Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktek Stakeholder Mapping pemetaan pemangku kepentingan oleh perusahaan untuk menentukan siapakah ultimate stakeholder di dalam perusahaan. Objek penulisan ini adalah PT Arwana Citramulia, Tbk. yang bergerak di industri ubin keramik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan di perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Studi ini merupakan studi mengenai persepsi yang berarti bahwa penggolongan stakeholder oleh satu perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan yang lain. Berdasarkan penilaian atas stakeholder salience ciri khas pemangku kepentingan , ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan interest stakeholder, power dan scope stakeholder, serta posisi stratejik stakeholder dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari PT Arwana Citramulia, Tbk. adalah customer, supplier, distributor, dan tukang pasang keramik. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja finansial maupun non finansial, seperti pertumbuhan profit, goodwill, positive customer perception, dan terhindar dari masalah hukum, serta reputasi yang penting bagi PT Arwana Citramulia, Tbk. di tengah persaingan industri ubin keramik yang sangat ketat.

---

The objective of this research is to analyze the Stakeholder Mapping practice in order to be able to determine the ultimate stakeholder of the company. The object of this research is PT Arwana Citramulia, Tbk., a company operates in tiles industry in Indonesia. Data were obtained through interviews with the parties concerned in the company, questionnaire, secondary data, and literature review. This study is a study of perception which means that the classification of stakeholders in one company might be different from other companies. Based on the assessment of stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power and interest, stakeholder power and scope, and the strategic position of the stakeholders, it can be concluded that the main stakeholders of PT Arwana Citramulia, Tbk. is customer, supplier, distributor, and handyman. Managing relationships with stakeholders has provide benefits for the company by improving financial and non financial performance, such as the profit growth, increase goodwill, positive customer perception, be spared from the legal problems, and increase competitiveness of PT Arwana Citramulia, Tbk. in the global tiles industry."

"Isu mengenai tata kelola perusahaan menjadi bahasan yang menarik dalam beberapa dekade terakhir. Salah satunya adalah mengenai hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya dan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan stakeholder, namun tetap sejalan dengan strategi perusahaan. Stakeholder mapping, sebagai tahapan dalam stakeholder engagement, merupakan hal yang krusial bagi perusahaan untuk mengetahui siapa key stakeholder perusahaan agar pembuatan dan penerapan strategi dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang merupakan strategic holding BUMN di industri semen. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan pemberian kuesioner kepada manajemen perusahaan, serta tinjauan literatur dan dokumen perusahaan. Dengan menggunakan indikator penilaian atas stakeholder salience, hubungan ketergantungan antara stakeholder dan perusahaan, power dan interest stakeholder, dan potensi kerja sama atau ancaman, ditemukan bahwa key stakeholder Semen Indonesia adalah konsumen akhir, distributor, dan Pemerintah Indonesia. Dengan mengelola stakeholder dan key stakeholder-nya, Semen Indonesia mendapatkan manfaat secara finansial, seperti pencapaian laba optimal, dan secara non finansial, seperti citra positif di mata masyarakat dan menghindari tuntutan hukum dari para stakeholder-nya.

---

Issues regarding corporate governance have been an interesting topic over few decades. One of the topics is about firm rsquo s relationship with its stakeholder and how to fulfill stakeholder needs, and still in line with overall firm rsquo s strategic plan. Stakeholder mapping, as a step of stakeholder engagement, plays a crucial part for firms to identify the key stakeholder in order to plan and implement its strategy effectively. The object of research is PT Semen Indonesia Persero Tbk, a strategic holding State Owned Enterprise in cement industry. Research data gathered by conducting interviews and distributing questionnaires to management, doing literature study, and analyzing company rsquo s related documents. Using indicators of stakeholder salience, resource dependency theory, stakeholder power and interest, and stakeholder potency to cooperate or become a threat, it can be concluded that Semen Indonesia rsquo s key stakeholder are costumer, distributor, and Pemerintah Indonesia. By managing its stakeholder and key stakeholders, Semen Indonesia gained financial benefit, such as optimum profit, and also non financial benefit, such as positive images in public and avoid litigation from its stakeholder."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik Stakeholder Mapping oleh organisasi untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk ultimate stakeholder bagi organisasinya. Objek dari penelitian ini adalah sebuah rumah sakit non-profit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Sint Carolus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi, kuesioner, dan juga melalui studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan bagian dari studi persepsi yang berarti klasifikasi stakeholder yang ada di satu rumah sakit dapat saja berbeda dengan rumah sakit lainnya. Berdasarkan penilaian stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power dan interest, stakeholder power dan scope, dan posisi strategik dari setiap stakeholder, dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari RS Sint Carolus adalah pasien, Komite Akreditasi Rumah Sakit, yayasan Perhimpunan Sint Carolus , tenaga medis dokter, Kementerian Kesehatan RI, dan asuransi pemerintah. Ketika rumah sakit dapat membina hubungan dengan stakeholder, rumah sakit dapat memperoleh berbagai keuntungan, tidak hanya peningkatan di kinerja finansial, atau terlindung dari masalah hukum, tetapi juga dapat menjadi competitive advantage bagi rumah sakit sendiri di tengah industri kesehatan Indonesia yang masih sangat berkembang.

---

The objective of this research is to analyze the Stakeholder Mapping practice in order to be able to determine the ultimate stakeholder of the organization. The object the research is a non profit hospital in Jakarta, which is Sint Carolus Hospital. Data were obtained through interviews with the parties concerned in the hospital, questionnaire, and literature review. This study is a study of perceptions which means the classification of stakeholders in one hospital might be different from other hospital. Based on the assessent of stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power and interest, stakeholder power and scope, and the strategic positions of the stakeholders, it can be concluded that the main stakeholders of Sint Carolus Hospital are patients, Hosptal Accreditation Committee, Perhimpunan Sint Carolus Foundation, management of hospital, medical staff doctor, Ministry of Health in Indonesia, government assurance JKN When the hospital can manage the relationships with the stakeholders, it could provide benefit for hospital, not only improving financial performance, be spared in the legal problem, but also gain the competitive advantage for hospital in the middle of health industry which still growing in Indonesia."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik stakeholder mapping pada perusahaan untuk menentukan siapa sajakah key stakeholder di dalam perusahaan. Obyek penulisan skripsi ini adalah AXA Mandiri yang bergerak di industri asuransi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Tulisan ini merupakan studi tentang persepsi yang berarti klasifikasi setiap stakeholder antara satu perusahaan dengan lainnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hasil analisis terhadap stakeholder salience, posisi stratejik stakeholder, power dan interest stakeholder, ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan scope stakeholder, dapat disimpulkan bahwa key stakeholder dari AXA Mandiri adalah customer, shareholder, pemerintah dan lembaga terkait, dan bank partner. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder akan membawa dampak baik bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial dan secara langsung maupun tidak langsung.

---

The objective of this study is to analyze tha stakeholder mapping practice in order to determine the key stakeholder of the company. The object of this study is AXA Mandiri which is in the insurance company. Data collection was obtained through interviews with the management, questionnaire, secondary data, dan literature review. This study is a study of perception which means the classification of stakeholders in one company may vary with the other. According to the analysis results of stakeholder salience, strategic position of stakeholder, stakeholder power and interest, stakeholder intedependence, stakeholder power and scope, it can be concluded that the key stakeholders of AXA Mandiri are customers, shareholders, government and other institutions concerned, and bank partners. A good stakeholder relationship management will bring good impacts to the company financially or non financially, and also directly or indirectly. "

"Penelitian ini menganalisis stakeholder mapping di PT N, yang merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan untuk menentukan key stakeholder serta menentukan pengelolaan stakeholder untuk tujuan strategis perusahaan tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan datanya diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber dari manajemen tingkat menengah dan tingkat atas PT N. Hasil penelitiannya menunjukkan PT N memiliki tujuh key stakeholder, yaitu: Dewan Komisaris, Manajemen, PT H, Pemerintah qq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Klien, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelolaan yang tepat dan baik atas ketujuh key stakeholder tersebut dapat membantu PT N untuk meningkatkan keuntungannya demi menjamin keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, pengelolaan stakeholder dapat membantunya memperbaiki persepsi klien, memenangkan hati stakeholder, serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang seharusnya dapat dilengkapi dengan focus group discussion dan hasil penelitiannya yang tidak dapat dikonfirmasi ke key stakeholder. Penelitian ini juga merupakan studi persepsi, sehingga hasil penelitiannya tergantung pada pandangan narasumber.

---

This research examines stakeholder mapping practice in PT N, one of the state owned securities companies, with the objective to determine the key stakeholder and to determine stakeholder management for strategic objectives of the company. This research is using qualitative method and the data were obtained through interview and questionnaire with seven respondents from middle and top level management of PT N. The research finds that there are seven key stakeholders of PT N Board of Commissioners, Management, PT H, Government qq. Ministry of State Owned Enterprises, Clients, Indonesia Stock Exchange, and Financial Services Authority. The proper and good management of those key stakeholders can help PT N to increase its bottom line and to ensure its sustainability or perpetuity. Stakeholder management done by PT N can help them to improve client perception, win the stakeholders rsquo heart, and prevent lawsuit. Limitations in this research are related to the data collection method that can be complemented with focus group discussion and the findings that cannot be confirmed to the key stakeholders. Also, the nature of the research as the study of perception makes the findings dependent on the perception of the respondents. "

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Penerapan Good Corporate Governance PT ABC Tbk Tahun 2013. Sebagai perusahaan dual listing di Indonesia dan Australia, penilaian penerapan praktik good corporate governance PT ABC Tbk yang digunakan ialah menggunakan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dan ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai penerapan good corporate governance dengan menggunakan dua pedoman tersebut, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ, dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas penerapan good corporate governance ditemukan adanya beberapa kriteria yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT ABC Tbk telah menjalankan good corporate governance dengan baik.

---

This internship report discuss about Assessment of Good Corporate Governance Implementation PT ABC Tbk in 2013. As a dual listing company in Indonesia and Australia, PT ABC Tbk uses the good corporate governance assessment of practice application from the Indonesian Corporate Governance Code of KNKG and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. This report describes about the implementation of good corporate governance using the Indonesian Corporate Governance Code and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ, findings and its analysis as well. According to good corporate governance assessment, it has been found that a few criteria are not met by PT ABC Tbk. Nevertheless, this report conclude that the PT ABC Tbk has performed a good corporate governance."

"Prinsip GCG merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal terutama ketika Perusahaan Terbuka melakukan aksi penghapusan pencatatan sahamnya dari Bursa secara sukarela (voluntary delisting). Menurut KNKG dalam Pedoman Umum GCG Tahun 2006, prinsip GCG yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.  Dalam rangka penyusunan tesis ini, Penulis telah melakukan metode Penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang menjadi urgensi implementasi prinsip TARIF dalam aksi korporasi voluntary delisting saham. Dalam kasus voluntary delisting saham PT. Danayasa Arthtama Tbk telah mematuhi kelima prinsip TARIF dan implementasi prinsip tersebut tercermin dalam kerangka tata kelola perseroan (struktur-proses-hasil tata kelola) yang menunjukkan adanya praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan aksi voluntary delisting saham, baik dari tahap pra-delisting hingga paska delisting. Berlandaskan hasil penelitian, Penulis menyarankan adanya harmonisasi konsep delisting saham dan pengaturan kelima prinsip TARIF dalam peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang fair dan senantiasa mengedepankan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik.

---

GCG Principles are fundamental elements in capital market activities especially when Public Company decided to voluntary delist its public shares from stock exchange. According to KNKG’s General Guidelines for GCG (2006), GCG’s Principles are known as TARIF, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. For this thesis, the author has conducted normative legal research and used secondary data in the form of primary and secondary legal materials which were obtained through literature studies and content analysis. Furtehermore, based on research results, several aspects were found as the urgency of implementing GCG Principles in voluntary delisting activity and the implementation of the TARIF principles reflected in Indonesia’s capital market law. In the case of voluntary delisting PT Danayasa Arthatama Tbk’s shares, the company has complied with and implemented TARIF principles, in which the implementation reflected in their governance framework (governance structure-process-outcome), which indicates the existentence of GCG in its shares’s voluntary delisting procedural, from the pre-delisting stages to post-delisting stages. Therefore, the author suggests the harmonization of stock delisting concept and the overal regulation of TARIF Principles in Indonesia’s Capital Market Law through the renewal of the Indonesia Capital Market Law to create a fair capital market activity and always prioritize legal protection for the company’s public shareholders.  "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

---

ABSTRACTThis study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."