Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

---

Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded."

"Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan pasal di KUH Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Di Jerman sendiri pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam suatu kodifikasi hukum perdata, dalam perkembanganya mengenai kasus yang berkaitan dengan strict liability, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Penulis melihat sebuah keunikan dari sistem hukum perdata di Jerman, dimana meskipun berasal dari negara rumpun civil law, keputusan hakim sering digunakan sebagai pelengkap dan penjelas peraturan perundang-undangan. Dengan gencarnya pengunaan yurisprudensi, hal-hal detail mengenai jumlah dan perhitungan ganti rugi menjadi jelas. Selain itu juga ditemukan bahwa, berbeda dengan Indonesia, di Jerman mengenal dua cara pemberian ganti rugi yang diatur dalam BGB yaitu dengan cara lump sum dan periodic payment. Dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Jerman pengaturanya lebih lengkap dan rinci mengenai ganti rugi, dengan memperhatikan hal-hal detail seperti metode pemberan ganti rugi, selain itu pengaturan ganti rugi juga berkembang pesat mengikuti perubahan yang ada, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar BGB. Dengan adanya penelitian ini disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan penggunaan yurisprundensi dalam penentuan jumlah, cara penghitungan dan metode pemberian ganti rugi. Diharapkan pula hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum dalam keputusanya, untuk mengisi kekosongan hukum megenai rincian penentuan ganti rugi.

---

Indonesia and Germany derives from a similar famility Law which is Civil Law, however due to the difference in politics, social, and economy different concepts can be found. Both Germany and Indonesia aknowldge the same concept of torts, which is to bring remedy if a particular condition before the damages. The regulation on torts could be found in the Indonesia civil code KUH Perdata, which regulates the concept of torts and a general provision of damages in the case of torts or contractual breach. In Germany the regulation on torts is not only found in the German Civil Code, throughout the years damages regarding strict liability can be found in other provision outside the civil code.

In this research, that found the uniqueness of how a civil law country like Germany is also heavily jurisprudence based like that of a common law country. This heavilty Jurisprudence based approach serves to fill the gap left within the regulation in Germany. Thus, detail things like the method and amount of regulation are stated and described detailly. Moreover, unlike in Indonesia, Germany recognize two method of paying damages which is divided into lump sum payment and periodic payment.

In sum the regulation on damages in Germany is more complex and detailed with regards to the method and assessment of damages. Moreover, the development on law of damages can be seen on the provision outside BGB, which follows the current development. With this research, the writer hopes that Indonesian judges would be willing to use past jurisprudence as the basis of their decision. The writer strongly hopes that the Indonesian judges could contribute to development of law by achieving legal discovery, on the law of damages especially on the assessment on damages. "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan valuasi ekonomi sebagai metode penghitungan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tulisan ini menjabarkan bagaimana kerugian lingkungan diatur, ditafsirkan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kemudian untuk menaksir nominal yang tepat terhadap kerugian tersebut, skripsi ini melihat dan membandingkan penerapan metode valuasi ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Bagaimana kedua metode tersebut diterapkan dan diaplikasikan di kedua negara untuk menaksir nilai ekonomi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diterapkan dengan cukup baik di Amerika Serikat baik dalam tatanan yuridis normatif maupun dalam praktek di pengadilan. Sedangkan di Indonesia, metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diadopsi dengan baik pada peraturan perundang-undangan namun belum diterapkan dan diaplikasikan secara maksimal dalam praktek di pengadilan.

---

This thesis explains about implementation of economic valuation as a method in apprising environmental damages caused by tort. This thesis explores the adjustment and the interpretation of environmental damages, and its relation with the environmental civil liability, in regulations and courts in Indonesia. Later, to find out the nominal damages that needs to be covered, this thesis is comparing the economic valuation method implementation in United States of America and Indonesia. How does this method is implemented in both countries, to economically assess the environmental and natural resources value especially for the purpose of legal remedy. The conclusions from this comparative study are: economic valuation method for environmental and natural resources is fairly well implemented in USA, both in the federal acts and regulations and also in judicial practice, while on the other hand, economic valuation method is still poorly implemented in Indonesia, especially in judicial practice."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kurator di Indonesia dan trustee di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema perbandingan antara kurator kepailitan di Indonesia dan trustee di Amerika Serikat untuk melihat adanya persamaan serta perbedaan antara eksekutor kepailitan di dua negara tersebut. Pembahasan akan lebih mengarah pada tugas dan weweanang, kelembagaan, serta tanggung jawab dari kurator kepailitan serta bankruptcy trustee. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak persamaan dari kurator kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Namun, selain dari persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan antara kurator Indonesia dengan Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the comparative studies between trustee in Indonesia and the trustee in the United States. The method used by this thesis is juridical normative, descriptive explanatory nature. This thesis theme is a comparison between the bankruptcy trustee in Indonesia and in the United States to see the similarities and differences between the executor of bankruptcy in the two countries. The discussion will be led to the duty and authority, institutional, as well as the responsibility of the bankruptcy trustee in Indonesia and in United States. The results from this study is that there are lots of similarities from bankruptcy trustee in Indonesia and in the United States. However, apart from the equation, there are also differences between the truste in Indonesia with in the United States."

"ABSTRACTProgram diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah  frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

---

ABSTRACTLoyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred.  There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program."

"ABSTRAKGugatan perubahan iklim dalam berbagai yurisdiksi hukum di berbagai belahan dunia kerap kali berakhir dengan penolakan oleh hakim walaupun tidak semuanya, disebabkan terutama kesulitan para penggugat membuktikan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Kesulitan ini timbul disebabkan perubahan iklim adalah diskursus yang dilingkupi ketidakpastian ilmiah serta kerugian yang ditimbulkannya berupa resiko kerusakan ekologis yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam tradisi doktrin hukum sampai saat ini, pemahaman pembuktian kausalitas konvensional tidak memungkinkan adanya pertanggungjawaban berdasarkan resiko. Keterbatasan kausalitas konvensional ini semakin nyata ditunjukkan melalui perspektif sosiologi masyarakat resiko yang dipelopori oleh Ulrich Beck. Teori masyarakat resiko menjelaskan bahwa ancaman bahaya yang dipersepsikan sosio-kultural mentransformasi suatu ancaman menjadi resiko. Ketika resiko muncul, maka ia akan diikuti dengan tindakan kehati-hatian. Tetapi melalui pendekatan kausalitas konvensional, tindakan-tindakan ini mustahil untuk dilakukan. Menurut Beck, perubahan iklim berada dalam situasi yang seperti ini. Untuk memungkinkan aspirasi sosio-kultural ini dapat diterima permohonannya di muka-muka pengadilan, penerapan prinsip kehati-hatian yang ditafsirkan secara kontekstual dapat memecahkan isu ketidakpastian ilmiah yang melingkupi diskursus perubahan iklim. Berangkat dari permasalahan ini, skripsi ini bertujuan untuk memberikan sebuah solusi terhadap ketidakpastian ilmiah dalam membuktikan kausalitas gugatan perubahan iklim dengan menerapkan Prinsip Kehati-Hatian.

---

ABSTRACTRecent trends have shown the dismissals of many climate change lawsuit in different jurisdictions across the globe, is due to the plaintiffs rsquo inability to proof causation between defendant rsquo s conduct to the alleged losses suffered by plaintiffs. These dismissals are warranted given the fact that climate change discourses are faced with predicaments clouded with a significant degree of scientific uncertainty and exacerbated with its alleged losses being understood in terms of risk. Our existing legal scholarship hitherto recognizes no rules of torts whatsoever to justify the imposition of liability on conjectural losses such as risks. The downsides arising from the limitations posed by conventional causation doctrine would best be described through Ulrich Beck rsquo s risk society theory. According to Beck, threats are transformed into risks through a cultural construction. On Beck rsquo s account, the notion of risk implies the existence of scientific uncertainty. The realization of risk entails the necessity of taking precaution measures. But under a conventional causation approach, such undertaking would be proven impossible. According to Beck, climate change is thus situated within such context. This thesis endeavors, under this scenario, to explain how precautionary principle can serve as a recourse to solve the inhibitions posed by scientific uncertainty situations in climate change litigations, in which its application would justify the undertaking of precautionary measures responding to uncertain risks."

"Transplantasi organ dan jaringan tubuh menjadi salah satu metode penting dalam bidang medis karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk menyembuhkan kerusakan sel, jaringan, atau organ manusia. Tetapi kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan donor, membuat menemukan alternatif menjadi lebih menonjol. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, kami mengembangkan xenotransplantasi untuk mengisi kesenjangan antara permintaan dan pasokan sel, jaringan, dan organ karena menggantikan sumber organ ke sumber hewani daripada sumber manusia. Karena menggunakan hewan sebagai sumber organ, ada juga potensi risiko infeksi. Sementara itu, xenotransplantasi sudah dikenal di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia dalam Pasal 66 sudah menyebutkannya. Namun tidak ada peraturan lebih lanjut yang menetapkan persyaratan untuk penggunaan hewan untuk transplantasi dan ketentuan pidana untuk pelanggaran. Regulasi tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara masing-masing berbeda, dengan demikian juga diterapkan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti perbedaan ideologi, budaya, sistem hukum yang mempengaruhi tanggung jawab hukum dokter dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hal ini xenotransplantasi. Dalam menganalisis masalah-masalah ini, tesis ini diperiksa dengan metode yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif. Hasil analisis yang disimpulkan oleh penulis adalah peraturan tentang xenotransplantasi bersifat mendua, baik dari Undang-Undang Kesehatan atau pedoman. Hingga saat ini, kriminalisasi dokter yang melakukan transplantasi xenot masih menggunakan hukum publik dan privat serta hukum gugatan hukum. Selanjutnya, saran yang penulis berikan adalah Kementerian Kesehatan Indonesia harus merevisi ketentuan pasal 66 dan menambahkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan.

---

Organ and tissue transplantation is one of the most important methods in the medical field because it is considered the most effective treatment method for healing damaged cells, tissues, or human organs. But the large gap between donor demand and supply makes finding alternatives more prominent. With advances in knowledge and technology, we developed xenotransplantation to fill the gap between the demand and supply of cells, tissues, and organs because it replaced the source of organs into animal sources rather than human sources. Because using animals as a source of organs, there is also a potential risk of infection. Meanwhile, xenotransplantation is well known in Indonesia, as the Health Law of the Republic of Indonesia in Article 66 already mentions it. However, there are no further regulations that specify requirements for the use of animals for transplants and criminal provisions for violations. Regulations on organ and tissue transplants in each country are different, and so are also applied between Indonesia and the United States. This difference is determined by several factors such as differences in ideology, culture, legal system that affect the legal responsibilities of doctors in organ transplants and body tissue in this case xenotransplantation.

In analyzing these problems, this thesis is examined by a juridical-normative method and uses a descriptive research typology. The results of the analysis concluded by the authors are that regulations regarding xenotransplantation are ambiguous, either from the Health Act or guidelines. Until now, the criminalization of doctors who carry out xenot transplants still uses public and private law and lawsuits. Furthermore, the suggestion that the author gives is that the Indonesian Ministry of Health should revise the provisions of article 66 and add criminal sanctions to those who do."

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, untuk turut menyebarluaskan adanya pertanggungan bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dan kiranya akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertanggungan bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah, sehingga pembaca skripsi ini yang kebetulan menjadi Taman Mini Indonesia Indah akan mengetahui hak-haknya dari adanya perjanjian pertanggungan tersebut."

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"