Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia yang serba cepat ini penggunaan teknologi sebagai instrumen penunjang kehidupan manusia, telah membuat masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau yang biasa disebut kaum urban menjadi lebih cepat untuk mengakses informasi. Informasi ini menjadi sebuah daya yang dapat menghadirkan persepsi-persepsi dalam pola pikir masyarakat urban, baik dari segi ekonomi hingga hasrat kebendaan. Informasi dianggap menjadi komoditas, karena dengan memiliki informasi masyarakat dapat berkomunikasi dengan apa yang terjadi di dunia sekitar. Instagram menjadi salah satu platform yang menunjang kebutuhan informasi masyarakat urban dalam bentuk visual yang bertujuan untuk berkomunikasi antar satu pengguna dengan pengguna lain.

---

In the world where everything is moving so fast, the usage of technology as an instrument that supports every aspects of human life, makes every single step that people who lived in the city which usually called the urban society, is fond of accessing the information. The strength of the information could represent the perceptions of urban society, from their economical activities to their desire of matters. Information is considered as a commodity because by having a certain information you could communicate with other person that have the same currency as you do, which is the information itself. Instagram came as a platform that provide our daily needs of information. The form of communications that Instagram provides is the visual information that aims the needs to communicate with others."

"[ABSTRAKSengketa Spratly Islands terjadi sebagai akibat dari klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh wilayah Spratly Islands. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tingginya nilai strategis Spratly Islands tidak hanya bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi negara-negara di sekitar Spratly Islands dan negara-negara besar. Terjadinya konflik di masa lalu menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kembali konflik terbuka yang akan berdampak pada terganggunya perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara, telah berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Hal ini mengingat kerangka hukum ASEAN memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

---

ABSTRAKSpratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists., Spratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists.]"

"Buku ini lahir dari inspirasi rangkaian pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemilu Commong Ground Indonesia"

"Skripsi ini merupakan telaah filosofis terhadap sistem demokrasi dalam masyarakat pluralis saat ini, yang mana kondisi di dalamnya terjadi penyingkiran subyek sehingga menjadi subyek bagian yang tak memiliki bagian. Hal ini memberikan celah bagi terjadinya kesalahan hitung yang memunculkan kondisi ketidaksetaraan. Praktik-praktik polis dalam masyarakat, melalui logika polisinya memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan subyek-subyek di dalam sistem. Adanya pengklasifikasian dalam hal apapun menurut Rancière merupakan kondisi ketidaksetaraan. Menanggapi masalah ketidaksetaraan ini, terdapat solusi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara subyek berada dalam posisi politiknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam merebut kesetaraannya. Tindakan politik yang dapat dilakukan subyek adalah dengan melalui disensus yang berwujud pada deklasifikasi. Terkait dengan permasalahan di atas, polis juga tidak dapat begitu saja dihilangkan, namun cara yang dapat dilakukan adalah dengan terus menerus mengungkap apa yang tersembunyi di dalam polis. Disensus sebagai jalan untuk mengkonfrontasi partisi sensibilitas dengan cara berpartisipasi aktif sebagai subyek politik untuk merebut kesetaraan. Upaya ini merupakan bentuk politik demokratisasi sebagai proses disensus. Tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya menyertakan seluruh subyek dalam sistem demokrasi, sehingga setiap subyek dapat mencapai kesetaraannya secara aktif. Aspirasi yang diperjuangkan pada tulisan ini merupakan suatu kritik terhadap sistem demokrasi yang menyingkirkan subyek-subyek di dalam sistem.

---

This thesis is an exploration of philosophical about democracy system in the pluralist society today, in which the elimination of subject occurs. Therefore, this would be the subject that is called the part that has no part. The calculation error might arise and this also could lead to the inequality. Moreover, the police practice in society that exists through its policy of logic will lead to the distribution of the sensibility of subject classification in the system.

According to Rancière, inequality will occur whenever classification exists in whatever situation. In regards to the inequality, there is an alternative that could potentially solve this issue. This could be solved if the subject in their political position participates actively in gaining their equality. For instance, subject can do a tangible dissensus in declassification.

In this case, it does not necessarily mean that a police could be removed. It would be better if we do investigation frequently to reveal something that is hidden in the police. Dissensus is a way to confronting partition of the sensibility through the active participation in achieving equality as a political subject. These efforts are form of political democracy as a dissensus process.

This thesis aims to remind us about the importance of including the entire subject in the democracy system, and thus, every subject can achieve its equality actively. The aspiration in this thesis is a criticism toward democracy system that eliminates subjects in the system."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan. Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun PPAT didalam kenyataannya banyak memiliki celah-celah yang dapat mengakibatkan seorang Notaris maupun PPAT harus berhadapan dengan “masalah hukum”. Kurator yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil alih kepengurusan Debitur Pailit seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan mengelola harta debitur Pailit . Materi tesis ini akan mencoba membahas lebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Notaris PPAT didalam melaksanakan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan, dan tentunya diharapkan dapat memberi masukan-masukan bagi banyak pihak agar pelaksanaan putusan pailit maupun pelaksanaan putusan perdamaian dalam kepailitan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan

---

Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) have important roles and responsibilities in the implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy. As Public Officials authorized to make authentic deeds, Notaries and PPATs are required to follow the applicable laws and regulations. Bankruptcy law is not a new legal product in Indonesia, but in reality there are still many people who do not understand Bankruptcy Law. The implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy by a Notary and PPAT in reality has many loopholes that can result in a Notary or PPAT having to deal with "legal problems". The curator who is authorized by law to take over the management of the Bankrupt Debtor should seriously carry out his duties by managing the assets of the Bankrupt Debtor.

The material of this thesis will try to further discuss the problems faced by PPAT Notaries in implementing bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy, and of course it is hoped that it can provide input for many parties so that the implementation of bankruptcy decisions and the implementation of reconciliation decisions in bankruptcy can run in accordance with applicable laws and regulations and no party is harmed."