Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profil keberdayaan konsumen dari perspektif demografi, sosial ekonomi dan kekosmopolitan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya keberdayaan konsumen di perdesaan dan perkotaan. Secara umum, responden yang paling tidak berdaya berdasarkan perspektif demografi, sosial ekonomi dan kekosmopolitan adalah berusia > 37 tahun, bekerja di perdesaan, kategori pendapatan ≤ IDR 397,874.57/kapita/bulan di perdesaan dan perkotaan, besar keluarga ≤ 4 orang di perdesaan, lama pendidikan ≤ 9 tahun di perdesaan dan tidak kosmopolit di perdesaan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan responden yang semakin kosmopolit akan meningkatkan keberdayaan konsumen. Salah satu upaya untuk memberdayakan konsumen adalah dengan mengintensifkan pendidikan konsumen melibatkan pemerintah, LSM maupun swasta.

---

The purpose of this research was to analyze the profile of consumer empowerment and the influence of demographic characteristics, socio-economic status and cosmopoliteness on consumer empowerment in rural and urban area. The research finding indicated a low consumer empowerment in urban and rural area. In general, most respondents who were not categorized as empowered consumer were aged >37 years old, working in rural areas, included in income category ranged IDR 397,874.57/capita/month both in rural and urban areas, family size of ≤ 4 persons in rural areas, length of education ≤9 years in rural areas and not cosmopolite in rural areas. Higher level of education and the more cosmopolite the respondents would increase consumer empowerment both in rural and urban area. One of the attempts in empowering consumers is by intensifying consumer education involving government, NGOs, and private sector."

"Jalan kaki merupakan transportasi mendasar untuk manusia. Oleh sebab itu, walkability sebagai sebuah gagasan mengenai lingkungan dan kegiatan jalan kaki menjadi penting untuk dibahas. Namun, pembahasan mengenai konsep ini dengan pendekatan persepsi masih jarang diliput, sedangkan persepsi memiliki peran yang sama pentingnya dengan penilaian secara objektif lingkungan karena memengaruhi pengalaman pedestrian secara langsung saat jalan kaki. Didasarkan hal tersebut, studi ini mengeksplorasi persepsi pedestrian terhadap ruang jalan kaki dengan tujuan untuk memotret ruang jalan yang walkable dan dipersepsikan walkable, serta atribut-atribut yang memengaruhinya, dengan memerhatikan aspek-aspek walkability seperti keamanan, kenyamanan, ketergunaan, dan daya tarik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, studi ini menggunakan studi kasus di kawasan Suryakencana. Studi ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan bantuan pemetaan, serta observasi untuk menangkap pengalaman jalan kaki pedestrian. Kemudian, data dianalisis dengan analisis tematik untuk mengungkap persepsi pedestrian serta atribut yang terlibat. Didapatkan lima kategori persepsi pedestrian terhadap ruang jalan kaki mereka yaitu enjoyable, functional, habituated, unexciting, dan cautious. Selain itu, terdapat 17 atribut ruang jalan kaki yang terlibat dalam pembentukan persepsi tersebut yang berasal dari lingkungan dan eksternal pedestrian. Studi ini diakhiri dengan pemahaman bahwa atribut dari lingkungan jalan kaki memengaruhi persepsi pedestrian dengan cara intervensi terhadap keterbacaan ruang, kebutuhan ruang jalan kaki, dan kemampuan ruang dalam mengakomodasi kegiatan jalan kaki. Diharapkan melalui studi ini dapat membantu memberi masukan terhadap perencana kota dalam merencanakan kawasan yang walkable.

---

Walking is a fundamental transportation for humans. Therefore, walkability as a concept about walking environment is essential to be discussed. However, discussion on this concept through perception is still overlooked, while perception has an equally crucial role as objective quality of an environment for walking because it affects how the environment is being experienced by pedestrian while walking. Grounding on that condition, this study explored pedestrian perception on walking space with aim to portray a walkable walking space and related attributes from the walking space that is not only considered walkable objectively, but also subjectively through pedestrian perception, by considering walkability aspects such as safety, comfort, attractiveness (interest) and usefulness. To comply with that aim, this study use a study case in Suryakencana area and utilize semi-structured interview, complemented by mapping, and observation to capture pedestrian’s walking experience and perception. All those information is analysed using thematic analysis to reveal pedestrian perception and its related attributes. This study revealed five pedestrian perception on their walking space, which are enjoyable, functional, habituated, unexciting, and cautious. There are 14 external attributes from the walking environment and 3 internal attributed from pedestrian characteristics that are involved in the making of pedestrian perception. This study concluded that attributes from walking space affect pedestrian perception by intervening the legibility of the walking space, walking needs, and ability of the space in accommodating walking. Hopefully, this study can provide input to urban planners when planning walkable area."

"In the popular imagination, Caribbean islands represent tropical paradise. This image underlies the efforts of many environmentalists to protect Caribbean coral reefs, mangroves, and rainforests. Much less attention is given to environmental conditions in urban areas, where the islands poorer citizens suffer from exposure to garbage, untreated sewage, and air pollution. Concrete Jungles explores why these issues tend to be ignored, demonstrating how mainstream environmentalism reflects and reproduces class and race inequalities. Based on over a decade of research in Kingston, Jamaica, and Willemstad, Curaçao, the book contrasts the uptown environmentalism of largely middle-class professionals with the downtown environmentalism of inner-city residents. It combines an original and sophisticated theoretical discussion of the politics of difference with rich ethnographic detail, including vivid depictions of Caribbean ghettos and elite enclaves. The book presents a novel approach to environmental injustice, combining a political economy perspective with attention to the cultural politics that naturalize socio-ecological inequalities. One of the first works to extend environmental anthropological theory to explicitly include the study of cities, the book shows how divergent forms of environmentalism articulate class, race, and urban space. Forms of environmentalism that implicitly or explicitly understand cities as opposed to nature, and poor people as a threat to environmental purity, contribute to urban naturalisms that naturalize social hierarchies and the unequal distribution of environmental problems."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas relasi kuasa dalam dalam ruang kota Kyoto melalui analisis konflik pemandangan lanskap kota keikan ronsou . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana berbagai kelas masyarakat Kyoto menegosiasikan kekuasaan mereka dalam pembentukan ruang kota. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis dialektika sosio-spasial ruang kota berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori-teori ruang kota Henri Lefebvre. Hasil temuan penelitian skripsi ini adalah fakta bahwa pemerintah Kyoto mendominasi pembentukan ruang Kyoto dengan pembangunan terpimpin yang berorientasi kapitalis berdasarkan kepentingan kelas masyarakat pemilik modal dan menjadikan ruang tersebut teralienasi dari identitas kota sebagaimana dipikirkan oleh masyarakat Kyoto.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the power relations in urban Kyoto through analysis of urban scenery conflicts keikan ronsou . This study aims to understand how various classes of Kyoto citizen negotiated their power and shaped the city as well as how the city shaped them. This is a socio spatial dialectic analysis of urban space using theories from Foucault and Lefebvre. The findings of this study show that Kyoto municipal government rsquo s dominating spatial agency shaped the city center based on capitalist rationality which favors the interests of the city development project shareholders. The researcher suggests that this form of development alienates the city center from Kyoto city rsquo s identity held by its citizens."

"Program yang berguna untuk memprediksi debit limpasan dari peristiwa hujan di daerah aliran sungai adalah HEC-HMS. Hasil hidrograf analisis HEC-HMS akan bergantung pada karakteristik DAS. Arc-Hydro dan HEC-Geo HMS adalah program yang biasanya digunakan dalam permodelan hidrologi dalam Sumber Daya Air. Arc-Hydro digunkana dalam input topografi menggunakan informasi dari Peta DEM untuk mendeliniasi DAS. Selanjutnya, dalam memvisualisasikan karakteristik DAS, digunakan HEC-Geo HMS. Hasil analisis Arc-Hydro tergantung pada sensitivitas peta topografi. Karena bentuk permukaan yang kompleks dikarenakan efek dari urbanisasi di daerah perkotaan menyebabkan banyaknya modifikasi pada pola jalur jaringan alami. Hal ini, akan mempersulit program Arc-Hydro dalam menentukan batas DAS sehingga dihasilkan penentuan batas DAS yang tidak sesuai yang akan berdampak pula pada penentuan karakteristik DAS. Penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis perbedaan penentuan batas DAS di wilayah urban dan rural oleh Arc-Hydro dengan editor vertex dan dampaknya terhadap respons DAS. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan luas tangkapan hasil deliniasi Arc-Hydro dengan deliniasi manual (hasil validasi ke lapangan) memiliki perbedaan yang signifikan pada daerah urban dibandingkan dengan daerah rural. Hasil tersebut juga berdampak signifikan pada hasil simulasi hidrograf limpasan banjir di wilayah urban. Maka disimpulkan bahwa penentuan batas DAS di wilayah urban tidak hanya dapat mengandalkan program Arc-Hydro, melainkan perlu dilakukan validasi ke lapangan agar dihasilkan batas DAS yang sesuai pada lokasi.

---

A useful program for predicting runoff discharge from rain events is HEC-HMS. The results of the HEC-HMS hydrograph depends on the characteristics of the watershed. Arc-Hydro/HEC-Geo HMS are programs that are usually used in hydrological modelling in Water Resources. Arc-Hydro is used to make topographic input using information from the DEM Map to delineate watershed. Next, in visualizing the characteristics of the watershed, HEC-Geo HMS is used. The results of the Arc-Hydro analysis depends on the sensitivity of the topographic map. Due to complex surface shapes because of the effect of high-level urbanization in urban areas, it caused that there is so many modification on the natural network path. This will complicate the Arc-Hydro program in determining watershed boundaries. The objective of this research is to analyse the performance of Arc-Hydro to make a watershed delineation and their influence on the watershed responses using HecGeo-HMS. Based on the results of the study, the resulting catchment area of the Arc-Hydro delineation with manual (based on the field survey) deliniation has a significant difference in urban areas compared to rural areas. These results also have a significant impact on the results of hydrograph simulations of flood runoff in urban areas. So it was concluded that the determination of watershed boundaries in urban areas does not only rely on the Arc-Hydro program, but needs to be validated to the field in order to produce an accurate watershed boundary."

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."