Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Morgoth, the first Dark Lord, dwells in the vast fortress of Angband in the North; and within the shadow of fear of Angband, and the war waged by Morgoth against the Elves, the fates of Turin and his sister Nienor will be tragically entwined. Their brief and passionate lives are dominated by the elemental hatred that Morgoth bears them as the children of Hurin, the man who dared to defy him to his face. Against them Morgoth sends his most formidable servant, Glaurung, a powerful spirit in the form of a wingless dragon of fire, in an attempt to fulfil the curse of Morgoth and destroy the children of Hurin. -- Container."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan lokal (dalam hal ini Hurin?in) bagi anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksploitasi secara ekonomi dan seksual Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain ekploratif.Hasil penelitian membahas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Hurin?in dalam rangka untuk melindungi anak-anak yang berada pada pemukiman rawan dan manfaat-manfaat yang didapat oleh anak-anak dan orangtua serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Hurin?in. Pada dasarnya diperlukan suatu upaya pencegahan untuk melindungi anak agar tidak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual.

---

This research discusses about the efforts for the protection from social organization local activity (particularly Hurin?in) of children who are at risk of residential slums to the economic and sexual exploitation. Research method which is used is qualitative research with explorative design.This research examines the Hurin?in?s activities in order to protect the children who are at risk residential slums and obstacles faced in implementing the Hurin?in activities. Basically, protection efforts for children who are at high risk of economic and sexual exploitation are in need."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"Pada dasarnya hampir setiap orang yang cakap dalam hukum pernah membuat suatu perjanjian dengan pihak lainnya, baik antara orang perorangan maupun dengan badan hukum. Kepailitan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara antara pihak yang berjanji dalam perjanjian tersebut. Permohonan pernyataan pailit dan penundaaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera. Pengadilan yang dimaksud menurut Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan Pengailan Niaga tersebut dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Pasal 280 ayat (2), kewenangan Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan yang mana penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase dimana penyelesaiannya oleh para pihak memilih lembaga arbitrase sebagai kesepakatan bersama jika terjadi adanya sengketa diantara para pihak dalam perjanjian, dan bukanlah melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, bila para pihak dalam perjanjian telah terikat perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili yang berarti bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dikesampingkan karena adanya klausula arbitrase. Akan tetapi, disisi lain menurut ketentuan dalam kepailitan atau khususnya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan karena itu adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat dikesampingkan."