Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia and Malaysia border has been disputed and led to misperception. By using Krauss and Morsella’s misperception concept, this study described that the border issue was occurred only online community member who never existed at the border area. Online community members constructed the discourse about border issue based on the agenda of mass media. While online community members and mass media lead discussionon sovereignty and nationalistic ideology, local border people concerned how they maintain the mutual relationship. The misperception which leadsto conflict in online community forum showed the extent of civil conflict mediated by mass and new media."

"Secara geografis antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan di darat dan di laut. Batas darat terdapat di Kalimantan memiliki panjang K.l. 2000 km-lari, sedangkan perbatasan laut terdapt di selat Malaka terdiri dari batas laut teritorial kurang lebih 174 nm, batas landas kontinen dan batas ZEE( kurang lebih 433nm) di Selat Singapura hanya batas laut teritorial kurang lebih 37,4 nm, , di laut China Selatan terdiri dari batas landas kontinen dan ZEE kurang lebih 594 nm, di perairan Tanjung Datu sepanjang 12 nm (batas laut teritorial, di perairan Selat Sebuko kurang lebih 29,6 nm(batas laut teritorial dan dilaut Sulawesi kurang lebih 165 nm(batas ZEE dan landas kontinen)

---

"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Skripsi ini membahas tentang cross border insolvency pada pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan suatu negara, transaksi bisnis mulai merambah melewati batas-batas negara, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk modal suatu perusahaan. Keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utangnya dapat membuat debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut disebut cross border insolvency. Salah satukasus terkait cross border insolvency adalah kasus permohonan pailit Penaga Timur Sdn.Bhd yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari. Permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah unsurunsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan lain yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Analisis yangdilakukan adalah untuk menjelaskan unsur-unsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, dan pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia.This paper discussed cross border insolvency in enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. As a country developing, business transactions begin to penetrate cross border, one of the business transcations is loan agreement for capital. The condition of debtors can not pay their debts can make the debtors go bankrupt. This is called as cross border insolvency. One of the cases of cross border insolvency is a bankruptcy of Penaga Timur Sdn.Bhd case that was filed by PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This paper examines the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvencyin the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This paper also examines the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. This study was conducted by using normative legal research method. The analysis presents the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, and the enforcement ofbankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara psychological well-being dan identitas nasional pada remaja yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sebagai tambahan, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat gambaran tingkat psychological well-being dan identitas nasional pada remaja di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Psychological well-being diukur menggunakan Ryff?s Scale of Psychological Wellbeing yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Sapto Ashardianto dkk di tahun 2012 sedangkan identitas nasional diukur menggunakan Collective Self- Esteem. Responden penelitian ini berjumlah 298 orang yang terdiri dari 149 orang Malaysia dan 149 orang Indonesia. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa psychological well-being berkorelasi secara signifikan dengan identitas nasional (r = 0.624; p = 0.000, signifikansi pada L.o.S 0.01) untuk responden Indonesia sedangkan pada Malaysia (r = 0.607; p = 0.000, signifikansi pada L.o.S 0.01). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat psychological well-being seseorang maka menunjukkan semakin tinggi pula identitas nasionalnya.

---

This study was conducted to find the correlation between psychological well-being and national identity in adolescence that lives in the border area of Indonesia and Malaysia. In addition, this research also aimed to depict psychological well-being and national identity among adolescence in these countries. This research used quantitative approach. Psychological well-being was measured using the Ryff 's Scale of Psychological Well-being adopted from previous research by Sapto Ashardianto et al. in 2012, and national identity was measured using the Collective Self-Esteem. The participant of this research are 298 people consist of 149 people of Malaysia and Indonesia 149 people. The main result of this research showed that psychological well-being correlated significantly with national identity (r = 0.624; p = 0.000, significant at L.o.S 0.01) for the Indonesia participant and in Malaysia (r = 0.607; p = 0.000, significant at L.o.S 0.01) , That is, the higher psychological wellbeing of one?s own, the higher his/her national identity."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan Pasar Tradisional di Entikong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tidak berkembanganya Pasar Tradisional di Entikong disebabkan oleh implementasi kebijakan pengembangan Pasar Tradisional yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan pengelola pasar. Terdapat beberapa faktor yang membuat pasar menjadi tidak berkembang, seperti kurangnya kunjungan pembeli di pasar, minimnya keuntungan yang diperoleh pedagang, besarnya kenaikan tarif retribusi penyewaan kios, kondisi lingkungan pasar yang tidak kondusif dan banyaknya sarana fisik pasar yang rusak.

---

This thesis discuss about the development of Traditional Market in Entikong by local government Sanggau regency. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. The result of this study show that the undeveloped of traditional market in Entikong caused by the implementation of development traditional market policy by local government employer doesn?t run optimally and weak managing that applied by department of trade and market organizer. There are several factor that make market become undeveloped, such as the less of buyers come to the market, the less of profit that merchant can get, the increase of retribution shop rent fee, the condition of market area that unsupported and a lot of market facility that out of order."

"ABSTRACTAs a country that has a long history, Indonesia has a very rich national cultural heritage. Strategically located in the trading route, automatically shapes the culture of this country. The cultural heritages, which are ranging variously from traditional dance, traditional foods, traditional music and songs, languages, clothes, and many more, spread evenly throughout the regions in Indonesia. There are two kinds of cultural heritage, namely tangible cultural heritage and intangible cultural heritage, which Indonesia has both types. The great number of these cultural inheritances should be preserved and protected by the go vernment."

"Perbatasan negara juga merupakan boundary dan frontier, yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara. Pengelolaan perbatasan negara harus didukung oleh ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Salah satu bentuk dukungan nyata berupa patroli pengamanan perbatasan negara secara intensif. Sehingga, perlu adanya perencanaan yang efektif dalam meminimalisir tingkat risiko di lapangan. Sistem Informasi Geografis memberikan solusi fungsi analisis medan secara otomatis. Analisis medan mampu menilai tingkat risiko patroli pengamanan berdasarkan kriteria geografi militer. Penelitian ini menggunakan model Applied Research yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Penilaian awal terhadap perbandingan 3 pendekatan intelijen (GeoInt, Humint, Osint) bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 33 prajurit TNI AD aktif. Adapun, implementasi Geospatial Intelligence bersifat kualitatif dengan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Sumber data berasal dari geodatabase milik BIG (Demnas, Hidrologi), DITTOPAD (Peta Topografi), Kementan (Data vektor jenis tanah) dan ESA (Citra Satelit Sentinel-2A). Hasil penelitian menunjukkan tingkat risiko tertinggi merupakan ancaman musuh dengan persentase 44,1 % dan terendah karena adanya hambatan vegetasi yang rapat dengan persentase 7,2 %. Penelitian ini juga menghasilkan Peta Rekomendasi Rute Patroli yang memiliki tingkat risiko yang rendah berdasarkan klasifikasi standar NATO (Go, Slow Go, dan No Go).

---

National borders are also boundaries and frontiers, which have strategic value for the country's sovereignty. A robust national resilience must support national borders' management to face threats, challenges, obstacles, and disturbances. One form of real support is in the form of intensive patrols to protect the national border. Thus, it is necessary to have adequate planning in minimizing the level of risk in the field. Geographical Information System provides solutions for automatic terrain analysis functions. Field analysis can assess the level of risk of security patrols based on military geography criteria. This study uses an Applied Research model that is qualitative and quantitative (mixed method). The initial assessment of the comparison of 3 intelligence approaches (GeoInt, Humint, Osint) is qualitative. Data collection through questionnaires to 33 active TNI AD soldiers. Meanwhile, Geospatial Intelligence's implementation is qualitative with the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. Data sources come from the geodatabase belonging to BIG (Demnas, Hydrology), DITTOPAD (Topographic Map), Ministry of Agriculture (Soil Type), and ESA (Sentinel-2A). The results showed that the highest level of risk was an enemy threat with a percentage of 44.1%, and the lowest was due to dense vegetation barriers with a percentage of 7.2%. This research also produced a Patrol Route Recommendation Map with a low-risk level based on the standard NATO classification."