbolehkan untuk 7 (tujuh) kondisi, meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan nasabah penyimpan, dan atas permintaan ahli waris apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

---

In forming [of] a country, needed three fundamental elementary bodies, that is people, region, and government. Besides the three of elementary body referred [as], in addition needed also existence of confession from other country. Indonesia already getting the all elementary bodies are referred [as] for years ago. When a country has been formed, then that must conducted is run government that has been formed to maintain state region is referred [as] and to prosperous its people. Government must prosperous its people from all life facet, especially from competent subsistence facet, education facet, health facet, and security facet. To realize that all needed appropriate economics system to develops strong state economics. Of course to develop strong state economics not a simple one, needed cooperation from all state sectors. One part of the that can support state economics is banking sector.

Growth of banking sector in Indonesia has growing mounted, especially since go into effect code/law about banking in Indonesia that is Code/Law Number 10 year 1998 about change to the Code/Law Number 7 year 1992 about the banking (Code/Law Number 10 year 1998 about the banking) and its executor regulations. With existence of law instrument that arrange specifically hit banking area, expected can fluent economics growth and support improvement of development execution. Bank secrecy Rule is a universally rule and go into effect in banking world in the nation. This condition of course not got out of already the benefit and kindliness from arrangement that so for public interest protection and effort race economic development on a long term.

In effort realize secret guaranteed client that reside in bank, then bank secrecy rule is arranged in banking [code/law] that at this time has been innovated with Code/Law Number 10 year 1998 about the banking. However, arrangement hits bank secrecy at Code/Law Number 10 year 1998 about the banking still have some weaknesses. In [code/law] has been arranged in limitatif a mechanism to open bank secrecy. Bank secrecy Exemption only admissible for 7 (seven) condition, cover taxation importance, solution of bank receivable that delivered to Badan Urusan Piutang and Lelang Negara or Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), jurisdiction importance in criminal, civil dispute between its bank and client, information exchange between bank, by request of depositor client, and by request of heir if depositor client has passed away."

"Pembukaan konstitusi proklamasi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ( UUD NRI 1945) merupakan kristalisasi dari cita negara dan cita hukum negara republik Indonesia . Dalam pembukaan konstitusi tersebut terkandung alasan, tujuan dan misi negara berlandaskan nilai dasar pancasila.embukaan dianggap bertentangan dengan semangat pembukaan dianggap bertentangan dengan konstitusi."