Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia as the 16th largest economy in the world, the 4th in Asia-after China, Japanand India as well as Southeast Asia?s largest-has the potential to be the seventh biggestby 2030, due to the increasing economic. Indonesia also has many potential naturalresources that can be utilized to support development in order to increase the nationwelfare. However, the number of poor people still has not been significantly reduced,reaching 28.07 million or 11.37% of the total population in 2013. The Governmenthas tried to reduce poverty with some programs such as BLT (Bantuan LangsungTunai/Direct Cash Assistance) and Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Community Health Protection Scheme). However, the programs are considered noteffective and do not make poor people become financially independent. Ironically,in inadequate evaluation, the Government continues to runs the programs. By usinga qualitative approach, researchers will provide policy alternatives that can beimplemented by Government.Indonesia sebagai negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ke-4 di AsiasetelahCina, Jepang dan India serta memiliki potensi menjadi yang terbesar ketujuhdi Asia Tenggara pada tahun 2030 sesuai dengan peningkatan ekonominya. Indonesiajuga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untukmendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih belum berkurang secarasignifikan, pada tahun 2013 mencapai 28.070.000 atau 11,37% dari total penduduk.Pemerintah telah mencoba untuk mengurangi kemiskinan dengan beberapaprogram seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas (Jaminan KesehatanMasyarakat). Namun, program-program tersebut dianggap tidak efektif dan tidakmembuat orang miskin menjadi mandiri secara finansial. Ironisnya, dalam evaluasiyang tidak memadai, Pemerintah tetap menjalankan program-program tersebut.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan memberikan alternatifkebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah."

"In volume 2, how ecological principles and practices can be integrated, conceptually and practically, into social, economic, and political norms and processes to positively influence poverty and the environment upon which humans depend. The chapters in this volume illustrate how traditional paradigms and forces guiding development can be steered along more sustainable trajectories by utilizing ecological science to inform project planning, policy development, market development and decision making."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Fesyen adalah satu industri yang berkontribusi pada ekonomi kreatif di Indonesia. Ritel dalam industri fesyen sudah mulai berkembang mempunyai toko offline dan toko online dan mulai mengimplementasi strategi omnichannel. Preferensi masyarakat dalam berbelanja secara online dan offline serta perilaku masyarakat yang suka membandingkan produk antar ritel sebelum membeli membuat ritel omnichannel fesyen di Indonesia harus memperhatikan Customer Retention dan Interest in Alternatives oleh konsumens sehingga ritel omnichannel membutuhkan strategi untuk meningkatkan Customer Retention dan menurunkan Interest in Alternatives pada ritel omnichannel fesyen Indonesia dengan melakukan analisis faktor faktor yang mempengaruhi Customer Retention dan Interest in Alternatives yang juga meneliti pengaruh dari Cross Channel Integration dan Showrooming terhadap faktor faktor tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Model untuk mengerahui pengaruh faktor dan dilakukan metode Importance-Performance Analysis untuk menganalisa prioritas strategi yang sebaiknya diterapkan. Dalam penelitian ditemukan konsumen dominan dari ritel omnichannel fesyen adalah wanita umur 18 – 29 tahun, Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa Identity Attractiveness dan Switching Cost dapat meningkatkan Customer Retention. Hasil dari penelitian ini merupakan strategi untuk meningkatkan Customer retention dan menurunkan Interest in Alternatives pada wanita umur 18 – 29 tahun sehingga dapat meningkatkan daya saing antar ritel omnichannel fesyen di Indonesia

---

Fashion industry is one of creative economy’s sector which has a role in increasing Indonesia's GDP. Ritel in fashion industry has begun developing both of offline stores and online stores and also statring to implement omnichannel strategy. Buyers preferences in online and offline shopping and buyers behavior that like to compare products between ritel before buying products makes omnichannel ritel fashion in Indonesia must pay attention to customer retention and interest in alternatives. Omnichannel fashion ritel in Indonesia need strategies to increase customer retention and reduce interest in alternatives by analyzing factors that influence customer retention and interest in alternatives. This research also examine the effect of cross channel integration and showrooming on these factors. This research was conducted using Structural Equation Model (SEM) method to analyze influential factors and Importance-Performance Analysis method to analyze prioritized strategies based on discussion with expert. In this study, it was found that the Identity Attractiveness and Switching Costs increase Customer Retention. The results of this study are strategies to improve customer retention and reduce interest in to increase competitiveness for omnichannel fashion retailers in Indonesia.

"

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"Penelitian di negara berkembang yang menghubungkan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan. Namun, hanya sedikit dari penelitian tersebut menyelidiki hubungan antara perikanan budidaya dengan tiga indikator kemiskinan yaitu; persentasi penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa seberapa besar dampak produksi perikanan budidaya dalam pengurangan kemiskinan lewat tiga indikator kemiskinan tersebut di atas. Berkaitan dengan metodologi, penelitian ini menggunakan fixed effect dan random effect model untuk mengestimasi hubungan antara produksi perikanan budidaya dengan ketiga indikator kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya memiliki dampak positif dalam pengurangan kemiskinan berdasarkan tiga indikator kemiskinan yang digunakan tersebut. Namun, kekuatan sector ini dalam menekan angka kemiskinan berdasarkan ketiga indikator tersebut terlihat lemah. Dengan membandingkan hasil estimasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dampak peningkatan produksi perikanan budidaya dalam mengentaskan kemiskinan hanaya kuat di tingkat provinsi. Dengan mengambil koefisien produksi pada masing-masing indikator kemiskinan, sector ini memberikan pengaruh yang positif dalam mengurangi persentase orang miskin dan indeks kedalaman kemiskinan pada tingkat provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan hasil produksi perikanan budidaya hanya membengaruhi persentase orang miskin.

---

There are number of studies in developing countries which are connecting aquaculture production and poverty reduction. However, only few of them have been conducted to investigate the relationship between aquaculture and poverty though three indicators namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity.

This paper aims to answer a question regarding relationship between aquaculture production and poverty reduction in Indonesia. Specifically, the paper is intended to analyze how big the impact of aquaculture production to reduce poverty in Indonesia through three indicators of poverty, namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. In term of methodology, the research applies fixed effect and random effect model to estimate the relationship between of them. Results show that aquaculture production has positive impact in reducing poverty based on three indicators of poverty namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. However, power of this sector seems to be weak.

By comparing provincial level results and districts and municipalities results, increasing in aquaculture production is only stronger in level of provinces. Taking the coefficient of the production to each poverty indicators, this sector affects reducing poverty in percentage of poor people and poverty gap in provincial level. Meanwhile, the production only affects poverty at percentage of poor people in districts and municipalities level."