Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementation of company registration shall be constrained because of differences in theinterpretation of the meaning of the provisions of Article 29 of Law No. 40 of 2007 on LimitedLiability Company, which determines that the registration of the company held by the Ministryof Justice and Human Rights. The provisions of Article 29 is interpreted by many practitioners aslex specialis of Act 3 of 1982 regarding Company Registration Requirement. The reality is not so.Company registration remains to be done pursuant to Act 3 of 1982. There are no provisions thatoverride or cancel that Act 3 of 1982 to enforce Article 29 of Law No. 40 of 2007. Each law urgencyis equally important. Act 40 of 2007 for the purpose of publication, while Act 3 of 1982 is to findout information about the company, either types of business activities, locations, shares and soforth. Registration of the company is still to be done on both the ministry under the provisions oflaw referred to.Implementasi wajib daftar perusahaan menjadi terkendala dikarenakan adanya perbedaanpenafsiran dalam memaknai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang menentukan bahwa pendaftaran perusahaan dilaksanakan olehKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 29 tersebut ditafsirkan olehbanyk praktisi sebagai lex specialis dari Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib DaftarPerusahaan. Realitasnya adalah tidak demikian. Pendaftaran Perusahaan tetap harus dilakukanberdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1982. Tidak ada ketentuan yang mengesampingkanatau membatalkan bahwa Undang-Undang No.3 tahun 1982 dengan berlakukan Pasal 29 Undang-Undang No.40 tahun 2007. Masing-masing undang-undang dimaksud memiliki urgensi yangsama pentingnya. Undang-Undang No.40 tahun 2007 untuk kepentingan publikasi, sedangkanUndang-Undang No.3 tahun 1982 adalah untuk mengetahui informasi tentang perusahaan, baikjenis kegiatan usaha, lokasi, saham dan lain sebagainya. Pendaftaran perusahaan adalah tetapharus dilakukan dikedua kementerian berdasarkan ketentuan undang-undang yang dirujuk."

"ABSTRAKIndonesia with its majority Moslem population and even the biggest Moslem nation in the world has obligations to its citizens to assure the halal products (halal) for consumption and/or use as a constitutional obligation to be enforceable and applicable. The constitutional obligation is granted in the form of legal certainty covering the halalness of all products either to those useable, consumed and/or utilized by the society. Upon the legalization and enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 year 2014 regarding Halal Product Assurance is the evidence of constitutionally protection commitment. Having this Halal Product Assurance Law, the peoplemay consume and/or use any products safely, pleasantly, securely and healthy, in addition to the increase of added value for Business Entities to product and sell Halal Products. Step to be taken now is how to prepare this Halal Product Assurance Law to become an effective law applicable and acceptable either by the community, business persons, or relevant institutions, or the correlation with the international community and business persons. Whereas, the presence of this LAW-HPA will generate rahmatan lil alamin (blessing for the universe) pursuant to the Islam characteristic and behavior and not create the chaotic or difficulties in the application.Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/ataudimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, masyarakat dapat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk apapun dengan nyaman, aman, selamat, dan sehat. Juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menyiapkan undang-undang Jaminan Produk Halal ini menjadi sebuah undang-undang yang efektif dapat berlaku dan diterapkan serta diterima, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, lembaga-lembaga terkait, begitu juga kaitannya dengan masyarakat dan pelaku usaha internasional. Bahwa hadirnya UU-JPH ini harus mendatangkan rahmatan lil alamin sesuai dengan sifat Islam bukan malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya."

"When comparing the laws of different jurisdictions, one often sees only the forest or the trees. This is particularly problematic in comparative company law, where students hope both to understand the overall framework of the law and grasp its practical application. This text's structure, now in its second edition, solves that dilemma. Chapters open with discursive analyses of the law in each of Germany, the UK and the US (Delaware, the ABA Model Business Corporation Act, and federal securities laws) and set out the high-level governing framework, particularly for the EU and its member states. This analysis is succinct and pointed, with numerous references to both the law and leading scholarship. The whole text is arranged to highlight comparative aspects. Diagrams are used where helpful. Chapters close with edited judicial decisions from at least two of the jurisdictions discussed, which allows fresh exploration of comparison in more detail, and pointed questions to guide class discussion."

"Naamloze Vennootschap merupakan istilah di dalam KUHD yang memiliki makna persekutuan tanpa nama, dalam hal iniNaamloze Vennootschap dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas. KUHD merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Naamloze Vennootschap. Namun, hingga saat ini masih terdapat Anggaran Dasar Naamloze Vennootschap yang belum disesuaikan, tetapi Naamloze Vennootschap masih dapat beroperasi secara normal dan menjadi subjek hukum pada kasus-kasus yang sampai ke ranah pengadilan bahkan memperoleh izin berkaitan dengan kegiatan usahanya. Adapun bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian dengan sifat deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan adalah sekunder, alat pengumpulan data berupa studi pustaka, metode analisis data dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai penyesuaian Anggaran Dasar terdapat pada Ketentuan Peralihan setiap regulasi yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Akan tetapi, walaupun telah diatur secara tertulis, tidak seluruh Naamloze Vennootschap telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya. Dalam Ketentuan Peralihan pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas terdapat kekaburan norma di dalamnya, seperti tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai pembubaran Perseroan Terbatas akibat tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya. Lebih lanjut, terdapat akibat hukum lainnya dari tidak disesuaikannya Anggaran Dasar yang mana memiliki dampak terhadap ketidakjelasan status Badan Hukum, lalu berdampak pula terhadap konsep pemisahan harta kekayaan, pendaftaran nama pada sistem, sampai dengan pertanggungjawaban perbuatan hukum dari Naamloze Vennootschap. Ketidakjelasan atau hilangnya status Badan Hukum dapat berimplikasi terhadap tidak dimungkinkannya Naamloze Vennootschap untuk menjadi subjek hukum.

---

Naamloze Vennootschap is a term in KUHD which means an anonymous partnership, in this case Naamloze Vennootschap can be equated with a Limited Liability Company. KUHD, which is the first regulation governing limited liability companies in Indonesia, has been bound by Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 which was later repealed by Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. It causes an obligation to make adjustments to the Naamloze Vennootschap Articles of Association. However, until now there are still Naamloze Vennootschap Articles of Association that have not been adjusted, but Naamloze Vennootschap can still operate normally and become a legal subject in cases that reach the courts and even obtain permits related to operating activities. The form of this research is juridical-normative, the research typology is descriptive-analytical, the type of data used is secondary, the data collection tool is in the form of literature study, the data analysis method is qualitative. Arrangements regarding adjustments to the Articles of Association are contained in the Transitional Provisions for each regulation governing Limited Liability Companies. However, even though it has been regulated in writing, not all Naamloze Vennootschap have made adjustments to their Articles of Association. In the Transitional Provisions in the Law governing Limited Liability Companies, there is a blurring of norms in it, such as the absence of detailed arrangements regarding the dissolution of a Limited Liability Company due to failure to make adjustments to its Articles of Association. Furthermore, there are other legal consequences from the non-adjustment of the Articles of Association which has an impact on the ambiguity of legal entity status, then it also has an impact on the concept of structuring assets, registration of names in the system, up to the accountability for legal actions of Naamloze Vennootschap. Ambiguity or loss of Legal Entity status may have implications for the impossibility of Naamloze Vennootschap becoming a legal subject."

"Tindakan anti persaingan usaha seringkali menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, seperti konsumen atau pesaing usaha. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak atas ganti kerugian. Namun, di Indonesia belum banyak pihak yang menyadari bahwa dalam hukum persaingan usaha terdapat mekanisme private enforcement untuk memperoleh ganti rugi, serta belum ada ketentuan yang mendorong penggunaan private enforcement. Hal tersebut sangat disayangkan karena di Amerika Serikat mekanisme private enforcement menjadi alat untuk perolehan ganti rugi yang paling populer dengan berbagai keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan. Di sisi lain, Uni Eropa yang juga memberlakukan ketentuan perihal private enforcement ditemukan banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya, sehingga penggunaan public enforcement tetap menjadi pemain utama dalam penerapan hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif terhadap penerapan mekanisme private enforcement dalam hukum penegakan usaha di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketentuan serta penerapan di Amerika Serikat akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penerapan private enforcement di Indonesia.

---

Several antitrust infringements will harm several parties, for example consumers or competitors. It will consequently give the rights to get compensation. However, only a few people who aware of this rights and also there is no supportive regulations for individual to do these private actions. This is unfortunate because United States of America USA has private enforcement mechanism, which is really popular in order to obtain competitions. USA also gives many advantages and convenience through this mechanism. On the other hand, European Union EU has also imposed the provision on private enforcement. In comparison of implementation in USA and EU, EU has several obstacles. Therefore, public enforcement still takes major parts in enforce EU antitrust law. This research is a normative and legal research with the using of qualitative analysis of regulations and applications of private enforcement in both jurisdictions. In the end, it will be references in the application of private enforcement in Indonesia. "

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."