Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industrial property is is being used by an increasing number ofdeveloping countries as an important tool of technological andeconomic development. Developing countries have also been madeaware that it is in their best interest to establish national industrialproperty systems. Indonesia as a signatory member of the Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ofthe World Trade Organization (WTO), Indonesia has enacted Law No.31 of 2000 concerning Industrial Design on 20 December 2000. Sincethe enactment of Law No. 31 of 2000 several cases have occurred andbeen brought before the Commercial Court involving the cancellationof lawsuits with regard to issues of the lack of ?novelty? of an industrialdesign which have already been granted to other people. There areseveral weak aspects of Law No. 31 of 2000 which in practice cancreate legal uncertainty and may potentially cause a barrier towardsthe effectiveness of the implementation of Law No. 31 of 2000."

"Pelindungan desain industri atas tekstil merupakan merupakan sesuatu yang diatur secara khusus dalam Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intelectual Property Rights (TRIPS) karena dalam peraturan tersebut negara anggota dibebaskan untuk memilih pelindungan atas tekstil melalui ketentuan desain industri ataupun ketentuan hak cipta, pengaturan tersebut didasarkan pada sifat dari produk tekstil itu sendiri yang mana memiliki siklus hidup singkat serta banyaknya desain-desain baru pada produk tekstil. Tekstil merupakan suatu kerajinan tangan berbahan dasar benang atau kain, yang memiliki aspek estetis dan fungsi pada seluruh atau sebagian dari produk tersebut. Sebagai sesuatu yang memiliki aspek estitsi dan fungsi maka objek tekstil sendiri dapat diakomodir melalui ketentuan hak cipta dan desain industri. Namun kedua ketentuan tersebut dirasa kurang mengakomodir seluruh kepentingan pendesain khususnya pelaku industri tekstil. Di negara inggris, pelindungan terhadap desain khususnya pada tekstil dapat dilakukan melalui 3 (tiga) opsi pelindungan yaitu registered design, unregistered design, dan artistic works. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat melindungi pelaku indsutri tekstil melalui peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengakomodir sifat dari produk tekstil itu sendiri yaitu memiliki siklus hidup singkat.

---

Protection of industrial designs for textiles is something that is specifically regulated in Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) because in this regulation member countries are free to choose protection for textiles through industrial design or copyright, the provision is based on the nature of the textile product itself which has a short life cycle and many new designs on textile products. Textile is a handicraft made from yarn or cloth, which has aesthetic and functional aspects in all or part of the product. As something that has aspects of aesthetic and function, the textile object itself can be accommodated through copyright provisions and industrial designs. However, the two provisions are deemed insufficient to accommodate all the interests of designers, especially textile industry players. In the UK, protection of designs, especially in textiles, can be done through 3 (three) protection options, namely registered design, unregistered design, and artistic works. Therefore, it is necessary to have provisions that can protect textile industry players through appropriate legislation to accommodate the nature of the textile product itself, namely having a short life cycle."

"Pengembangan desain industri memerlukan kreativitas dan inovasi berkepanjangan, originalitas sebuah desain industri seringkali menjadi perdebatan apabila ditemukan kesamaan pada bagian tertentu terhadap desain produk sejenis yang lain. Skripsi ini selanjutnya akan membahas mengenai permasalahan kebaruan pada sistem perlindungan desain industri yang mempengaruhi inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk melihat hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah perbandingan konsep kebaruan terkait desain Industri, kasus terkait konsep kebaruan ini, serta pengaruh dari penerapan konsep kebaruan di Indonesia yang mempengaruhi inovasi produk. Hasil penelitian ini selanjutnya juga akan menyimpulkan bahwa permasalahan kebaruan dalam sistem perlindungan hak desain industri yang berlaku dapat mempengaruhi pendesain dalam berinovasi terhadap produknya.

---

The development of industrial designs requires creativity and innovation for a long time, the originality of an industrial design is often a debate if there are similarities in certain parts of the design of other similar products. This thesis will further discuss the novelty problems in industrial design protection systems that affect product innovation. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of problems on related topics. As for seeing this, the problems studied in this thesis include the comparison of novelty concepts related to Industrial design, cases related to this novelty concept, as well as the influence of the application of the novelty concept in Indonesia that affects product innovation. The results of this study will also conclude that the problem of novelty in the applicable industrial design rights protection system can affect designers in innovating their products. "

"This paper approaches the subject of labour standards from the standpoint of domestic labour market circumstances rather than international norms. The paper assesses government approaches to improving standards in the context of Indonesia's daunting 'employment challenge', and the capacity of institutions to implement reform since the fall of Soeharto. The discussion of recent reforms is divided into two parts: the affirmation of basic rights and freedoms, and legislation for the protection 'Survival' and 'Security' Rights. It is found that while the protection of labour freedoms is long overdue, there is mounting evidence that regulation of setting labour standards in the modern sector benefits the few with 'better' jobs. It penalises many less fortunate Indonesians in the informal sector and agriculture, and also younger, new job seekers. Owing to a significant improvement in Basic and Civil Rights, the compliance regime in relation to labour standards has altered dramatically in recent years. This has closed the gap between rhetoric and reality: between formal ratification and the actual impact of labour regulations on labour costs, while giving no obvious boost to productivity. It is of concern especially in those internationally labour-intensive industries such as textiles, footwear, and clothing (TCF), where Indonesia has had a comparative advantage in the past. "

"ABSTRAKSalah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia."