Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial ServiceAuthority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimesin Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’sinvestigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market,insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors.Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, publicprosecutor, police, and KPK (Indonesia’s corruption eradicating commission). The result was in aform of juridical aspect and written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paperwas as follows: there was an overlapping of authorities between OJK’s investigators and publicattorney’s investigators, police, and KPK, be they in the investigation of general crimes and thatof special crimes/corruption. As for the effectiveness of OJK’s investigators, it should be proved yetin the future.Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dalam memberantas kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan inimuncul karena di Undang-Undang OJK ada penyidik OJK dengan otoritas investigasi kejahatanOJK, termasuk; perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, danlembaga jasa keuangan sektor lainnya. Sementara itu, ada peneliti lain dengan kewenangan untukmenyelidiki, yakni, jaksa, polisi, dan KPK (korupsi di Indonesia memberantas komisi). Hasilnyaadalah dalam bentuk aspek yuridis dan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan daripenelitian ini adalah sebagai berikut: ada tumpang tindih kewenangan antara peneliti OJK danpengacara publik penyidik, polisi, dan KPK, baik itu dalam penyelidikan kejahatan umum dankejahatan khusus / korupsi. Adapun efektivitas penyidik OJK, itu harus dibuktikan namun di masadepan."

"Cyber crime and cyber terrorism investigator’s handbook is a vital tool in the arsenal of today’s computer programmers, students, and investigators. As computer networks become ubiquitous throughout the world, cyber crime, cyber terrorism, and cyber war have become some of the most concerning topics in today’s security landscape. News stories about Stuxnet and PRISM have brought these activities into the public eye, and serve to show just how effective, controversial, and worrying these tactics can become.Cyber crime and cyber terrorism investigator’s handbook describes and analyzes many of the motivations, tools, and tactics behind cyber attacks and the defenses against them. With this book, you will learn about the technological and logistic framework of cyber crime, as well as the social and legal backgrounds of its prosecution and investigation. Whether you are a law enforcement professional, an IT specialist, a researcher, or a student, you will find valuable insight into the world of cyber crime and cyber warfare."

"Sustainable finance is a holistic approach to the sustainability development goals (SDG), so that the interdependence between environmental, social, and governance issues is unveiled. Sustainable finance takes into account the various challenges following from social change and sustainability, the evolution of capital markets, and the development of efficient risk management practices. Governance issues are an integral part of sustainable finance. However, academic literature has generally neglected to consider strategies to prevent and fight financial crimes as a crucial component of sustainable finance. The aim of this book is to focus on the interconnectedness between sustainable finance and preventing/fighting financial crime, not only as a crucial governance issue, but also as a deep challenge for social and even environmental issues. There is no really sustainable finance without developing strong and efficient means to fight financial crimes."

"Karya ilmiah ini membahas secara komprehensif mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Jasa Keuangan. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena pada Pasal 49 UU OJK menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi pengawasan OJK sedikit banyak akan bersentuhan dengan kejahatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan, namun pada kenyataannya pegawai OJK tidak mempunyai fungsi penyelidikan. Oleh karena itu diperlukankejelasanmengenai kedudukan antara UU OJK dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa selain Kepolisian dan PPNS, Pegawai OJK juga diberikan kewenangan sebagai penyidik agar dapat melaksanakan tugas penyidikan di bidang jasa keuangan.

---

This thesis comprehensively explains about the extent of authority possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling Financial Crime. The questions and problems are raised based on article 49 in OJK Regulation mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator related with OJK, there is a special authority given to other it is allowed for party based on KUHAP.

OJK supervision itself mostly will relate to financial crime investigation while in fact OJK doesn’t have the authority of investigation. Therefore, it is essential to make some deliberations about the connection between UU OJK and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) in which mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator, OJK is also allowed to act as an investigator in financial crime."

"Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial. Kejahatan Finansial termasuk Kejahatan Kerah Putih, meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormatan tinggi terkait dengan pekerjaannya. Bentuk kejahatan kerah putih memiliki unsur status yang melekat pada pelaku dan tindakan yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Destruksi kejahatan kerah putih meliputi runtuhnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan sosial, moral masyarakat, serta kredibilitas pemerintahan dan sektor swasta. Penelitian ini mengkaji aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. Peneliti menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang mendatangkan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun bagi para korbannya. Pembahasan menggunakan sudut pandang kejahatan kerah putih dengan menggunakan metode grounded theory melalui wawancara mendalam para pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini adalah dinamika aspek criminaloid dan organizational criminogenic dalam kejahatan korporasi. Dalam aspek criminaloid, didapati pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah memberikan pengakuan, memiliki status sosial dan budaya tertentu, memiliki sensitivitas moral dan kecerdasan, serta memiliki keterampilan, namun ragu dalam bertindak. Sedangkan, pada aspek organizational criminogenic didapati pelaku berada pada lingkungan dengan ambisi berorientasi profit, memiliki persepsi bisnis tertentu, memiliki sikap loyal terhadap kelompoknya dan sumber daya manusia yang dimiliki cenderung homogen. Kebaruan penelitian ini adalah temuan bahwa dibutuhkan situasi yang mendukung  kejahatan finansial berdasarkan ilustrasi kasus yang digunakan. Aspek situational criminogenic dalam penelitian ini adalah bentuk bisnis yang memanfaatkan sentimen religi, menggunakan sistem koperasi dan pengelolaan dana dengan skema Ponzi. Peneliti telah menemukan triangulasi dari dinamika criminogenic baru dalam kasus yang melibatkan aspek criminaloid dan organizational criminogenic, yaitu situational criminogenic. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan guna mencegah serta melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan finansial dan juga pihak korporasi agar mampu menjalankan usaha mereka dengan baik dan taat aturan hukum.

---

Financial crime in Indonesia since 2014-2018 has a total of 241,367 cases. In 2018 the area of the Polda Metro Jaya unit, had the highest number of cases of 5,526 cases of financial crimes. Financial Crimes including White Collar Crimes, include various forms of crime has an element of status attached to the perpetrator and the action is different from other conventional crimes. The destruction of white-collar crime includes the collapse of trust in economic and social institutions, public morals, and the credibility of government and the private sector.

This study examined the determinant aspects of financial crime in Indonesia from the First Travel and Pandawa cases, which brought a total loss of Rp. 1 trillion for the victim. Researcher used the grounded theory method through in-depth interviews of the perpetrators of the crime.

The results of this study are the dynamics of criminaloid and organizational criminogenic aspects of corporate crime. In the criminaloid aspect, it is found that the perpetrators have a tendency to easily give recognition,  a certain social and cultural status, moral sensitivity and intelligence, and skills, but are hesitant to act. Meanwhile, in the organizational criminogenic aspect, it was found that the perpetrators were in an environment with profit-oriented ambitions, had a certain business perception, a loyal attitude towards their group and the human resources tended to be homogeneous. The novelty of this research is the situational aspect, that  utilizes religious sentiments, uses a cooperative system and manages funds with a Ponzi scheme.

Researcher have found triangulation of new criminogenic dynamics in cases involving criminaloid and organizational criminogenic aspects, namely situational criminogenic. The result of this study, is expected to be the basis for making policies to prevent and protect the public from all forms of financial crime and also the corporations, so that they are able to run their business properly and obey the law."

"ABSTRAKFarmasi merupakan salah satu kebutuhan dari kehidupan manusia, sehingga perlu dijamin kualitasnya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam pembuatannya, harus memenuhi kriteria dalam segi mutu, manfaat, keamanan, dan kualitasnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan (pada tahap produksi), pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen (tahap perdagangan). Namun, farmasi sendiri telah menjadi objek dari tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan farmasi. Dalam mengatasi kejahatan farmasi, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain maraknya produk impor akibat globalisasi, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui, mengenali, dan mewaspadai farmasi ilegal dan palsu, kemajuan teknologi karena terjadinya modernisasi, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan belum terkoordinasi dengan baik, lemahnya penegakan hukum, dan aspek penal atau sanksi yang belum memberikan efek jera. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan mekanisme dalam rangka pencegahan kejahatan berbasis kemitraan sinergis antar lembaga (multi-agency crime prevention) yang dapat dilakukan oleh stakeholder dan pihak yang berkepentingan dalam mengendalikan angka kejahatan farmasi serta strategi yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan multi agen bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan, meningkatkan upaya pengawasan, dan kolaborasi antar agen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi kasus. Pada penelitian ini mengacu pada dasar teoretik pencegahan kejahatan multi agen dengan menggunakan pendekatan situasional. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pencegahan melalui kemitraan memiliki pengaruh yang potensial dalam menekan kejahatan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui kemitraan harus mencakup peningkatan upaya/usaha mempersukar terjadinya tindak kejahatan farmasi, intervensi terhadap biaya dan keuntungan dari kejahatan farmasi, serta strategi menghilangkan justifikasi/alasan terjadinya kejahatan farmasi.

---

ABSTRACTPharmacy is one of the necessity of human life, which needs to be guaranteed of its quality, thus can be utilized properly. Pharmacy must comply particular criteria regarding of quality, benefits, and safety. These criterias must be fulfilled from the stage of manufacture, distribution, until the trade of pharmacy to consumers. However, the pharmacy itself has become the object of crime, known as pharmaceutical crime. In order to control pharmaceutical crime, the government of Indonesia confronts with several challenges, including the rise of imported products due to globalization, the lack of public knowledge and awareness toward illegal and counterfeit medicines, technological development due to modernization, deficient coordination among stakeholders, weak law enforcement, and lack of deterrent effect of the criminal sanctions. The aim of this research is to provide a comprehensive explanation of prevention effort and mechanisms of crime based on partnerships between institutions (multi-crime prevention) that might be held by stakeholders and concerned parties in controlling pharmaceutical crime rates. In this research, interviews were conducted with the Police Department, Indonesia National Agency of Drug and Food Control, and the Ministry of Health. Basically, multi-agent crime prevention is aim to reduce the risks of crime, increase security and surveillance, as well as the partnership among stakeholders. The method of this research is qualitative method by conducting interviews and case studies. This research refers to the theoretical basis of the multi-agent prevention crime with situational approach. The results of this research conclude that prevention mechanisms through partnerships have a potential influence in suppressing crime. The prevention strategy of pharmaceutical crime through partnerships must involve increased efforts in committing crimes, eliminating or reduce the rewards and benefits, and remove the excuses or compromises toward crime.

 

Key words : pharmaceutical crime, illegal pharmacy, crime prevention, partnership, multi-agent

"

"Salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum adalah peningkatan profesionalisme penyidik. Meskipun data menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian kasus, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah tunggakan kasus dan ketidakseimbangan distribusi tugas. Di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, terdapat masalah besar terkait ketersediaan dan pengembanganpersonel, seperti jabatan kosong, personel tanpa jabatan tetap, serta banyaknya penyidik yang belum mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan. Proses penyidik bersertifikasi juga mengalami keterlambatan, menunjukkan perlunya perbaikan alokasi sumber daya manusia dan pelaksanaan pelatihan untuk memastikan kualitas dan efektivitas penyidik. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis evaluasi kompetensi penyidikbersertifikasi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik bersertifikasi di Bareskrim Polri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kompetensi, teori total quality service, konsep syarat penyidik Polri, konsep penyidik bersertifikasi, dankonsep kualitas kompetensi penyidik Polri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode penelitian eksploratif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa evaluasi kompetensi penyidikbersertifikasi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menunjukkan kontribusi besarprogram ini dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan etika kerjapenyidik. Namun, efektivitas pelaksanaannya masihdihadapkan pada berbagai tantangan, sepertiketerbatasan akses, minimnya pelatihan komunikasidan koordinasi, serta implementasi hasil sertifikasiyang belum optimal. Faktor pendukung sepertimotivasi kerja, gaya kepemimpinan yang mendukung, dan budaya organisasi yang kolaboratif perludiperkuat, sementara hambatan berupa kurangnyasarana dan pembaruan kurikulum harus segera diatasi. Dengan penyempurnaan penyidik bersertifikasi yang lebih terstruktur, akses yang diperluas, dan fokus pada keterampilan praktis, kompetensi penyidikan dapatditingkatkan, sehingga kepercayaan publik terhadapPolri semakin kokoh.

---

One important aspect in legal development is improving the professionalism of investigators. Although data shows an increase in case resolution, it still faces challenges in the form of a high number of backlogs and an imbalance in the distribution of tasks. In the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police, there are major problems related to the availability and development of personnel, such as vacant positions, personnel without permanent positions, and many investigators who have not undergone the necessary training and certification. The process of certified investigators has also been delayed, indicating the need to improve the allocation of human resources and the implementation of training to ensure the quality and effectiveness of investigators. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the competence of certified investigators in the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police and to analyze the factors that influence the competence of certified investigators in the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police. The theories used in this study are the theory of competence, the theory of total quality service, the concept of requirements for police investigators, the concept of certified investigators, and the concept of the quality of competence of police investigators. This type of research is qualitative research with an exploratory research method. The results of this study indicate that the evaluation of the competence of certified investigators at the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police shows a major contribution of this program in improving the competence, professionalism, accountability, and work ethics of investigators. However, the effectiveness of its implementation is still faced with various challenges, such as limited access, minimal communication and coordination training, and less than optimal implementation of certification results. Supporting factors such as work motivation, supportive leadership style, and collaborative organizational culture need to be strengthened, while obstacles in the form of lack of facilities and curriculum updates must be addressed immediately. By improving the certification program to be more structured, expanding access, and focusing on practical skills, investigative competence can be improved, so that public trust in the Indonesian National Police becomes stronger."

"Creeping acquisition(CA) yang terjadi di seluruh dunia dapat merugikan market. Penelitian ini membahas tentang aktivitas CA melalui transaksi rights issue (RI) di pasar modal Indonesia untuk perusahaan publik non lembaga keuangan selama tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Regresi yang digunakan adalah linier dan logistik, menggunakan 180 sampel entitas dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penerbit RI mengalami perubahan kepemilikan saham investor yang lebih besar, begitu pula dengan perusahaan group penerbit RI. Perusahaan penerbit RI juga mengalami perubahan kepemilikan investor yang relatif besar yaitu >3% pada tahun sebelum penerbitan RI, sehingga meningkatkan niat perusahaan untuk menerbitkan RI. Namun jika dilihat dari aktivitas investor seperti menjual atau memperluas modal, investor yang mengalami kerugian >3%, tidak meningkatkan niat perusahaan untuk menerbitkan HMETD di tahun berikutnya. RI dengan tujuan non-spesifik tidak berdampak lebih kuat terhadap perubahan kepemilikan saham investor >5% di perusahaan.

---

Creeping acquisition (CA) which happens all around the world could harm the market. This research discusses CA activities through rights issue (RI) transactions in the Indonesian capital market for publicly listed non-financial institution companies during 2018-2021. The method used in this study is a quantitative method with a cross sectional design to. The regressions used are linear and logistics, using 180 purposive samples of entities. The results of the study show that rights issuing companies experienced greater changes in investor share ownership, so do the business group rights issuing companies. Rights  issuing companies experienced relatively large changes in investor ownership, namely >3% in the year prior to the issuance of the rights issue, thus increasing the company's intention to issue rights. But when viewed from the investors activities such as selling or capital expanding who loss >3%, it does not increase the company's intention to issue rights in the following year. RI with non-specific objectives does not have a stronger impact on changes in investor's share ownership of >5% in the company."