Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unaccompanied minor asylum seekers are vulnerable and thus, provided special international law protections. However, in reality, they are being mistreated as illegal immigrants and on the receiving end of ethnic violence, discrimination, restrictions in enjoyment of their rights duly recognised by international human rights law. This article identifies legislative, policy and support mechanisms which encompass the minimum UMAS guardianship standards at international law and which are evidence-based from best practice models for the provision of guardians for UMAS internationally. It presents situation of UMAS in relation to human rights violations with emphasis on the legal framework and practices in Australia and five ASEAN State Members. This article also highlights the various stands taken by various countries providing better legal framework and practices regarding the terms for protection and enforcement of human rights for UMAS. Finally, this article provides recommendations for Australia and ASEAN Member States to adopt in order to realise the international human rights of UMAS with respect to guardianship.

---

Pencari suaka di bawah umur (Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMAS)) berada dalam keadaan rentan dan karenanya mendapat perlindungan hukum internasional khusus. Namun demikian, atas dasar ras, mereka seringkali diperlakukan sebagai imigran ilegal di banyak dan menjadi korban tindak kekerasan, diskriminasi dan hambatan menerima hak-hak mereka sebagaimana yang telah dijamin dalam hukum hak asasi manusia internasional. Artikel ini mengidentifikasi peraturan legislatif, mekanisme kebijakan dan dukungan, yang memenuhi standar minimum perwalian dalam hukum internasional dan yang terbukti menjadi model praktik terbaik terkait peraturan perwalian UMAS secara internasional. Artikel ini juga menjelaskan situasi yang dialami UMAS dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan penekanan pada kerangka hukum dan praktik di Australia dan lima negara ASEAN. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pandangan negara-negara dalam menyediakan kerangka hukum dan pelaksanaan yang lebih baik terkait persyaratan perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia bagi UMAS. Pada bagian akhir, artikel ini memberikan rekomendasi bagi Australia dan negara anggota ASEAN untuk mengakui hak asasi manusia internasional UMAS terkait perwalian."

"Tulisan ini berusaha memetakan pengetahuan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang relatif masih jarang mendapatkan sorotan dalam studi Hubungan Internasional. Pembacaan yang melihat serta memproblematisasi bias kolonial dalam rezim pengungsi internasional serta kategorisasi dari migrasi transit dan pengungsi-pencari suaka, akan menjadi titik berangkat tulisan ini. Melalui tinjauan taksonomis terhadap 22 literatur, tulisan ini kemudian berusaha mengkontekstualisasikan dinamika pengungsi di Indonesia dengan migrasi-pengungsi secara lebih luas lewat pembacaan genealogis yang menyentuh aspek legal, multisiplistas aktor, dan (re)konseptualisasi konsep transit yang kerap disematkan kepada konteks Indonesia, sembari berusaha mengedapankan pengetahuan yang dibawa oleh pengungsi di Indonesia itu tersendiri. Penulis menemukan bagaimana di Indonesia, diskursus pengungsi, yang baru masuk ke Indonesia di periode gelombang pengungsi Indochina pada dekade 1970-an, berkelindan erat dengan pola migrasi-pengungsi internasional, utamanya lewat fractioning dan kategorisasi transit-pengungsi-pencari suaka, dan terus direproduksi dalam kerangka pengamanan hingga sekarang. Secara tataran pengetahuan, penulis menilai bahwa produksi pengetahuan di ranah akademik tentang pengungsi di Indonesia kurang lebih berada di bawah satu payung ‘kritis’ yang sama dan berusaha mengarusutamakan pengetahuan dari pengungsi di Indonesia, namun masih banyak ceruk pengetahuan yang masih bisa diisi dan dinavigasi lebih lanjut.

---

This article seeks to map the knowledge of refugees and asylum seekers in Indonesia, which, relatively speaking, has not been thoroughly investigated by International Relations-adjacent scholarship. An outlook that problematizes colonial biases on international refugee regime, as well as the categorization of transit migration and refugee-asylum seeker, will be central to this reading. Departing from taxonomic appraisal of 22 accredited-literatures, this article aims to contextualize the dynamics of refugees in Indonesia within the broader scope of migration-refugee studies through a genealogical reading that encompasses legal aspects, multiplicity of actors, and the (re)conceptualization of the transit concept oft-attributed to the Indonesian context, whilst trying to posit decentralized knowledge coming from refugees themselves. This author postulates that in Indonesia, discourses (and the language) of refugees, which predominantly emerged during the influx of Indochinese refugees in the 1970s, were/are heavily intertwined with the patterns of international migration-refugees, primarily through fractioning and categorization-labelling of transit-refugees-asylum seekers, and continues to be reproduced under securitized framework and language to this day. Insofar knowledge production on academia level, this author remarks that knowledge production of refugees in Indonesia virtually falls under a similar 'critical' umbrella, which seeks to prioritize knowledge from refugees in Indonesia, whilst acknowledging a plethora of knowledge gaps that can be probed and inquired further."

"ABSTRAKPerlindungan terhadap Pencari suaka di Indonesia telah menjadi masalah bagiPemerintah Indonesia ia untuk beberapa tahun terakhir, Pencari suaka tunduk padaberbagai kebijakan perlindungan hak, perlindungan ini dijabarkan dalam ketentuanNasional dan Internasional yang sudah Indonesia ratifikasi, Indonesia tidakmeratifikasi konvensi pengungsi, namun telah menjadi salah satu tempat transit untukpara Pencari suaka yang mencari perlindungan di Australia, akibatnya semua orangasing secara tidak sah yang hadir dan terdeteksi di Indonesia tunduk pada hukumnasional yang relevan. Skripsi ini menjelaskan perlindungan hak, Yang berhakdiperoleh Pencari suaka di Indonesia. Di analisa melalui kasus pencari suaka yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia. Indonesia tidak memiliki kerangkahukum dalam negeri untuk melakukan perlindungan terhadap Pencari suaka danPengungsi, membuat mereka rentan terhadap perampasan hak mereka. Melalui metodepenelitian hukum normatif dan metode Analisa pendekatan Yuridis Normatif dengancara menganalisa data kualitatif. Analisis ini menyimpulkan bahwa masalah yangmembayangi segalanya dalam kehidupan Pencari Suaka di Indonesia merupakandampak dari langkah-langkah keamanan perbatasan oleh Australia yang mencakuppeningkatan dalam penggunaan rumah detensi Imigrasi di Indonesia. Yang membatasikemampuan Pencari Suaka untuk mencapai wilayah di mana mereka dapat mengklaimperlindungan di bawah Konvensi mengenai Status Pengungsi dan kurangnya solusijangka lama untuk penderitaan mereka telah membuat Pencari suaka ditahan denganwaktu tak tentu dan menempatkan mereka pada risiko Peningkatan Pelanggaran HakAsasi Manusia.

---

ABSTRACTThe Protection of Asylum seekers in Indonesia has been a concerning Indonesia’sGovernment Problem for the past several years, Asylum seekers and Refugees aresubject to a board range of rights protections, These protections are spelled out in theprovisions of National and International Instruments that Indonesia had ratified,Indonesia is a non-signatory to the refugee convention, yet it has become one of transitpoints for Asylum seekers seeking refuge in Australia, as a result all unlawfullypresent foreigners detected in Indonesia are subject to the relevant domestic laws. Thethesis describes the rights protection, which entitled to Asylum seekers in Indonesia.Analyzed through the cases of Asylum seekers who are detained in Indonesia’sImmigration Detention center. Indonesia lacks of domestic framework for conductingAsylum seekers and Refugees protection makes them vulnerable to the deprivation oftheir Rights. Through the normative legal research method as well as JuridicalNormative analysis with the approach method of analyzing the data is qualitative dataanalysis. This analysis conclude that the problem, which overshadows all else in thelives of Asylum seekers in Indonesia is the impact of border security measures byAustralia that include increase In the use of Immigration detention in Indonesia.Restricting the ability of Asylum Seekers to reach territory where they may claimprotection under the Convention Relating to the Status of Refugees and lack of adurable solution to their plight left Asylum seekers detained with an Indefinite timeand puts them at Increased risk of Human Rights Violations."

"Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka dari Asia yang masuk ke Indonesia untuk transit ke negara ketiga. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi mendapatkan sejumlah permasalahan dalam menghadapi Pengungsi dan Pencari Suaka yang transit di Indonesia. Termasuk di dalamnya upaya pemenuhan Hak-Hak Asasi Pengungsi dan Pencari Suaka. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian didapatkan pemahaman bahwa keengganan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi menyebabkan Indonesia belum dapat menentukan sendiri status pengungsi. Sehingga harus bekerjasama dengan lembaga internasional yang fokus pada penanganan pengungsi, yaitu United Nation High Commissioner For Refugees UNHCR . Penulis juga menyarankan, Indonesia perlu melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi, agar dapat lebih leluasa membantu penanganan pengungsi yang transit dan hadir di Indonesia. Indonesia juga diharapkan bisa membantu semaksimal mungkin pemenuhan hak-hak asasi pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This thesis discusses the Legal Protection and Human Rights of Refugees and Asylum Seekers from Asia who enter Indonesia for transit to third countries. Indonesia that has not ratified the Convention and Protocol Of Refugee 1951 on the Management of Refugees has received several problems facing Refugees and Asylum Seekers who transit in Indonesia. This includes efforts to fulfill the Refugees 39 and Asylum Refugees 39 Rights. The method used in writing is the normative research method with the approach of legislation, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. From the research result, it is found that Indonesia 39 s reluctance to ratify the 1951 Convention on the Management of Refugees has made Indonesia unable to determine its own refugee status, so it must cooperate with international institutions focusing on refugee handling, United Nation High Commissioner For Refugees UNHCR . The authors also suggest that Indonesia needs to ratify the Convention and Protocol Of Refugee 1951 on the Management of Refugees, in order to more freely assist the handling of refugees who transit and present in Indonesia. Indonesia is also expected to help as much as possible the fulfillment of the basic rights of refugees and transit asylum seekers in Indonesia with existing laws and regulations."

"In the last few years, the cryptocurrency bitcoin has repeatedly made worldwide headlines with its fluctuations in value and the uncertainty regarding the legal framework under which it operates. While bitcoin has swiftly become the foremost example of a virtual currency, it is by no means the only one. In-game currencies and currencies used as part of a loyalty scheme are examples as of other forms of virtual currencies. Moreover, new forms of virtual currency used mainly for investment purposes—derived from cryptocurrencies such as bitcoin—are rapidly gaining hold. This book focuses on the legal aspects of virtual currencies from the perspective of financial and economic law. It establishes a typology of virtual currencies and assesses whether they can be considered as money. The author analyzes whether the EU legal frameworks on electronic money, payment services, anti-money laundering, and markets in financial instruments can be applied to virtual currencies. A functional comparison is made to the US, where more regulatory initiative has been identified. The book concludes by answering the question of whether—and how—virtual currencies should be regulated within the EU."

"ABSTRAK Indonesia bukan negara pihak dan tidak meratifikasi UN Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi Status Pengungsi) Tahun 1951. Ditinjau dari aspek hukum internasional, maka permasalahan pengungsi merupakan hak prerogatif negara tersebut  apakah mau atau tidak menerima para pencari suaka dan pengungsi masuk ke wilayahnya. Namun dari aspek kemanusiaan, bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya, sekalipun orang tersebut bukan warga negaranya. Komitmen Indonesia atas perlindungan pengungsi terlihat ketika Indonesia menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang tahun 1979. Indonesia pada dasarnya telah mengadop Konvensi Status  Pengungsi Tahun 1951 dan Protokolnya Tahun 1967 dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dimana Pasal 25 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan suaka kepada orang asing. Hal ini membuat Indonesia terlilit permasalahan akibat lamanya proses penentuan status sebagai pengungsi. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan berinteraksi dengan warga lokal, membawa dampak ideologi, sosial budaya, pelanggaran hukum dan ancaman bagi keamanan nasional. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulannya Meskipun telah diterbitkan  Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi dari luar negeri, namun materi muatan dan implementasi belum menemukan solusi lamanya proses menunggu pengungsi. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan UU penanganan pengungsi, penempatan pengungsi di pulau tertentu, pemberian hak bekerja dan berusaha serta revitalisasi community house.

---

ABSTRACT

As a country, Indonesia upholds the safety and well-being of each person, including asylum seekers from foreign countries. Indonesia possess a strong committment to protect asylum seekers. For example, Indonesia once accepted and accomodated 250.000 Vietnamese into Galang Island, Riau Province in 1979. Although Indonesia is non-ratifying country of the UN Convention Relating to the Status of Refugee 1951, Indonesia has adopted its values through Article 25 of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations which authorize the President of Indonesia to provide asylum to refugees in need. However, some issues remains in Indonesia as transit country including the process to determine refugee status which take longer than it needs to be. This issue should be addressed quickly because when refugees are permitted entry to a country, it will have impacts to several aspects, such as ideology, socio-cultural, legal, and national security. This research is conducted using normaitve juridical approach which focused to analyze the implementation of norms and rules in positive laws. This research finds that although Indonesia has Presidential Decree No. 125 of 2016 on the Treatment of Refugees and Asylum Seekers, but it is still inable to provide solution to accelereate the process of determining refugee status. This research offers to create a Law (UU) specific on the treatment of refugee, relocate the refugee into an empty island, provide the refugee with right to work and right to own a business, and revitalize community house.

Keywords: Asylum Seekers, status of Refugee, Transit Country

"

"Tesis ini membahas tentang peran UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dilihat dari segi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan analisa SWOT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang di dalamnya memuat ketentuan masalah HAM tetapi juga menegakkan peraturan perundangan, prosedur, dan asas selective policy keimigrasian Indonesia.

---

This thesis discusses the role of UNHCR and IOM in the handling of asylum -seekers and refugees in terms of state sovereignty national interest, anti SWOT analys. The study was a qualitative study with data collection through in -depth interviews, library research, and observation.

The results suggest that Indonesia as a souvereign state issued a Presidential Decree that regulates the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia describing the conditions in which human rights issues but also enforce laws and regulations, procedures, principle Indonesian and selective immigration policy."